Penulis: Rizky Sony

Lampung Utara, (HD) – Gurita ekspansi minimarket modern, khususnya jaringan Indomaret, kian tak terkendali di Kabupaten Lampung Utara. Fenomena langgar Perda nomor 2 tahun 2016 ini memicu tudingan miring bahwa Pemerintah Daerah (Pemkab) diduga sengaja menutup mata, lebih melancarkan izin pembangunan Indomaret yang menjamur di bandingkan program strategis nasional yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang belum di rasakan oleh masyarakat Lampung Utara. Kamis (3/9/2026)

Alih-alih menyukseskan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) demi kemandirian ekonomi perdesaan, Pemkab Lampung Utara justru dinilai menggelar karpet merah bagi kapitalis ritel. Kebijakan ini jelas kontradiktif dengan instruksi pemerintah pusat yang menerapkan moratorium pembatasan ritel modern ke pelosok desa demi membela nasib pelaku usaha kecil dan UMKM.

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya pembiaran yang terstruktur. Pendirian gerai-gerai baru disinyalir kuat telah mengangkangi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Modern dan Kemitraan Usaha Mikro. Fungsi pembinaan dan pengawasan yang tertuang pada Bab X Pasal 27 kini terbukti mandul. Pihak DPRD dan Bupati Lampung Utara dituding hanya melakukan pengawasan formalitas “di atas meja” tanpa menyentuh realitas di akar rumput.

Sengkarut ini kian memanas seiring bergulirnya isu miring di tengah masyarakat. Berdasarkan informasi yang viral dari pemberitaan sebelumnya, mulusnya izin operasional titik-titik baru Indomaret diduga kuat terjadi karena adanya aliran dana pelicin hingga mencapai Rp120 juta per titik. Lebih ironis lagi, praktik lancung ini ditengarai mendapat perlindungan alias dibekingi oleh oknum anggota DPRD Lampung Utara sendiri.

Sikap membisu dan ketidaktegasan Pemkab Lampung Utara dalam menertibkan menjamurnya minimarket modern ini menjadi bukti nyata lemahnya komitmen daerah terhadap regulasi yang mereka buat sendiri. Jangankan memikirkan ruang tumbuh bagi UMKM masyarakat lokal, program strategis KDMP milik Presiden Prabowo Subianto pun tampak sengaja diabaikan demi syahwat investasi yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Hingga berita ini diturunkan, publik Lampung Utara masih menunggu tindakan konkret dan transparansi dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk membersihkan dugaan kongkalikong perizinan yang mematikan urat nadi ekonomi desa ini.

(Red/Tim)

LAMPUNG UTARA, (HD) — Fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Lampung Utara kini dipertanyakan publik. Mandat penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Modern dan Kemitraan Usaha Mikro seolah hanya menjadi macan kertas belaka. (02/09/2026)

Berdasarkan dokumen hukum yang ada, Bab X tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 27 secara tegas mengamanatkan pada ayat (1) bahwa “Bupati dan DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan mini market.” Sementara pada ayat (2) disebutkan bahwa Bupati dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Namun, pelimpahan wewenang ini dituding menjadi tameng bagi para pemangku kebijakan untuk saling lempar tanggung jawab.

Mandulnya pengawasan ini memicu jeritan dari pelaku usaha kecil. Seorang warga berinisial N menyuarakan kekecewaannya secara mendalam terkait dampak menjamurnya minimarket tersebut.

“Seharusnya DPRD dan Bupati Lampung Utara menyikapi dengan serius adanya pelanggaran perda tersebut, bukan hanya diam dan menyerahkan begitu saja kepada SKPD terkait. Dengan adanya polemik ini, diduga kuat ada ‘backing’ di belakangnya sampai-sampai aturan yang berlaku ditabrak secara vulgar. Akibatnya, usaha UMKM masyarakat banyak yang gulung tikar karena maraknya minimarket modern yang tidak terkendali,” cetus N.

Dugaan adanya pengondisian di balik meja ini semakin diperkuat oleh temuan investigasi media. Praktik dugaan suap dan manipulasi perizinan gerai ritel modern di Kabupaten Lampung Utara disinyalir kuat melibatkan aliran dana tertentu demi memuluskan izin operasional toko baru.

Data investigasi yang dihimpun sepanjang tahun 2025 hingga 2026 menunjukkan, terdapat sedikitnya 11 gerai ritel baru yang nekat beroperasi tanpa mengindahkan zonasi Perda. Gurita bisnis ini terbagi menjadi 8 titik gerai reguler dan 3 titik gerai franchise (FRC).

“Untuk toko reguler itu tarif dana pelicinnya sekitar Rp120 juta per titik. Sedangkan untuk model FRC (franchise), nilainya jauh di atas itu,” ujar seorang sumber yang mengetahui alur perizinan tersebut kepada tim awak media.

Saat dugaan skandal ini dikonfirmasi kepada Ketua Komisi 2 DPRD Lampung Utara, Fadli Rahmad, yang membidangi pengawasan regulasi ini, yang bersangkutan belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media baik melalui panggilan telepon maupun pesan singkat WhatsApp tidak mendapat respons hingga berita ini diturunkan. Rabu (2/9)

Sikap diam dari pihak legislatif dan belum adanya tindakan tegas dari pihak eksekutif ini memperkuat indikasi adanya pembiaran terhadap operasional belasan minimarket modern tersebut, yang berpotensi terus menggeser keberadaan para pedagang kecil di Bumi Ragem Tunas Lampung.

(Red/ Tim)

LAMPUNG UTARA, (HD)  — Praktik lancung dugaan suap dan manipulasi perizinan gerai ritel modern di Kabupaten Lampung Utara kian benderang. Pihak minimarket modern disinyalir kuat mengucurkan dana pelicin hingga Rp120 juta per titik demi memuluskan izin operasional toko baru. Ironisnya, dokumen kajian kelayakan dari Universitas Lampung (Unila) yang menjadi syarat mutlak, diduga kuat fiktif dan hanya menjadi tameng birokrasi. Rabu (2/9)

Berdasarkan investigasi dan data yang dihimpun, sepanjang tahun 2025 hingga 2026, terdapat 11 gerai ritel baru yang nekat beroperasi. Gurita bisnis ini terbagi menjadi 8 titik gerai reguler dan 3 titik gerai franchise (FRC).

“Untuk toko reguler itu tarifnya sekitar Rp120 juta per titik. Sedangkan untuk model FRC, nilainya jauh di atas itu,” bisik seorang sumber tepercaya kepada tim awak media.

Dugaan kongkalikong ini semakin menguat setelah operasional belasan minimarket tersebut menabrak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan Minimarket Modern. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Hendri, S.H., M.M., sempat sesumbar kepada media bahwa dokumen kajian kelayakan dari Unila tersebut ada di tangannya.

Namun, sikap Hendri mendadak berubah plinplan saat awak media meminta transparansi dokumen tersebut. Sang pejabat publik justru berdalih dan terkesan menyembunyikan berkas, memicu kecurigaan bahwa klaim kajian ilmiah itu hanyalah kebohongan publik alias ‘omon-omon’ belaka.

Sebagai pelayan masyarakat, Dinas Perdagangan seharusnya menjunjung tinggi keterbukaan informasi. Terlebih lagi, sebuah kajian uji kelayakan legal wajib melibatkan dan diketahui oleh masyarakat sekitar, serta tercatat resmi di tingkat desa maupun kelurahan. Nyatanya, warga setempat sama sekali tidak pernah dilibatkan.

Merespons karut-marut ini, publik mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera turun tangan. Dinas Perdagangan Lampung Utara harus segera diaudit secara menyeluruh atas penerbitan rekomendasi izin ilegal yang diduga kuat didorong oleh aliran dana ratusan juta rupiah tersebut.

(Red/tim)

Lampung Utara (HD) — Pelaksanaan proyek pembangunan Peningkatan Tebing Way Umban di Kecamatan Kotabumi Selatan kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek dengan Nomor SPK: 600/24-SPK/PBPT/SDA/06.3-LU/2026 yang menelan anggaran APBD 2026 sebesar Rp348.968.000,00 ini dinilai sarat akan masalah. Hal ini terjadi akibat bobroknya pengawasan di lapangan oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Utara. (2/9/26)

Berdasarkan investigasi awal yang dilakukan oleh media di lokasi, ditemukan indikasi kuat terjadinya pembiaran perbuatan curang. Tumpukan batu bekas yang berserakan di lokasi justru terlihat digunakan kembali oleh pihak rekanan, yakni CV. Putri Kembar. Praktek penumpukan material lama untuk bangunan baru ini jelas memicu dugaan manipulasi spesifikasi yang berpotensi besar merugikan keuangan negara. Tak hanya itu, aspek keselamatan kerja pun diabaikan secara total. Para pekerja di lapangan terlihat dibiarkan bekerja tanpa menggunakan atribut keselamatan yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).

