Penulis: Rizky Sony

 

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Kejaksaan Negeri Lampung Utara gelar rapat koordinasi dengan perwakilan dari masing-masing Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Kegamaan dalam Masyarakat (PAKEM). di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Selasa(14/11/2023).

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang juga selaku Wakil Ketua Tim PAKEM Kabupaten Lampung Utara, Guntoro janjang Saptodie, SH.,MH, didampingi Kasubsi A Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara selaku Sekretaris Tim PAKEM Kabupaten Lampung Utara, Glenn Lucky SH

Hadir dalam acara itu Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara, Mat Soleh, Kadis Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (…Sukatno, M.Pd, Pasi Intel Kodim 0412 Lampung Utara Kapt.Harpian Sari, Kanit Kamneg Intelkam Polres Lampung Utara Yudi Sepriadi, Koordinator Wilayah BIN Daerah Lampung Utara Catur, Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Lampung Utara Nang Sukarman, M.Ag, Anggota MUI Kabupaten Lampung Utara Agus Toni, S.ag.

Selain itu dihadiri juga oleh, Ketua FKUB Kabupaten Lampung Utara Sihul Ali, Intelkam Polres Lampung Utara Deffri Yunizar, Wakil Ketua FKUB Kabupaten Lampung Utara Mughofir, Anggota FKUB Kabupaten Lampung Utara Ekroni, Unit Intel Kodim 0412 Lampung Utara Roni dan Y.Lesmana, Kesbangpol Kabupaten Lampung Utara Yanuar dan Rince, Kemenag Kabupaten Lampung Utara Andi Irawan serta jajaran Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Dalam kegiatan rapat koordinasi tersebut dilakukan pembahasan terkait perkembangan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Di Kabupaten Lampung Utara dihubungkan dengan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, serta sinergitas Stakeholder terkait menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 yang bertujuan menciptakan kondusifitas khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Pada kesempatan itu Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH menyampaikan Kegiatan rapat Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) merupakan penguatan sinergitas dari berbagai unsur terkait koordinasi.

“Perkembangan Aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam Masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Utara”.Kata Kajari.

Ditambahkan Kajari, apalagi saat ini PAKEM bisa saja beririsan dengan Pemilu sehingga banyak hal yang harus kita komunikasikan guna bersinergi dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Lampung Utara kemudian

“Saya berharap Tim PAKEM dapat bersinergi dalam memitigasi adanya AGHT yang muncul serta memberikan masukan-masukan dari sisi PAKEM yang outputnya adalah terciptanya kondusifitas Kabupaten Lampung Utara”pungkasnya.

 

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Lampung Utara H,M, Herry Syarifudin,SE.M.M melaksanakan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dengan membesuk Warga yang sakit. Selasa (14/11/2023.)

 

Herry membesuk masyarakat yang tengah sakit ,Bapak Piter yang menderita pernapasan selama satu tahun lebih,menjadi orang pertama yang menjenguk anggota DPRD tersebut.

 

” Ini adalah kegiatan rutinitas saya dalam menjenguk orang sakit terlebih tadi katanya (warga) ingin dijenguk oleh anggota legislatif, dan ini merupakan salah satu tugas anggota DPRD untuk memperhatikan warganya,” Ungkap Herry.

 

Di kesempatan yang sama selanjutnya, Herry bertemu dengan tim warga Kelurahan Tanjung Aman untu membesuk warganya di rumah sakit Umum Mayjen Ria kudu  Kotabumi yang menderita pernapasan sudah satu tahun lebih.

 

Selama ini, Piter hanya bisa duduk dan berbaring karena sakit yang di alaminya sudah lebih dari satu tahun hingga kondisinya kini memprihatinkan.

 

Herry mengatakan,menjenguk orang sakit merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial terhadap warga di wilayahnya. Kegiatan ini juga ia lakukan untuk menjalani silaturahmi dan memberikan motivasi kepada warga yang sakit.

