Penulis: Redaksi Harian Diksi

Way Kanan – Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2026 di Lapangan Buway Pemuka, Selasa (02/06/2026).

Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., selaku Inspektur Upacara, dengan diikuti Anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekdakab, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setdakab, Direktur RSUD ZAPA, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, Plt. Ketua TP PKK Kabupaten, Ketua Organisasi Wanita Forkopimda, Ketua Dharma Wanita Persatuan Dhelya Machiavelli, serta seluruh Staf Pemkab Way Kanan.

Dalam amanatnya, Bupati Ayu Asalasiyah membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi yang menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disampaikan bahwa tema Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, yakni “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, menegaskan peran strategis Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia, tetapi juga sebagai nilai universal yang relevan dalam menciptakan perdamaian dunia.

“Pancasila adalah bintang penuntun bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi keberagaman suku, budaya, dan agama, Pancasila tebukti mampu menjadi perekat persatuan bangsa”, demikian disampaikan dalam amanat tersebut.

Dalam sambutan itu juga ditegaskan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai musyawarah, persatuan, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif, termasuk dalam mendukung upaya perdamaian dunia melalui diplomasi, mediasi konflik, serta kontribusi pasukan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, generasi muda juga diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas simbol atau hafalan semata. Pemerintah pun diingatkan agar setiap kebijakan publik yang diambil selalu berpihak pada keadilan sosial dan kepentingan masyarakat.

“Kita harus terus memperkuat persatuan, melawan intoleransi dan radikalisme, serta memastikan tidak ada masyarakat yang merasa tertinggal dalam proses pembangunan”, lanjut Bupati Ayu. Lebih lanjut, Bupati Ayu juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Way Kanan untuk terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong sebagai implementasi nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan berharap semangat nasionalisme, toleransi, dan kebersamaan terus tumbuh di tengah masyarakat sebagai fondasi dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga keutuhan bangsa.

Way Kanan – Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., bersama Kapolres Way Kanan AKBP Didik Kurnianto, S.I.K., melakukan Peninjauan Pelayanan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Way Kanan terkait pelaksanaan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan, Selasa (02/06/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan usai Bupati Ayu Asalasiyah memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tingkat Kabupaten Way Kanan di Lapangan Buway Pemuka Pemkab Way Kanan.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan terhadap optimalisasi pelayanan publik, khususnya dalam pelaksanaan program keringanan pajak kendaraan dan balik nama kendaraan yang tengah dimanfaatkan masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Ayu melihat langsung proses pelayanan kepada masyarakat, mulai dari alur administrasi, kondisi pelayanan, hingga antusiasme masyarakat yang memanfaatkan program tersebut.

Bupati Ayu juga menyempatkan berdialog dengan masyarakat dan petugas pelayanan guna memastikan proses pelayanan berjalan dengan baik, tertib, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan bermotor.

Program keringanan pajak kendaraan dan balik nama kendaraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu sekaligus mendorong tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor.

Selain itu, pelaksanaan program tersebut juga menjadi bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor pajak kendaraan bermotor, sekaligus memberikan kemudahan dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sinergi bersama seluruh instansi terkait agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal, cepat, transparan, dan akuntabel.

Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Way Kanan kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-16 kali secara berturut-turut yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Penyerahan Laporan Hasi Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 dilaksanakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Jum’at (29/05/2026), dan dihadiri langsung oleh Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., bersama Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Rial Kalbadi, S.H., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si.

Turut hadir  Sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan, Inspektur Daerah Kabupaten, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 16 tahun berturut-turut tersebut menjadi bukti konsisten dan komitmen Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, serta sesuai dengan Standar Akuntabilitasi Pemerintahan dan ketentuan Perundang-Undangan.

Bupati Ayu Asalasiyah menyampaikan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk pengakuan atas kualitas pengelolaan keuangan daerah yang terus diperkuat dari tahun ke tahun melalui sinergi seluruh Perangkat Daerah dan dukungan DPRD Kabupaten Way Kanan.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan kolaborasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersama DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik”, ujar Bupati Ayu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa opini WTP menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, meliputi kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Bupati Ayu juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas arahan, pembinaan, dan masukan konstruktif yang terus diberikan dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan.