Ironisnya, alih-alih memberikan evaluasi tegas, pihak Dinas Sumber Daya Air justru terkesan buang badan dan mencuci tangan. Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kabid Pengelolaan dan Sumber Daya Air (PSDA), Yunada, justru melemparkan seluruh tanggung jawab teknis tersebut kepada pihak ketiga.

“Pekerjaan pengawasan tersebut sudah ditugaskan melalui konsultan pengawas supervisi dilapangan . Jadi konfirmasi saja kepada konsultan pengawasnya yang bernama Riski untuk teknis pengawasannya di lapangan karena sudah dibayar. Semua ada penilaiannya sebelum kerjaan oleh rekanan,” kelit Yunada saat ditemui awak media.

Sikap pasif dan saling lempar tanggung jawab ini mempertegas fakta bahwa fungsi pengawasan dinas di lapangan mandul. Padahal, tindakan membiarkan rekanan bertindak curang dalam proyek infrastruktur publik memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat.

Jika merujuk pada regulasi negara, tindakan pembiaran ini dapat dijerat dengan UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengawas yang terbukti kongkalikong atau lalai dapat diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda maksimal Rp1 miliar. Lebih spesifik lagi, Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Tipikor menegaskan bahwa pengawas bangunan yang membiarkan perbuatan curang saat penyerahan proyek dapat dipidana penjara 2 hingga 7 tahun.

Sayangnya, mentalitas anti-kritik dan ketertutupan informasi publik tampaknya masih mengakar kuat. Saat tim media mencoba meminta klarifikasi lebih lanjut melalui pesan WhatsApp, konsultan pengawas lapangan yang ditunjuk bernama Riski memilih bungkam dan tidak menjawab satu pun pertanyaan terkait temuan pelanggaran di lapangan.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Lampung Utara masih menunggu ketegasan dari Kepala Dinas terkait dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas indikasi kerugian negara dalam proyek Way Umban ini. Jangan sampai uang rakyat ratusan juta rupiah habis hanya untuk membiayai infrastruktur berspesifikasi buruk.

(Red/Tim)

Lampung Utara, (HD) — Proyek preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Bukit Kemuning–Terbanggi Besar senilai Rp14.846.184.000 dari APBN 2026 kini memicu polemik besar. Bukan hanya soal angka fantastis belasan miliar rupiah, proyek ini disorot tajam karena diduga kuat menabrak asas transparansi dan menyepelekan tata kelola manajemen lapangan.

Pekerjaan dengan kode RUP 62223349 ini berada di bawah kendali Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Provinsi Lampung, Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek sepanjang 51,25 kilometer tersebut digarap oleh kontraktor CV Aprilyo Construction melalui metode e-purchasing. Namun, alih-alih menunjukkan profesionalisme, kondisi di lapangan justru memunculkan kecurigaan publik.

Berdasarkan investigasi awak media di lokasi, proyek raksasa ini terkesan berjalan layaknya “proyek siluman”. Tim lapangan gagal menemukan keberadaan Kantor Direksi Keet atau posko manajemen proyek. Ketiadaan fasilitas krusial ini menimbulkan pertanyaan besar: di mana pusat kendali administrasi, koordinasi, dan pengawasan teknis dari pekerjaan senilai hampir Rp14,8 miliar ini?

Ketertutupan proyek ini diperparah dengan hilangnya papan informasi proyek di sepanjang jalur pengerjaan. Praktik ini jelas melanggar hak publik untuk tahu (right to know) dan mengangkangi prinsip keterbukaan informasi. Tanpa papan proyek, masyarakat dipaksa buta terhadap detail anggaran, sumber dana, hingga batas waktu pengerjaan uang rakyat tersebut.

Sistem pengawasan internal Satker PJN Wilayah II Lampung kini berada di bawah titik nadir. Jika fasilitas dasar seperti direksi keet dan papan informasi saja raib, muncul keraguan besar apakah realisasi fisik jalan sepanjang 51,25 kilometer tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, volume, dan standar mutu yang dikontrakkan.

Kejanggalan di lapangan semakin pekat saat dikonfirmasi ke pekerja bawah. Seorang buruh yang enggan disebutkan namanya hanya memberikan jawaban abu-abu.

