Tulang Bawang Barat, (HD) – Panitia Pemilihan Kepala Tiyuh (PPKT) Gunung Menanti resmi mengumumkan hasil pleno pemungutan suara Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkades) setempat. Berdasarkan rekapitulasi akhir yang rampung pada Rabu (21/10) malam sekitar pukul 22.00 WIB, pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Hariyanto, dipastikan unggul telak atas rivalnya.

Rapat pleno terbuka ini dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana PPKT Tiyuh Gunung Menanti, Rahmat. Proses rekapitulasi tersebut turut dikawal dan disaksikan oleh Babinsa, jajaran kepolisian, serta saksi-saksi dari kedua belah pihak pasangan calon secara transparan.

Dari total 2.130 pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya, paslon nomor urut 01 selaku petahana (incumbent), Hariyanto, mendominasi dengan perolehan 1.749 suara sah. Sementara itu, paslon nomor urut 02, Ali Antoni, mengantongi 348 suara sah. Panitia juga mencatat terdapat 33 suara rusak/tidak menggunakan hak secara benar, sedangkan suara yang tidak sah dinyatakan nol.

Ketua Pelaksana PPKT Tiyuh Gunung Menanti, Rahmat, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas selesainya seluruh tahapan krusial ini dengan aman dan tertib.

“Alhamdulillah, malam ini rapat pleno penetapan hasil pemungutan suara Calon Kepala Tiyuh Gunung Menanti telah selesai kita laksanakan bersama. Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi, Bapak Hariyanto dengan nomor urut 01 dinyatakan unggul,” ujar Rahmat.

Ia juga menambahkan pesan khusus sebagai penutup proses demokrasi tingkat Tiyuh ini.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI, Kepolisian, para saksi, dan seluruh elemen masyarakat yang telah menjaga kondusivitas selama proses pemilihan berlangsung. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Kini saatnya kita kembali bersatu, bergandengan tangan, dan mendukung pemimpin yang terpilih demi kemajuan serta kesejahteraan Tiyuh Gunung Menanti yang kita cintai ini,” pungkasnya.

Dengan berakhirnya pleno ini, PPKT Tiyuh Gunung Menanti akan segera mempersiapkan berkas administrasi berikutnya untuk dilaporkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten guna proses pelantikan.

(Sony)

Tulang Bawang Baratoleh SebarTweet

Lampung Utara, (HD) – Kades Ratu Abung laksanakan penyaluran BLT DD tiga (3) bulan Anggaran tahun 2026,dan Musrenbangdes, tepatnya di kantor Desa Ratu Abung, kecamatan Abung Selatan, kabupaten Lampung Utara pada,Rabu (21/102026).

Pada kegiatan tersebut di hadiri oleh Camat Abung Selatan, Babinkamtibmas Bripka Jaya.K., Babinsa kopka Adi, dari kesehatan pak Rido, pendamping desa pak Putra dan dihari juga tokoh masyarakat desa setempat.

Dalam kegiatan Musrenbangdes desa ratu Abung Kades Budiyono menjelaskan bahwa,ada beberapa Kepala Dusun mengajukan permintaan dari seluruh warga masyarakat desa setempat diantaranya yakni: pengajuan untuk anggaran tahun 2027 mendatang, pembuatan sumur bor, Rigid beton gorong, dan pengerasan jalan”jelasnya pada saat di wawancarai oleh media ini.

Kades menambahkan selain dari kegiatan Musrenbangdes pihak pemerintah desa juga melaksanakan penyaluran BLT DD anggaran tahun 2026 yang tiga ratus ribu rupiah (Rp.300,000) per bulan dan yang kami salurkan ini selama tiga (3) bulan,masing masing penerima mendapat (900.000) sebanyak tujuh (7) penerima manfaat tersebut,”tambah kades.

“Sukesih yang juga memang masyarakat  desa Ratu Abung salah satu diantaranya yang menerima BLT DD, mengatakan bahwa memang betul kami bertujuh telah menerima bantuan BLT DD dari desa Ratu Abung dengan jumlah  Rp.900.000′- yang di berikan langsung oleh pak kades Budiyono. “ujar Sukesih pada saat di wawancarai oleh media ini.

Berlangsungnya kegiatan ini kades mengucapkan terimakasih kepada seluruh perangkat desa Ratu Abung, kepada pak camat Abung Selatan, Babinkamtibmas, Babinsa, dari pihak pendamping desa, dari kesehatan dan seluruh kawan kawan media karena sudah menghadiri kegiatan Musrenbangdes desa Ratu Abung ini.
Alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar tanpa ada gangguan suatu apapun.

(Sony).

Lampung Utaraoleh SebarTweet

TULANG BAWANG BARAT, (HD) – Pemilihan Kepala Desa atau Kepalo Tiyuh Sumber Rejo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi digelar pada Rabu (21/9). Kontestasi politik tingkat desa/Tiyuh ini menarik perhatian karena hanya diikuti oleh calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong.

Berdasarkan hasil penghitungan suara akhir, calon tunggal Rifai berhasil meraih kemenangan mutlak. Rifai sukses mengantongi total 1.946 suara dukungan dari masyarakat setempat. Sementara itu, kotak kosong hanya memperoleh 95 suara, dan tercatat sebanyak 43 suara dinyatakan rusak.

Usai dipastikan terpilih, Rifai menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh warga Tiyuh Sumber Rejo yang telah memberikan amanah kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk langsung bekerja demi kemajuan desa.

“Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Tiyuh Sumber Rejo. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Fokus utama saya ke depan adalah membawa perubahan nyata dan menggenjot pembangunan di berbagai sektor di tiyuh yang kita cintai ini. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bergotong-royong membangun Tiyuh Sumber Rejo agar lebih maju dan sejahtera,” ujar Rifai saat memberikan keterangan.

Dengan hasil ini, Rifai bersiap memimpin Tiyuh Sumber Rejo dan merealisasikan visi misinya untuk kemajuan wilayah Kecamatan Tumijajar.

(Sony)

Tulang Bawang Baratoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Proyek pembangunan revitalisasi di SDN 1 Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, senilai Rp.714.145.093  menuai sorotan tajam. Pengerjaan bagian atap sekolah tersebut diduga kuat menggunakan material spandek yang tidak memenuhi standar spesifikasi nasional, sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan para siswa dan guru di kemudian hari. Selasa (20/10)

Dugaan pelanggaran ini mencuat saat sejumlah awak media melakukan investigasi langsung ke lokasi proyek beberapa waktu lalu. Didampingi oleh Ketua Komite Sekolah, tim menemukan bahwa material spandek yang terpasang terlihat sangat tipis dan bahkan mudah dirobek. Kondisi ini memicu dugaan kuat bahwa material yang digunakan tidak mengantongi label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menyimpang dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah ditentukan.

Secara teknis, setiap material atap dalam proyek revitalisasi fasilitas pendidikan wajib mengacu pada RKS dan standar keselamatan nasional. Ketebalan spandek seharusnya disesuaikan secara presisi dengan jarak gording atau rangka atap baja ringan.

Saat dimintai keterangan di lokasi, Ketua Komite SDN 1 Bumi Nabung, Irul, mengaku bahwa pihak komite sama sekali tidak dilibatkan dalam kepanitiaan proyek revitalisasi tersebut. Ia menegaskan, jika proyek ini dikerjakan melalui sistem swakelola langsung oleh pihak sekolah, maka pengawasan ketat mutlak dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Jangan sampai pembangunan ini menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan faktor keselamatan. Jangan sampai hal ini membahayakan murid-murid di sekolah di kemudian hari,” ujar Irul dengan nada tegas.