Selain itu, seluruh rekomendasi dan catatan hasil pemeriksaan BPK dipastikan akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari upaya perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Menurut Bupati Ayu, capaian opini WTP ke-16 kali berturut-turut tesebut tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran DPRD Kabupaten Way Kanan dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi secara konstruktif.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Way Kanan, dan seluruh masyarakat yang terus mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang”, pungkasnya.

Kegiatan penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut juga dihadiri kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Way Kanan – Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., melaksanakan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid Al-Ikhlas Dusun 6 Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung, Rabu (27/05/2026).

Kehadiran Bupati Ayu di tengah masyarakat pada momentum Hari Raya Idul Adha tersebut menjadi wujud kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus mempererat silaturahmi dan kebersamaan dalam suasana penuh kekhidmatan dan nilai keagamaan.

Pelaksanaan Sholat Idul Adha berlangsung khusyuk dan diikuti masyarakat Kampung Tanjung Dalom serta jamaah dari wilayah sekitar. Momentum Hari Raya Kurban tidak hanya menjadi pelaksanaan ibadah semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai persaudaraan, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong di tengah kehidupan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, sambutan Bupati Way Kanan dibacakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Drs. Nuryadin Ali Mustofa, M.M. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim AS serta Nabi Ismail AS dalam menjalankan perintah Allah SWT.

Disampaikan pula bahwa makna Idul Adha tidak hanya tercermin melalui ibadah kurban, tetapi juga melalui keikhlasan dalam berbagi, memperkuat hubungan antarsesama, serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Setiap kita adalah Ibrahim dan setiap Ibrahim memiliki Ismail. Ismail itu bisa berupa harta, jabatan, gelar, bahkan ego yang sangat kita cintai. Hakikatnya, Allah SWT mengajarkan tentang keikhlasan dan penghambaan, bahwa segala sesuatu yang dimiliki pada akhirnya adalah titipan dari Allah SWT,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati Way Kanan.

Melalui momentum Hari Raya Kurban, masyarakat juga diajak untuk terus memperkuat solidaritas sosial dan menjaga budaya gotong royong sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, religius, dan sejahtera di Kabupaten Way Kanan.

Kehadiran Bupati Ayu Asalasiyah melaksanakan Sholat Idul Adha bersama masyarakat Kampung Tanjung Dalom juga disambut hangat oleh jamaah, yang memaknai momentum tersebut sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan pemerintah daerah dengan masyarakat hingga ke tingkat kampung.

Menutup sambutan tersebut, masyarakat turut diajak mendoakan jamaah haji asal Kabupaten Way Kanan yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci agar diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, serta kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur dan mabrurah.

Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Way Kanan menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan Tema “Sinkronisasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Lampung, di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (25/05/2026).

Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., hadir bersama Sekretaris Daerah Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Infomatika. Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, jajaran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, serta Perangkat Daerah terkait.

High Level Meeting TP2DD menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi Pemerintah Daerah untuk mempercepat implementasi Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sekaligus menyelaraskan peta jalan dan rencana aksi digitalisasi transaksi keuangan daerah di Provinsi Lampung. Melalui forum tersebut, Pemerintah Daerah didorong untuk membangun sistem transaksi pemerintahan yang lebih efektif, transparan, aman, dan terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis digital.

Wakil Gubernur, dr. Jihan Nurlela, dalam sambutannya menegaskan bahwa elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah bukan sekadar perubahan sistem pembayaran dari tunai menjadi digital, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah dalam membangun transparansi dan memperkuat integritas tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu menjadikan transformasi digital sebagai fondasi pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat.

Disampaikan pula bahwa percepatan ETPD tidak hanya bertujuan mengejar penilaian indeks digitalisasi semata, tetapi memastikan transformasi digital benar-benar terjadi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta mampu memperkuat kemajuan ekonomi daerah yang inklusif.

