Penulis: Rizky Sony

LAMPUNG UTARA, (HD) — Kasus dugaan kekerasan yang melibatkan oknum aparat kembali terjadi. Seorang warga Dusun Wonorejo, Desa Ogan Jaya, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, diduga menjadi korban penganiayaan berat oleh oknum anggota Brimob yang berdinas di Bandar Lampung pada Senin (21/9/2026).

Menurut keterangan dari Abdul Kadir selaku kakak ipar korban  yang di dampingi Yanto kades Negara bumi, Menceritakan pada awak media. “sekaligus bertindak sebagai pelapor, peristiwa memilukan ini menimpa adiknya, Ariza Okda Pratama (34). Kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB, saat korban baru saja pulang dari aktivitas memanen (ngeleles) singkong.

Secara mengejutkan, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan darah segar yang terus mengalir dari kepala bagian belakang dekat telinga, serta keluar dari hidung dan telinga. Diduga kuat, luka-luka parah tersebut akibat hantaman penganiayaan.

“Melihat kondisi korban yang mulai kehilangan kesadaran, kami langsung melarikan adik kami ke Puskesmas Negara ratu. Namun karena lukanya sangat kritis, sekitar pukul 15.00 WIB, pihak Puskesmas merujuk korban untuk segera dibawa ke RS Handayani Kotabumi guna penanganan medis darurat,” ujar Abdul Kadir.

Lebih lanjut, Abdul Kadir mengungkapkan bahwa sebelum korban benar-benar tidak sadarkan diri, Ariza sempat menceritakan kronologi singkat kejadian brutal tersebut. Korban mengaku telah dianiaya oleh oknum anggota Brimob asal Bandar Lampung. Tak hanya itu, korban juga menyebutkan sempat mendengar suara letusan senjata api sebanyak 2 kali di lokasi kejadian sebelum dirinya terkapar.

Tak terima dengan tindakan semenjana tersebut, Abdul Kadir selaku perwakilan keluarga langsung mendatangi Polres Lampung Utara untuk melaporkan peristiwa ini secara resmi agar dapat segera ditindaklanjuti secara hukum.

Pihak keluarga pun menuntut keras keadilan atas penderitaan yang dialami oleh korban. Mereka menegaskan bahwa status sebagai aparat tidak boleh menjadi perisai untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat kecil.

“Kami selaku keluarga korban meminta dengan sangat dan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas tanpa pandang bulu oknum tersebut! Seragam dan senjata dibeli dari uang rakyat, bukan untuk dipakai menindas dan menganiaya warga sipil hingga sekarat. Kami minta pelaku dipecat dan dihukum seberat-beratnya. Hukum harus tegak, jangan tumpul ke atas!” tegas Abdul Kadir dengan nada geram.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak Polres Lampung Utara belum memberikan tanggapan ataupun keterangan resmi mengenai laporan penganiayaan yang diduga melibatkan oknum anggota Brimob tersebut. Awak media masih terus berupaya mengonfirmasi pihak kepolisian setempat guna mendapatkan informasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini.

(Red)

LAMPUNG UTARA (HD) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M., kembali menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang peduli terhadap kesejahteraan dan penguatan karakter masyarakat. Bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), beliau menggelar kegiatan “Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat” yang berlangsung khidmat di Aula Hotel Graha Wisata Candimas, Kabupaten Lampung Utara, Senin (21/9).

Sebelum acara inti dimulai, suasana nasionalisme dan kelestarian budaya terasa kental saat seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya versi Stanza II. Acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan memukau tarian tradisional khas Lampung sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. (Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Lampung II), Agus Salim, S.E., M.Si. (Auditor Ahli Madya BPIP RI), serta panitia BPIP Lampung Utara yang diwakili oleh Alex Sander, S.H. Turut hadir pula anggota Fraksi Demokrat DPRD Lampung Utara, Darma Saputra, S.Pd.I., bersama lebih dari 350 tamu undangan yang mengular dari berbagai elemen masyarakat Lampung.

