Lampung Utara, HD – Guna melakukan pembinaan kepada generasi muda untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan judi online, Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna,S.H., S.I.K., M. Si. menjadi Irup (Inspektur Upacara) di Sekolah SMAN 4 Kotabumi, Senin (04/11/24).

Tidak hanya Kapolres, Pejabat Utama Polres Lampung Utara dan Kapolsek jajaran turut menjadi inspektur upacara baik di SMA maupun SMK yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna menyampaikan arahan dan penekanan Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, S.H., S.I.K., M. Si.

Pelaksanaan Upacara Bendera setiap hari senin yang dilaksanakan adalah sebuah proses dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan penghormatan kepada para pahlawan kita.

Hal ini bisa kita jadikan untuk membentuk diri dalam bersikap sebagai seorang pelajar yang berkarakter kebangsaan.

Kita ketahui bersama saat ini banyak terjadi kenakalan remaja dikalangan siswa/I pelajar yang menjadi persoalan serius bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda seperti kalian.

Kenakalan remaja yang banyak ditemukan adalah “Penyalah Gunaan Narkotika dan Judi Online”, kata Kapolres.

Mungkin kalian sudah sering mendengar tentang judi online. Judi ini dikemas seperti game oline yang merusak mentalitas. Jenis judi online yang paling banyak ditemukan dikalangan para pelajar adalah poker, slot, dan blackjack. Dari banyaknya kasus judi online ini yang paling di rugikan adalah 80% masyarakat menengah ke bawah dan kalangan pelajar.

Bukan hanya merugikan uang, judi online ini membuat kita merasa stres dan tertekan sehingga mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk mendapat uang.

Begitu pula dengan penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba yang paling banyak beredar dikalangan pelajar, seperti ganja ekstasi, sabu, dan zat inkalan (Lem) yang bisa sangat berbahaya.

Menggunakan narkoba tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga dapat mengganggu prestasi belajar kalian. Kalian bis kehilangan fokus, sulit bergaul, bahkan mengalami masalah hukum.Para siswa/siswi yang saya cintai,

Kenakalan-kenakalan remaja ini merupakan suatu bentuk kegagalan dalam mengontrol diri.

Ada yang mengatakan ini masa dalam mencari jati diri, tapi perlu saya sampaikan bahwa para orang tua bersusah payah menyekolahkan kalian hanya untuk satu tugas yaitu menuntut ilmu. Peran utama dari seorang siswa adalah belajar.

Siswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam bentuk kemampuan dalam menghasilkan prestasi maksimal.

Dalam dunia pendidikan, para bapak/ibu guru adalah orang tua kalian di sekolah.

Seorang guru tidak hanya menyampaikan teori-teori akademis saja tetapi menjadi suri teladan yang digambarkan dengan perilaku seorang guru dalam kehidupan sehari-hari.

“Orang tua kalian adalah guru di rumah, yang akan memberikan kontrol yang baik melalui pendidikan moral dan agama sehingga diharapkan akan dapat membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar,” tuturnya.

Untuk mendorong generasi muda agar lebih cerdas dalam mengambil keputusan untuk bertindak, maka seluruh pihak seperti orang tua, guru, masyarakat harus berperan aktif dalam mewaspadai penyalahgunaan narkotika dan judi online di kalangan pelajar.

Kerjasama ini dapat diawali dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru di sekolah. Pertemuan yang intensif antara keduanya akan saling memberikan informasi yang sangat mendukung bagi pendidikan para remaja.

Perlunya juga diciptakan kondisi lingkungan terdekat yang stabil mungkin, khususnya lingkungan keluarga, sehingga para anak-anak remaja bisa melewati masa transisinya dengan mulus dan tidak merasa terganggu.

Kesadaran dari remaja itu sendiri juga dibutuhkan agar tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja. Kalian harus belajar berprilaku yang baik, jangan sampai melakukan pelanggaran ataupun tindakan kriminal. Jika kalian atau teman-teman kalian mengalami masalah, jangan ragu untuk berbicara dengan guru atau orang dewasa yang bisa membantu.

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit, jadilah kebanggaan para guru jika suatu saat kalian lulus dari SMA ini bisa tampil di tingkat lokal maupun nasional,” tutup Kapolres.

