Hariandiksi.com | Lampung Utara
Lagi lagi jagat media Kabupaten Lampung Utara (Lampura) digegerkan dengan adanya temuan kerugian negara di Sekretariat DPRD oleh Badan Pemerikasaan Keuangan Perwakilan Provinsi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP, BPK) Provinsi Lampung Tahun 2022 dengan nomor surat (Nomor;30/B/LHP/Tanggal 6 May 2023).
Yang cukup mencengangkan yaitu adanya temuan kerugian negara pada belanja barang dan jasa bidang publikasi media . Anehnya, dalam data LHP BPK tahun 2022 yang dikirim salah satu pegawai Sekertariat DPRD Kabupaten Lampung Utara yang menjadi admin grup WhasApp media DPRD Lampung Utara Selasa (2/6) kemarin itu terdapat nama-nama media dengan jumlah pengembalian cukup besar yakni Rp.78.000.000 namun diragukan keberadaannya di Lampung Utara.
Eka Darma Thoir selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung yang baru beberapa bulan lalu menjabat membenarkan adanya temuan LHP BPK tahun anggaran 2022 di DPRD. Dengan nomor surat Nomor;30/B/LHP/Tanggal 6 May 2023.
“Itu temuan LHP BPK untuk media yang harus mengembalikan ke kas negara” Ungkapnya kepada buletinlampung.com
Atas temua itu, Leni, Admin Grup WhasUpp DPRD Lampung Utara juga memberitahukan kepada 387 nama media yang tercantum koran, online, Tv , maupun streming untuk menggambil surat teguran LHP BPK tahun anggaran 2022 di Sekertariat DPRD Kabupaten Lampung Utara.
Iyapun menjelaskan nama nama media yang tercantum ditemuan LHP BPK Tahun 2022 harus mengembalikan ke kas negara. Tegasnya. Sebtu (3/6/2023)
Hal ini mendapat sorotan dari Deperi Zen, Ketua organisasi Komite Wartawan Indonesia (KWI). Defri Zen mengungkapkan bahwa pihaknya telah membaca perihal hasil pemeriksaan BPK dan menyatakan bahwa ada nama media yang diduganya media “siluman” yang tidak jelas keberadaannya di Lampung Utara.
“setelah saya baca temuan LHP BPK tahun anggaran 2022 untuk DPRD Lampung Utara. Sangat bobrok pengrekrutan kerjasama media di sekertariat DPRD, karena ternyata banyak sekali nama-nama media siluman yang tidak jelas keberadaanya” Ungkap Defri Zen.
Deperi Zen juga berharap BPK dan Aparat Penegak dapat bertindak tegas atas dugaannya terkait banyaknya nama media siluman yang di temuan LHP BPK tahun anggaran 2022 jelas adanya permainan disekertariat DPRD kabupaten Lampung. (Rizky A Sony)
