Pesibar_ Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan menyambut Kunjungan Kerja (Kunker) PT. BTN (Persero) Cabang Bandar Lampung, di ruang kerja Bupati, Lantai 5 Gedung Marga Sai Batin Komplek Pemkab Pesibar, Kamis (4/12/2025).

Dalam kunker tersebut jajaran BTN Cabang Bandar Lampung dipimpin langsung Branch Manager, Peggy Pallasathena.

Tampak ikut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Amrul Haq, S.E., M.Si., dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Rochmad, S.Sos., M.M.

Dalam kesempatan itu Bupati, Dedi Irawan mengungkapkan bahwa Pemkab Pesibar hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya guna mewujudkan peningkatan infrastruktur, tak terkecuali terkait permukiman rakyat. “Pemkab Pesibar terus mengencangkan ikat pinggang, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait hingga berkoordinasi ke pemerintah pusat untuk mewujudkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait bidang perumahan,” ujar Bupati, Dedi Irawan.

Untuk itu, Bupati, Dedi Irawan menyambut baik Kunker dari pihak BTN Cabang Bandar Lampung dimaksud, dengan harapan dapat meningkatkan kerjasama dengan Pemkab Pesibar sehingga percepatan peningkatan pembangunan perumahan BTN di Pesibar dapat terwujud.

“Pemkab Pesibar juga berharap kerjasama dimaksud tidak hanya pada bidang perumahan rakyat, tetapi juga terhadap bidang pariwisata. Terlebih Pesibar merupakan daerah tujuan wisata,” pungkas Bupati, Dedi Irawan.

Pesibar– Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menyambut langsung audiensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Lampung Utara (Lampura), di ruang kerja Wakil Bupati Lantai 3 Gedung Marga Sai Batin, Rabu (3/12/2025).

Dalam audiensi tersebut rombongan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampura dipimpin langsung oleh Kepala Cabang, Hedry Nora, didampingi Account Representative, Nugraha Eka Prayuda, dan perwakilan Unit Layanan Pesibar, Ari Wirawan.

Sementara itu tampak ikut mendampingi Wakil Bupati, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Murliana, S.Sos., M.Sc., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mizar Diyanto, S.E., M.P,, dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP),

Dalam diskusinya kedua belah pihak membahas strategi percepatan perluasan kepesertaan, termasuk perlindungan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), non-ASN, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pekerja rentan, serta pekerja sektor informal. Program yang disorot antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan skema perlindungan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati, Irawan Topani menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja adalah bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesibar. “Hal tersebut merupakan satu dari beberapa komitmen Pemkab Pesibar dalam memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh pekerja mendapatkan akses jaminan sosial yang layak,” tegas Wakil Bupati, Irawan Topani.

“Karenanya Pemkab Pesibar mendukung penuh berbagai program kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lampura untuk segera dilaksanakan di Pesibar. Sehingga mampu menjadi indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Sementara itu dihadapan Wakil Bupati, Irawan Topani, Kepala Cabang, Hedry Nora memaparkan mekanisme pendaftaran, pelayanan, serta rencana kerja sama strategis untuk mendorong efektivitas program di lapangan. Kegiatan ditutup dengan penyusunan langkah tindak lanjut guna memastikan implementasi program berjalan maksimal.