(Silvia/Sony)

Lampung Utara, HD – Hari ini merupakan momen penting bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara dengan dilantiknya 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara periode 2024-2029. Senin (19/08/2024)

Acara pelantikan ini berlangsung di Aula Paripurna Gedung DPRD Lampung Utara, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Lampung Utara Drs. H. Aswarodi, M.Si, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Asisten, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Utara, para Camat, Lurah, tokoh agama dan masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dari 45 anggota DPRD yang dilantik, 80% di antaranya merupakan wajah baru, menandai semangat perubahan dan harapan baru bagi masyarakat Lampung Utara. Prosesi pelantikan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Lampung Utara, Ferdinaldo, yang dengan khidmat membacakan sumpah jabatan di hadapan seluruh anggota DPRD baru dan para undangan yang hadir.

Pimpinan Sidang Rapat Paripurna, Wansori, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar anggota DPRD periode 2024-2029 dapat melanjutkan semangat kerja yang telah dibangun oleh pendahulunya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara DPRD dan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah dirintis selama ini.

“Dalam masa jabatan lima tahun ke depan, kita semua dituntut untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kami berharap anggota DPRD yang baru dilantik dapat melanjutkan tradisi demokrasi yang sudah dijalankan dengan baik, yakni Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil),” ujar Wansori.

 

Pimpinan Sidang Rapat Paripurna, Wansori, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar anggota DPRD periode 2024-2029 dapat melanjutkan semangat kerja yang telah dibangun oleh pendahulunya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara DPRD dan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah dirintis selama ini.

“Dalam masa jabatan lima tahun ke depan, kita semua dituntut untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kami berharap anggota DPRD yang baru dilantik dapat melanjutkan tradisi demokrasi yang sudah dijalankan dengan baik, yakni Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil),” ujar Wansori.

Tanpa adanya kerjasama yang baik dengan seluruh pihak, kami tidak akan mampu menjalankan tugas dengan optimal. Oleh karena itu, kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi,” tambah Wansori.

Dalam pemilihan umum 2024, perolehan kursi DPRD Kabupaten Lampung Utara menunjukkan komposisi partai politik yang beragam, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh lima kursi, Partai Golkar lima kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lima kursi, Partai Gerindra delapan kursi, Partai NasDem tujuh kursi, Partai Demokrat lima kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lima kursi, dan Partai Amanat Nasional (PAN) lima kursi.

Acara pelantikan ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara dan Fakta Integritas oleh seluruh anggota DPRD yang baru dilantik, sebagai simbol komitmen mereka dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat.

Dengan dilantiknya para anggota dewan yang baru, diharapkan Kabupaten Lampung Utara dapat semakin maju dan sejahtera, dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah

(Silvia/red)

 

Tulang Bawang Barat, HD – Koordinator Lintas Organisasi Pers Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tubaba, Dedi Priyono, S.H, angkat bicara mengenai pemberitaan yang dilakukan secara kolektif oleh beberapa media yang tidak tergabung dalam lintas organisasi pers di Tubaba.

Sejumlah media tersebut mengangkat isu terkait program publikasi pembangunan melalui Dana Desa (DD) di Tubaba, yang disebut-sebut sebagai “Ajang Bancakan”.

Ketua PWI Tubaba menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan menunjukkan ketidakprofesionalan, bahkan memposisikan wartawan aktif di Tubaba tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik dan bekerja dengan prinsip kolaboratif.

Menurutnya, Kerjasama media yang tergabung dalam Lintas organisasi pers Tubaba, tentu mengikuti regulasi pemerintah pusat sebagaimana telah ditegaskan dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 dengan mewajibkan Pemerintah Desa mempublikasikan program pembangunannya.

Dijelaskan Ketua PWI Tubaba, Berkaitan dengan Publikasi dari Program DD telah diatur melalui Permendes PDTT, tinggal apakah desa ikut ketentuan itu atau tidak.

Sarana Publikasi diruang Publik, bisa di lakukan melalui Baliho, Media Elektronik, Media Cetak, Wabsite dan masih banyak lainnya, tentu dilakukan secara Swakelola.

“Saya pikir cukup jelas. Ini hak jawab seluruh media dalam Lintas Organisasi Pers Tubaba, dan harus dimuat, karena menyerang kehormatan, kerja-kerja profesi wartawan. ‘Mereka’ (red) mebuat berita seperti itu, karena tidak dalam Lintas Organisasi Pers Tubaba, jadi bisa jadi tidak tahu kondisinya.” kata Dedi Priyono, Minggu (3/10/2024).

