HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Wakil Bupati Lampung Utara (Lampura) Ardian Saputra, S.H. bersilaturahmi dan kunjungan kerja dengan para Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan seluruh elemen masyarakat Desa Cahaya Negeri, Desa Tanjung Harta, Desa Ogan Lima, Desa Way Wakak, dan Desa Simpang Abung Kecamatan Abung Barat. Kamis, (9/11/2023)

 

 

Kegiatan dipusatkan di GSG Desa Ogan Lima, dengan dihadiri Wabup Ardian Saputra, S.H., Asisten 1 Mankodri, S.H, M.M., Asisten 2 Drs. Ahmad Alamsyah, M.M., Kadis Sosial Gadriyanto Abung, S.STP, M.H., Kadis Pendidikan Sukatno, S.H., Kadis Pertanian Tomi Suciadi, Sekretaris Kominfo M.Luzirwan, S.E., Sekretaris PUPR Dirgantara, S.T.,M.T., dan Camat Abung Barat Gunaido Uthama, S.I.P., M.M.

 

 

 

Maksud kunker Wabup ini tujuan nya adalah agar bisa menjalin rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang semakin erat. Oleh karena itu, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin, yang di tengah kesibukannya masih dapat berkesempatan hadir mengikuti pertemuan. Selain itu, Ardian juga mengucapkan terima kasih karena atas dukungannya, karena kondusifitas daerah Lampung utara terjaga dan masyarakatnya senantiasa dalam kondisi yang aman, rukun dan damai, serta selalu kompak dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan.

 

 

Menurutnya Kabupaten Lampung Utara ini merupakan daerah dengan masyarakat yang beragam, penduduknya berasal dari berbagai suku, sehingga memiliki keragaman bahasa, agama, adat istiadat, serta budaya. Karena itu, di Kabupaten Lampung Utara tidak ada perbedaan antara penduduk asli dan masyarakat pendatang, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan Lampung Utara.

 

 

Dalam Sambutannya Wakil Bupati H. Ardian Saputra, S.H., mengatakan “bahwa kita semua tentu menyadari bahwa pembangunan merupakan proses panjang yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga membutuhkan waktu dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mengajak kepada kita semua, mari kita teruskan perjuangan kita bersama ini, bersatu padu melanjutkan pembangunan Kabupaten Lampung Utara agar senantiasa aman, agamis, maju dan sejahtera.” Ucap beliau

 

 

kunjungan ini berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan. Bantuan sebesar 100 Miliar Rupiah dari Pemerintah Pusat akan dialokasikan sebesar 30 Miliar Rupiah untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kecamatan Abung Barat. Ardian Saputra juga mengajak masyarakat menjaga kondusifitas menjelang pesta demokrasi pada bulan Februari 2024. Kegiatan berakhir dengan pemberian bantuan Posyandu kepada 14 UPTD Puskesmas di Desa Abung Barat. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat hubungan dan koordinasi dengan masyarakat Kecamatan Abung Barat demi pembangunan yang lebih baik di masa depan.

 

 

Turut hadir juga Ketua DPD Perhiptani Lampura H.Sopyan, S.P.,M.M, Forkopincam Abung Barat serta Tokoh Masyarakat , Kades se-Abung Barat, Tokoh Adat, Agama dan masyarakat lainnya.

 

 

(Silvi/sony)

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Ribuan Aksi masyarakat Abung Timur kabupaten Lampung Utara mendatangi rumah tokoh Adat Abung Timur Ansory Sabag untuk menindaklanjuti langkah masyarakat yang ingin menduduki pertanahan Panagan Ratu yang duga di kuasai oleh Oknum TNI Angkatan Laut (AL) di wilayah. Kamis (9/11/2023)

 

Dalam aksi masyarakat sebelum kelokasi pertanahan yang di kuasai, masyarakat di arahkan dirumah tokoh adat Abung Timur Ansory Sabag dan di sebut baik Tokoh Tokoh Adat Lampung Utara, Kapolres Lampung Utara, Dandim 0412/LU, Nurdin Habim anggota DPRD Lampung Utara, Dan Pemkab setempat.

 

 

Dalam pertemuan ini menghasil kan rapat Porkopimda, tokoh Adat dan masyarakat Abung timur terkait persoalan pertahanan Ulayat yang di duga di kuasai oleh oknum Angkatan Laut (AL).

 

Dari rapat Tokoh Adat dalam keputusan bersama Porkopimda, Lembaga Adat Desa Panagan Ratu dan Masyarakat memutuskan rapat untuk menunda untuk aksi masyarakat untuk menduduki tanah Ulayat yang Seribu Seratus Delapan Belas (1118) di kecamatan panagan ratu.

Hutmansyah selaku STAN Pesawik Ratu mengatakan saya perwakilan tokoh adat dan masyarakat menghargai hasil keputusan pertemuan rapat bersama Porkopimda hari ini untuk menunda aksi.

 

Kesabaran kami sudah puluhan tahun dan hari ini kami berikan lagi sampai batas 60 hari kedepan masyarakat untuk bersabar lagi. Ucapnya.

 

Masih Hutmansyah “Seperti yang di ucapkan ketua Ansory Sabag tadi jika 60 hari kedepan nanti jika Porkopimda tidak ada kepastian untuk menyelesaikan nya kami siap sampai titik darah penghabisan untuk kembali aksi masa yangebih besar lagi untuk menduduki dan mempertahankan hak tanah Adat dan masyarakat Panagan Ratu yang diduduki oleh oknum AL. Ucapnya.

 

 

Selaku Lawyer dr. Suardi dengan pertemuan ini kami sudah memberikan komitmen yang sudah di tandatangani oleh Porkopimda dengan isi ” untuk meminta Porkopimda memberikan deadline 60 hari masa kerja untuk memproses tanah milik ulayat desa Panagan Ratu kecamatan Abung Timur.

 

 

 

 

(Sony/Tim)

 

 

Pekerjaan P3-TGAI Usaha Bersama Kelurahan Tanjung Seneng Di Duga Cacat Proyek

 

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Proyek pembangunan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang berlokasi di kelurahan Tanjung Seneng kecamatan Kotabumi Selatan, kabupaten Lampung Utara, diduga bermasalah dari mulai administrasi maupun pekerjaan dilokasi. Senin (6/11/2023) 

 

Proyek irigasi senilai Rp195 juta di kelurahan Tanjung seneng yang bernama Usaha Bersama yang bersumber dari APBN yang merupakan program perbaikan rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi atas aspirasi DPR-RI Tamanuri dan DPRD propinsi Mardiana, diduga dikerjakan secara asal-asalan. Pembangunannya dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) Usaha Bersama.

Dalam pantauan media Buletinlampung.co  menduga kuat pekerjaan tidak sesuai dengan yang tertera di papan informasi proyek. Dan dugaan kami juga pekerjaan ini bukan kelompok tani asli melainkan kelompok tani dadakan yang hanya bermodalkan persyaratan lengkap saja.

 

Bukan hanya itu dalam pantauan Di lokasi banyak sekali menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan pengerjaannya. “Diduga Banyak sekali pemasangan kepingan beton tidak beralas pasir, sedangkan sudah di perjelas ketebalan pasir 3 cm sampai 5 cm, tetapi saat di lapangan tidak ada Sama sekali pasir yang tabur, tidak hanya itu jarak sambungan Nat sudah di pastikan lebih dari 5cm.

Atas berita ini berharap  pihak PUPR Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji sekampung propinsi Lampung untuk memberikan penjelasan agar tidak ada kecurangan yang dapat merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat, dan diduga dapat menguntungkan sepihak.

 

“Kami selaku awal media selalu kontrol sosial akan meminta penjelasan dari pihak terkait termasuk pihak yang diduga akan merugikan anggaran negara dan masyarakat,”

 

Sampai berita ini diterbitkan, Tumiatun selaku ketua kelompok tani Usaha Bersama belum membalas chat WhatsApp alasannya apa tidak ditaburkan pasir pada pekerjaan P3-TGAI Milik Usaha bersama.

 

(Rizky A Sony)

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah (IID) dan Penyerahan Penghargaan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023. Acara berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Lampung Utara, Selasa (07/11/2023).

 

Dihadiri Bupati Lampung Utara yang diwakili, Kepala Bappeda DR. Andi Wijaya, S.T., M.M., MAP. Membuka dan menyerahkan Piagam Penghargaan Inovasi Daerah Kepada Peserta Secara Simbolis.

 

Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda menjelaskan bahwa bentuk Inovasi Daerah Diartikan Semua Bentuk Pembaharuan Untuk Peningkatan Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

 

Implementasinya dalam tata kelola Pemerintah Daerah meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen; pelayanan publik meliputi proses pemberian layanan barang dan jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang dan jasa publik; serta bentuk inovasi daerah lainnya.

 

Inovasi Hasil Kelitbangan berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian Dan Evaluasi Kebijakan yang Kesemuanya Ini Akan menghasilkan suatu bentuk inovasi.

 

“Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 ini telah ikut serta dalam Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Innovatif Goverment Award tahun 2023 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” kata Kepala Bappeda.

 

Dalam kegiatan ini dari 251 inovasi yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah bahkan sampai ke tingkat Unit pelaksana teknis daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah mengirimkan sebanyak 114 inovasi yang memenuhi syarat ke Kementrian Dalam Negeri melalui Aplikasi Indeks Inovasi Daerah, dimana inovasi tersebut akan di ikut sertakan dalam Indeks Goverment Award (IGA) tahun 2023.

 

Dengan 114 Inovasi yang telah dikirimkan dalam aplikasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 mendapatkan Skor mandiri sementara sebesar 65,35 dengan peta Inovasi berwarna Hijau dengan sebutan Daerah Sangat Inovatif. Tentu saja ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk dapat terus meningkatkan Skor inovasi daerah Kabupaten Lampung Utara untuk menjadi daerah sangat Inovatif dengan terus berinovasi dalam menjalan tugas pokok dan fungsi yang ada, terlebih sudah ada regulasi yang mengaturnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 22 tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi.

 

“Kabupaten Lampung Utara membutuhkan lebih banyak lagi inovator di berbagai sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pangan, energi, kesehatan, termasuk inovasi dalam manajemen, model bisnis, dan digitalpreneurs. Karena itu, saya mengajak para inovator memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara. Berkontribusi bagi kemanusiaan dan kehidupan yang lebih baik,” ujar Kepala Bappeda.

 

Melalui kesempatan ini, sambung Kepala Bappeda, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara memberikan penghargaan kepada perangkat daerah sebagai Inovator yang telah berpartisipasi dalam Inovasi Daerah Kabupten Lampung Utara tahun 2023, yang mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus berinovasi.

 

“Tidak Lupa Ucapan terima kasih kepada seluruh operator perangkat Daerah yang telah terlibat secara langsung dengan melakukan Penginputan Pelaporan inovasi yang telah dil laksanakan mulai bulan mei sampai dengan juli 2023 ini,” tandas Kepala Bappeda.

 

(Rizky A Sony)

 

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Dalam rangka Rakorbin SDM Polri Tahun 2023, Polres Lampung Utara melalui Bag SDM Gelar Bansos dan Penananaman Pohon, Sabtu (4/11/2023).

 

Kegiatan Bansos yang dilakukan tersebut berupa kesehatan gratis kepada 100 orang masyarakat, pemabgaian sembako dibagikan kepada 30 orang masyarakat dan penanaman 100 pohon di Kecamatan Kotabumi Utara.

 

Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna, S.H., S.I.K, M.Si diwakili oleh Kabag SDM Kompol Suharto, S.H., M.H. menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara Polri dengan masyarakat dan penghijauan sejak dini.

 

“Dengan memberikan bantuan sosial ini, kami berharap dapat lebih akrab dengan masyarakat, sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang erat.”, ujarnya.

 

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat.

 

“Kegiatan Bansos ini menjadi bukti nyata Polres Lampung Utara melalui kegiatan Rakorbin SDM Polri TA 2023 dan menunjukkan bahwa Polri selalu hadir dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan”, katanya.

 

Sementara itu, trisno salah perwakilan dari maayarakat mengatakan, ucapan terima kasih kepada Polres Lampung Utara yang telah membantu warga, semoga Polri selalu dapat memerhatikan masyarakat yang kecil.

 

(Rizky A Sony)

 

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Defisit Kabupaten Lampung Utara alami lonjakan. Di tahun anggaran (TA) 2021, defisit tercatat Rp10,4 milyar. Angka itu, naik di TA 2022 mencapai Rp63, 9 milyar.

 

Dimungkinkan, kebocoran anggaran yang menjadi salah satu penyebab lonjakan angka defisit di daerah adalah besarnya angka dana hibah yang dikucurkan.

 

Hasil laporan BPK di 2023, realisasi dana hibah yang dikucurkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) TA 2022, tercatat Rp18, 6 milyar.

 

Dalam pelaksanaan penganggaran serta belanja hibah instansi vertikal, ormas dan masyarakat tersebut dalam beberapa aitem tidak sesuai dengan ketentuan. Dan, terkesan menghamburkan luncuran dana hibah yang disampaikan.

 

Hasil uji petik proposal hibah di Kesbangpol,

seperti: Bawaslu Lampung Utara dan KPU, serta instansi yang lainnya, menunjukkan terdapat dokumen hibah yang tanggalnya ditetapkan pada 19 Oktober 2021.

 

Hasil evaluasi yang disampaikan tim verifikasi bidang pada Kesbangpol, proposal ormas maupun lembaga vertikal telah melewati tanggal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

 

Selain itu, di instansi vertikal diberikan dua kali dalam setahun. Seperti hibah di KPU.

Hal itu, di tilik dalam surat keputusan bupati Lampung Utara No. B/122/36-LU/HK/2022 tertanggal 1 Januari 2022, ditetapkan angka hibah sebesar Rp250 juta dan diterbitkannya kembali keputusan bupati No. B/349/36-LU/HK/2022 tanggal 1 November 2022 ditetapkan angka hibah tambahan pada APBD Perubahan sebesar Rp500 juta. Hal itu, tidak sesuai dengan Permendagri No. 77 tahun 2020 yang menyatakan bahwa hibah pada pemerintah pusat hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

 

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK, ditemukan adanya dana hibah kepada instansi vertikal diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran. Padahal, lembaga/instansi tersebut telah menerima kucuran anggaran melalui APBN.

 

Merujuk pemeriksaan atas proposal pengajuan hibah berpotensi terjadi tumpang tindih pendanaan kegiatan yang telah dibiayai APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pihak BPK juga menemukan pembayaran uang hibah dengan nilai lebih dari Rp200 juta dilakukan satu tahap sekaligus.

 

Hal itu, bertentangan dengan peraturan bupati No. 25 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

 

Pada pasal 23, ayat 2, menyebutkan pembayaran belanja hibah dengan nilai di atas Rp200 juta dilakukan dua tahap atau lebih.. Pada ayat 3, menyebutkan pelaksanaan pembayaran tahap berikutnya dilakukan setelah penerima hibah menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah tahap sebelumnya pada SKPD selaku pengguna anggaran.

 

Dari uji petik BPK menyimpulkan realisasi belanja hibah beresiko tidak tepat sasaran dan terus menerus membebani keuangan daerah serta mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Selain itu, realisasi belanja hibah sebesar Rp470 juta belum dapat diketahui kesesuaian penggunaannya.

 

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Mat Soleh, di ruang kerjanya, Kamis (19-10-23) mengatakan menyoal dana hibah yang cair lebih dulu baik ormas maupun lembaga vertikal, sehingga proposal yang disampailan telah melewati tanggal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pihaknya tidak mengetahui lebih rinci hal itu.

 

“Kalau tahun sebelumnya saya tidak paham. Sekarang, pengajuan proposal disampaikan lebih dulu sebelum KUA PPAS ditetapkan”, kata dia.

 

Menanggapi untuk dana hibah yang disampaikan dua kali dalam setahun, Mat Soleh, berdalih itu kesalahan persepsi. Sebenarnya, hibahnya satu kali, pencairannya dilakukan dua kali.

 

“Kalau hibah satu kali, pencairannya dua kali sesuai dengan Permendagri yang dikuatkan dengan Perbup. No. 25 tahun 2022”, kata dia.

 

Untuk dana hibah kepada instansi vertikal diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran. Dia menjawab, dapat diberikan selama kegiatan yang dilakukan itu bukan kegiatan yang sama.

 

“Khusus untuk instansi vertikal dapat dilakukan selama kegiatan yang dibantu dana hibah tersebut bukan kegiatan yang sama” kata Mat Soleh kembali.

 

Terpisah, Ketua tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Lampung Utara, Lekok, di ruang kerjanya, beberapa hari lalu mengatakan defisit anggaran itu normal dalam penyusunan APBD.

 

“Dalam penyusunan anggaran kalau nggak defisit ya surplus,” kata dia.

 

Disinggung hasil evaluasi yang disampaikan BPK tentang proposal ormas maupun lembaga vertikal telah melewati tanggal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

 

Dia menjawab, kalau KUA-PPAS adalah kebijakan umum dan mengacu pada kebutuhan mendesak. Kalau pertimbangan tim anggaran perlu dilakukan penambahan APBD maka bisa dilakukan.

 

“Dapat dilakukan tergantung dari kebutuhan dan pertimbangan tim anggaran,” tuturnya kembali.

 

Sementara, ditemukan adanya dana hibah kepada instansi vertikal diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran. Padahal, lembaga/instansi tersebut telah menerima kucuran anggaran melalui APBN.

 

Lekok, menjawab, diperkenankan untuk instansi vertikal asal kegiatan itu tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang dibiayai melalui dana APBN.

 

(Rizky A Sony)

HARIANDIKSI.COM | Lampung Utara

Guna memastikan keamanan dan kelancaran setiap tahapan Pemilu 2024, Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna, S.H., S.I.K., M.Si. turun langsung melakukan pengecekan Gudang Logistik KPU Kabupaten Lampung Utara bertempat di Gor Stadion Sukung Kotabumi, Rabu (25/10/23).

Dalam pengecekan tersebut, Kapolres AKBP Teddy Rachesna dengan didampingi Kasat Intelkam Iptu Suhaili dan anggota Sat Intelkam Polres Lampung Utara.

Kapolres AKBP Teddy Rachesna mengatakan, pengecekan dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen Polri dalam pengamanan dan memantau kesiapan logistik Pemilu 2024 dan untuk memastikan semua tahapan Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman, mulai bilik suara, kotak suara dan surat suara.

“Pengecekan dilakukan untuk memastikan tidak ada permasalahan atau gangguan yang dapat mempengaruhi proses penyimpanan dan distribusi logistik Pemilu 2024”, ucap Kapolres.

Lanjut AKBP teddy, untuk antisipasi kejadian tidak diinginkan, kami telah memploting khusus anggota untuk melakukan penjagaan di gudang logistik yang berjaga selama 24 jam.

Kapolres berpesan kepada personelnya agar selalu waspada terhadap situasi yang ada. Kita tidak boleh underestimate, walau situasi di Lampung Utara relatif aman. Kita harus selalu waspada dan jangan lengah.

“Tentunya menjadi harapan kita bersama segala tahapan Pemilu 2024 lancar dan aman hingga selesai. Masyarakat jangan mudah percaya kabar/isu yang belum pasti kebenarannya, hindari berita hoax. Mari bersama sukseskan moment berdemokrasi ini dengan sehat, aman dan damai”, ujar Kapolres.(*)