Pesisir Barat– Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri audiensi ke-2 sekaligus temu pamit Tim Ekspedisi Patriot ke jajaran Pemkab Pesibar, di Ruang Rapat Payung Agung Lantai 4 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Kamis (4/12/2025). Dalam audiensi tersebut dihadiri langsung Ketua Tim 1 dan 2 Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi, Dr. Holi Bina Wijaya, MUM., dan Fatimah Kurnia Wati, S.E., M.EC.DEV. Tampak ikut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut, Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Armand Achyuni, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wakil Bupati, Irawan Topani mengungkapkan bahwa, kegiatan tersebut merupakan rangkaian strategis dalam proses penguatan kebijakan pembangunan transmigrasi. Audiensi tersebut juga bukan sekadar forum diskusi, tetapi menjadi wadah untuk menyelaraskan perspektif, mengevaluasi temuan lapangan, dan merumuskan rekomendasi yang lebih tajam untuk pembangunan wilayah, terutama daerah-daerah yang membutuhkan percepatan. “Pesibar adalah daerah yang memiliki potensi besar, namun juga menghadapi tantangan yang tidak sedikit, terutama terkait pemerataan akses, pengembangan ekonomi berbasis wilayah, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan transmigrasi maupun wilayah terpencil. Oleh karena itu, keberadaan tim ekspedisi ini menjadi sangat penting dan bernilai tinggi bagi Pesibar,” kata Wakil Bupati, Irawan Topani. Sebab itu, Wakil Bupati, Irawan Topani mengapresiasi tim ekspedisi patriot, dimana kehadirannya selama proses pemetaan, pengumpulan data lapangan, dan dialog dengan masyarakat menjadi modal penting bagi kami untuk memahami kebutuhan di tingkat tapak secara lebih komprehensif. “Pengabdian, ketangguhan, serta dedikasi para patriot dalam menjalankan tugas di berbagai medan dan kondisi lapangan adalah wujud nyata semangat untuk menghadirkan kehadiran negara sampai ke pelosok daerah,” lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani. “Atasnama Pemkab Pesibar mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan. Semoga apa yang telah dirintis dapat menjadi dasar kuat bagi penyempurnaan kebijakan dan langkah strategis yang lebih besar ke depannya,” imbuh Wakil Bupati, Irawan Topani. Wakil Bupati, Irawan Topani juga menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama agar program pembangunan di kawasan transmigrasi dan daerah-daerah prioritas dapat berjalan efektif. “Tentu diharapkan dari kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Kementrans dan Pemkab Pesibar, sehingga berbagai rekomendasi yang muncul dapat ditindaklanjuti secara konkret. Program transmigrasi juga diharapkan kedepannya tidak hanya berfokus pada pemindahan penduduk, tetapi juga pada pemberdayaan komunitas, peningkatan kualitas ekonomi lokal, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan identitas sosial budaya masyarakat. Transmigrasi harus menjadi instrumen pemerataan, kemandirian, dan kemajuan bersama,” tandas Wakil Bupati, Irawan Topani. (Red)

PESIBAR- Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menyerahkan secara simbolis bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Program Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor Kementerian Sosial (Kemensos) kepada 120 orang, di kantor Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Sabtu (8/11/2025).

Hadir juga dalam kegiatan Perwakilan dari Kemensos, Rudianto, S.T., Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Rena Novasari, S.H., M.M., Camat Pesisir Tengah, Joni Nasbar, S.K.M., M.M., dan Lurah Pasar Kota Krui, Rusmin Mawar Tanjung, S.E., dan masyarakat penerima bantuan.

Dalam sambutannya Bupati, Dedi Irawan mengatakan bahwa, program Bantuan Sosial (Bansos) tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, menekan angka kemiskinan, serta memastikan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh
lapisan masyarakat. “Bansos ATENSI meliputi bantuan bagi lansia produktif, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan,” ungkap Bupati, Dedi Irawan.

Bupati, Dedi Irawan berharap agar bansos tersebut dapat meningkatkan kemandirian, kualitas hidup, dan kemudahan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. “Perlu diingat bahwa bantuan yang disalurkan berasal dari Sentra Terpadu Inten Soeweno Kemensos, yang terdiri atas bantuan nutrisi, alat bantu disabilitas, perlengkapan tidur, perlengkapan sekolah, serta modal usaha, yang disalurkan melalui Dinsos Pesibar,” papar Bupati, Dedi Irawan.

“Karenanya atasnama pemkab dan masyarakat Pesibar, kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Sentra Terpadu Inten Soeweno Kemensos,” imbuh Bupati, Dedi Irawan.

Bupati, Dedi Irawan juga berharap kerjasama dan kepedulian yang terjalin dapat terus berlanjut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesibar. Bupati, Dedi Irawan juga mengajak untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat empati, kepedulian, dan solidaritas sosial antar sesama. “Karena sejatinya, kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya bantuan yang diberikan, tetapi dari seberapa besar rasa saling peduli dan gotong royong yang tumbuh di tengah masyarakat,” pungkas Bupati, Dedi Irawan.

PESIBAR- Asisten III Gunawan Ikuti Rapat Percepatan Realisasi APBD 2025 Bersama Kemendagri
Asisten III Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Drs. Gunawan, M.Si., mengikuti rapat percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov, dan kabupaten/kota se-Indonesia, melalui Zoom Meeting dari ruang rapat Sekda Lantai 3 Gedung Marga Sai Batin Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (17/11/2025).

