Jakarta,(HD)-Kementerian Dikdasmen akan merevitalisasi puluhan ribu sekolah tahun depan. Abdul Mu’ti mengatakan revitalisasi dilakukan merata di seluruh wilayah.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Seomantri Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memberikan keterangan usai rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta pada Senin 30 Desember 2024.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah akan merevitalisasi sekitar 10 ribu sekolah pada 2025.
“Untuk sekolah di ajaran 2025 itu ada 10 ribu sekian sekolah yang akan direnovasi,” kata dia usai menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Senin, 30 Desember 2024.
Puluhan ribu sekolah yang akan direnovasi pada 2025 itu akan menyebar secara merata di seluruh Indonesia. “Terutama sekolah yang rusak berat, akibat bencana alam yang terjadi,” ujarnya.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengatakan, revitalisasi sekolah ini bagian dari program percepatan pemerintah Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan. Mu’ti mengungkapkan anggaran untuk program revitalisasi sekolah ini mencapai Rp 17,1 triliun.
Kementerian Dikdasmen, kata dia, akan mengurus revitalisasi sekolah ini. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri hari ini, pemerintah sepakat memindahkan pelaksanaan program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara untuk renovasi Madrasah Aliyah atau MA tetap dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan anggaran untuk renovasi Madrasah Aliyah pada 2025 mencapai Rp 2,4 triliun.
Dia mengatakan anggaran untuk renovasi MA lebih sedikit dibanding renovasi sekolah lainnya karena jumlahnya lebih sedikit. Terlebih lagi, ujarnya, sekolah swasta yang direvitalisasi pemerintah juga termasuk dalam penganggaran yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