Dalam penyampaiannya, Marwan Cik Asan menekankan pentingnya proses menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pemahaman ideologi bangsa tidak boleh mandek, melainkan harus dipahami, dihayati, dan diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Di era modern ini, pendekatan penyampaian nilai-nilai Pancasila harus bergeser. Kita tidak bisa lagi menggunakan metode doktrinasi yang kaku. Pendekatan sekarang harus jauh lebih interaktif, dialogis, serta cerdas dalam memanfaatkan teknologi agar lebih mudah diterima oleh generasi saat ini,” ujar legislator asal Lampung tersebut.

Acara yang berlangsung tertib dan interaktif ini ditutup secara simbolis dengan pemberian plakat kehormatan dari Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M., kepada Agus Salim, S.E., M.Si., selaku perwakilan dari BPIP RI sebagai bentuk sinergi yang kuat dalam menjaga ideologi bangsa.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Polemik pungutan liar (pungli) yang melibatkan seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara berinisial Arvan terus bergulir tajam. Publik kini mendesak transparansi aliran dana setoran senilai Rp250.000 per bulan dari usaha Dapur Pintar Store di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi.

Pertanyaan besar mengemuka di tengah masyarakat: apakah uang setoran tersebut resmi masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Utara, atau justru mengalir deras ke kantong pribadi oknum bersangkutan?

Situasi semakin memanas setelah muncul pernyataan kontroversial dari Kepala Dinas Perhubungan yang seolah berdalih bahwa bawahannya yang arogan tersebut seolah sedang mengalami gangguan jiwa. Alih-alih meredam masalah, pembelaan ini justru memantik reaksi keras publik dan para insan pers. Terlebih lagi, oknum pegawai tersebut sempat menunjukkan gelagat arogansi dan terkesan mengajak duel wartawan saat dikonfirmasi di lapangan.

Menanggapi hal ini, Inspektur Kabupaten Lampung Utara, Martahan Samosir, S.STP., M.P., menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Saat dimintai keterangan pada Senin (21/9), Martahan memastikan bahwa Inspektorat akan segera memanggil pihak-pihak terkait.

“Ini akan kami panggil yang bersangkutan melalui Irban II dan tim. Saya sudah arahkan untuk berkoordinasi kepada Kepala Dinas Perhubungan guna melakukan pemantauan terkait informasi ini,” tegas Martahan.

Ia juga memastikan proses pemeriksaan akan berjalan transparan tanpa ada upaya penutupan-nutupan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya. “Jika memang terbukti ada pelanggaran, kami dari Inspektorat tidak akan menutupinya,” pungkasnya.

(Red/Tim)

LAMPUNG UTARA (HD) – Personel Polres Lampung Utara melaksanakan pengaturan lalu lintas pagi sekaligus membantu para pelajar menyeberang jalan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian terhadap masyarakat, Senin (21/9/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan pada saat aktivitas masyarakat dan pelajar mulai meningkat. Personel kepolisian ditempatkan di titik-titik jalan yang menjadi jalur aktivitas pelajar dan pengguna jalan di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Lampung Utara mengatur arus kendaraan dan membantu anak-anak sekolah yang hendak menyeberang jalan. Kehadiran polisi di lokasi diharapkan dapat menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, khususnya pada jam masuk sekolah.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, mengatakan bahwa pengaturan lalu lintas pagi merupakan salah satu bentuk pelayanan langsung kepolisian kepada masyarakat.

“Personel kami hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan, khususnya pada pagi hari ketika aktivitas kendaraan dan pelajar cukup padat. Selain mengatur arus lalu lintas, personel juga membantu anak-anak sekolah menyeberang jalan demi menjaga keselamatan mereka,” ujar IPTU Herawati.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pelajar, mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta menjaga kelancaran arus kendaraan pada jam sibuk pagi hari.

“Ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan para pelajar dapat beraktivitas dengan aman, sekaligus mengingatkan pengguna jalan agar lebih berhati-hati ketika melintas di sekitar kawasan sekolah,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara menempatkan personel di lokasi yang telah ditentukan, mengatur kendaraan yang melintas, serta membantu pelajar menyeberang jalan ketika kondisi lalu lintas memungkinkan.