Tampak ikut mendampingi Asisten III dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mizar Diyanto, S.E., M.P.

Menurut Asisten III, Gunawan, rapat tersebut membahas perkembangan realisasi APBD dan membahas terkait strategi percepatan menjelang penutupan tahun anggaran. Poin-poin yang menjadi kesimpulan dalam rapat tersebut yakni Kemendagri menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah secara nasional hingga pertengahan November tahun ini mengalami penurunan. Rata-rata realisasi pendapatan daerah yaitu kinerja masih berada di bawah capaian akhir tahuns ebelumnya. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan penyaluran transfer pusat berjalan tepat waktu. “Sedangkan untuk Pesibar, realisasi pendapatan mencapai kurang lebih 78 persen, berada sedikit di atas rata-rata nasional dan masuk dalamk ategori aman,” kata Asisten III, Gunawan.

Selanjutnya serapan belanja daerah secara nasional juga masih rendah. Kemendagri menegaskan bahwa belanja daerah harus menjadi perhatian utama karena rata-rata belanja provinsi sebesar 64,43 persen, rata-rata belanja Kabupaten/Kota sebesar 63–64 persen, masih banyak daerah yang berada di bawah 60 persen. “Dalam poin tersebut Pesibar menjadi salah satu daerah yang perlu percepatan, dengan realisasi belanja sekitar 53 persen, sehingga membutuhkan langkah konkret dalam waktu dekat,” lanjut Asisten III, Gunawan.

Terkait belanja modal, kata Asisten III, Gunawan, Kemendagri meminta agar menjadi fokus percepatan. Karenanya daerah diminta memprioritaskan penyelesaian pekerjaan fisik, pengadaan barang dan jasa yang tertunda, program pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi. “Kemendagri meminta agar belanja modal tidak menumpuk pada minggu terakhir Desember karena berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas,” jelas Asisten III, Gunawan.

Selain itu Kemendagri juga meminta pemerintah daerah wajib melakukan evaluasi internal mingguan. Diantaranya melakukan monitoring mingguan realisasi fisik dan keuangan, memberikan penegasan kepada OPD yang mengalami deviasi tinggi, mengoptimalkan peran Bappeda, BPKAD, dan Inspektorat untuk pengendalian, dan mempercepat proses tender dan pengadaan barang/jasa.

“Pesibar menyatakan komitmennya untuk melakukan percepatan belanja agar 31 Desember 2025 mampu mencapai target minimal 80, menuntaskan pekerjaan fisik strategis, memperkuat koordinasi OPD melalui rapat evaluasi mingguan, mengawal prioritas pembangunan daerah termasuk pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dasar, dan digitalisasi pelayanan,” jelas Asisten III, Gunawan.

Lebih jauh Asisten III, Gunawan menerangkan, Kemendagri meminta setiap daerah menjaga dan meningkatkan Opini WTP, nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, SPBE, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Integritas. Sedangkan Pesibar sendiri menegaskan akan menjadikan realisasi APBD sebagai instrumen penting dalam mendukung perbaikan tatakelola dan peningkatan kualitas pelayanan. “Dari rapat tersebut Pemkab Pesibar menetapkan langkah tindaklanjut yaitu menggelar rapat percepatan realisasi APBD secara mingguan bersama seluruh OPD, mengoptimalkan penyerapan belanja modal, terutama pekerjaan fisik 2025, melaksanakan Pengadaan Dini (Early Procurement) untuk Tahun 2026, mengawal pendapatan daerah, terutama optimalisasi PAD melalui sektor unggulan pariwisata, perikanan, dan pajak tambak udang, dan mengamankan capaian indikator tata kelola pemerintahan sesuai instruksi Presiden dan Mendagri,” pungkas Asisten III, Gunawan.

“Pemkab Pesibar berkomitmen penuh melaksanakan langkah-langkah percepatan dan memastikan pembangunan berjalan optimal menuju Pesibar Sejahtera, Maju, Madani, dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan,” tukas Asisten III, Gunawan

PESIBAR– Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., meninjau perkembangan pembangunan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Muhammad Thohir, di Way Batu Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (17/11/2025).

