hariandiksi.com

LAMPUNG UTARA, (HD) – Proyek pembangunan revitalisasi di SDN 1 Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, senilai Rp.714.145.093  menuai sorotan tajam. Pengerjaan bagian atap sekolah tersebut diduga kuat menggunakan material spandek yang tidak memenuhi standar spesifikasi nasional, sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan para siswa dan guru di kemudian hari. Selasa (20/10)

Dugaan pelanggaran ini mencuat saat sejumlah awak media melakukan investigasi langsung ke lokasi proyek beberapa waktu lalu. Didampingi oleh Ketua Komite Sekolah, tim menemukan bahwa material spandek yang terpasang terlihat sangat tipis dan bahkan mudah dirobek. Kondisi ini memicu dugaan kuat bahwa material yang digunakan tidak mengantongi label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan menyimpang dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah ditentukan.

Secara teknis, setiap material atap dalam proyek revitalisasi fasilitas pendidikan wajib mengacu pada RKS dan standar keselamatan nasional. Ketebalan spandek seharusnya disesuaikan secara presisi dengan jarak gording atau rangka atap baja ringan.

Saat dimintai keterangan di lokasi, Ketua Komite SDN 1 Bumi Nabung, Irul, mengaku bahwa pihak komite sama sekali tidak dilibatkan dalam kepanitiaan proyek revitalisasi tersebut. Ia menegaskan, jika proyek ini dikerjakan melalui sistem swakelola langsung oleh pihak sekolah, maka pengawasan ketat mutlak dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Jangan sampai pembangunan ini menyalahgunakan wewenang dan mengabaikan faktor keselamatan. Jangan sampai hal ini membahayakan murid-murid di sekolah di kemudian hari,” ujar Irul dengan nada tegas.

Guna mendapatkan keberimbangan informasi, awak media telah berulang kali mencoba mendatangi sekolah untuk menemui Kepala SDN 1 Bumi Nabung, Astuti Aryaningsih, M.Pd. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak pernah berada di tempat dan terkesan menghindar saat akan dimintai konfirmasi terkait transparansi serta kelayakan proyek revitalisasi di sekolah yang dipimpinnya tersebut.

(Tim)

Uncategorizedoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Kepala SMAN 1 Abung Barat, Melisa, M.Pd., memberikan klarifikasi terkait isu miring yang menerpa proyek revitalisasi di sekolahnya. Isu yang beredar sebelumnya menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian material plafon yang dianggap tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Saat memberikan keterangan pada Selasa (20/10), Melisa yang didampingi oleh Kepala Tata Usaha (TU) SMAN 1 Abung Barat, Jumadi, meluruskan bahwa kabar tersebut merupakan sebuah miskomunikasi. Ia menegaskan bahwa seluruh material besi hollow yang digunakan untuk plafon bangunan sekolah adalah produk resmi berstandar SNI.

“Kami sampaikan bahwa material besi hollow untuk plafon dalam proyek revitalisasi ini menggunakan produk yang sudah berlabel SNI dengan merk Kencana,” ujar.

Dalam kesempatan yang sama, Melisa juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada pemerintah pusat atas bantuan alokasi anggaran revitalisasi tersebut. Ucapan terima kasih juga ia tujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang terus memberikan dukungan penuh terhadap pemenuhan fasilitas pendidikan di SMAN 1 Abung Barat.

Dengan adanya klarifikasi ini, pihak sekolah berharap masyarakat dan pihak terkait mendapatkan informasi yang berimbang dan akurat mengenai jalannya proyek pembangunan tersebut.

(Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

Lampung Utara, (HD) – Potret buruk pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah terpampang nyata di jantung roda pemerintahan Kabupaten Lampung Utara. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), yang seharusnya menjadi simbol profesionalisme dan kenyamanan aparatur sipil negara (ASN), justru kondisinya kini sangat memprihatinkan dan terkesan dibiarkan telantar tanpa perawatan, Senin (19/10/2026).