Ketua PWI Tubaba juga menjelaskan, pada akhir tahun 2022, seluruh Organisasi Pers yang ada di Tubaba membentuk Forum Lintas Organisasi Pers Tubaba, kemudian melakukan langkah-langkah kerjasama dalam kegiatan program ekspose pembangunan realisasi pembangunan melalui program DD tahun 2023.

“Apdesi kita libatkan untuk memudahkan koordinasi dengan seluruh pemerintah tiyuh tentang Publikasi.” kata Dedi

Ia menilai, dibawah koordinasi Apdesi masing-masing Kecamatan dan Abdesi Kabupaten Tubaba, seluruh Tiyuh mudah terkonfirmasi, meski kontak masing-masing Kepala Tiyuh terkadang sulit dikomunikasikan.

“Dari 10 organisasi yang terdiri dari 218 media dan wartawan yang sepakat ikut mengekspose program pembangunan tiyuh-tiyuh di Tubaba. Setiap tiyuh ada 10 media dan wartawan yang ditugaskan untuk membantu ekspose program pembangunan tiyuh. Pada tahun 2023 dari 93 tiyuh hanya 86 tiyuh yang ikut melakukan ekspose program DD.” kata Koordinator Lintas Organisasi Pers Tubaba.

Dedi menjelaskan, pelaksanaan program ekspose program DD dilakukan oleh masing-masing media dan wartawan yang disebar di tiyuh-tiyuh.

“Masing-masing media dan wartawan mendapatkan anggaran publikasi secara proporsional. Jadi kalau dibilang ajang bancakan itu keliru, dan menyesatkan. Kalau dibenturkan dengan regulasi Dinas Kominfo Tubaba, bukan kewenangannya juga untuk ngatur program dana desa, karena DD ada regulasinya tersendiri. Terimakasih sudah mengkritik kerja-kerja wartawan di Tubaba.” tegas Dedi.

Ia juga berharap seluruh wartawan dan media di Tubaba dapat terus bersatu dan mengedepankan kebersamaan dalam mendukung program pembangunan yang Positif dan Kolaboratif.

Pada program kerjasama tahun 2024, dikatakan Dedi hingga saat ini belum selesai dan progres baru mencapai 48 tiyuh dari 100 tiyuh di Tubaba.

“Karena berdasarkan kesepakatan melalui Apdesi kecamatan, tahun 2024 program kerjasama tetap dilanjutkan, maka program tetap lanjut, memang kendalanya banyak Oknum ngaku wartawan dan LSM melakukan kriminalisasi pemerintahan tiyuh. Makanya kami pernah koordinasi ke Pihak Kepolisian Sektor untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan. Banyak oknum dari luar daerah yang meresahkan di Tubaba. Nanti kita identifikasi.” kata Dedi

Dedi menjelaskan, memasuki Awal Bulan November 2024, program kerjasama Publikasi Media tentang pembangunan melalui Program DD baru mencapai 48 persen yang ikut.

“Pada awal Tahun 2024, tiyuh-tiyuh di Tubaba minta program ekspose berlanjut dan hingga saat ini memang belum selesai, penyebaran media masing-masing tiyuh juga dalam persiapan lantaran progres belum tercapai. Sama seperti tahun 2023, hanya saja tahun 2024 anggaran menjadi 12,5 jt pertiyuh, karena terdapat 258 media yang tergabung dalam lintas organisasi pers saat ini.” kata Dedi.

Ditegaskan Koordinator Lintas Organisasi Pers Tubaba tersebut Jika hingga akhir November 2024 tidak tercapai terget, maka tiyuh yang tidak ikut ekspose melalui media dalam Lintas Organisasi Pers Tubaba, maka diluar koordinasi, dan ekspose hanya dilakukan bagi tiyuh-tiyuh yang bekerjasama.

(Rizky A sony)

Lampung Utara, HD – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan untuk mendukung hal ini adalah Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Acara peluncuran KKPD ini digelar di Ruang Siger, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, dan dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Lampung Utara, Drs. H. Aswarodi, M.Si. Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Ahmad Alamsyah, MM, beserta sejumlah pejabat serta jajaran terkait lainnya.

Drs. H. Aswarodi, M.Si., dalam sambutannya, menyatakan bahwa peluncuran KKPD ini merupakan langkah strategis untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. “KKPD ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan tentunya akuntabel,” ungkap Aswarodi.