Peninjauan Wakil Bupati tersebut didampingi langsung Kapolres Pesibar, AKBP. Bestiana, S.I.K., M.M., dan Sekda, Tedi Zadmiko, S.K.M., M.M.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati, Irawan Topani mengungkapkan harapannya agar pelaksanaan pembangunan rumah sakit yang diproyeksikan bakal memiliki fasilitas cukup lengkap itu dapat rampung sesuai jadwal. “Mudah-mudahan dan kita optimis jadwalnya selesai pada akhir tahun ini bisa tercapai,” kata Wakil Bupati, Irawan Topani.

Sehingga, lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani, tahapan-tahapan berikutnya bisa segera ditindaklanjuti. “Bagaimanapun juga keberadaan RS baru ini memang sangat kita tunggu, dengan harapan bisa melayani masyarakat Pesibar dengan optimal,” tandas lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani.

Masih kata lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani, Pemkab Pesibar memastikan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan RS yang dilaksanakan oleh PT. PP (Persero) tersebut. “Salah satu program prioritas Pemkab Pesibar adalah bidang kesehatan. Artinya, Pemkab Pesibar memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan RSUD. KH. Muhammad Thohir yang baru ini, dengan harapan masyarakat kita bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan optimal,” pungkas lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani.

“Hingga saat ini Pemkab Pesibar terus berupaya melakukan berbagai langkah dalam hal pemenuhan kebutuhan dokter spesialis pada RS tersebut nantinya. Tentu Pemkab Pesibar berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait, sehingga cita-cita untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat bisa benar-benar dirasakan,” tukas lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani.

PESIBAR- Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang dihelat di Pantai Labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (12/11/2025).

Tampak hadir langsung dalam kegiatan tersebut Ketua I Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pesibar, Dea Derika Topani, S.H., M.Kn., Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Septono, S.K.M., Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Antoni Wijaya, S.IP., M.M., Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB, Irhamudin, S.K.M., M.M., forkopimda, dan kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas se-Pesibar.

Dalam sambutannya Wakil Bupati, Irawan Topani mengatakan bahwa, 84 juta anak indonesia saat ini akan mencapai usia produktif pada Tahun 2045 setelah tepat satu abad Indonesia merdeka. “Kita hanya memiliki dua dekade lagi untuk memastikan mereka tumbuh sebagai generasi yang sehat, tangguh, dan unggul,” kata Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani menjelaskan, peringatan yang mengangkat tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat adalah seruan pengingat bagi Pemkab Pesibar dan petugas kesehatan, bahwa kualitas kesehatan hari ini menentukan peradaban bangsa esok hari. “Empat tahun terakhir, kita telah menapaki transformasi kesehatan Indonesia sebagai pondasi menuju masa depan tersebut. Fokus kita bergeser dari mengobati orang sakit, menjadi menjaga orang sehat tetap sehat. Transformasi kesehatan harus terus kita gelorakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan akses yang mudah, kualitas yang baik, dan biaya yang terjangkau,” terang Wakil Bupati, Irawan Topani.

Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, Irawan Topani, dalam kurun satu tahun, tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden di bidang kesehatan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Lebih dari 52 juta orang menyadari pentingnya deteksi dini penyakit dengan mengikuti Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang juga berdampak pada peningkatan cakupan skrining TB hingga menjangkau lebih dari 20 juta orang. “Sejalan dengan upaya pencegahan tersebut, pembangunan dan peningkatan RS terus berjalan di berbagai pelosok negeri, demi mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang merata. di tahun 2025, 32 dari 66 lokus peningkatan rsud berjalan sesuai target,” lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani memaparkan, capaian enam pilar transformasi kesehatan menunjukkan bukti nyata kerja keras dan kolaborasi seluruh insan kesehatan Indonesia. HKN ke-61 adalah momentum refleksi dan apresiasi atas capaian strategis yang telah kita raih bersama, sekaligus ajakan untuk terus melanjutkan gerakan bersama tersebut. “Pilar pertama, transformasi layanan primer sebagai layanan yang paling dekat dengan masyarakat. 8.349 puskesmas telah menerapkan integrasi layanan primer. Untuk pertama kalinya, prevalensi stunting balita turun di bawah 20 persen yaitu mencapai 19,8 persen, 324.380 kader kesehatan telah dilatih dengan 25 keterampilan dasar, sistem surveilans penyakit kini lebih cepat dan terintegrasi, dengan kapasitas laboratorium kesehatan masyarakat yang meningkat diseluruh provinsi,” papar Wakil Bupati, Irawan Topani.