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, fasad atau tampak depan gedung BKPSDM sudah menyerupai bangunan tua yang kumuh. Cat dinding tampak mengelupas secara masif, keramik lantai terlepas di berbagai sudut, serta langit-langit atau plafon luar yang jebol menganga akibat minimnya atensi pemeliharaan fisik gedung.

Kondisi yang jauh lebih mengerikan ditemukan saat menelusuri bagian dalam gedung. Plafon di area dalam kantor terlihat jebol dan terbuka lebar. Situasi ini bukan sekadar merusak estetika, melainkan telah menjadi bom waktu yang mengancam keselamatan jiwa para pegawai yang beraktivitas di bawahnya.

Ironisnya, BKPSDM merupakan benteng terakhir penyimpanan seluruh dokumen arsip kepegawaian Pemkab Lampung Utara. Jika kebocoran dan kerusakan atap ini terus dibiarkan, ribuan dokumen penting negara terancam rusak akibat air hujan atau material bangunan yang runtuh.

Tak sampai di situ, kebobrokan fasilitas umum di kantor ini kian lengkap dengan aroma pesing yang menyengat tajam dari WC umum di koridor utama jalan dalam kantor. Polusi bau ini tidak hanya menciptakan atmosfer kerja yang menjijikkan, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi kesehatan siapa pun yang melintas atau bernapas di area tersebut.

Buruknya kondisi fasilitas publik ini memicu pertanyaan besar bagi kepemimpinan daerah. Ke mana larinya anggaran perawatan gedung kantor selama ini? Apakah Pemkab Lampung Utara sengaja mengabaikan pemeliharaan gedung BKPSDM, ataukah ada pembiaran terstruktur dari instansi terkait?

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Badan BKPSDM Lampung Utara memilih bungkam dan belum memberikan tanggapan ataupun klarifikasi resmi terkait dugaan tidak adanya realisasi anggaran perawatan gedung yang tampak mangkrak bertahun-tahun tersebut.

(Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

Sengketa Tapal Batas Lampura–Tubaba Kembali Mencuat Masyarakat Adat Buay Perja Desak Pilkades Batal

LAMPUNG UTARA, (HD) — Konflik batas wilayah antara Masyarakat Adat Buay Perja Sungkai Bungamayang (Kabupaten Lampung Utara) dengan Marga Buay Bulan (Kabupaten Tulang Bawang Barat) kembali mengemuka.

Memicu sengketa antara tapal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) akan berencana menggelar Pemilihan Kepala Tiyuh (Pilkati)  di Umbul Tanjung Selamat pada 21 Oktober 2026 mendatang. Padahal, secara administratif, wilayah tersebut dinilai masih masuk dalam cakupan Kabupaten Lampung Utara.

Merespons hal tersebut, Forum Buay Perja Sungkai Bungamayang Bersatu bersiap menyuarakan protes keras. Mereka melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk diteruskan kepada Pemkab Tulang Bawang Barat guna menuntut penundaan Pilkati Umbul Tanjung Selamat hingga diperoleh ketetapan hukum yang jelas dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Ketua Forum Buay Perja Sungkai Bungamayang, Nurdin gelar Tuan Raja Marga Muda, menegaskan bahwa rencana Pilkati  di kabupaten Tubaba merupakan pelanggaran nyata terhadap Berita Acara Kesepakatan Nomor: 126/188/01/2023 yang disepakati pada Rapat Koordinasi Menjaga Kondusifitas Perbatasan di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung, 6 November 2023 yang silam.

“Dalam poin ketiga kesepakatan tersebut, Pemkab Lampura, Pemkab Tubaba, Forkopimda, serta tokoh adat kedua kabupaten telah bersepakat menunda atau menghentikan sementara aktivitas di wilayah batas sampai terbitnya Permendagri Batas Wilayah atau ada kesepakatan resmi. Ini bukan lagi pembangunan tugu adat, mereka bahkan berniat menggelar pemilihan kepala desa,” tegas Nurdin.

