Penulis: Rizky Sony

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Menanggapi statement Kepala Kimal Lampung Letkol Marinir Herman Sobli Terkait Pemberitaan yang beredar tidak sesuai dengan fakta pada Jumat 10 November 2023 yang lalu mengenai sengketa lahan yang sedang berlangsung.

 

Hal tersebut di tanggapi langsung oleh pihak Kuasa Hukum Joni Erik,Dr Suwardi dan mereka sangat kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Herman Sobli Kapro pada awak media pada Sabtu ( 11/11/2023 ).

 

Pernyataan Herman Sobli yang menyatakan masyarakat harus bergerak berdasarkan hukum hal ini di tanggapi langsung oleh kuasa hukum masyarakat,” tegas Dr. Suhardi.

 

“Pernyataan terkait kita masyarakat harus berproses secara hukum itu semua sudah kita lalu , sudah kita berikan surat dan kita sudah sampaikan ke kementerian perihal hal ini cuma sampai sekarang belum ada ceritanya” ujar Suwardi.

 

Suwardi juga menambahkan bahwa pihak Kimal jangan lagi cari pembenaran sebab kesalahan mereka sudah jelas.

 

“Sudahlah pihak Kimal jangan cari-cari kebenaran sebab bukti-bukti sudah nyata dan saksi sejarah menceritakan bahwa mereka suka mengambil paksa hak-hak masyarakat seperti tanah yang sudah di sertifikat kemudian mereka ambil sertifikat nya dan tanahnya mereka kuasai ada juga yang tanahnya mereka kuasai tapi sertifikat nya belum sempat mereka ambil,” ujar Suwardi

 

“Apakah tindakan-tindakan itu yang dimaksud proses hukum? Kalau seperti itu kita juga bisa Karena kita menghargai pemerintah dan tokoh daerah kita tunda mengambil alih kembali hak-hak masyarakat ini “ujar Suwardi.

 

Suwardi juga mempertanyakan pengetahuan Herman Sobli terkait permasalahan yang ada sebab terlihat kurang berwawasan mengenai persoalan pertanahan ini.

 

” Dia paham tidak yang di maksud inclave itu ? yang namanya tanah inclave itu karena dia berada di tengah-tengah tanah orang lain itu yang dimaksud inclave ” jelas Suwardi kepada awak media

 

“Sedangkan tanah yang dipermasalahkan oleh Erik dan masyarakat tidak berada di tengah-tengah tanah prokimal ” tambah Dr.Suhardi

 

Suwardi pun balik menanyakan pernyataan Herman Sobli mengenai telah dia mengembalikan tanah dan ganti rugi kepada pihak masyarakat.

 

“Yang katanya dia telah mengembalikan tanah dan ganti rugi itu mana buktinya ? Yang ada cerita di masyarakat mereka ditindas , tanah mereka dirampas dan kebun mereka di ambil alih,” Pungkas Suwardi.

 

Pernyataan Suwardi diamini oleh Bajuri selaku korban dan pemilik tanah.

 

” Pada waktu itu saya mau nyabut singkong ada oknum-oknum pak Ibrahim, pak Haikal itu kami malah di usir itu tanah negara katanya ,”ujar Bajuri.

 

” Tanah negara darimana tanah negara itu ada ukurannya ada tempatnya gak semua tanah 12500 hektar itu mau di kuasai angkatan laut sehingga masyarakat ga ada lagi untuk bertanam semua di ambil sama mereka hal ini membuat semua unsur masyarakat brontak dan minta dikembalikan hak mereka, ” jelas Bajuri

 

Joni Erik juga menangapi mengenai pernyataan Herman Sobli terkait tanah inclave.

 

“Bicara tanah inclave yang dimaksud adalah tanah yang belum dikembalikan dan belum mendapatkan ganti rugi disini kita membicarakan tanah inclave tanah panggan ratu tanah adat itu sendiri berbatasan dengan tanah bumi agung marga kalau bapak bilang tanah inclave sudah dikembalikan yang dimaksud desa dorowati,” ujar Joni.

 

” Itu yang memasukkan desa dorowati itu transmigras pak jemjem marga melalui Letjen alam Syah ratu perwira negara pada saat itu ,”tambah Joni.

 

“Disinikan kita bicara masalah tanah perkebunan milik masyarakat adat yang sampai hari ini belum di kembalikan, “jelas Joni.

 

Dan juga Joni mempertanyakan bukti pengembalian dan ganti rugi tanah tersebut.

 

” Jika bapak memang sudah mengembalikan dan mengganti rugi perihal tanah tersebut mohon di buktikan karena kita ini bicara data dan saksi sejarah,”Pungkas Joni Erik.

 

(Silvi/Tim)

 

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Wakil Bupati Lampung Utara (Lampura) Ardian Saputra, S.H. bersilaturahmi dan kunjungan kerja dengan para Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan seluruh elemen masyarakat Desa Cahaya Negeri, Desa Tanjung Harta, Desa Ogan Lima, Desa Way Wakak, dan Desa Simpang Abung Kecamatan Abung Barat. Kamis, (9/11/2023)

 

 

Kegiatan dipusatkan di GSG Desa Ogan Lima, dengan dihadiri Wabup Ardian Saputra, S.H., Asisten 1 Mankodri, S.H, M.M., Asisten 2 Drs. Ahmad Alamsyah, M.M., Kadis Sosial Gadriyanto Abung, S.STP, M.H., Kadis Pendidikan Sukatno, S.H., Kadis Pertanian Tomi Suciadi, Sekretaris Kominfo M.Luzirwan, S.E., Sekretaris PUPR Dirgantara, S.T.,M.T., dan Camat Abung Barat Gunaido Uthama, S.I.P., M.M.

 

 

 

Maksud kunker Wabup ini tujuan nya adalah agar bisa menjalin rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang semakin erat. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin, yang di tengah kesibukannya masih dapat berkesempatan hadir mengikuti pertemuan. Selain itu, Ardian juga mengucapkan terima kasih karena atas dukungannya, karena kondusifitas daerah Lampung utara terjaga dan masyarakatnya senantiasa dalam kondisi yang aman, rukun dan damai, serta selalu kompak dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan.

 

 

Menurutnya Kabupaten Lampung Utara ini merupakan daerah dengan masyarakat yang beragam, penduduknya berasal dari berbagai suku, sehingga memiliki keragaman bahasa, agama, adat istiadat, serta budaya. Karena itu, di Kabupaten Lampung Utara tidak ada perbedaan antara penduduk asli dan masyarakat pendatang, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Lampung Utara.

 

 

Dalam Sambutannya Wakil Bupati H. Ardian Saputra, S.H., mengatakan “bahwa kita semua tentu menyadari bahwa pembangunan merupakan proses panjang yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga membutuhkan waktu dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mengajak kepada kita semua, mari kita teruskan perjuangan kita bersama ini, bersatu padu melanjutkan pembangunan Kabupaten Lampung Utara agar senantiasa aman, agamis, maju dan sejahtera.” Ucap beliau

 

 

kunjungan ini berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Bantuan sebesar 100 Miliar Rupiah dari Pemerintah Pusat akan dialokasikan sebesar 30 Miliar Rupiah untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kecamatan Abung Barat. Ardian Saputra juga mengajak masyarakat menjaga kondusifitas menjelang pesta demokrasi pada bulan Februari 2024. Kegiatan berakhir dengan pemberian bantuan Posyandu kepada 14 UPTD Puskesmas di Desa Abung Barat. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat hubungan dan koordinasi dengan masyarakat Kecamatan Abung Barat demi pembangunan yang lebih baik di masa depan.

 

 

Turut hadir juga Ketua DPD Perhiptani Lampura H.Sopyan, S.P.,M.M, Forkopincam Abung Barat serta Tokoh Masyarakat , Kades se-Abung Barat, Tokoh Adat, Agama dan masyarakat lainnya.

 

 

(Silvi/sony)

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Ribuan Aksi masyarakat Abung Timur kabupaten Lampung Utara mendatangi rumah tokoh Adat Abung Timur Ansory Sabag untuk menindaklanjuti langkah masyarakat yang ingin menduduki pertanahan Panagan Ratu yang duga di kuasai oleh Oknum TNI Angkatan Laut (AL) di wilayah. Kamis (9/11/2023)

 

Dalam aksi masyarakat sebelum kelokasi pertanahan yang di kuasai, masyarakat di arahkan dirumah tokoh adat Abung Timur Ansory Sabag dan di sebut baik Tokoh Tokoh Adat Lampung Utara, Kapolres Lampung Utara, Dandim 0412/LU, Nurdin Habim anggota DPRD Lampung Utara, Dan Pemkab setempat.

 

 

Dalam pertemuan ini menghasil kan rapat Porkopimda, tokoh Adat dan masyarakat Abung timur terkait persoalan pertahanan Ulayat yang di duga di kuasai oleh oknum Angkatan Laut (AL).

 

Dari rapat Tokoh Adat dalam keputusan bersama Porkopimda, Lembaga Adat Desa Panagan Ratu dan Masyarakat memutuskan rapat untuk menunda untuk aksi masyarakat untuk menduduki tanah Ulayat yang Seribu Seratus Delapan Belas (1118) di kecamatan panagan ratu.

Hutmansyah selaku STAN Pesawik Ratu mengatakan saya perwakilan tokoh adat dan masyarakat menghargai hasil keputusan pertemuan rapat bersama Porkopimda hari ini untuk menunda aksi.

 

Kesabaran kami sudah puluhan tahun dan hari ini kami berikan lagi sampai batas 60 hari kedepan masyarakat untuk bersabar lagi. Ucapnya.

 

Masih Hutmansyah “Seperti yang di ucapkan ketua Ansory Sabag tadi jika 60 hari kedepan nanti jika Porkopimda tidak ada kepastian untuk menyelesaikan nya kami siap sampai titik darah penghabisan untuk kembali aksi masa yangebih besar lagi untuk menduduki dan mempertahankan hak tanah Adat dan masyarakat Panagan Ratu yang diduduki oleh oknum AL. Ucapnya.

 

 

Selaku Lawyer dr. Suardi dengan pertemuan ini kami sudah memberikan komitmen yang sudah di tandatangani oleh Porkopimda dengan isi ” untuk meminta Porkopimda memberikan deadline 60 hari masa kerja untuk memproses tanah milik ulayat desa Panagan Ratu kecamatan Abung Timur.

 

 

 

 

(Sony/Tim)