“Saya dari Bumi Agung, saya bekerja disuruh Harli,” cetusnya ketakutan.”

Hingga saat ini, sosok “Harli” dan posisinya dalam struktur legal proyek masih menjadi misteri. Siapa penanggung jawab teknisnya? Mengapa manajemen lapangan terkesan amatir dan tertutup?Ruas Bukit Kemuning–Terbanggi Besar adalah urat nadi logistik dan mobilitas ekonomi yang vital bagi masyarakat Lampung. Setiap rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan tanpa ada yang disembunyikan.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, baik pihak CV Aprilyo Construction maupun Kepala Satker PJN Wilayah II Provinsi Lampung kompak bungkam. Tidak ada satu pun keterangan resmi yang dikeluarkan untuk menjawab hilangnya fasilitas proyek dan kacaunya transparansi di lapangan.

Publik kini mendesak aparat penegak hukum dan instansi pengawas terkait untuk segera turun tangan memeriksa dokumen kontrak dan membongkar kejanggalan proyek belasan miliar ini sebelum menjadi kerugian negara yang lebih besar.

(Tim Red)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Aktivitas angkutan batubara yang diduga melebihi kapasitas (Over Dimension Over Load/ODOL) kembali memicu petaka dan keresahan warga. Sebuah truk Fuso dengan nomor polisi BE 8371 YC bermuatan puluhan ton batubara menghantam tiang listrik hingga tumbang di Jalan Lintas Tengah, Desa Aji Kagungan, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara, Senin (31/8/2026).

Akibat insiden ini, aliran listrik di seluruh Kecamatan Abung Kunang serta empat desa di sekitarnya padam total. Meski dipastikan tidak ada korban jiwa, kejadian tersebut memicu kecaman keras dari masyarakat setempat yang mengalami kerugian materiil akibat pemadaman mendadak.Sopir truk, Hermanto, berdalih peristiwa itu terjadi di luar kendalinya. Menurutnya, insiden bermula saat ia memarkirkan kendaraan di bahu jalan dekat jembatan untuk mengecek ban dan membeli rokok. Ia mengklaim telah menarik rem tangan dan mengganjal ban truk tersebut.

“Saat saya sedang membeli rokok, tiba-tiba mobil berjalan sendiri (menggelinding) hingga menabrak tiang listrik,” aku Hermanto saat dikonfirmasi di lokasi kejadian.

Hermanto memaparkan bahwa truk yang dikemudikannya mengangkut 40 ton batubara dari wilayah Tanjung dan hendak dikirim menuju Cilegon, Banten. Angkutan tersebut menggunakan surat jalan dari PT. TUBABA JAYA PUTRA COAL atas nama Bajil. ujarnya

Menariknya, insiden ini membuka tabir dugaan praktik pungutan liar atau uang “koordinasi” di jalanan. Hermanto secara blak-blakan mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp2,8 juta per armada untuk biaya “mengemel” atau paket pengamanan jalan. Total uang yang dikirimkan mencapai Rp5,6 juta untuk dua armada, yang ditujukan ke nomor rekening bank atas nama Hendra S.

Di sisi lain, warga yang terdampak pemadaman listrik mengaku sangat dirugikan. Aktivitas rumah tangga dan usaha mikro milik warga langsung lumpuh total.

“Dampaknya luar biasa merugikan bagi kami. Listrik mati total membuat mesin cuci dan mesin air tidak bisa beroperasi. Bahkan, ikan-ikan di dalam kulkas mulai membusuk karena kulkas mati. Kami berharap pihak terkait segera memperbaiki fasilitas ini agar listrik menyala kembali,” keluh seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menindak tegas seluruh armada ODOL bermuatan batubara yang kerap melanggar aturan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), angkutan komoditas tambang sejatinya dilarang keras melintas di jalan umum tanpa jalur khusus.

Selain penertiban kendaraan, Aparat Penegak Hukum (APH) juga didesak untuk mengusut tuntas aliran dana ke rekening atas nama Hendra S. yang disebut-sebut sebagai dalang atau pengondisi jalur angkutan batubara tersebut.Hingga berita ini diturunkan, pihak pemilik batubara, pemilik surat jalan (Tubaba Jaya Putra Coal/Bajil), maupun pemilik rekening atas nama Hendra S. belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan klarifikasi.

(Sony/tim)