Persoalan klaim wilayah ini bukanlah hal baru. Rekam jejak perjuangan hak ulayat Marga Sungkai Bungamayang didasari pada bukti-bukti dokumen historis secara turun-temurun,  Besluit Residen Lampung (28 September 1928), Penetapan batas wilayah adat Marga Sungkai Bungamayang resmi berada di Way Pengacaran.

Penetapan Ulang Tahun 1963 dan 1980,  Pemerintah menegaskan kembali bahwa batas wilayah tetap berada di Way Pengacaran yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Lampung Utara.

Hak Sesan (Pemberian) Adat, Tokoh adat Abung Siwo Migo, Akuan Abung gelar Nadikiyang Pun Minak Yang Abung, mengonfirmasi bahwa tanah ulayat tersebut merupakan Sesan dari adat Abung Siwo Migo kepada Marga Sungkai Bungamayang yang garis batasnya tidak pernah berubah sejak dahulu.

Tokoh Adat Marga Sungkai Bungamayang, Rais gelar Batin Sempurna, bersama Alamlah gelar Sutan Ratu Sepulau Lampung, mengecam klaim pihak Marga Buay Bulan (Tubaba) yang dinilai melampaui garis batas Way Pengacaran tanpa bukti otentik.

Gelombang penolakan terhadap rencana pemekaran dan klaim wilayah oleh Tubaba telah memicu aksi massa. Sebelumnya, ratusan warga bersama tokoh adat dari 11 desa se-Kecamatan Muara Sungkai telah turun ke perbatasan untuk memasang dua plang di Way Pengacaran dengan pengawalan ketat aparat Polres Lampung Utara dan Kodim 0412.

Hasil Sidang Adat Lintas Tokoh Buay Perja (meliputi Buay Indor Gajah, Buay Selembasi, Buay Perja, Buay Dibintang, Buay Harayap, Buay Semenguk, dan Buay Liwa) menegaskan 4 poin tuntutan utama yakni:

1. Menolak Keputusan Gubernur Lampung terkait penegasan tapal batas antara Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat yang dinilai tidak akomodatif.

2. Menolak secara tegas Rencana Pemekaran Definitif Tiyuh Tanjung Selamat oleh Kabupaten Tubaba di wilayah adat Marga Bungamayang,

3. Mengecam tindakan atau keputusan pemerintah yang mengabaikan Perjanjian Besluit Residen Lampung Tanggal 28 September 1928.

4. Mendesak Bupati Lampung Utara dan Gubernur Lampung untuk segera mendirikan Tugu Batas Permanen tepat di garis Way Pengacaran.

Tokoh adat dan masyarakat menyerukan agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Pemerintah Provinsi Lampung segera turun tangan menyelesaikan penetapan Permendagri Batas Wilayah secara adil dan transparan.

“Batas wilayah adat di Way Pengacaran adalah harga mati bagi kami. Kami meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan ini secara bijak agar kondusifitas daerah tetap terjaga dan tidak memicu gesekan di tingkat bawah,” pungkas Johar Gelar Ratu Sugro.

(Red/Tim).

Lampung Utara, Tulang Bawang Baratoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Personel Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sungkai Utara berhasil mengamankan seorang terduga pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) yang terjadi di Jalan Desa Batu Nangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Kabupaten Lampung Utara.

Terduga pelaku diamankan pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIB setelah polisi memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan telah kembali dari Jakarta.

Pengamanan tersebut berawal dari informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di rumah kerabatnya di Desa Baru Raharja, Kecamatan Sungkai Tengah.

Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Reskrim Polsek Sungkai Utara melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi.

Petugas kemudian mengamankan pelaku untuk dibawa ke Mapolsek Sungkai Utara guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada Jumat (25/2/2022) sekitar pukul 20.30 WIB. Saat kejadian, korban sedang berada di dalam ruko atau warung ketika empat orang yang tidak dikenal masuk melalui pintu samping dengan menggunakan penutup wajah.

Para pelaku diduga menodongkan senjata api kepada korban dan istrinya. Salah seorang pelaku kemudian masuk ke kamar dan mengambil uang tunai sekitar Rp30 juta yang disimpan di dalam lemari.