Pilar kedua, transformasi layanan rujukan dengan fokus peningkatan mutu dan pelayanan RS yakni percepatan peningkatan pelayanan RS rujukan di 514 kab/kota melalui program pengampuan penyakit prioritas utama seperti kanker, jantung, stroke, uronefrologi. Saat ini 29 provinsi sudah mampu melakukan bedah jantung terbuka, 29 provinsi sudah mampu melakukan clipping dan delapan provinsi sudah mampu melakukan staмса вурass pada kasus stroke. “Pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan menunjang ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan di dalam negeri. 10 dari 14 antigen vaksin program imunisasi rutin telah mampu diproduksi dalam negeri. 10 dari 10 bahan baku obat penggunaan tertinggi (by volume) telah mampu diproduksi di dalam negeri. Delapqn dari 10 produk biologi prioritas
telah mampu diproduksi di dalam negeri. Sembilan dari 10 alat kesehatan belanja terbesar (by value) telah mampu diproduksi di dalam negeri,” imbuh Wakil Bupati, Irawan Topani.

Lanjut Wakil Bupati, Irawan Topani, pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan untuk memastikan pembiayaan yang cukup, adil, efektif dan efisien diantaranya, 268 juta penduduk (98 persen) telah dijangkau oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Porsi asuransi dalam belanja kesehatan terus meningkat, yang menunjukkan masyarakat terlindungi secara finansial dari beban kesehatan. Pada 2024, asuransi menyumbang 36,3 persen dari total belanja kesehatan nasional-terdiri dari 30,9 persen asuransi JKN dan 5,4 persen asuransi swasta. Penyesuaian tarif layanan JKN untuk meningkatkan kualitas layanan peserta JKN.

“Pilar kelima, transformasi SDM kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan yaitu 61 persen puskesmas sudah memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. 74 persen RSUD telah dilengkapi dengan 7 dokter spesialis dasar. Penguatan SDM kesehatan terus berlanjut melalui pengadaan ASN, penugasan khusus di puskesmas dan RS, beasiswa, pendidikan dokter spesialis melalui RSPPU (Hospital Based), peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan fellowship, program internship, kemudahan praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan luar negeri,” ungkap Wakil Bupati, Irawan Topani.

Sedangkan pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan sebagai lompatan pelayanan kesehatan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia yaitu Satu Sehat Mobile (SSM) yang terverifikasi dengan target sebanyak 6,1 juta orang pengguna, sebagian besar Fasyankes telah terintegrasi dan mengirimkan data ke satusehat, yaitu 3.094 (93,8 persen) RS 9.382 (90,8 persen ) puskesmas, 15.322 (65,7 persen) klinik, dan 11.012 (22,4 persen) tempat praktek mandiri. Pemanfaatan teknologi kesehatan berbasis AI, seperti pada X-Ray dan CT-Scan, mampu mendeteksi berbagai penyakit dengan cepat dan akurat, antara lain kanker paru, TB, stroke, dan lainnya. Pengembangan layanan kedokteran presisi melalui program Biomedical and Genome Science Initiative (BGSI) telah mencapai 17.909 (89,5 persen) peserta. Layanan kedokteran presisi terus dikembangkan di 10 Hub BGSI, antara lain Non Invasive Prenatal Testing (NIPT) pemeriksaan risiko kanker, jantung, diabetes, kolesterol tinggi karena keturunan, deteksi TB resisten obat, penyakit langka, serta penentuan obat presisi untuk
kanker, penyakit jantung, stroke, dan skizofrenia terakhir, yang tidak kalah penting, transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan tanpa transformasi budaya kerja para insan kesehatan-pilar transformasi ke-7.