Dengan adanya KKPD, proses pembayaran berbagai jenis belanja daerah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan aman. Selain itu, penggunaan kartu kredit ini memungkinkan pencatatan yang lebih akurat dan mudah dipantau, sehingga dapat meminimalkan risiko kebocoran anggaran.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Ahmad Alamsyah, MM, menjelaskan bahwa KKPD dirancang untuk mempercepat proses administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. “Dengan menggunakan KKPD, setiap pengeluaran akan tercatat dengan transparan, sehingga masyarakat juga dapat lebih percaya pada pengelolaan keuangan pemerintah,” jelas Ahmad Alamsyah.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan kontrol internal dalam pengelolaan anggaran, sehingga anggaran yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat.

Dengan hadirnya inovasi ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, terbuka, dan terpercaya. KKPD diharapkan menjadi solusi dalam menjawab tantangan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah di era digital ini.

(Silvia/red)

Lampung Utara, HD – Petugas dari unit Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Lampung Utara berhasil mengamankan dua pemuda asal Kotabumi berinisial A (25) dan FPP (23) yang dugaan terlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kasus ini terungkap setelah petugas menerima informasi mengenai praktik ilegal tersebut. Pada Rabu, 30 Oktober 2024, Am berhasil diamankan, dan tidak lama kemudian, FA juga ditangkap di sebuah kontrakan bersama seorang perempuan yang diduga menjadi korban praktik prostitusi.

Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Stef Boyoh mengatakan, Tim Tekab 308 Polres Lampung Utara mendapatkan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang, lalu melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap Am (25).

Kasat menjelaskan kronologi kejadian ini serta upaya penangkapan yang telah dilakukan pihak kepolisian. FA, yang ditangkap di sebuah kontrakan, mengaku terlibat dalam kegiatan perdagangan orang.

Berdasarkan penyelidikan, FA mengaku telah melanggar UU RI No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU RI No.12/2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut pengakuan Na (18), seorang perempuan yang menjadi korban, dirinya telah dijual oleh FA kepada pria hidung belang sebanyak empat kali dalam sebulan terakhir.

Ketika harga telah disepakati, pelanggan datang ke kontrakan untuk bertemu dengan korban, sementara FA mengambil keuntungan dari setiap transaksi.

“Setelah selesai, pelaku kembali ke kontrakan dan mengambil uang dari tamu, yang kemudian dibagi antara korban dan pelaku setelah dikurangi biaya kontrakan,” kata Stef Boyoh.

Selain menangkap dua pelaku, Tim Tekab 308 juga mengamankan barang bukti berupa satu unit HP Android dan uang tunai sebesar Rp1.000.000.

“Pengungkapan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam rangka 100 hari kerja Kabinet Merah Putih di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus memberantas tindak pidana perdagangan orang yang marak terjadi,” tegasnya, Sabtu (2/11/24).

(Rizky A sony)

Lampung Utara, HD – Polres Lampung Utara bersama Polsek jajaran kembali mengamankan kegiatan kampanye masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara nomor urut 1 dan 2, Jum’at (1/11/24).

Adapun lokasi pengamanan kampanye dalam bentuk tatap muka yang dilaksanakan oleh Paslon nomor urut 2 Ardian- Sofyan di Kelapa Tujuh pada pukul 13.00 WIB sedang Paslon nomor 1 Hamartoni-Romli melaksanakan kampanye di Kelurahan Gapura pukul 15.00 WIB.

Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna melalui Kasi Humas Iptu Budiarto menjelaskan, pengamanan ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan Kamtibmas maupun kerumunan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan personel telah kita sebar sesuai ploting nya masing masing.

“Polres Lampung Utara memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman tertib dan lancar,” katanya.

Iptu Budiarto menegaskan bahwa personel yang terlibat dalam pengamanan, baik Polres maupun Polsek akan tetap bersikap netral dalam mengawal dan mengamankan seluruh rangkaian kampanye yang dilaksanakan di wilayahnya.

“Tugas kita hanya melakukan pengamanan pada kampanye tersebut dengan tujuan agar kegiatan dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar, tanpa adanya gangguan,” ujarnya.

(Silvia/Sony)

Tulang Bawang Barat, HD – Dalam Rangka Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Pemerintah Provinsi Lampung Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kembali Menggelar Operasi Pasar Murah Di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Tradisional Panaragan Jaya, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rabu (30/10/2024).

