Kesehatan

Lampung Utara, (HD) – Bidan Berinisal M di Lampung Utara di duga Melakukan Malpraktik pada pasien melahirkan hingga salah satu jari tangan kiri bayi tersebut tergunting hingga putus. Jumat (9/1/2026)

Menurut Bapak bayi tersebut yang berinisial LaL, berawal dari Kebahagiaan saya menjadi kesedihan yang sangat terpukul, setelah anak saya di lahirkan di bidan inisial M.

Berawal tanggal 7 Januari 2026 istri saya hendak melahirkan di bidan inisial M di desa Rengas, kecamatan Abung Tinggi, Alhamdulillah selamat dan sehat anak dan istri saya. Akan tetapi setelah bayi lahir melihat darah pada leher bayi tetapi ternyata setelah dibuka bedong sang bayi terlihat disalah satu jari tangan sebelah kiri terputus, yang di duga  pada saat bayi akan keluar, terkena gunting. Ujarnya  LAL

Saya panik, kecewa, dan lemas saat mengetahui anak perempuan saya yang baru lahir ini tidak ada pangkal jari tengah di lengan sebelah kirinya, sampai saya tidak tega lihat nya, hingga bayi saya langsung di bawa ke RS. Medika bukit kemuning. ujarnya

Mirisnya lagi bidan tersebut tidak mengetahuinya jika bayi saya tersebut jarinya ter gunting saat hendak membantu penanganan pasca persalinan, karna Saat di cari potongan jari bayi saya tersebut Ternyata ditemukan di tempat sampah medis kemudian potongan jari tersebut saya bawa pulang. Ujarnya.

Sampai saat ini saya tidak tau harus  bagaimana dengan kondisi anak saya sampai cacat sepertinya ini akibat salah gunting oleh oknum bidan tersebut, saya cuma berharap  mendapatkan keadilan. Pungkasnya.

(Red/tim)

Lampung Utara, (HD) – Pasien Rumah sakit berhak mendapatkan informasi lengkap terkait kondisi medis mereka, termasuk diagnosis, tindakan medis, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi. Dalam kasus dugaan malpraktik, rumah sakit dan tenaga medis memiliki kewajiban untuk transparan, meskipun keengganan untuk berkomentar terjadi di lapangan.

Hal ini Pasien RAS yang di kuasakan oleh LBH Awalindo Samsi Eka Putra,.S.H Mengajukan surat permohonan Informasi Publik pada RS.Handayani, dan pengajuan permohonan Surat ini di ketahui oleh Dines Kesehatan , dan DPRD Lampung Utara, untuk mengetahui hal Yang sebenarnya pada pasien. Selasa. (30/12/2025)

Seperti yang di katakan Samsi Eka Putra, S.H, Hak Pasien atas Informasi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, hak-hak pasien mencakup dalam bebeapa item.

Memperoleh informasi lengkap mengenai diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Mendapatkan isi rekam medis. Akses terhadap rekam medis sangat penting untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan dokter yang dilakukan, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi adanya kelalaian.

Memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang lengkap (informed consent) sebelum tindakan medis dilakukan.

Mengajukan pengaduan jika merasa dirugikan oleh pelayanan kesehatan,

Secara administrasi data tersebut adalah milik RSU Handayani

Namun klain kami berhak mengetahui prosedur yang dilakukan dalam penanganan pelayanan kesehatan yang dialaminya.

Jika jika dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut melanggar SOP tentu ini tidak dapat dibiarkan agar kejadian serupa yang dialami oleh klien kami tidak lagi terulang kepada masyarakat lainnya.

Kami menduga kuat akibat kelalaian dalam pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan SOP sehingga mengakibatkan terjadinya dugaan malpraktik, karena kesalahan tersebut bisa jadi bermula pada kesalahan data awal yang tidak sesuai dengan alur tindakan oleh dokter.

(Red/Tim)

Lampung Utara, (HD) – Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Drs. H. Lekok, M.M., menerima audiensi dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) di Ruang Rapat Sekda, pada Kamis, (17/4/2025)

Audiensi ini diinisiasi oleh para perwakilan tenaga honorer di bidang kesehatan dan non-kesehatan yang tergabung dalam FKHN untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta harapan mereka agar nasib para tenaga honorer mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah daerah.

Dalam arahannya, Sekda Drs. H. Lekok, M.M. menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memahami dan mengapresiasi dedikasi para tenaga honorer, terutama mereka yang telah lama mengabdi di berbagai instansi pelayanan publik, baik di bidang kesehatan maupun sektor lainnya.

“Kami menyadari bahwa keberadaan tenaga honorer, baik nakes maupun non nakes, sangat berperan penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan agar seluruh aspirasi ini dapat disesuaikan dengan kebijakan nasional yang berlaku,” ujar Sekda.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Lampung Utara akan tetap berkomitmen mengawal proses pengangkatan atau penyelesaian status honorer dengan memperhatikan regulasi terbaru dari pemerintah pusat, khususnya dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan ASN.

“Kami akan menjadikan masukan dari FKHN sebagai bahan pertimbangan dan dasar untuk menyusun langkah strategis ke depan. Tentu semua akan disesuaikan dengan aturan, kapasitas fiskal daerah, serta kebijakan dari Kementerian PANRB dan instansi teknis lainnya,” tambahnya.

Sekda juga mengimbau seluruh tenaga honorer untuk tetap menjaga semangat dan etos kerja, serta senantiasa bersinergi dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Turut hadir dalam audiensi ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, Gunaido Uthama, S.IP., M.H., serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan, dialog terbuka, dan semangat kolaborasi demi masa depan tenaga honorer yang lebih baik di Kabupaten Lampung Utara.

(Rizky A sony)