LAMPUNG UTARA, (HD) – Proyek revitalisasi di SMAN 1 Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, diterpa isu tak sedap. Anggaran bantuan pemerintah untuk perbaikan fasilitas sekolah tersebut diduga kuat menjadi ajang mark-up, menyusul ditemukannya penggunaan material rangka besi hollow untuk plafon yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan hasil investigasi tim media di lokasi perbatasan proyek pada Senin (12/10), ditemukan kejanggalan pada salah satu item material bangunan. Rangka besi hollow yang digunakan untuk pemasangan plafon sama sekali tidak menampilkan merek barang ataupun label resmi SNI. Penggunaan material di bawah standar ini memicu kekhawatiran terkait daya tahan dan keselamatan bangunan sekolah ke depan.

Sengkarut proyek ini juga mengungkap adanya ketidaksinkronan di internal Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Kepala SMAN 1 Abung Barat yang baru dilantik pada 11 September lalu, Melisa, M.Pd., tampak belum menguasai penuh persoalan proyek yang berjalan di wilayahnya.

Sementara itu, Jumadi, S.Ag., yang bertindak sebagai penanggung jawab P2SP sekaligus mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah sebelum Melisa menjabat, sempat dibuat kebingungan saat dikonfirmasi mengenai temuan rangka besi hollow tanpa merek tersebut.

Saat dimintai keterangan, Kepala Sekolah SMAN 1 Abung Barat, Melisa, M.Pd., enggan berkomentar banyak dan memilih melemparkan persoalan tersebut kepada panitia teknis. “Nanti kami akan koordinasikan terlebih dahulu kepada pihak P2SP revitalisasi di SMAN 1 Abung Barat,” ujarnya singkat.

Lemahnya pengawasan di lapangan juga memicu kritik tajam. Konsultan pengawas yang ditunjuk untuk mengawal proyek negara ini dinilai tidak teliti dan terkesan sengaja tutup mata terhadap masuknya material yang diduga abal-abal tersebut.

Atas temuan ini, publik mendesak pihak Panitia Penyelenggara pusat dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk segera mengambil sikap tegas. Aparat penegak hukum dan dinas terkait diharapkan turun langsung ke lapangan guna mengaudit total keseluruhan material bangunan di SMAN 1 Abung Barat demi menyelamatkan uang negara dan menjamin keamanan siswa.

(Red/Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Menyusul adanya dugaan praktik pungli yang disampaikan di medsos Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pemeriksaan terhadap anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas di Pos Payanmas terkait dugaan pungutan liar (pungli).

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Lampung Utara pada Selasa (13/10/2026), menyusul adanya dugaan praktik pungli di pos tersebut.

Kapolres Lampung Utara juga memberikan arahan kepada anggota Satlantas yang bertugas di Pos Payanmas agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri.

Kapolres menekankan pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Arahan tersebut menjadi bentuk pengawasan dan penegasan kepada personel agar selalu menjaga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas, khususnya saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, diharapkan terus mengedepankan keterbukaan informasi terkait penanganan dugaan pelanggaran tersebut.

“Pemeriksaan oleh Propam merupakan langkah untuk mendalami dugaan yang ada dan memastikan fakta di lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan lebih lanjut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. Rabu pagi (14/10/26).

Polres Lampung Utara menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Setiap anggota Polri dituntut menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi disiplin, etika profesi, dan integritas.

Sementara itu, dugaan pungli tersebut masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Polres Lampung Utara mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyikapi informasi mengenai dugaan pungli di Pos Payanmas.

Masyarakat diharapkan tidak terburu-buru menyimpulkan suatu informasi, tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi, serta selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi dan tepercaya.

Penggunaan media sosial hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab dengan menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, ujaran kebencian, maupun konten yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dengan sikap bijak dalam bermedia sosial, masyarakat diharapkan turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif, sekaligus mendukung proses penanganan dugaan pelanggaran secara objektif dan profesional.

Apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut, diharapkan dapat menyampaikannya melalui saluran pengaduan resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, Polrioleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pemerintah di Desa Papan Tangguk, Kecamatan Sungkai Tengah, mulai memantik respons Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Kendati bukti video pungutan telah beredar luas, pihak pengawas internal tersebut terkesan lamban dan masih berkutat pada perdebatan administratif sumber anggaran.

Inspektur Lampung Utara, Martahan Samosir, melalui Inspektur Pembantu (Irban) Satu, Munawir Ardian, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih harus mempelajari asal-usul anggaran pengadaan beras tersebut. Munawir berdalih, mekanisme kerja lini irbannya secara umum berfokus memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dana dari pusat atau provinsi.

“Itu kan bantuan beras dari pusat, bukan APBD. Jadi seharusnya masuk ke Irbansus (Irban Khusus),” ujar Munawir saat dikonfirmasi media, Selasa (13/10/2026).

Meski demikian, karena telah mendapat mandat langsung dari Inspektur, Irban Satu berjanji akan tetap mendalami kasus ini sebelum mengambil tindakan lebih jauh. Pihaknya mengaku baru akan memanggil Kepala Desa Papan Tangguk setelah proses telaah administrasi selesai dilakukan.

Sikap hati-hati Inspektorat ini dinilai bertolak belakang dengan urgensi di lapangan. Merujuk pada aturan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten sebenarnya memiliki wewenang penuh atas Pengawasan Berbasis Wilayah (Lokus). Artinya, apa pun sumber anggarannya baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten jika dugaan penyelewengan dilakukan oleh aparatur desa, maka Inspektorat Kabupaten wajib melakukan pemeriksaan secara langsung.

Masyarakat kini mendesak agar Inspektorat Lampung Utara bergerak cepat dan profesional tanpa berlindung di balik sekat birokrasi, mengingat bukti digital berupa rekaman video pungutan sudah memperkuat adanya praktik lancung di Desa Papan Tangguk.

(Red/Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA (HD) — Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Utara didera polemik miring. Sebanyak delapan orang relawan/karyawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Darul Fattah Negararatu 1, Kecamatan Sungkai Utara, diduga menjadi korban pemberhentian sepihak oleh manajemen dapur umum tersebut.

Merespons konflik yang memanas ini, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Lampung Utara yang juga menjabat sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Mat Soleh, M.Pd., menegaskan Besok akan segera memanggil Kepala SPPG Yayasan Darul Fattah Negararatu 1 guna meminta klarifikasi menyeluruh. Selasa (13/10/2026)

Menurut kronologi relawan Dipaksa Bekerja Saat Tumbang Berdasarkan data yang dihimpun, kisruh ini bermula pada Rabu, 23 September 2026. Delapan relawan di bagian persiapan tumbang dan jatuh sakit akibat kelelahan ekstrem demi mengejar target operasional. Kendati kondisi fisik menurun, mereka tetap menunjukkan profesionalisme dengan menyelesaikan tugas hingga tuntas.

Sebelum pulang sekitar pukul 05.00 WIB, ke delapan relawan telah berpamitan secara resmi kepada Asisten Lapangan (Aslap). Mereka meminta manajemen mencari tenaga pengganti sementara untuk hari Jumat dan Sabtu (25–26 September 2026) demi memulihkan kesehatan.

Namun, alih-alih mendapatkan empati, para relawan justru terus didesak untuk kembali bekerja pada hari Jumat oleh utusan SPPG. Karena kondisi fisik belum memungkinkan, mereka menolak dan meminta manajemen mencari pengganti temporer. Desakan serupa kembali datang pada hari Sabtu, baik melalui utusan langsung maupun pesan WhatsApp. Para relawan menolak dengan komitmen tertulis bahwa mereka siap kembali bekerja secara penuh pada hari Senin setelah kondisi fisik pulih.