Saat membuka pasar murah Penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Drs. M. Firsada. M.Si.,mengatakan, kegiatan rutin Operasi Pasar Murah tersebut merupakan kegiatan yang ke dua kali nya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat,”Jelasnya

“Firsada Operasi pasar murah ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam upaya mengendalikan inflasi. Selain itu, operasi pasar murah ini juga dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pokok pangan,”jelasnya

Lanjut Firsada menjelaskan, dalam operasi pasar murah tersebut disediakan beberapa paket sembako yang dapat ditebus oleh masyarakat setempat dengan harga yang terjangkau.

Pasar murah hari ini disediakan komiditas kebutuhan pokok seperti Beras Premium kemasan 5 kg dengan harga 65 ribu/sak, Tepung Terigu harga 1kg 8 ribu, minyak goreng 1Lt 14.000 ribu dan Telur Ayam Kampung 1kg 23.000 ribu, Gula pasir 1kg 15.000 ribu” pungkasnya.

“Harapan kami masyarakat tidak terlalu khawatir terkait harga komuditas dan ketersediaan bahan pangan karena untuk stok kita di Kabupaten Tubaba dapat terbilang aman,”pungkasnya

Hadir pada kegiatan tersebut Pj. Sekretaris Daerah Kepala Dinas Koperindag Tulang bawang barat dan Kepala OPD terkait

(Rizky A sony)

Lampung Utara, HD  – Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba), Drs. M. Firsada berharap pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menjadi teladan dalam setiap tindakan, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan setiap program yang telah disusun dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Hal itu disampaikan Firsada, saat menghadiri Pelantikan Pengurus MUI Tubaba sekaligus membuka rapat kerja, yang berlangsung di Pondok Pesantren Darul Hidayah Al- Anshori Panaragan Jaya Rabu (30/10/2024).

Dalam sambutannya, Firsada juga mengatakan bahwa pelantikan dan rapat kerja ini bukan hanya sekadar acara seremonial, namun merupakan momentum strategis bagi kita untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas program kerja, dan mempertegas komitmen dalam membina masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Menyadari tantangan yang ada, sambung Firsada, kita dituntut untuk lebih proaktif dan kreatif dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Kualitas dakwah yang baik, kolaborasi antar lembaga, serta pemahaman yang mendalam tentang isu-isu aktual adalah bagian dari tanggung jawab kita,” ungkapnya.

Ia berharap, rapat kerja kali ini dapat melahirkan program-program yang tepat sasaran dan aplikatif, sehingga mampu menjawab kebutuhan umat.

“MUI adalah organisasi yang harus selalu mengedepankan sikap inklusif dan kolaboratif, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan semua elemen, baik pemerintahan, masyarakat, maupun lembaga lainnya. Dengan demikian, peran MUI dapat dirasakan secara luas dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan beradab,” tutupnya.

(Silvia/Sony)

Bandar Lampung, HD – Polres Lampung Selatan terus mendalami peristiwa penemuan mayat di drainase jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) KM 3B. Barang bukti handphone bakal jadi petunjuk penyelidikan kepolisian.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusriandi mengatakan, barang bukti handphone diduga kuat milik korban inisial MP (28) tersebut ditemukan di dalam saku celana jeans yang dikenakan pria tersebut.

“Iya, saat ditemukan memang posisi handphone tersebut mati, tapi berhasil dihidupkan. Ini masih didalami petugas dan akan menjadi petunjuk penyelidikan kasus ini,” ujarnya menyampaikan keterangan di Polresta Bandar Lampung, Selasa (29/10/2024).

Hasil pemeriksaan sementara, petugas telah menemukan adanya komunikasi atau percakapan terakhir korban dengan keluarga, termasuk bersama sejumlah rekannya.

“Ini yang masih kami dalami, apa pembahasan dalam percakapan tersebut masih ditelusuri,” kata Yusriandi.

Lebih lanjut penyidik Polres Lampung Selesai sejauh ini telah memeriksa dan memintai keterangan ke sebanyak 5 orang saksi.

“Proses pemeriksaan masih terus berlanjut, kami juga akan melakukan proses autopsi korban di RS Bhayangkara Polda Lampung,” tandas Kapolres.

(Rizky A sony)

Lampung Utara, HD – Kami mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap nomor berikut Nomor Ini +62 857-9215-0073 mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Drs. Lekok, M.M., dan berupaya meminta bantuan dalam bentuk apa pun. Harap diketahui bahwa nomor tersebut bukanlah nomor resmi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Dihimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan tidak mudah percaya pada permintaan apa pun yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk menghindari modus penipuan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

(Silvia/Sony)