 

“Diharapkan dengan kedatangan ini mampu memberikan semangat warga yang sakit untuk segera sembuh dari sakitnya,” ungkap Herry

 

Menurut dia, masyarakat bahkan wakil rakyat harus peduli kepada siapapun, termasuk menjenguk orang sakit.

 

” kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, kepada siapapun tanpa melihat latar belakang dan ras, suku golongan maupun kalangan apa,” tandasnya.

 

Tidak hanya membesuk, Herry pun bersama dengan warga kelurahan Tanjung Aman sekaligus menghimbau agar tetap waspada dan selalu menjaga pola hidup yang sehat.

 

“Semoga Bapak Piter lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula, tetap semangat, dan sabar ,ini adalah ujian dari Allah Subhana wa taala untuk kita, yang harus diterima dengan ikhlas dan penuh kesabaran,” ungkapnya.

 

(Rizky A Sony)

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program padat karya tunai pemerintah dari Kementerian PUPR bersumber dari APBN. Program ini tentu diharapkan pemerintah membantu para petani dalam peningkatan jaringan irigasi sehingga dapat memaksimalkan peningkatan hasil panen. Di Lampung Utara program tersebut merupakan serapan aspirasi dari legislator DPR RI Tamanuri dan DPRD Provinsi Lampung Mardiana yang memperjuangkan kemajuan konstituennya khususnya di bidang ketahanan pangan dengan meningkatkan infrastrukturnya.

 

Namun sayangnya, program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat secara langsung diduga kuat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang hendak meraup keuntungan pribadi. Terpantau hal tersebut terjadi di salah satu titik pekerjaan yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh P3A Usaha Bersama.

 

Nampak di lokasi terpantau, salah satu item pekerjaan, yakni urugan pasir yang seharusnya terpasang, diduga kuat tidak mengikuti standar spesifikasi teknis yang ada. Urugan pasir hanya diaplikasikan sekedarnya di sela-sela beton pracetak. Tidak terurug sebelum pemasangan beton dengan ketebalan 5 cm. Tumi selaku Ketua P3A menyangkal bahwa dugaan tersebut tidak benar dan mengaku sudah mengikuti petunjuk yang ada,

 

Tidak hanya itu, lokasi pekerjaan juga diduga cacat administrasi, sebab lokasi pekerjaan menurut titik koordinat, masuk wilayah administrasi Kelurahan Kelapa Tujuh bukan Kelurahan Tanjung Senang. Hal-hal tersebut dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan pendampingan atau diduga ada main mata antara oknum-oknum baik pelaksana dan pihak lain

 

“Silahkan di cek, semua pekerjaan sudah ikut aturan,” kilahnya.

 

Sementara, Konsultan Manajemen Balai (KMB) di titik tersebut, Angga Wirly Putra pun berkilah bahwa dugaan tersebut tidaklah benar, sebab dirinya mengatakan pengaplikasian dan ketebalan pasir urug saat monitoring sudah sesuai,

 

“Jika masih ada kesalahan, segera kami informasikan ke P3A untuk segera memperbaikinya,” ujar Angga melalui pesan WhatsApp. Senin (13/11/2023)

 

Setelah awak media ini menunjukkan beberapa dokumentasi terkait hal-hal tersebut. Angga menjelaskan akan segera memberikan teguran keras agar segera memperbaikinya.

 

“Apabila benar di lapangan terjadi seperti itu, maka P3A harus segera memperbaikinya,” tandasnya.

 

(Silvi/Sony)

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Menanggapi statement Kepala Kimal Lampung Letkol Marinir Herman Sobli Terkait Pemberitaan yang beredar tidak sesuai dengan fakta pada Jumat 10 November 2023 yang lalu mengenai sengketa lahan yang sedang berlangsung.

 

Hal tersebut di tanggapi langsung oleh pihak Kuasa Hukum Joni Erik,Dr Suwardi dan mereka sangat kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Herman Sobli Kapro pada awak media pada Sabtu ( 11/11/2023 ).

 

Pernyataan Herman Sobli yang menyatakan masyarakat harus bergerak berdasarkan hukum hal ini di tanggapi langsung oleh kuasa hukum masyarakat,” tegas Dr. Suhardi.