Sementara itu, dalam paparan HLM ETPD, Gubernur Lampung, Rachmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya sinkronisasi peta jalan dan rencana aksi digitalisasi daerah agar implementasi ETPD di seluruh Kabupaten/Kota berjalan terarah dan berkelanjutan. Tahapan penyusunan roadmap ETPD Provinsi Lampung meliputi maturity assessment, idektifikasi permasalahan, penyusunan solusi, sinkronisasi implementasi program, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menekankan beberapa fokus rencana kerja implementasi ETPD diantaranya penguatan regulasi, koordinasi program kerja TP2DD, penguatan ekosistem pembayaran non-tunai dan diversifikasi kanal pembayaran digital, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, optimalisasi diseminasi informasi kepada masyarakat, serta perluasan akses internet dan infrastruktur digital di daerah.

Dalam forum tersebut turut disampaikan pentingnya sinergitas antar Pemerintah Daerah dalam mendorong implementasi ETPD, termasuk integrasi pelaporan sistem informasi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta pengembangan digitalisasi sektor pasar sebagai fondasi utama perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Lampung juga menempatkan diri sebagai katalisator percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Lampung.

Selain itu kegiatan HLM TP2DD juga menghadirkan paparan praktik baik implementasi ETPD dari Pemerintah Kota Metro terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan ekosistem digital. Dalam paparannya disampaikan berbagai inovasi digital yang telah diteapkan seperti implementasi pembayaran non-tunai berbasis QRIS, pengembangan aplikasi METAS untuk pengelolaan aset daerah, SP2D online, KKPD, e-retribusi, hingga penguatan pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital dan cashless.

Penerapan digitalisasi tersebut dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Pemerintah Kota Metro juga mencatat peningkatan indeks ETPD secara konsisten sejak tahun 2022 hingga 2025 melalui penguatan sistem pembayaran digital dan kolaborasi dengan sektor perbankan.

Melalui keikutsertaan dalam High Level Meeting TP2DD tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung percepatan transformasi digital di daerah, khususnya dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah, optimalisasi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna mendorong implementasi ETPD yang terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga digitalisasi transaksi daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien di era tansformasi digital saat ini.

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai langkah memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal Kabupaten Way Kanan, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (21/05/2026).

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., bersama jajaran Perangkat Daerah terkait.

Kehadiran rombongan Pemerintah Kabupaten Way Kanan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., didampingi Direktur Perencanaan Anggaran Daerah serta Direktur Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah Kemendagri RI.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bagian Perekonomian dan Organisasi Setdakab Way Kanan.

Dalam kesempatan tesebut, Bupati Ayu Asalasiyah menyampaikan bahwa audiensi dilakukan dalam rangka koordinasi sekaligus penyampaian data indikator kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal daerah sebagai bagian dari penguatan dukungan dana transfer Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Way Kanan.

Menurut Bupati Ayu, penguatan kapasitas fiskal daerah sangat penting guna mendukung keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Way Kanan.

“kami berharap melalui koordinasi ini, dukungan transfer daerah kepada Kabupaten Way Kanan dapat semakin selaras dengan kebutuhan fiskal daerah, sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal”, ujar Bupati Ayu.

Selain itu, audiensi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuda, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa peningkatan fiskal daerah perlu didukung melalui penguatan data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah sebagai dasar dalam penyaluran dana transfer Pemerintah Pusat.

Selain melalui transfer daerah, Pemerintah Daerah juga didorong untuk meningkatkan kinerja dalam rangka memperoleh dukungan Dana Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat.

Dalam arahannya, Agus Fatoni juga menekankan pentingnya inovasi pembiayaan daerah melalui berbagai skema creative financing, seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi aset daerah, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui identifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pemerintah Pusat, lanjutnya, akan terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam upaya peningkatan  kapasitas fiskal daerah guna memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan di daerah.

Audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Way kanan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Way Kanan – Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggelar Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Tingkat Kabupaten Way Kanan Tahun 2026 di Lapangan Buway Pemuka, Rabu (20/05/2026).

Bertindak selaku Pembina Upacara, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Selan, S.Sos., M.M., dalam amanatnya menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum bersejarah yang merujuk pada lahirnya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 sebagai tonggak tumbuhnya kesadaran kebangsaan dan persatuan bangsa Indonesia.

