BANDAR LAMPUNG, (HD) – Dalam upaya memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung. Kunjungan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pringsewu, H. Riyanto Pamungkas, bersama Sekretaris Daerah, Ir. M. Andi Purwanto, S.T., M.T., CGCAE, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf, S.Sos., menyambut baik inisiatif jajaran Pemkab Pringsewu tersebut. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini difokuskan pada agenda konsultasi sekaligus evaluasi terhadap potret pelayanan publik di Kabupaten Pringsewu.

“Pada intinya, kehadiran Bupati, Sekda, dan para kepala OPD Kabupaten Pringsewu adalah untuk konsultasi dan evaluasi pelayanan publik. Meski mereka telah berupaya melakukan berbagai perbaikan, Pemkab tetap meminta saran dan masukan dari Ombudsman agar pelaksanaan di lapangan tetap fokus dan sesuai dengan standar pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Pelayanan Publik,” ujar Nur Rakhman.

Lebih lanjut, Nur Rakhman menambahkan bahwa momen ini juga menjadi langkah strategis bagi Pemkab Pringsewu dalam menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya. Pertemuan ini sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Maladministrasi) oleh Ombudsman tahun 2026 yang akan segera bergulir.

Dengan adanya asistensi langsung dari Ombudsman, diharapkan Kabupaten Pringsewu mampu meminimalisir potensi maladministrasi dan menghadirkan inovasi layanan yang lebih transparan, akuntabel, dan prima bagi seluruh lapisan masyarakat. Pungkasnya

(Rizky A Sony)

Bandar Lampung, (HD) — Dr. Suwardi, S.H, M,H, CM.,CPCLE resmi mengemban amanah sebagai Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Lampung Utara periode 2026–2030. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Umum PDBI Provinsi Lampung, Thomas Amirico, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).

Pelantikan ini merupakan bagian dari agenda besar pengukuhan kepengurusan PDBI se-Provinsi Lampung, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Sebelum prosesi tersebut, Thomas Amirico terlebih dahulu dikukuhkan sebagai Ketua PDBI Provinsi Lampung masa bakti 2025–2029 oleh Ketua KONI Provinsi Lampung, Taufik Hidayat. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus PDBI di berbagai daerah, termasuk Lampung Utara.

Dalam arahannya, Thomas Amirico menegaskan komitmen untuk mendorong kemajuan olahraga drum band di Lampung. Ia menilai potensi yang dimiliki daerah cukup besar untuk bersaing di tingkat nasional.

“Pembinaan harus terus diperkuat agar prestasi drum band Lampung mampu bersaing secara nasional,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Suwardi menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja dan membangun sinergi dengan pengurus provinsi. Ia menilai Lampung Utara memiliki peluang besar menjadi pusat lahirnya atlet drum band berprestasi.

Upaya tersebut, lanjutnya, akan dilakukan melalui program pembinaan yang terstruktur, seperti menggelar kejuaraan rutin di tingkat kabupaten serta mengaktifkan kembali kegiatan drum band di lingkungan sekolah.

“Kami ingin PDBI Lampung Utara terus berkembang dan mampu melahirkan prestasi hingga tingkat nasional,” ujarnya.

Momentum pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan, sehingga Lampung Utara dapat tampil sebagai salah satu daerah penyumbang atlet drum band berprestasi di Indonesia.

(Rizky A Sony)

Tulang Bawang Barat, (HD) – Fetha Rio, S.IP., M.IP., Camat Tumijajar dan Edi Prasojo, SSTP, MM Camat Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang digelar di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Kamis (3/4/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Provinsi Lampung, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas  Camat dalam bidang pertanahan, khususnya bagi pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta tanah.

Seperti yang dijelaskan Fetha Rio, S.IP., M.IP Selaku Camat Tumijajar, “Peningkatan kualitas PPATS ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi para calon maupun pejabat PPAT yang telah menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup penguatan pemahaman teknis dan yuridis dalam penyusunan akta tanah.

“Peningkatan kualitas ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan bagi calon PPAT yang telah lulus ujian namun belum diangkat, sekaligus memperdalam pengetahuan bagi pejabat PPAT yang telah menjabat dalam kurun waktu tertentu. Termasuk juga peningkatan kapasitas bagi camat yang akan ditunjuk sebagai PPAT Sementara,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pembuatan akta tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, pemahaman yang komprehensif terkait dasar hukum pertanahan menjadi kunci dalam menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pembinaan serta pengawasan administrasi di bidang keagrariaan/pertanahan.

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang pertanahan, sehingga kualitas pembuatan akta semakin baik, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta pelaksanaan jabatan PPAT dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku,”pungkasnya

(Sony)

Bandar Lampung, (HD) – Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., Berikan Apresiasi Pada Atlit Pencak silat Asal kabupaten Lampung Utara di Kejuaraan Pencak Silat Gubernur Cup I Tahun 2026 yang digelar di Gedung Olahraga Sumpah Pemuda PKOR Way Halim resmi ditutup, Ajang yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi momentum strategis dalam pembinaan serta pengembangan atlet pencak silat di Provinsi Lampung. Minggu (19/4/2026)

Kejuaraan ini diikuti sebanyak 1.491 atlet pencak silat dari berbagai kategori usia, terdiri dari 318 atlet usia dini, 612 atlet pra-remaja, 360 atlet remaja, dan 201 atlet dewasa. Tingginya jumlah peserta tersebut mencerminkan antusiasme sekaligus potensi besar dalam pembinaan olahraga pencak silat di Provinsi Lampung.

Di tengah ketatnya persaingan tersebut, kontingen Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Lampung Utara berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama daerah. Dari 18 atlet yang diturunkan, sebanyak 17 atlet sukses meraih podium juara, sementara 1 atlet harus terhenti pada babak penyisihan kedua.

Adapun rincian perolehan medali yang diraih kontingen Lampung Utara yakni 5 medali emas, 7 medali perak, dan 5 medali perunggu. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa atlet-atlet Lampung Utara mampu tampil kompetitif dan menunjukkan kualitas terbaiknya di ajang bergengsi tingkat provinsi.

Prestasi gemilang ini tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta dukungan berbagai pihak dalam mendorong kemajuan olahraga pencak silat di Lampung Utara. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas posisi Lampung Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam melahirkan atlet berprestasi.

Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas capaian para atlet. Ia menegaskan bahwa prestasi ini merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Lampung Utara.

“Prestasi ini adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan semangat juang para atlet serta dukungan semua pihak. Kami berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan, sehingga atlet Lampung Utara mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional dan semakin mengharumkan nama daerah,” ujarnya.

Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi antar atlet serta memperkuat komitmen bersama dalam memajukan olahraga pencak silat di Provinsi Lampung. Ke depan, diharapkan pembinaan atlet di Lampung Utara semakin optimal guna melahirkan generasi atlet berprestasi yang menjadi kebanggaan daerah dan bangsa.

(Rizky A Sony)

BANDAR LAMPUNG,(HD) – Suasana khidmat menyelimuti Aula Sudirman Makodam XXI/Radin Inten pada acara Korps Raport Kenaikan Pangkat Pamen maupun Pama (Rabu, 01/04/2026). Salah satu sosok yang menjadi sorotan adalah Pabung Tubaba Kodim 0412/LU, Kapten Inf Gus Amirul Amin, yang secara resmi dinaikan pangkatnya menjadi Mayor.

Dalam prosesi tersebut, Mayor Inf Gus Amirul yang didampingi istri tercinta, menerima ucapan selamat langsung dari Inspektur Kodam (Irdam) XXI/Radin Inten Brigjen TNI Enjang, S.I.P., M.Han.

Acara Korps Raport Kenaikan Pangkat 01 April 2026 kali ini diikuti oleh total 145 Perwira di jajaran Kodam XXI/Radin Inten dengan rincian sebagai berikut:

* Letkol ke Kolonel: 7 Orang

* Mayor ke Letkol: 14 Orang

* Kapten ke Mayor: 25 Orang (termasuk Kapten Inf Gus Amirul Amin) serta 94 perwira pertama lainnya di lingkungan Kodam.

Amanat Pangdam XXI/RI Yang dibacakan Irdam Brigjen TNI Enjang menyampaikan bahwa kenaikan pangkat bukanlah sekadar rutinitas administratif, melainkan bentuk apresiasi negara atas dedikasi dan loyalitas prajurit.

“Selamat kepada para Pamen, Pama yang hari ini naik pangkat satu tingkat lebih tinggi. Momentum ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kinerja yang lebih maksimal dalam pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Irdam dalam amanatnya.

Irdam juga menekankan peran penting para istri (Persit) yang setia mendampingi suami. Kesuksesan seorang prajurit tidak lepas dari doa dan dukungan keluarga di rumah, yang menjadi pondasi kuat dalam menjalankan tugas-tugas negara baik teritorial maupun teknis di lapangan.”tutup Irdam,

Kenaikan pangkat Mayor Inf Gus Amirul Amin ini di sambut hangat oleh warga Kodim 0412/LU tak sedikit ucapan selamat dan sukses diberikan atas pangkat baru yang disandangnya.

Komandan Kodim 0412/LU Letkol Inf Roni Faturohman dalam pesan tegasnya menyampaikan, Korp Raport kenaikan pangkat tersebut diharapkan dapat membawa energi baru bagi Kodim 0412/LU dalam menjalankan tupoksi khususnya dalam memperkuat sinergitas TNI antar Institusi serta masyarakat di wilayah Tulang Bawang Barat.

(Rizky A Sony)

Lampung, (HD) – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung menemukan sejumlah titik rawan dalam penyelenggaraan layanan transportasi selama arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Temuan tersebut diperoleh setelah tim Ombudsman melakukan pemantauan langsung di beberapa simpul transportasi utama pada 13 dan 16 Maret 2026. Pemantauan dilakukan di Stasiun Tanjung Karang, Bandara Raden Inten II, dan Pelabuhan Bakauheni. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan nasional Ombudsman RI yang dilakukan serentak di berbagai daerah di Indonesia menjelang puncak arus mudik.

Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan pihaknya meninjau langsung kesiapan layanan di lapangan, mulai dari manajemen penumpang, kesiapan armada, sistem pengaduan, hingga koordinasi antarinstansi.

Hasil pemantauan menunjukkan kesiapan layanan belum sepenuhnya sebanding dengan potensi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa mudik,” ujarnya. Di Stasiun Tanjung Karang, Ombudsman menyoroti persoalan pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Dari sekitar 220 titik perlintasan, hanya sekitar 20 persen yang dijaga oleh personel internal operator kereta. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan, terutama ketika volume perjalanan meningkat.

Selain itu, meskipun telah dilakukan penambahan rangkaian kereta, tingginya permintaan tiket yang tidak terpenuhi menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas layanan dan kebutuhan masyarakat. Sementara di Bandara Raden Inten II, Ombudsman mencatat peningkatan aktivitas penerbangan hingga mencapai 64 penerbangan dalam satu periode. Peningkatan tersebut berdampak pada kepadatan lalu lintas di sekitar bandara, terlebih karena lokasinya berbatasan langsung dengan Jalan Lintas Sumatera.

Petugas gabungan memang telah dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan. Namun Ombudsman menilai pengaturan lalu lintas di luar area bandara masih memerlukan langkah antisipatif yang lebih sistematis agar tidak menimbulkan kemacetan panjang. Adapun di Pelabuhan Bakauheni, arus penumpang terpantau relatif lancar dengan pengoperasian 57 kapal di tujuh dermaga. Meski demikian, Ombudsman menemukan beberapa catatan terkait layanan informasi dan perlindungan penumpang.

Salah satunya adalah minimnya informasi mengenai saluran pengaduan yang mudah diakses oleh penumpang. Selain itu, sosialisasi kebijakan tiket yang masih berlaku hingga 24 jam setelah pemesanan juga dinilai belum tersampaikan secara luas. Ombudsman juga menyoroti fasilitas pendukung seperti troli bagasi dan layanan shuttle antar dermaga yang belum optimal, padahal kebutuhan tersebut meningkat selama periode mudik, terutama bagi penumpang yang bepergian bersama keluarga dan membawa banyak barang

Nur Rakhman Yusuf menegaskan, kelancaran arus mudik tidak hanya diukur dari pergerakan kendaraan atau penumpang, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “Jangan hanya fokus pada kelancaran arus, tetapi juga perhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kepastian layanan bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman Lampung memastikan akan kembali melakukan pemantauan saat arus balik yang diprediksi mencapai puncaknya pada 27 Maret 2026. Fokus pengawasan akan diarahkan pada potensi kepadatan, khususnya di kawasan Pelabuhan Bakauheni.

(Rizky A Sony)

Bandar Lampung, (HD)  – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dijadwalkan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026. Hal ini disampaikannya saat menerima undangan dari Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah di ruang kerjanya, Jumat (23/1/2026).

“Terima kasih undangannya, saya akan hadir, nanti protokol menjadwalkan,” kata Mirza sembari menyerahkan undangan HPN kepada stafnya.

Mirza juga mengapresiasi Bupati Lampung Utara (Lampura) Hamartoni Ahadis yang menerima anugerah kebudayaan dari PWI karena dinilai sukses melestarikan Cangget Bakha.

“Keren, keren, Selamat kepada Pak Hamartoni, Tentunya, anugerah kebudayaan ini dapat menginspirasi bupati dan walikota lainnya di Lampung,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menyampaikan bahwa Tari Bedayo Abung Siwo Migo dari Lampung Utara juga akan ditampilkan dalam rangkaian HPN 2026.

“Selain pak Hamartoni menerima anugerah kebudayaan, Tari Bedayo Abung Siwo Migo juga tampil di HPN,” ujar Wira.

Sebagai informasi, Cangget Bakha merupakan ajang silaturahmi sakral pemuda dan pemudi Lampung (Muli-Mekhanai) saat bulan purnama.

Sementara Tari Bedayo Abung Siwo Migo merupakan tarian kebesaran sembilan marga dari masyarakat Lampung Abung yang sarat nilai persatuan dan kehormatan

(Rizky A Sony)

Lampung, (HD) – Musyawarah Cabang (Muscab) dan Pelantikan Asosasi Rental Mobil Indonesia (ARMI) di propinsi Lampung menjadi momentum penting bagi Rental Indonesia untuk mengukuhkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif berbasis event serta mendorong industri event support yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

Musyawarah Cabang dan Pelantikan ARMI Propinsi Lampung ini di adakan Huhah Cafe Resto Natar Lampung Selatan, Senin, (12/1/2026)

Ketua DPD ARMI FRANS ARDIANSAH langsung melantik 3 pengurus cabang AEMI Priode 2026-2029 NICCO PRAYOGA di Lantik menjadi Ketua DPC Bandarlampung, AJI SENO Ketua DPC Kabupaten Lampung Selatan, dan NIZAR ANDIKA RYACUDU ketua DPC kabupaten Lampung Utara.

Frans Hardiansyah mengatakan Armi adalah Asosiasi Rental Mobil Indonesia yang Tujuannya adalah sebagai wadah untuk berbagi aspirasi, mengembangkan jaringan, meningkatkan kualitas anggota, membangun standar bisnis, serta saling membantu mengatasi risiko seperti kejahatan dan modus penipuan konsumen.

Selain itu ARMI ini juga membantu Menghimpun pengusaha rental mobil untuk bersatu dan bersama-sama memajukan industri. Membangun jaringan luas antar anggota untuk ketersediaan armada dan saling membantu. Pungkasnya

Musyawarah Cabang Dan Pentikannya Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI) dihadiri oleh Ketua ARMI Umum Anton S.Junaidi, Ketua DPD FRANS ARDIANSAH, Ketua DPC Bandarlampung Nicco Prayoga, dan beberapa ketua DPC Kabupaten di propinsi Lampung, serta Belasan Support dari pengusaha Rental di beberapa wilayah.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, (HD) — Sebanyak 4.021 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Ribuan personel tersebut akan disiagakan di ratusan titik pengamanan guna memastikan situasi kamtibmas tetap aman, tertib, dan kondusif.

Dalam amanat Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf yang dibacakan Wakapolda Brigjen Pol Sumarto dalam apel kesiapan Nataru, ribuan personel itu terdiri dari unsur Polri, TNI, serta berbagai instansi terkait yang dilibatkan dalam Operasi Pengamanan.

“Total personel yang kami kerahkan sebanyak 4.021 orang. Mereka berasal dari Polda Lampung, Polres jajaran, serta instansi terkait yang bersama-sama bersinergi menjaga keamanan selama Natal dan Tahun Baru,” ujarnya, Jumat (19/12/2025).

Dari jumlah tersebut, 254 personel berasal dari Polda Lampung, 1.914 personel dari Polres dan Polresta jajaran, serta 1.853 personel dari instansi terkait.

Instansi pendukung yang terlibat antara lain TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Basarnas, BPBD, Damkar, Pramuka, ASDP Pelabuhan, Senkom, PMI, hingga Jasa Raharja.

Wakapolda menjelaskan, pengamanan difokuskan pada 1.603 objek vital yang tersebar di seluruh Lampung.

Objek tersebut meliputi 1.068 gereja, 276 objek wisata, 82 lokasi perayaan Tahun Baru, 138 pusat perbelanjaan, serta sarana transportasi seperti pelabuhan, bandara, stasiun KAI, dan terminal.

“Pengamanan gereja menjadi prioritas utama saat perayaan Natal, sementara objek wisata dan pusat keramaian menjadi fokus saat libur panjang dan malam pergantian tahun,” kata dia.

Untuk mendukung pengamanan, Polda Lampung juga mendirikan 70 pos, terdiri dari 42 Pos Pengamanan, 26 Pos Pelayanan, dan 2 Pos Terpadu. Pos-pos tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan masyarakat, pengaturan lalu lintas, serta pengendalian dan koordinasi informasi di lapangan.

Selain personel, kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian. Polda Lampung menyiapkan ratusan kendaraan patroli roda dua dan roda empat, kapal patroli, helikopter, ambulans, perahu karet, hingga ribuan perangkat komunikasi dan ratusan unit CCTV untuk memantau situasi secara real time.

“Kami mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta mematuhi aturan lalu lintas selama libur Nataru. Sinergi semua pihak sangat penting demi terciptanya perayaan yang aman dan nyaman,” tutupnya.

Operasi pengamanan Nataru ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat Lampung dalam menjalankan ibadah Natal dan merayakan pergantian tahun.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG, (HD) – Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan pemahaman hukum bagi penyidik penegak hukum, Polda Lampung menggelar kegiatan Sosialisasi Urgensi Penyidik Polri dalam Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Acara dibuka secara resmi di Ballroom Hotel Emersia Bandar Lampung pada Kamis (18/12/2025).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf didampingi oleh Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto serta Dirreskrimsus, Dirreskrimum, Dirresnarkoba, Dirpolairud, Dirsamapta, Dirlantas, Kabid Humas, dan Kabid Kum Polda Lampung.

Sosialisasi diikuti oleh seluruh personel penyidik dan penyidik pembantu dari Polda Lampung dan Polres jajaran yang secara langsung terlibat dalam proses penegakan hukum.

Dalam sambutannya, Kapolda Lampung menekankan pentingnya penyegaran dan pendalaman terhadap perubahan mendasar dalam KUHP dan KUHAP baru, yang mengedepankan pendekatan hukum yang korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

“KUHP nasional akan segera diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026, dan KUHAP juga telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 18 November 2025 yang lalu, dan akan segera diberlakukan secara efektif bersamaan dengan KUHP BARU,” Ujarnya

“KUHAP yang baru tidak dimaksudkan untuk memperbesar kewenangan Polri sebagai unsur penegak hukum, akan tetapi untuk mendudukkan Polri sebagai fungsi penegak hukum secara profesional dan proporsional. Dengan demikian Polri khususnya penyidik dituntut lebih profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum,”

“Yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan oleh bapak Kapolri, bahwa salah satu syarat keberhasilan negara adalah sistem hukum yang menjamin keadilan bagi rakyatnya, maka Polri sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum memiliki tantangan yang besar dengan adanya pemberlakuan KUHP dan KUHAP yang baru,” Ucap Kapolda.

Lebih lanjut Kapolda mengingatkan untuk seluruh personel khususnya pada fungsi penyidik,

“Tingkatkan pemahaman kita pada aturan – aturan baru baik KUHP, KUHAP serta aturan pelaksanaan lainnya, agar penerapan dilapangan semakin tepat dan profesional. Sebagai penyidik, kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam setiap tahap penyidikan, mulai dari penyelidikan hingga proses hukum lanjutan.” Tambahnya

“Sosialisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh personel penyidik di jajaran Polda Lampung tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis, humanis, dan berintegritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh Polri akan semakin kuat.” Tutup Kapolda

Kegiatan ini merupakan komitmen Polda Lampung dalam meningkatkan kompetensi SDM penyidik, sekaligus menyelaraskan penegakan hukum dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Diharapkan, seluruh peserta dapat mengikuti dan menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mendukung penegakan hukum yang lebih profesional dan transparan.

(Rizky A Sony)