IPTU Herawati juga mengimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi kecepatan saat melintas di sekitar sekolah, dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan.

“Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan bersama-sama menjaga keselamatan anak-anak saat berangkat maupun pulang sekolah,” pungkasnya.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Fakta baru terungkap di balik sikap arogan oknum Kepala UPPD Parkir Dinas Perhubungan Lampung Utara, Arpan.

Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara ANOM SAUNI.S,H. M,M menyebut secara langsung bahwa anggotanya tersebut mempunyai riwayat kartu kuning.

Pernyataan ini disampaikan Kadishub usai viralnya video Arpan yang marah-marah dan menantang awak media Kotabumi Lampung Utara saat dikonfirmasi soal dugaan pungutan iuran parkir sebesar Rp250 ribu di kawasan Dapur Pintar Store.

Bukannya memberikan penjelasan secara sopan dan edukatif di kantor, Arpan justru mengajak (N) awak media sambil mengendarai motor keluar dari halaman kantor Dishub dan berhenti di kebon mengeluarkan dengan nada tinggi dan tidak mencerminkan pejabat publik.

“Yang mengkonfirmasi iya, kamu itu mengkonfirmasi apa? Sudah mencari kesalahan saya? Hah? Apa kamu tuh mengkonfirmasi apa dengan beritain saya? Maksudnya apa?” bentak Arpan dalam video.

Bahkan Arpan sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial menantang wartawan untuk mencari tukang parkir liar dan akan diberi reward.

“Cari orang itu Dek, yang SPT ada nggak setor, yang SPT-nya nggak ada malah mungut setor ke saya. Nanti saya kasih reward,” ucapnya.

Terkait iuran Rp250 ribu yang dipungut setiap tanggal 27, Arpan berdalih itu adalah setoran resmi untuk PAD yang titiknya sampai provinsi.

“PAD Dinda, kalau itu resmi ada titiknya sudah sampai provinsi, setornya dua ratus lima puluh,” klaimnya.

Pernyataan Kadishub soal riwayat kartu kuning tersebut dinilai publik sangat masuk akal, melihat dari cara Arpan menjawab konfirmasi wartawan yang meledak-ledak dan tidak stabil.

Publik kini mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang yang mempunyai riwayat kartu kuning diberi jabatan strategis sebagai Kepala UPPD Parkir yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pengelolaan PAD.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan belum dapat menunjukkan bukti surat resmi dan bukti setoran PAD Rp250 ribu tersebut masuk ke Kas Daerah.

(Red/tim)

LAMPUNG UTARA (HD) — Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Utara di bawah kepemimpinan Muhammad Yusrizal, S.T., kini dipertanyakan. Sikap pimpinan legislatif tersebut dinilai terkesan “tutup mata” terhadap karut-marut pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 terkait pendirian gerai minimarket modern. Sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Lampung Utara dituding sengaja mengangkangi aturan tersebut demi meloloskan izin usaha retail raksasa.

Bergerak atas mandeknya penegakan hukum, dua pimpinan organisasi pers Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nopriyanto, dan Ketua Aliansi Jurnalis Online Indonesia (AJOI) Lampung Utara Depriwan bersama beberapa  awak media mendatangi Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Utara. Kedatangan mereka bertujuan menuntut pertanggungjawaban moral dan konstitusional legislatif serta bupati selaku pihak yang melahirkan produk hukum tersebut.

Dalam pertemuan itu, Organisasi Pers AJOI  mendesak DPRD Lampung Utara segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Langkah ini dinilai mendesak menyusul berembusnya isu liar mengenai adanya “upeti” atau biaya koordinasi ilegal sebesar Rp120 juta per satu gerai Indomaret baru. menyengat nama seorang oknum berinisial ‘IQ’ mencuat sebagai broker atau pengurus perizinan tersebut.