Disebutkan bahwa semangat Kebangkita Nasional tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai proses yang terus berkembang menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Jika pada masa lalu perjuangan bangsa berfokus pada merebut kemedekaan dan kedaulatan wilayah, maka saat ini tantangan bangsa bergeser pada penguatan kedaulatan informasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Semangat Kebangkitan Nasional adalah keberanian untuk keluar dari ketertinggalan dan membangun masa depan bangsa dengan kekuatan sendiri. Tantangan bangsa hai ini bukan hanya persoalan fisik dan wilayah tetapi juga bagaimana menjaga kedaulatan informasi memperkuat literasi digital dan melindungi generasi muda di tangah perkembangan teknologi yang sangat cepat”, ujar Selan.

Peringatan Harkitnas Tahun 2026 mengusung tema “Jaga Tugas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, yang menegaskan pentingnya perlindungan dan penguatan generasi muda sebagai fondasi utama pembangunan bangsa menuju Indnonesia yang maju dan berdaya saing.

Dalam amanat tersebut juga dijelaskan bahwa Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianti, terus menjalankan berbagai program strategis nasional yang berorientasi pada penguatan kualitas hidup masyarakat.

Beberapa program tersebut diantaranya Program Makan Bergizi Gratis untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda guna memperluas akses pendidikan, peningkatan kualitas guru dan pemberian beasiswa, hingga layanan Cek Kesehatan Gratis sebagai upaya pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

“Melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, hingga penguatan ekonomi desa, pemerintah berupaya membangun ekosistem kesejahteraan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kemandirian bangsa hanya dapat diwujudkan apabila seluruh elemen masyarakat bergerak bersama dalam satu visi pembangunan”, lanjutnya.

Pada sektor digital, pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada anak melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan sesuai dengan tumbuh kembang anak.

Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 juga menjadi ajakan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, akademisi, pelajar, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum untuk terus memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, TNI/Polri, ASN, pelajar, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2026 di Kabupaten Way Kanan diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan dan optimisme bersama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Jakarta – Usai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Edwin Bavur, S.Sos., dan Kepala Dinas Perkebunan B. Ishak, S.Sos.,M.H., melanjutkan agenda Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) dalam Rangka Revisi RTRW dan Penyusunan RDTR, di Ruang Rapat Lt. 5 Wing 2 Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (18/05/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan penataan pemanfaatan ruang guna memastikan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2026-2046 berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan arah kebijakan tata ruang nasional.

Dalam proses verifikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersama Kementerian ATR/BPN melakukan sinkronisasi dan klarifikasi terhadap pemanfaatan ruang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib tata ruang, kepastian hukum, serta kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang daerah dan nasional.

Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung penyusunan RTRW dan RDTR Kabupaten Way Kanan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah, perlindungan lingkungan hidup, kawasan pertanian berkelanjutan, serta peningkatan investasi yang selaras dengan ketentuan tata ruang.

Selain itu pula menjadi langkah strategis dalam tahapan penyusunan RTRW Kabupaten Way Kanan, karena melalui Berita Acara Clear and Clean (BACC) atau berita acara hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar diterbitkannya Persetujuan Substansi. Selanjutnya, dokumen RTRW akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Way Kanan untuk diparipurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Way Kanan.

Bupati Ayu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan berkomitmen mendukung penataan ruang yang terencana, tertib, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah serta memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Way Kanan.

“Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus berkomitmen menindaklanjuti seluruh proses penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjadi pedoman pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, serta mampu mendukung investasi dan kesejahteraan masyarakat”, ujar Bupati Ayu.

Lebih lanjut, kegiatan verifikasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam memastikan harmonisasi antara kepentingan pembangunan daerah, perlindungan lingkungan, kawasan pertanian serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Melalui agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan berharap proses revisi RTRW dan penyusunan RDTR dapat berjalan optimal sebagai landasan pengembangan wilayah, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah di masa mendatang.

Jakarta – Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDT), di The Tribrata Convention Jakarta, Senin (18/05/2026).

Turut serta Ketua DPD Kabupaten Way Kanan, Rial Kalbadi, S.H., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas TPHP, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan, Dinas PMPTSP, Dinas Perindag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ATR/BPN, serta Bagian Hukum Setdakab.