Pelaku lainnya memaksa korban menunjukkan uang di loker kas warung senilai sekitar Rp10 juta. Selain uang tunai, para pelaku juga mengambil sejumlah barang, termasuk rokok dan telepon genggam.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp50 juta dan melaporkan peristiwa itu kepada Polsek Sungkai Utara.

Dalam penanganan perkara tersebut, sejumlah barang bukti tercatat dalam laporan kepolisian, antara lain satu senjata tajam jenis laduk, satu unit sepeda motor, satu tas selempang berwarna merah, satu jaket, tiga unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp90 ribu yang tersisa di tempat kejadian perkara.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, menyampaikan bahwa pengungkapan perkara tindak pidana merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Polres Lampung Utara melalui jajaran terus berupaya menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui informasi yang berkaitan dengan tindak kriminalitas,” ujar IPTU Herawati. Sabtu (17/10/26).

Ia menambahkan, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi sangat membantu kepolisian dalam proses penyelidikan dan pengungkapan perkara.

Saat ini, terduga pelaku telah diamankan di Polsek Sungkai Utara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Penyidik masih mendalami peran terduga pelaku serta melengkapi berkas perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Polres Lampung Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, Uncategorizedoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Polsek Kotabumi Kota melalui Bhabinkamtibmas bersama aparatur Kelurahan Cempedak memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara dua pemuda melalui mediasi secara kekeluargaan di Kantor Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Jumat malam (16/10/2026).

Kegiatan problem solving yang berlangsung mulai pukul 20.15 WIB tersebut dilakukan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan secara damai sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Mediasi tersebut melibatkan Aipda Palgunadi selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Cempedak, Brigpol Widodo selaku Bhabinkamtibmas Polsek Kotabumi Kota, Lurah Cempedak Sadikin Ali, S.E., Kasi Pembangunan Abdul Rahman, S.E., Ketua RT setempat, serta keluarga dari kedua belah pihak.

Perselisihan bermula dari kesalahpahaman yang dipicu oleh suara sepeda motor yang digeber hingga menimbulkan ketersinggungan. Situasi tersebut kemudian berujung pada perkelahian antara Rangga Purnama, 18 tahun, dan Rasya Andrean S., 19 tahun.

Dalam proses mediasi, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi. Dengan melibatkan keluarga serta perangkat kelurahan, proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Hasilnya, kedua pemuda sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, saling memaafkan, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan serupa. Keluarga pihak Rasya juga menyatakan kesediaannya untuk menanggung biaya pengobatan luka pada bagian hidung Rangga hingga pulih.

Kedua belah pihak turut bersepakat untuk menjaga hubungan baik, hidup rukun, dan tidak kembali mempermasalahkan kejadian tersebut. Kesepakatan itu dituangkan dalam surat pernyataan damai bermeterai yang ditandatangani kedua belah pihak beserta para saksi.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, menyampaikan bahwa penyelesaian masalah melalui pendekatan kekeluargaan merupakan salah satu upaya membangun komunikasi yang baik dan mencegah konflik berkembang lebih jauh di tengah masyarakat.

“Melalui mediasi ini, kami berharap setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat disikapi dengan kepala dingin dan mengedepankan musyawarah. Kami juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu mengendalikan emosi dan tidak mudah terpancing oleh hal-hal sepele yang dapat berujung pada perkelahian,” ujar IPTU Herawati.

Ia menambahkan, peran keluarga, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan sangat penting dalam membantu menjaga kerukunan serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Kapolsek Kotabumi Kota IPTU Syamsudin, S.H., melalui jajarannya terus mendorong penyelesaian persoalan sosial secara persuasif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengutamakan pencegahan konflik serta pemeliharaan kamtibmas.

Kegiatan mediasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Melalui langkah tersebut, diharapkan hubungan kedua belah pihak kembali membaik dan situasi kamtibmas di Kelurahan Cempedak tetap terjaga.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Aroma tidak sedap menyelimuti proyek revitalisasi sarana pendidikan di SMAN 1 Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara. Proyek kakap yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp984.789.000 tersebut diduga kuat menjadi ajang penggelembungan dana (mark-up) serta menggunakan material bangunan di bawah standar.