“Saya berharap, seluruh pegawai dan pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah dapat melakukan gerakan perubahan cara pikir dan cara kerja menuju birokrasi yang kompeten, akuntabel, dan selaras dalam mengawal dan menyukseskan transformasi
kesehatan. saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perjalanan menuju Indonesia Sehat adalah perjalanan panjang, menantang, dan penuh harapan. Dengan tekad dan kerja sama, kita akan sampai pada tujuan mewujudkan generasi sehat yang menjadi fondasi masa depan bangsa yang hebat,” pungkas Wakil Bupati, Irawan Topani.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan kesehatan Indonesia-tenaga medis, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta para kader di setiap pelosok negeri-yang dengan dedikasi tinggi telah menjaga nyawa, menebar harapan, dan menegakkan martabat bangsa. Jadikan HKN ke-61 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menumbuhkan optimisme, dan melanjutkan transformasi kesehatan Indonesia,” tukas Wakil Bupati, Irawan Topani.21

PESIBAR– Wakil Bupati Irawan Topani Pimpin Rakor Terkait Rencana pilratin serentak 2026
Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Irawan Topani, S.H., M.Kn., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda dalam rangka meningkatkan sinergitas mendukung suksesnya Pemilihan Peratin (Pilratin) serentak di Pesibar, di ruang Payung Agung Lantai 4 Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Senin (17/11/2025).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekda, Tedi Zadmiko, S.K.M., M.M., anggota DPRD, Ali Yudiem, S.H., dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari hasil Rakor tersebut setidaknya 46 Pekon diagendakan akan menggelar Pilratin pada Tahun 2026 mendatang, dengan tahapannya yaitu persiapan akan dimulai pada 9 Juni hingga 15 Agustus 2026, pencalonan pada 16 Agustus hingga 25 Oktober 2026, pemungutan dan penghitungan suara 29 Oktober 2026, dan penetapan 3 hingga 30 November 2026.

Sebelumnya dalam sambutannya Wakil Bupati, Irawan Topani mengatakan bahwa, agenda Pilratin Serentak Pesibar Tahun 2026 mendatang, merupakan proses demokrasi yang sangat strategis. Pemilihan tersebut menentukan arah kepemimpinan pekon, yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. “Karena itu, penyelenggaraannya harus dipastikan berjalan aman, damai, tertib, jujur, adil, dan demokratis,” kata Wakil Bupati, Irawan Topani.

“Keseluruhan tersebut dapat terwujud apabila semua pihak membangun sinergitas yang kuat, solid, dan berkesinambungan,” imbuh Wakil Bupati, Irawan Topani.

Menurut Wakil Bupati, Irawan Topani, rakor tersebut sebagai langkah penting untuk memetakan potensi kerawanan, memperkuat langkah pencegahan konflik, menyempurnakan kesiapan teknis dan non-teknis, serta memastikan seluruh unsur menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangan.

“Pilratin Serentak pada dasarnya merupakan pesta demokrasi di tingkat pekon. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dinamika sosial di masyarakat bisa berkembang menjadi masalah keamanan, ketertiban, maupun sengketa antar pendukung,” tegas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Karenanya, untuk menangkal hal dimaksud perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pemilihan.

Dalam kesempatan itu juga Wakil Bupati, Irawan Topani menyampaikan beberapa poin komitmen yang dianggap penting. Pertama, komitmen terhadap netralitas aparatur Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat pekon, dan aparat keamanan harus menjaga integritas dan tidak berpihak pada calon mana pun. Kedua, penguatan deteksi dini terhadap
potensi kerawanan. sinergitas TNI-Polri, OPD terkait, kecamatan, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam mencegah gesekan di lapangan. “ketiga, memastikan logistik dan administrasi pemilihan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kelengkapan teknis harus dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi hambatan di hari pelaksanaan. Keempat, mendorong edukasi kepada masyarakat untuk berdemokrasi secara santun. Kita harus menolak politik uang, intimidasi, provokasi, dan upaya apa pun yang dapat merusak nilai demokrasi,” tegas Wakil Bupati, Irawan Topani.

Wakil Bupati, Irawan Topani meyakini bahwa, dengan komunikasi yang baik, koordinasi yang kuat, dan kerja sama yang saling mendukung, perhelatan Pilratin Serentak 2026 dapat berlangsung sukses dan bermartabat. “Mari jadikan momen ini sebagai contoh bahwa demokrasi di Pesibar dapat berjalan dewasa, damai, dan penuh nilai kekeluargaan sesuai budaya Negeri Para Sai Batin dan Ulama yang selama ini dijunjung tinggi,” tukas Wakil Bupati, Irawan Topani.