“Kami meminta dibentuknya Pansus agar persoalan pelanggaran Perda ini Terang benderang. Apalagi ada isu yang beredar luas bahwa biaya pengurusan izin satu gedung Indomaret baru mencapai nilai fantastis Rp120 juta melalui oknum berinisial IQ,” tegas Depriwan

Namun, alih-alih merespons cepat aspirasi tersebut Ketua DPRD Lampung Utara Muhammad Yusrizal secara eksplisit terkesan keengganannya untuk membentuk Pansus. Ironisnya, Yusrizal sendiri mengakui secara terbuka bahwa oknum berinisial ‘IQ’ yang terseret dalam pusaran isu miring tersebut merupakan Kerabat dekatnya atau masih  ponakan.

“Saya enggan kalau diadakan Pansus. Walaupun IQ itu keponakan saya, kalau dia salah kenapa harus saya bela? Kasih saya waktu beberapa hari ini,” kilah M. Yusrizal saat ditemui media pada Kamis (3/9) lalu.

Sikap mengulur waktu dan penolakan membentuk Pansus ini memicu sentimen negatif publik. Ketua DPRD dituding tidak netral dan gagal memosisikan diri sebagai wakil rakyat yang objektif. Keengganan legislatif membongkar kasus ini memperkuat dugaan adanya konspirasi saling menguntungkan antara oknum dinas terkait dan lingkaran dalam kekuasaan.

Senada dengan AJOI, Ketua PPWI Lampung Utara, Nopriyanto, mendesak agar jajaran eksekutif dan legislatif tidak menjadikan Perda hanya sebagai macan kertas. Mereka menuntut keseriusan penuh agar marwah hukum di Lampung Utara tidak digadaikan demi kepentingan korporasi atau kelompok tertentu.

Namun hingga berita ini diturunkan (Kamis, 17/9), janji Ketua DPRD Lampung Utara untuk memberikan jawaban komprehensif tak kunjung terealisasi. Sikap bungkam dan aksi diam dari pucuk pimpinan dewan ini semakin mempertebal asumsi publik bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2016 tersebut.

(Red/Tim)

Lampung Utara, (HD) – Direktur LBH Awalindo kabupaten Lampung Utara Samsi Eka Putra , S.H. selaku kuasa hukum dapur pintar store yang mana beberapa waktu lalu sempat menjadi trending topic pada pemberitaan terkait adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum dinas perhubungan dengan dalih retribusi uang parkir di lingkungan toko dapur pintar store. Jumat (18/9)

Dalam konfirmasi tersebut Samsi Eka Putra, S.H. mengatakan bahwa “kami selaku pemilik usaha dapur pintar store selama ini tidak pernah menetapkan retribusi atau mewajibkan pengunjung toko kami untuk membayar uang parkir, karena toko kami telah menyiapkan halaman parkir secara pribadi yang mana lahan parkir yang tersedia ini merupakan lokasi tanah milik masyarakat setempat yang telah kami sewa yang dikhususkan untuk tempat parkir para pengunjung toko kami,

Untuk menjaga keamanan kendaraan para pengunjung yang terparkir maka kami telah sepakat berkoordinasi dengan ketua RT setempat untuk menempatkan penjaga keamanan kendaraan yang berparkir di lokasi yang telah kami sediakan.

Kalaupun mungkin ada dari para pengunjung yang berbagi sedikit rezeki memberi petugas keamanan parkir yang mengatur lintasan parkir itu sudah inisiatif pribadi mereka. Kami pun tidak bisa melarang para pengunjung untuk melakukan hal tersebut.

Tapi yang jelas kami pihak toko tidak pernah mewajibkan untuk membayar uang parkir.

Dan pihak pemerintah daerah juga jelas tidak berhak meminta retribusi parkir kepada kami karena kami tidak menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan ataupun trotoar untuk tempat parkir.

Kalaupun mungkin ada pembicaraan ataupun kesepakatan antara petugas kami yang menjaga keamanan parkir dengan oknum dinas berhubungan itu di luar pengetahuan kami dan di luar tanggung jawab kamu karena kami tidak tahu menahui tentang hal itu.

Alhamdulillah sejak toko dapur pintar store buka para pengunjung toko kami sangat ramai baik itu pelanggan tetap ataupun pendatang baru karena memang toko kami menyediakan perlengkapan alat-alat rumah tangga yang berkualitas bagus standar SNI dengan harga yang murah.