Dalam forum tersebut, Bupati Ayu Asalasiyah menyampaikan terkait Revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2026-2046 sebagai upaya mewujudkan penataan ruang wilayah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Disampaikan bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki luas wilayah 3.522,11 km2 yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 227 Kampung, dengan jumlah 495.058 jiwa. Secara geografis, Way Kanan berada pada posisi strategis yang berbatasan langsung dengan sejumlah Kabupaten di Povinsi Lampung maupun Provinsi Sumatera Selatan.

Bupati Ayu menjelaskan bahwa sektor unggulan Kabupaten Way Kanan meliputi pertanian perkebunan, kehutanan industri, dan pariwisata. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Way Kanan tercatat mencapai Rp21 triliun lebih, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kesempatan tersebut dipaparkan pula proses penyusunan revisi RTRW Kabupaten Way Kanan yang telah melalui berbagai tahapan, mulai dari konsultasi publik, pembahasan Forum Penataan Ruang, kesepakatan substansi dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi, validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga pembahasan lintas sektor bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam revisi RTRW tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga memperhatikan keberlanjutan kawasan hutan yang mengacu pada ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan total kawasan hutan mencapai 79.524 hektare yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi tetap, dan suaka margasatwa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 27.250,08 hektare sebagai bentuk komitmen menjaga ketahanan pangan daerah.

Bupati Ayu juga menyampaikan rencana pengembangan kawasan peruntukan industri seluas 5.089,91 hektare yang tersebar di beberapa kecamatan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, revisi RTRW Kabupaten Way Kanan diarahkan untuk mewujudkan daerah sebagai pusat pertumbuhan yang mandiri, terpadu, dan berkelanjutan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, industri hijau, pariwisata, pengembangan konektivitas wilayah, serta pelestarian lingkungan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan berkomitmen mewujudkan penataan ruang wilayah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2026–2046.

“Revisi RTRW ini tidak hanya menjadi pedoman pembangunan daerah, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, investasi, serta pelestarian lingkungan hidup,” ujar Bupati Ayu.

Menurutnya, melalui forum lintas sektor tersebut diharapkan seluruh substansi revisi RTRW Kabupaten Way Kanan dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi sehingga mampu mendukung pengembangan kawasan strategis, penguatan sektor pertanian dan industri, serta peningkatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga siap menindaklanjuti berbagai masukan dan saran dari kementerian/lembaga terkait agar dokumen RTRW yang disusun benar-benar berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Way Kanan,” lanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari kementerian dan lembaga dalam forum lintas sektor tersebut agar dapat diintegrasikan ke dalam revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2026–2046 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Way Kanan – Sekretaris Daerah Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., bersama Komandan Kodim 0427/WK, Letkol Arm Sigit Windarto, S.Sos., M.Han., menghadiri Launching Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Seluruh Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara virtual dari Kopdes Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Sabtu (16/05/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Camat Negeri Besar, serta jajaran pengurus Kopdes di Kabupaten Way Kanan.

Peluncuran Gedung Operasional KDKMP secara nasional tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif, mandiri, dan terintgerasi. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, memperluas akses usaha produktif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Di Kabupaten Way Kanan sendiri, pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini tercatat sebanyak 227 KDKMP telah terbentuk di seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan, dengan 30 KDKMP di antaranya telah mencapai proges pembangunan 100 persen.

Kehadiran Pemkab Way Kanan dalam peluncuran nasional ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap implementasi program prioritas nasional sekaligus komitmen daerah dalam mempercepat penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Sekda Machiavelli menyampaikan bahwa Pemkab Way Kanan mendukung penuh implementasi program KDKMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi kampung dan kelurahan.

“Progam KDKMP menjadi peluang besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Pemkab Way Kanan terus mendorong percepatan pembangunan dan penguatan kelembagaan koperasi agar mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”, ujar Sekda Machiavelli.

Menurutnya, Kopdes tidak hanya menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mendukung penguatan UMKM, membuka peluang usaha produktif, serta meningkatkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, diharapkan kampung dan kelurahan di Kabupaten Way Kanan mampu membangun kemandirian ekonomi yang lebih kuat, memperluas peluang usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan launching secara virtual berlangsung tertib dan lancar, serta menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dari desa. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang diserahkan oleh Dandim, Sekda, Kadis Koperasi dan UKM, serta Camat Negeri Besar.