Guna mendapatkan keberimbangan informasi, awak media telah berulang kali mencoba mendatangi sekolah untuk menemui Kepala SDN 1 Bumi Nabung, Astuti Aryaningsih, M.Pd. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak pernah berada di tempat dan terkesan menghindar saat akan dimintai konfirmasi terkait transparansi serta kelayakan proyek revitalisasi di sekolah yang dipimpinnya tersebut.

(Tim)

Uncategorizedoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Kepala SMAN 1 Abung Barat, Melisa, M.Pd., memberikan klarifikasi terkait isu miring yang menerpa proyek revitalisasi di sekolahnya. Isu yang beredar sebelumnya menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian material plafon yang dianggap tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Saat memberikan keterangan pada Selasa (20/10), Melisa yang didampingi oleh Kepala Tata Usaha (TU) SMAN 1 Abung Barat, Jumadi, meluruskan bahwa kabar tersebut merupakan sebuah miskomunikasi. Ia menegaskan bahwa seluruh material besi hollow yang digunakan untuk plafon bangunan sekolah adalah produk resmi berstandar SNI.

“Kami sampaikan bahwa material besi hollow untuk plafon dalam proyek revitalisasi ini menggunakan produk yang sudah berlabel SNI dengan merk Kencana,” ujar.

Dalam kesempatan yang sama, Melisa juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat atas bantuan alokasi anggaran revitalisasi tersebut. Ucapan terima kasih juga ia tujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang terus memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan fasilitas pendidikan di SMAN 1 Abung Barat.

Dengan adanya klarifikasi ini, pihak sekolah berharap masyarakat dan pihak terkait mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat mengenai jalannya proyek pembangunan tersebut.

(Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

Lampung Utara, (HD) – Potret buruk pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah terpampang nyata di jantung roda pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang seharusnya menjadi simbol profesionalisme dan kenyamanan aparatur sipil negara (ASN), justru kondisinya kini sangat memprihatinkan dan terkesan dibiarkan telantar tanpa perawatan, Senin (19/10/2026).

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, fasad atau tampak depan gedung BKPSDM sudah menyerupai bangunan tua yang kumuh. Cat dinding tampak mengelupas secara masif, keramik lantai terlepas di berbagai sudut, serta langit-langit atau plafon luar yang jebol menganga akibat minimnya atensi pemeliharaan fisik gedung.

Kondisi yang jauh lebih mengerikan ditemukan saat menelusuri bagian dalam gedung. Plafon di area dalam kantor terlihat jebol dan terbuka lebar. Situasi ini bukan sekadar merusak estetika, melainkan telah menjadi bom waktu yang mengancam keselamatan jiwa para pegawai yang beraktivitas di bawahnya.

Ironisnya, BKPSDM merupakan benteng terakhir penyimpanan seluruh dokumen arsip kepegawaian Pemkab Lampung Utara. Jika kebocoran dan kerusakan atap ini terus dibiarkan, ribuan dokumen penting negara terancam rusak akibat air hujan atau material bangunan yang runtuh.

Tak sampai di situ, kebobrokan fasilitas umum di kantor ini kian lengkap dengan aroma pesing yang menyengat tajam dari WC umum di koridor utama jalan dalam kantor. Polusi bau ini tidak hanya menciptakan atmosfer kerja yang menjijikkan, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi kesehatan siapa pun yang melintas atau bernapas di area tersebut.

Buruknya kondisi fasilitas publik ini memicu pertanyaan besar bagi kepemimpinan daerah. Ke mana larinya anggaran perawatan gedung kantor selama ini? Apakah Pemkab Lampung Utara sengaja mengabaikan pemeliharaan gedung BKPSDM, ataukah ada pembiaran terstruktur dari instansi terkait?

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan BKPSDM Lampung Utara memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan ataupun klarifikasi resmi terkait dugaan tidak adanya realisasi anggaran perawatan gedung yang tampak mangkrak bertahun-tahun tersebut.

(Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

Sengketa Tapal Batas Lampura–Tubaba Kembali Mencuat Masyarakat Adat Buay Perja Desak Pilkades Batal

LAMPUNG UTARA, (HD) — Konflik batas wilayah antara Masyarakat Adat Buay Perja Sungkai Bungamayang (Kabupaten Lampung Utara) dengan Marga Buay Bulan (Kabupaten Tulang Bawang Barat) kembali mengemuka.

Memicu sengketa antara tapal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) akan berencana menggelar Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati)  di Umbul Tanjung Selamat pada 21 Oktober 2026 mendatang. Padahal, secara administratif, wilayah tersebut dinilai masih masuk dalam cakupan Kabupaten Lampung Utara.

Merespons hal tersebut, Forum Buay Perja Sungkai Bungamayang Bersatu bersiap menyuarakan protes keras. Mereka melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk diteruskan kepada Pemkab Tulang Bawang Barat guna menuntut penundaan Pilkati Umbul Tanjung Selamat hingga diperoleh ketetapan hukum yang jelas dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Ketua Forum Buay Perja Sungkai Bungamayang, Nurdin gelar Tuan Raja Marga Muda, menegaskan bahwa rencana Pilkati  di kabupaten Tubaba merupakan pelanggaran nyata terhadap Berita Acara Kesepakatan Nomor: 126/188/01/2023 yang disepakati pada Rapat Koordinasi Menjaga Kondusifitas Perbatasan di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung, 6 November 2023 yang silam.

“Dalam poin ketiga kesepakatan tersebut, Pemkab Lampura, Pemkab Tubaba, Forkopimda, serta tokoh adat kedua kabupaten telah bersepakat menunda atau menghentikan sementara aktivitas di wilayah batas sampai terbitnya Permendagri Batas Wilayah atau ada kesepakatan resmi. Ini bukan lagi pembangunan tugu adat, mereka bahkan berniat menggelar pemilihan kepala desa,” tegas Nurdin.

Persoalan klaim wilayah ini bukanlah hal baru. Rekam jejak perjuangan hak ulayat Marga Sungkai Bungamayang didasari pada bukti-bukti dokumen historis secara turun-temurun,  Besluit Residen Lampung (28 September 1928), Penetapan batas wilayah adat Marga Sungkai Bungamayang resmi berada di Way Pengacaran.

Penetapan Ulang Tahun 1963 dan 1980,  Pemerintah menegaskan kembali bahwa batas wilayah tetap berada di Way Pengacaran yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lampung Utara.

Hak Sesan (Pemberian) Adat, Tokoh adat Abung Siwo Migo, Akuan Abung gelar Nadikiyang Pun Minak Yang Abung, mengonfirmasi bahwa tanah ulayat tersebut merupakan Sesan dari adat Abung Siwo Migo kepada Marga Sungkai Bungamayang yang garis batasnya tidak pernah berubah sejak dahulu.

Tokoh Adat Marga Sungkai Bungamayang, Rais gelar Batin Sempurna, bersama Alamlah gelar Sutan Ratu Sepulau Lampung, mengecam klaim pihak Marga Buay Bulan (Tubaba) yang dinilai melampaui garis batas Way Pengacaran tanpa bukti otentik.

Gelombang penolakan terhadap rencana pemekaran dan klaim wilayah oleh Tubaba telah memicu aksi massa. Sebelumnya, ratusan warga bersama tokoh adat dari 11 desa se-Kecamatan Muara Sungkai telah turun ke perbatasan untuk memasang dua plang di Way Pengacaran dengan pengawalan ketat aparat Polres Lampung Utara dan Kodim 0412.

Hasil Sidang Adat Lintas Tokoh Buay Perja (meliputi Buay Indor Gajah, Buay Selembasi, Buay Perja, Buay Dibintang, Buay Harayap, Buay Semenguk, dan Buay Liwa) menegaskan 4 poin tuntutan utama yakni:

1. Menolak Keputusan Gubernur Lampung terkait penegasan tapal batas antara Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat yang dinilai tidak akomodatif.