Selain daripada itu para pengunjung toko kami juga merasa puas karena apapun kebutuhan rumah tangga yg dibutuhkan ada tersedia di toko kami dengan banyak pilihannya sehingga para pengunjung dengan leluasa dapat memilih sesuai selera yg di inginkan.

Dan sampai sejauh ini tidak pernah ada keluhan apapun terkait parkir dari para pengunjung toko kami.

Karena kami menyediakan tempat parkir yang aman dan nyaman yang menjamin keamanan kendaraan para pengunjung.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA (HD) – Upaya awak media Kotabumi Lampung Utara untuk melakukan konfirmasi secara persuasif terkait iuran parkir Rp250 ribu di kawasan Dapur Pintar Store, justru mendapat respon dari oknum UPPD Parkir Dinas Perhubungan Lampung Utara berinisial Arpan. dengan nada membentak terkesan arogan ingin ngajak wartawan duel.

Saat berada di lokasi seputaran kebon, bukan di kantor, Arpan justru mempertanyakan balik tujuan konfirmasi awak media dengan nada tinggi dan terkesan marah-marah, bukan memberikan penjelasan yang edukatif sebagai seorang pejabat publik.
Dalam video berdurasi 1 menit 44 detik yang direkam awak media, terdengar jelas nada ketus Arpan.

“Yang mengkonfirmasi iya, kamu itu mengkonfirmasi apa? Sudah mencari kesalahan saya? Hah? Apa kamu tuh mengkonfirmasi apa dengan beritain saya? Maksudnya apa?” ujar Arpan dengan nada tinggi kepada awak media.

Padahal, awak media datang hanya untuk menjalankan tugas jurnalistik, meminta kejelasan terkait iuran Rp250 ribu yang ditarik setiap tanggal 27 yang dikatakan untuk membantu PAD Kabupaten Lampung Utara.
Bukannya menunjukkan bukti resmi, Arpan malah menantang awak media untuk mencari juru parkir lain.

“Cari orang itu Dek, yang SPT ada nggak setor, yang SPT-nya nggak ada malah mungut setor ke saya. Nanti saya kasih reward. Ambil kamu orang itu,” tegasnya dengan nada emosi.
Terkait legalitas iuran, Arpan mengklaim setoran tersebut resmi.
“PAD Dinda, kalau itu resmi ada titiknya sudah sampai provinsi, setornya dua ratus lima puluh. Tanyakan dua ratus lima puluh ya, dua ratus lima puluh juga aku di kantor,” klaimnya.

Sangat disayangkan, seharusnya semua persoalan retribusi resmi dapat diselesaikan secara terbuka dan sopan di kantor Dinas Perhubungan, bukan di kebon dengan cara marah-marah kepada awak media.
Jika memang resmi, seharusnya ada karcis resmi, kuitansi setoran ke Kas Daerah, dan dijelaskan dengan santun. Bukan dengan nada mempertanyakan balik tugas wartawan.

Saat awak media menyampaikan kembali  melalui telpon selulernya,kepada Anom sauni Kadishub prihal Arfan Kepala UPTD parkir yang enggan dikonfirmasi justru terkesan ingin mengajak diri nya duel di kebon.
Kadishub mengatakan, nanti Arfan saya panggil menghadap, beserta juru parkir dan yang punya lapak,biar jelas uang 250 ribu itu masuk kemana.
dan juga kadis mengatakan jika Arfan ada riwayat kartu kuning.

Diminta kepada Bupati Lampung Utara melalui Dinas terkait Inspektorat dapat meriksa oknum kepala UPTD parkir Dishub,jika ditemukan apa yang menjadi dugaan dalam pemberitaan, kiranya dapat di berikan sangsi tegas menonjobkan oknum tersebut.
Yang diduga melakukan pungli pungutan terhadap areal parkir dapur pintar serta oknum tersebut juga terkesan arogan ingin mengajak wartawan duel selain itu juga pihak Inspektorat dapat menyimak detil berita.