 

“Pernyataan terkait kita masyarakat harus berproses secara hukum itu semua sudah kita lalu , sudah kita berikan surat dan kita sudah sampaikan ke kementerian perihal hal ini cuma sampai sekarang belum ada ceritanya” ujar Suwardi.

 

Suwardi juga menambahkan bahwa pihak Kimal jangan lagi cari pembenaran sebab kesalahan mereka sudah jelas.

 

“Sudahlah pihak Kimal jangan cari-cari kebenaran sebab bukti-bukti sudah nyata dan saksi sejarah menceritakan bahwa mereka suka mengambil paksa hak-hak masyarakat seperti tanah yang sudah di sertifikat kemudian mereka ambil sertifikat nya dan tanahnya mereka kuasai ada juga yang tanahnya mereka kuasai tapi sertifikat nya belum sempat mereka ambil,” ujar Suwardi

 

“Apakah tindakan-tindakan itu yang dimaksud proses hukum? Kalau seperti itu kita juga bisa Karena kita menghargai pemerintah dan tokoh daerah kita tunda mengambil alih kembali hak-hak masyarakat ini “ujar Suwardi.

 

Suwardi juga mempertanyakan pengetahuan Herman Sobli terkait permasalahan yang ada sebab terlihat kurang berwawasan mengenai persoalan pertanahan ini.

 

” Dia paham tidak yang di maksud inclave itu ? yang namanya tanah inclave itu karena dia berada di tengah-tengah tanah orang lain itu yang dimaksud inclave ” jelas Suwardi kepada awak media

 

“Sedangkan tanah yang dipermasalahkan oleh Erik dan masyarakat tidak berada di tengah-tengah tanah prokimal ” tambah Dr.Suhardi

 

Suwardi pun balik menanyakan pernyataan Herman Sobli mengenai telah dia mengembalikan tanah dan ganti rugi kepada pihak masyarakat.

 

“Yang katanya dia telah mengembalikan tanah dan ganti rugi itu mana buktinya ? Yang ada cerita di masyarakat mereka ditindas , tanah mereka dirampas dan kebun mereka di ambil alih,” Pungkas Suwardi.

 

Pernyataan Suwardi diamini oleh Bajuri selaku korban dan pemilik tanah.

 

” Pada waktu itu saya mau nyabut singkong ada oknum-oknum pak Ibrahim, pak Haikal itu kami malah di usir itu tanah negara katanya ,”ujar Bajuri.

 

” Tanah negara darimana tanah negara itu ada ukurannya ada tempatnya gak semua tanah 12500 hektar itu mau di kuasai angkatan laut sehingga masyarakat ga ada lagi untuk bertanam semua di ambil sama mereka hal ini membuat semua unsur masyarakat brontak dan minta dikembalikan hak mereka, ” jelas Bajuri

 

Joni Erik juga menangapi mengenai pernyataan Herman Sobli terkait tanah inclave.

 

“Bicara tanah inclave yang dimaksud adalah tanah yang belum dikembalikan dan belum mendapatkan ganti rugi disini kita membicarakan tanah inclave tanah panggan ratu tanah adat itu sendiri berbatasan dengan tanah bumi agung marga kalau bapak bilang tanah inclave sudah dikembalikan yang dimaksud desa dorowati,” ujar Joni.

 

” Itu yang memasukkan desa dorowati itu transmigras pak jemjem marga melalui Letjen alam Syah ratu perwira negara pada saat itu ,”tambah Joni.

 

“Disinikan kita bicara masalah tanah perkebunan milik masyarakat adat yang sampai hari ini belum di kembalikan, “jelas Joni.

 

Dan juga Joni mempertanyakan bukti pengembalian dan ganti rugi tanah tersebut.

 

” Jika bapak memang sudah mengembalikan dan mengganti rugi perihal tanah tersebut mohon di buktikan karena kita ini bicara data dan saksi sejarah,”Pungkas Joni Erik.

 

(Silvi/Tim)