Ironisnya, tekanan dari pihak SPPG justru kian intensif. Pihak manajemen bahkan menyodorkan draf surat permohonan maaf yang harus ditandatangani oleh ke delapan relawan tersebut sebagai syarat, yang dinilai sebagai bentuk intimidasi psikologis di tengah kondisi sakit.

Kuasa hukum para relawan, Samsu Eka Putra, S.H., mengecam keras tindakan sewenang-wenang pemilik SPPG Yayasan Darul Fattah. Ia mendesak Satgas MBG Lampung Utara untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada owner atau pemilik yayasan.

“Pemberhentian ini jelas menabrak aturan. Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Badan Gizi Nasional (BGN), pemberhentian relawan tidak boleh dilakukan sembarangan, sepihak, apalagi hanya disampaikan secara lisan tanpa proses klarifikasi yang sah,” ujar Samsu Eka Putra tajam.

Polemik ini semestinya menjadi alarm keras bagi Satgas MBG Provinsi Lampung hingga Satgas MBG Pusat. Proyek strategis nasional ini tidak boleh dinodai oleh praktik eksploitasi tenaga kerja dan manajemen yang antipati terhadap hak kemanusiaan pekerja.

Satgas MBG Provinsi dan Pusat dituntut tidak menutup mata dan segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi total terhadap izin operasional dapur SPPG Yayasan Darul Fattah Negararatu 1. Jika terbukti pemilik dapur umum bertindak arogan dan melanggar prinsip kemanusiaan serta Juknis BGN, maka Satgas Pusat harus mengambil tindakan ekstrem termasuk mencabut hak pengelolaan atau membekukan izin kemitraan program MBG di yayasan tersebut. Program mulia untuk menyehatkan anak bangsa ini tidak boleh tegak di atas penderitaan para relawan yang hak-hak dasarnya diabaikan.

(Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — SMK Negeri 1 Kotabumi melaksanakan kegiatan Gladi Tes Kemampuan Akademik (TKA) Gelombang 2 pada Senin, 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan peserta didik dalam menghadapi pelaksanaan tes sekaligus mengenali mekanisme dan teknis pengerjaan ujian berbasis komputer.

Berdasarkan dokumentasi yang dipublikasikan pihak sekolah, sejumlah siswa tampak mengikuti gladi TKA di ruang laboratorium komputer dengan didampingi tenaga pendidik. Para peserta terlihat mengerjakan tahapan tes melalui perangkat komputer yang telah disiapkan.

Kegiatan gladi ini diharapkan dapat membantu siswa memahami alur pelaksanaan tes, membiasakan diri dengan sistem ujian berbasis komputer, serta meminimalkan kendala teknis saat pelaksanaan TKA sesungguhnya.

Kepala SMKN 1 Kotabumi, Sri Idayanti, S.Ag., M.Pd.I., melalui kegiatan tersebut menunjukkan pelaksanaan persiapan akademik di lingkungan sekolah dalam mendukung kesiapan peserta didik menghadapi evaluasi kemampuan akademik.

Melalui persiapan yang terarah, sekolah diharapkan dapat mendorong siswa lebih percaya diri, disiplin, dan siap mengikuti tahapan TKA sesuai ketentuan yang berlaku.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Antusiasme tinggi menyelimuti keluarga besar SMK Negeri 1 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dalam menyambut rencana pelaksanaan kegiatan Kunjungan Industri (KI). Program tahunan ini disiapkan pihak sekolah guna memperkuat kompetensi siswa sebelum mereka terjun langsung ke dunia kerja.

Kepala SMKN 1 Kotabumi, Sri Idayanti, S.Ag., M.Pd.I., mengungkapkan bahwa kegiatan ini memiliki urgensi yang sangat besar dalam mencetak lulusan yang siap kerja. Menurutnya, kunjungan industri mampu menjembatani jarak antara teori yang didapat di ruang kelas dengan praktik nyata di lapangan.

“Kunjungan industri memberikan banyak manfaat nyata bagi murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kegiatan ini menghubungkan teori di kelas dengan praktik langsung di dunia kerja,” ujar Sri Idayanti saat dimintai keterangan, Minggu (11/10).

Sri Idayanti merinci sejumlah manfaat utama dari program tersebut. Di antaranya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat langsung proses kerja nyata, mengenal teknologi industri terbaru, meningkatkan motivasi belajar, serta memahami budaya kerja profesional. Selain itu, program ini juga bertujuan memperluas jejaring (networking) siswa dan membuka peluang karier yang lebih luas selepas lulus sekolah.

Semangat serupa disampaikan oleh Mariam Cyintia Anggraini, siswi Kelas XI TKJ 2 yang juga menjabat sebagai Ketua OSIS SMKN 1 Kotabumi. Ia menilai agenda ini menjadi wadah strategis untuk memperkaya pengalaman, khususnya bagi para siswa di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).

“Sebagai ketua OSIS, selain untuk menambah ilmu, tentunya saya ingin menambah pengalaman dan memperluas wawasan. Saya ingin memahami bagaimana dunia industri mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari di sekolah. Saya berharap kegiatan ini bisa memotivasi saya dalam mempersiapkan masa depan di dunia kerja,” ungkap Mariam.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pihak orang tua murid seperti yang di katakan Khairunnisa Meilani, siswi Kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), mengaku mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Orang tua Khairunnisa menilai program ini sebagai langkah awal yang krusial dalam memantapkan arah masa depan anak mereka.

Bagi Khairunnisa, kesempatan melihat langsung penerapan ilmu di dunia industri merupakan momen langka yang sangat dinantikan. Program ini diyakini tidak hanya memperkaya wawasan akademis, tetapi juga menumbuhkan mental serta motivasi kuat bagi para siswa untuk menata karier yang selaras dengan kompetensi keahlian masing-masing.

(Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA (HD)  – Pekerjaan proyek revitalisasi SD Negeri 3 Subik di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, memicu sorotan publik. Proyek bernilai Rp711.609.942,00 yang bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2026 ini diduga dikerjakan tanpa pengawasan ketat serta mengabaikan standar teknis keselamatan dan kualitas bangunan.

‎Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10802817 tersebut dialokasikan waktu pelaksanaan selama 90 hari kerja.

‎Namun, pantauan media di lapangan pada Minggu (11/10/2026) menemukan sejumlah indikasi masalah. Salah satunya adalah penggunaan potongan besi holo untuk rangka plafon yang diduga tidak memiliki label Standar Nasional Indonesia (SNI).

‎Kepala Tukang proyek, Tukijan, mengungkapkan bahwa dirinya bekerja di bawah arahan seorang bernama Budi yang bertindak sebagai ketua pelaksana, bukan dari unsur dewan guru sekolah. Ia membeberkan bahwa para pekerja di lapangan tidak dibekali gambar teknis sebagai acuan kerja.

‎”Saya bekerja disuruh Pak Budi sebagai ketua pelaksana, tapi bukan dari dewan guru sekolah. Saya bekerja tidak dibekali gambar teknis saat melaksanakan pekerjaan. Gambar hanya ditunjukkan sekali, lalu diambil kembali oleh Pak Budi,” ujar Tukijan saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan.

‎Tukijan menjelaskan, timnya terdiri dari dua tukang (upah Rp150.000/hari) dan tiga kenek (upah Rp125.000/hari). Ia juga membeberkan komposisi adonan semen untuk pembangunan pagar yang menggunakan takaran 1 sak semen berbanding 5 angkong pasir.

‎Sementara itu, untuk pengadaan rangka baja hingga pemasangan plafon, Tukijan menyebut hal itu ditangani oleh Roni bersama Kepala Desa Subik. Pihak kepala sekolah dilaporkan hanya mengetahui jalannya kegiatan tanpa terlibat langsung.

‎Minim nya pengawasan sistem pelaksanaan dan pengadaan material ini memicu pertanyaan publik terkait perencanaan teknis, kualitas bahan bangunan, hingga pembagian tanggung jawab di lapangan. Kondisi tersebut menguatkan dugaan minimnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara maupun tim pengawas supervisi proyek.

‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait termasuk Roni, Kepala Desa Subik, Budi, serta Kepala Sekolah SDN 3 Subik belum memberikan konfirmasi resmi. Redaksi masih terus berupaya membuka ruang klarifikasi guna mendapatkan penjelasan berimbang dari pengelola proyek maupun dinas terkait.

‎(Tim/Red)

 

‎

Lampung Utaraoleh SebarTweet

Tulang Bawang Barat (HD) – Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Novriwan Jaya, didampingi Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan agenda pembicaraan tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2027, Selasa, (6/10)

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tubaba, lantai II, tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2027.

Dalam penyampaian Raperda APBD 2027, Bupati Novriwan Jaya mengatakan rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Pemerintah Kabupaten Tubaba bersama DPRD atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati dan ditandatangani sebelumnya.

Penyusunan Raperda APBD tersebut juga mempedomani Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-95/PK/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027.

“Selanjutnya akan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat guna memperoleh kesepakatan bersama,” ujar Novriwan.

Berdasarkan Raperda yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Tubaba Tahun Anggaran 2027 ditargetkan sebesar Rp707.360.892.893. Target tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp76.330.379.220 dan pendapatan transfer sebesar Rp631.030.513.673.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp693.388.972.893, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp30.228.000.000, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp44.200.000.000.

Bupati menegaskan, pembahasan Raperda APBD merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan keuangan daerah dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan prioritas masyarakat.

Menurutnya, proses pembahasan bersama DPRD perlu dilakukan secara konstruktif dengan mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta ketepatan sasaran dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Semoga seluruh tahapan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan dengan baik, konstruktif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga APBD yang ditetapkan nantinya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran,” katanya.

Selain pembahasan Raperda APBD, rapat paripurna juga menjadi momentum penandatanganan MoU Propemperda Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2027 antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD.

Bupati Novriwan Jaya menyampaikan, pembentukan produk hukum daerah memiliki peran penting sebagai instrumen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peraturan daerah, kata dia, tidak hanya menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pembangunan hukum nasional.

Karena itu, penyusunan Propemperda perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan sistematis dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan daerah.

“Penyampaian dan penandatanganan MoU pada hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan merupakan wujud komitmen dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan DPRD dalam memperkuat pembangunan hukum daerah,” ujarnya.

Menurutnya, Propemperda diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembentukan peraturan daerah yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Propemperda yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah juga dinilai penting agar setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki relevansi terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Setiap produk hukum yang lahir nantinya diharapkan benar-benar berdampak pada kepentingan masyarakat, mendukung aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” jelasnya.

Bupati berharap kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam pembentukan regulasi dapat terus diperkuat, sehingga setiap peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif dan yuridis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan penyusunan Propemperda Tahun 2027 diharapkan dapat berjalan secara sinergis sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Novriwan Jaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tubaba atas kerja sama dalam proses pembahasan Raperda APBD dan penyusunan Propemperda Tahun 2027.

Ia berharap seluruh tahapan tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran serta produk hukum yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat kabupaten Tulang Bawang Barat. Pungkasnya

(Adv)

Tulang Bawang Baratoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fatikhatul Khoriah, S.H.I., M.H., menggelar kegiatan reses sekaligus Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Ke-1 di Gedung Pusiban Agung, Kabupaten Lampung Utara, Minggu (11/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara Dedy Andrianto, S.Pd.Kor., M.M., Anggota DPRD Komisi IV Rahmad Padli, S.H. dan Agus Sulistio, jajaran pengurus serta kader Partai PKB, serta perwakilan relawan dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara.

Dalam sambutannya, Fatikhatul Khoriah menyampaikan materi sosialisasi dengan penuh semangat dan jiwa patriotisme. Ia menggelorakan nilai-nilai luhur Pancasila kepada seluruh kader dan relawan PKB yang hadir, menekankan pentingnya menjadikan ideologi bangsa sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain agenda serap aspirasi dan sosialisasi wawasan kebangsaan, kegiatan ini juga dirangkai dengan pembukaan Sekolah Kader Loyalis (SKL), Rapat Kerja Internal Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai PKB, serta Musyawarah Cabang (Muscab) Perempuan Bangsa.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara, Dedy Andrianto, S.Pd.Kor., M.M., hadir sebagai instruktur dalam program Sekolah Kader Loyalis. Dedy membakar semangat para kader dan relawan PKB agar senantiasa solid, memiliki integritas tinggi, dan militan dalam mengawal perjuangan partai serta kepentingan masyarakat.

Melalui kegiatan terpadu ini, diharapkan konsolidasi internal PKB di Lampung Utara semakin kuat, serta mampu melahirkan kader-kader yang nasionalis, religius, dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan daerah khususnya kabupaten Lampung Utara. Harapnya Dedy Andrianto.

Dedy Andrianto juga Berikan yel-yel pada seluruh kader, ”

Siapa kita..? (PKB),

Siapa pemimpin kita..? (Gus Muhaimin) Siapa kita l..? (Bangkit, sholit, Menang) Cinta Siapa…? (Cak Imin)

(Red/Misron)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pekurun Udik, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, Iche Mionarti, M.Pd., memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknik dalam proyek revitalisasi sekolah senilai Rp 822.275.654 yang bersumber dari APBN Kemendikdasmen RI tahun 2026.

Iche Mionarti menegaskan bahwa informasi dari narasumber sebelumnya yang menyatakan penggunaan besi struktur cor tiang berukuran 8 mm dan 6 mm dengan jarak sengkang 30 cm adalah TIDAK BENAR. Hal tersebut disampaikannya langsung kepada awak media saat meninjau lokasi konstruksi pada Sabtu (10/10/2026).

Guna membuktikan transparansi pengerjaan, pihak sekolah mendampingi tim media melakukan investigasi dan monitoring langsung ke lapangan. Berdasarkan pengecekan langsung di lokasi, struktur bangunan ternyata menggunakan besi berukuran 12 mm dan 8 mm, bukan seperti isu yang beredar sebelumnya.

“Pekerjaan bangunan konstruksi revitalisasi SDN 1 Pekurun Udik ini kami pastikan sudah sesuai dengan spesifikasi gambar yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, kami juga mengutamakan pemberdayaan warga lokal sebagai pekerja atau tukang dalam proyek ini,” ujar Iche Mionarti.

Ia menambahkan, pengawasan proyek dilakukan secara ketat guna menjaga kualitas bangunan sekolah. “Pengawas atau konsultan selalu hadir ke sekolah setiap tiga hari sekali untuk mengontrol jalannya pekerjaan. Hasil kontrol tersebut langsung dilaporkan kepada fasilitator pusat,” imbuhnya.

Di akhir penjelasannya, Iche Mionarti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten Lampung Utara atas dialokasikannya bantuan pembangunan ini. Fasilitas yang layak memang sudah lama dinantikan oleh seluruh warga sekolah.

Ia pun menutup klarifikasi tersebut dengan sebuah pesan bijak mengenai pentingnya menjaga amanah. “Kebenaran tidak akan goyah oleh prasangka. Tugas kami adalah menjaga amanah pembangunan ini dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak-anak bangsa, karena pendidikan yang kokoh dimulai dari pondasi yang jujur dan transparan,” pungkasnya.

(Tim/Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet