LAMPUNG UTARA, (HD) — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pemerintah di Desa Papan Tangguk, Kecamatan Sungkai Tengah, mulai memantik respons Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Kendati bukti video pungutan telah beredar luas, pihak pengawas internal tersebut terkesan lamban dan masih berkutat pada perdebatan administratif sumber anggaran.
Inspektur Lampung Utara, Martahan Samosir, melalui Inspektur Pembantu (Irban) Satu, Munawir Ardian, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih harus mempelajari asal-usul anggaran pengadaan beras tersebut. Munawir berdalih, mekanisme kerja lini irbannya secara umum berfokus memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dana dari pusat atau provinsi.
“Itu kan bantuan beras dari pusat, bukan APBD. Jadi seharusnya masuk ke Irbansus (Irban Khusus),” ujar Munawir saat dikonfirmasi media, Selasa (13/10/2026).
Meski demikian, karena telah mendapat mandat langsung dari Inspektur, Irban Satu berjanji akan tetap mendalami kasus ini sebelum mengambil tindakan lebih jauh. Pihaknya mengaku baru akan memanggil Kepala Desa Papan Tangguk setelah proses telaah administrasi selesai dilakukan.
Sikap hati-hati Inspektorat ini dinilai bertolak belakang dengan urgensi di lapangan. Merujuk pada aturan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten sebenarnya memiliki wewenang penuh atas Pengawasan Berbasis Wilayah (Lokus). Artinya, apa pun sumber anggarannya baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten jika dugaan penyelewengan dilakukan oleh aparatur desa, maka Inspektorat Kabupaten wajib melakukan pemeriksaan secara langsung.
Masyarakat kini mendesak agar Inspektorat Lampung Utara bergerak cepat dan profesional tanpa berlindung di balik sekat birokrasi, mengingat bukti digital berupa rekaman video pungutan sudah memperkuat adanya praktik lancung di Desa Papan Tangguk.
(Red/Tim)