2. Menolak secara tegas Rencana Pemekaran Definitif Tiyuh Tanjung Selamat oleh Kabupaten Tubaba di wilayah adat Marga Bungamayang,

3. Mengecam tindakan atau keputusan pemerintah yang mengabaikan Perjanjian Besluit Residen Lampung Tanggal 28 September 1928.

4. Mendesak Bupati Lampung Utara dan Gubernur Lampung untuk segera mendirikan Tugu Batas Permanen tepat di garis Way Pengacaran.

Tokoh adat dan masyarakat menyerukan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Provinsi Lampung segera turun tangan menyelesaikan penetapan Permendagri Batas Wilayah secara adil dan transparan.

“Batas wilayah adat di Way Pengacaran adalah harga mati bagi kami. Kami meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan ini secara bijak agar kondusifitas daerah tetap terjaga dan tidak memicu gesekan di tingkat bawah,” pungkas Johar Gelar Ratu Sugro.

(Red/Tim).

Lampung Utara, Tulang Bawang Baratoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Personel Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sungkai Utara berhasil mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Jalan Desa Batu Nangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara.

Terduga pelaku diamankan pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIB setelah polisi memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan telah kembali dari Jakarta.

Pengamanan tersebut berawal dari informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di rumah kerabatnya di Desa Baru Raharja, Kecamatan Sungkai Tengah.

Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Reskrim Polsek Sungkai Utara melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi.

Petugas kemudian mengamankan pelaku untuk dibawa ke Mapolsek Sungkai Utara guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat (25/2/2022) sekitar pukul 20.30 WIB. Saat kejadian, korban sedang berada di dalam ruko atau warung ketika empat orang yang tidak dikenal masuk melalui pintu samping dengan menggunakan penutup wajah.

Para pelaku diduga menodongkan senjata api kepada korban dan istrinya. Salah seorang pelaku kemudian masuk ke kamar dan mengambil uang tunai sekitar Rp30 juta yang disimpan di dalam lemari.

Pelaku lainnya memaksa korban menunjukkan uang di loker kas warung senilai sekitar Rp10 juta. Selain uang tunai, para pelaku juga mengambil sejumlah barang, termasuk rokok dan telepon genggam.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp50 juta dan melaporkan peristiwa itu kepada Polsek Sungkai Utara.

Dalam penanganan perkara tersebut, sejumlah barang bukti tercatat dalam laporan kepolisian, antara lain satu senjata tajam jenis laduk, satu unit sepeda motor, satu tas selempang berwarna merah, satu jaket, tiga unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp90 ribu yang tersisa di tempat kejadian perkara.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, menyampaikan bahwa pengungkapan perkara tindak pidana merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Polres Lampung Utara melalui jajaran terus berupaya menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui informasi yang berkaitan dengan tindak kriminalitas,” ujar IPTU Herawati. Sabtu (17/10/26).

Ia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi sangat membantu kepolisian dalam proses penyelidikan dan pengungkapan perkara.

Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Polsek Sungkai Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku serta melengkapi berkas perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Polres Lampung Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, Uncategorizedoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Polsek Kotabumi Kota melalui Bhabinkamtibmas bersama aparatur Kelurahan Cempedak memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara dua pemuda melalui mediasi secara kekeluargaan di Kantor Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Jumat malam (16/10/2026).

Kegiatan problem solving yang berlangsung mulai pukul 20.15 WIB tersebut dilakukan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan secara damai sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Mediasi tersebut melibatkan Aipda Palgunadi selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Cempedak, Brigpol Widodo selaku Bhabinkamtibmas Polsek Kotabumi Kota, Lurah Cempedak Sadikin Ali, S.E., Kasi Pembangunan Abdul Rahman, S.E., Ketua RT setempat, serta keluarga dari kedua belah pihak.

Perselisihan bermula dari kesalahpahaman yang dipicu oleh suara sepeda motor yang digeber hingga menimbulkan ketersinggungan. Situasi tersebut kemudian berujung pada perkelahian antara Rangga Purnama, 18 tahun, dan Rasya Andrean S., 19 tahun.

Dalam proses mediasi, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Dengan melibatkan keluarga serta perangkat kelurahan, proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Hasilnya, kedua pemuda sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, saling memaafkan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa. Keluarga pihak Rasya juga menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya pengobatan luka pada bagian hidung Rangga hingga pulih.

Kedua belah pihak turut bersepakat untuk menjaga hubungan baik, hidup rukun, dan tidak kembali mempermasalahkan kejadian tersebut. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat pernyataan damai bermeterai yang ditandatangani kedua belah pihak beserta para saksi.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, menyampaikan bahwa penyelesaian masalah melalui pendekatan kekeluargaan merupakan salah satu upaya membangun komunikasi yang baik dan mencegah konflik berkembang lebih jauh di tengah masyarakat.

“Melalui mediasi ini, kami berharap setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat disikapi dengan kepala dingin dan mengedepankan musyawarah. Kami juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu mengendalikan emosi dan tidak mudah terpancing oleh hal-hal sepele yang dapat berujung pada perkelahian,” ujar IPTU Herawati.

Ia menambahkan, peran keluarga, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan sangat penting dalam membantu menjaga kerukunan serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Kapolsek Kotabumi Kota IPTU Syamsudin, S.H., melalui jajarannya terus mendorong penyelesaian persoalan sosial secara persuasif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengutamakan pencegahan konflik serta pemeliharaan kamtibmas.

Kegiatan mediasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Melalui langkah tersebut, diharapkan hubungan kedua belah pihak kembali membaik dan situasi kamtibmas di Kelurahan Cempedak tetap terjaga.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Aroma tidak sedap menyelimuti proyek revitalisasi sarana pendidikan di SMAN 1 Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Proyek kakap yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp984.789.000 tersebut diduga kuat menjadi ajang penggelembungan dana (mark-up) serta menggunakan material bangunan di bawah standar.

Berdasarkan investigasi di lapangan, proyek yang mencakup rehabilitasi 5 ruang kelas dan pembangunan 2 ruang kelas baru ini menggunakan material yang mencurigakan. Rangka besi hollow untuk plafon bangunan ditemukan sama sekali tidak memiliki merek ataupun label resmi Standar Nasional Indonesia (SNI). Parahnya lagi, pasokan material yang diduga abal-abal ini disinyalir disuplai langsung oleh salah satu oknum pegawai sekolah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial KJ.

Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan demi keselamatan para siswa, oknum KJ justru menunjukkan sikap arogan setelah dugaan kongkalikong ini terendus media. Melalui pesan singkat WhatsApp, oknum guru tersebut secara sepihak meminta jurnalis Pewartainvestigasi.com untuk menghapus pemberitaan yang telah terbit dengan dalih masa garansi.

“Tolong tarik unggahan berita itu, bangunan itu bergaransi 10 tahun,” tulis KJ dalam pesan singkatnya pada Sabtu (17/10/2026).

Sikap antikritik oknum PNS tersebut tidak berhenti di situ. Tak berselang lama, KJ melakukan panggilan telepon dengan nada kasar dan melontarkan intervensi berat kepada wartawan di lapangan. Tindakan intimidatif ini dinilai sangat tidak mencerminkan integritas dan etika seorang pendidik.

Tindakan represif ini menuai penyesalan mendalam dari tim jurnalis. Pers memiliki hak penuh dan dilindungi oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, terutama terhadap alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat.

Atas kegaduhan dan indikasi penyelewengan ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung didesak untuk segera turun tangan. Dinas terkait diminta melakukan evaluasi total dan memberikan sanksi tegas kepada oknum guru tersebut demi menyelamatkan mutu pendidikan serta aset negara dari praktik korupsi.

(Tim/Red)

Lampung Utaraoleh SebarTweet