Berdasarkan investigasi di lapangan, proyek yang mencakup rehabilitasi 5 ruang kelas dan pembangunan 2 ruang kelas baru ini menggunakan material yang mencurigakan. Rangka besi hollow untuk plafon bangunan ditemukan sama sekali tidak memiliki merek ataupun label resmi Standar Nasional Indonesia (SNI). Parahnya lagi, pasokan material yang diduga abal-abal ini disinyalir disuplai langsung oleh salah satu oknum pegawai sekolah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial KJ.

Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan demi keselamatan para siswa, oknum KJ justru menunjukkan sikap arogan setelah dugaan kongkalikong ini terendus media. Melalui pesan singkat WhatsApp, oknum guru tersebut secara sepihak meminta jurnalis Pewartainvestigasi.com untuk menghapus pemberitaan yang telah terbit dengan dalih masa garansi.

“Tolong tarik unggahan berita itu, bangunan itu bergaransi 10 tahun,” tulis KJ dalam pesan singkatnya pada Sabtu (17/10/2026).

Sikap antikritik oknum PNS tersebut tidak berhenti di situ. Tak berselang lama, KJ melakukan panggilan telepon dengan nada kasar dan melontarkan intervensi berat kepada wartawan di lapangan. Tindakan intimidatif ini dinilai sangat tidak mencerminkan integritas dan etika seorang pendidik.

Tindakan represif ini menuai penyesalan mendalam dari tim jurnalis. Pers memiliki hak penuh dan dilindungi oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, terutama terhadap alokasi anggaran pemerintah yang bersumber dari uang rakyat.

Atas kegaduhan dan indikasi penyelewengan ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung didesak untuk segera turun tangan. Dinas terkait diminta melakukan evaluasi total dan memberikan sanksi tegas kepada oknum guru tersebut demi menyelamatkan mutu pendidikan serta aset negara dari praktik korupsi.

(Tim/Red)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Proyek revitalisasi di SMAN 1 Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, diterpa isu tak sedap. Anggaran bantuan pemerintah untuk perbaikan fasilitas sekolah tersebut diduga kuat menjadi ajang mark-up, menyusul ditemukannya penggunaan material rangka besi hollow untuk plafon yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Berdasarkan hasil investigasi tim media di lokasi perbatasan proyek pada Senin (12/10), ditemukan kejanggalan pada salah satu item material bangunan. Rangka besi hollow yang digunakan untuk pemasangan plafon sama sekali tidak menampilkan merek barang ataupun label resmi SNI. Penggunaan material di bawah standar ini memicu kekhawatiran terkait daya tahan dan keselamatan bangunan sekolah ke depan.

Sengkarut proyek ini juga mengungkap adanya ketidaksinkronan di internal Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). Kepala SMAN 1 Abung Barat yang baru dilantik pada 11 September lalu, Melisa, M.Pd., tampak belum menguasai penuh persoalan proyek yang berjalan di wilayahnya.

Sementara itu, Jumadi, S.Ag., yang bertindak sebagai penanggung jawab P2SP sekaligus mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah sebelum Melisa menjabat, sempat dibuat kebingungan saat dikonfirmasi mengenai temuan rangka besi hollow tanpa merek tersebut.

Saat dimintai keterangan, Kepala Sekolah SMAN 1 Abung Barat, Melisa, M.Pd., enggan berkomentar banyak dan memilih melemparkan persoalan tersebut kepada panitia teknis. “Nanti kami akan koordinasikan terlebih dahulu kepada pihak P2SP revitalisasi di SMAN 1 Abung Barat,” ujarnya singkat.

Lemahnya pengawasan di lapangan juga memicu kritik tajam. Konsultan pengawas yang ditunjuk untuk mengawal proyek negara ini dinilai tidak teliti dan terkesan sengaja tutup mata terhadap masuknya material yang diduga abal-abal tersebut.