(Tim)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Program Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras kembali digulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah melalui Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, resmi menyalurkan Bantuan Pangan Beras Tahap II pada Kamis, 17 September 2026. Penyaluran kali ini dilakukan sekaligus untuk alokasi tiga bulan, yakni periode Juli, Agustus, dan September 2026.

Lurah Kelapa Tujuh, Syahroni, S.E., M.M., mengonfirmasi bahwa jalannya proses pendistribusian di wilayahnya berjalan dengan lancar dan kondusif. Dari target sasaran yang ada, proses pembagian pasokan pangan tersebut tercatat sudah hampir rampung sepenuhnya.

“Total beras yang disalurkan mencapai 46.662 karung yang diperuntukkan bagi 1.554 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masing-masing KPM menerima alokasi tiga bulan sekaligus, sehingga setiap kepala keluarga mendapatkan 3 karung beras dengan total berat 30 kilogram. Alhamdulillah, hingga saat ini pendistribusian kepada warga Kelurahan Kelapa Tujuh sudah hampir selesai,” jelas Syahroni saat memberikan keterangan.

Penyaluran bantuan pangan ini dirasakan sangat krusial bagi masyarakat setempat. Pasalnya, wilayah Lampung Utara saat ini tengah dihadapkan pada tantangan musim kemarau panjang yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga.

Bantuan pangan dari pemerintah ini secara khusus menyasar kelompok masyarakat rentan yang telah terdata resmi dan masuk dalam kategori status kesejahteraan desil 1 sampai dengan desil 4. Kehadiran pasokan beras gratis ini menjadi angin segar yang meringankan pengeluaran dapur warga di tengah situasi sulit akibat cuaca ekstrem.

Pihak kelurahan berharap agar program ketahanan pangan strategis ini bisa tepat sasaran dan memberikan dampak nyata secara langsung. Bantuan beras yang didistribusikan diharapkan mampu menjaga stabilitas pemenuhan gizi harian serta membantu kelangsungan hidup seluruh keluarga penerima manfaat di Kelurahan Kelapa Tujuh.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Program revitalisasi sarana dan prasarana fisik pendidikan terus digulirkan oleh pemerintah pusat demi mewujudkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan layak. Salah satu program yang tengah berjalan adalah pembangunan gedung sekolah baru di SMAN 2 Bukit Kemuning, yang berlokasi di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Lampung Utara. Hingga saat ini, progres pembangunan fisik tersebut dilaporkan telah mencapai 30 persen.

Plt. Kepala Sekolah SMAN 2 Bukit Kemuning, Edi Suryanto, S.Pd., Saat di lokasi Rabu (16/9) menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden dan pemerintah pusat dan Dinas Propinsi Lampung atas realisasi bantuan pembangunan fisik yang sudah lama dinantikan ini. Tidak hanya kepada pemerintah, ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada warga lokal atas kontribusi besar mereka terhadap dunia pendidikan.

“Saya sangat berterimakasih kepada masyarakat Desa Tanjung Baru yang sudah mendukung dan menghibahkan tanah seluas 9.400 meter persegi untuk bangunan sekolah SMAN 2 Bukit Kemuning ini. Ini semua demi masa depan generasi penerus bangsa,” ujar Edi.

Edi menambahkan bahwa pengerjaan proyek ini terus dikebut agar bisa segera digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah optimis tahapan pembangunan akan mengalami kemajuan signifikan dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah tahapan saat ini sudah mencapai 30 persen dan insyaallah minggu depan sudah bisa masuk tahapan 50 persen. Kami berupaya secepatnya menyelesaikan bangunan ini hingga 100 persen,” lanjutnya.

Mengenai kualitas konstruksi, Edi meyakini bahwa spesifikasi material bangunan yang digunakan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemilihan material berstandar tinggi ini dinilai penting untuk menjamin kekokohan bangunan dalam jangka panjang. Menurutnya, kualitas bangunan yang kokoh tidak hanya akan dirasakan oleh siswa yang ada saat ini, melainkan juga oleh generasi-generasi berikunya di masa depan.

(Rizky A Sony)