Atas temuan ini, publik mendesak pihak Panitia Penyelenggara pusat dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk segera mengambil sikap tegas. Aparat penegak hukum dan dinas terkait diharapkan turun langsung ke lapangan guna mengaudit total keseluruhan material bangunan di SMAN 1 Abung Barat demi menyelamatkan uang negara dan menjamin keamanan siswa.

(Red/Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Menyusul adanya dugaan praktik pungli yang disampaikan di medsos Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pemeriksaan terhadap anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas di Pos Payanmas terkait dugaan pungutan liar (pungli).

Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Lampung Utara pada Selasa (13/10/2026), menyusul adanya dugaan praktik pungli di pos tersebut.

Kapolres Lampung Utara juga memberikan arahan kepada anggota Satlantas yang bertugas di Pos Payanmas agar senantiasa menjaga integritas, profesionalisme, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri.

Kapolres menekankan pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Arahan tersebut menjadi bentuk pengawasan dan penegasan kepada personel agar selalu menjaga sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas, khususnya saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, diharapkan terus mengedepankan keterbukaan informasi terkait penanganan dugaan pelanggaran tersebut.

“Pemeriksaan oleh Propam merupakan langkah untuk mendalami dugaan yang ada dan memastikan fakta di lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganan lebih lanjut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. Rabu pagi (14/10/26).

Polres Lampung Utara menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Setiap anggota Polri dituntut menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi disiplin, etika profesi, dan integritas.

Sementara itu, dugaan pungli tersebut masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Polres Lampung Utara mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyikapi informasi mengenai dugaan pungli di Pos Payanmas.

Masyarakat diharapkan tidak terburu-buru menyimpulkan suatu informasi, tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi, serta selalu memeriksa kebenaran informasi melalui sumber resmi dan tepercaya.

Penggunaan media sosial hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab dengan menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya, ujaran kebencian, maupun konten yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dengan sikap bijak dalam bermedia sosial, masyarakat diharapkan turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif, sekaligus mendukung proses penanganan dugaan pelanggaran secara objektif dan profesional.

Apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti terkait dugaan pelanggaran tersebut, diharapkan dapat menyampaikannya melalui saluran pengaduan resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, Polrioleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pemerintah di Desa Papan Tangguk, Kecamatan Sungkai Tengah, mulai memantik respons Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Kendati bukti video pungutan telah beredar luas, pihak pengawas internal tersebut terkesan lamban dan masih berkutat pada perdebatan administratif sumber anggaran.

Inspektur Lampung Utara, Martahan Samosir, melalui Inspektur Pembantu (Irban) Satu, Munawir Ardian, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih harus mempelajari asal-usul anggaran pengadaan beras tersebut. Munawir berdalih, mekanisme kerja lini irbannya secara umum berfokus memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dana dari pusat atau provinsi.

“Itu kan bantuan beras dari pusat, bukan APBD. Jadi seharusnya masuk ke Irbansus (Irban Khusus),” ujar Munawir saat dikonfirmasi media, Selasa (13/10/2026).

Meski demikian, karena telah mendapat mandat langsung dari Inspektur, Irban Satu berjanji akan tetap mendalami kasus ini sebelum mengambil tindakan lebih jauh. Pihaknya mengaku baru akan memanggil Kepala Desa Papan Tangguk setelah proses telaah administrasi selesai dilakukan.

Sikap hati-hati Inspektorat ini dinilai bertolak belakang dengan urgensi di lapangan. Merujuk pada aturan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten sebenarnya memiliki wewenang penuh atas Pengawasan Berbasis Wilayah (Lokus). Artinya, apa pun sumber anggarannya baik APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten jika dugaan penyelewengan dilakukan oleh aparatur desa, maka Inspektorat Kabupaten wajib melakukan pemeriksaan secara langsung.

Masyarakat kini mendesak agar Inspektorat Lampung Utara bergerak cepat dan profesional tanpa berlindung di balik sekat birokrasi, mengingat bukti digital berupa rekaman video pungutan sudah memperkuat adanya praktik lancung di Desa Papan Tangguk.

(Red/Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet