Penulis: Rizky Sony

LAMPUNG UTARA (HD) – Komitmen perjuangan dan semangat persatuan membara dalam rapat koordinasi sekaligus silaturahmi perdana yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Rakyat Indonesia (PRI) Kabupaten Lampung Utara. Pertemuan strategis ini dilaksanakan di Rumah Makan Semarang, tepat di depan Mall Pelayanan Publik Lampung Utara, sebagai langkah awal memanaskan mesin partai menghadapi agenda besar politik ke depan. Jumat (31/7/2026)

Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPC PRI Lampung Utara, Kompol (Purn) Tb. Saripudin J.S, S.IP. Agenda utama pertemuan difokuskan pada pemantapan konsolidasi internal serta persiapan matang menyambut Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tingkat Provinsi Lampung yang akan digelar pada 7 Agustus mendatang. Tidak hanya itu, pertemuan ini juga menjadi fondasi awal menyongsong Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PRI di Jakarta pada Oktober mendatang.

Dalam arahannya, Kompol (Purn) Tb. Saripudin menegaskan bahwa kekuatan utama partai terletak pada kebersamaan dan kedisiplinan kader. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengunci barisan dari tingkat kabupaten hingga akar rumput.

“Kegiatan silaturahmi ini adalah modal utama kita untuk memastikan seluruh struktur organisasi PRI selalu solid, satu komando, dan satu tujuan. Persiapan harus kita susun secara matang mulai dari sekarang. Perjuangan kita tidak hanya untuk membesarkan partai, tetapi membawa Kabupaten Lampung Utara ke arah yang jauh lebih maju dan sejahtera,” tegasnya dengan penuh optimisme.

Melalui rapat koordinasi ini, DPC PRI Lampung Utara mengirimkan pesan jelas bahwa mereka siap bertarung dan berkontribusi nyata dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat di Bumi Ragem Tunas Lampung.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Hubungan antara pihak keluarga pewakaf dan pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Falah Walisongo memanas. Polemik ini dipicu oleh keberadaan makam almarhum Moch Saman bin Jasan—orang tua dari ahli waris M. Syukur sekaligus sosok pewakaf lahan pesantren—yang posisinya dinilai terlalu dekat dengan lubang pembuangan kotoran (septic tank).

Perwakilan keluarga pewakaf, M. Syukur, menyatakan kekecewaan mendalam atas tata letak bangunan sanitasi tersebut. Sebagai keturunan Tubagus Banten, ia menilai penempatan septic tank di dekat makam leluhurnya mencerminkan sikap yang sama sekali tidak menghormati adat serta jasa almarhum.

“Keluarga kami sudah memagari tanah tersebut sebagai penanda batas, bahwa area makam tidak termasuk dalam lahan yang diwakafkan untuk bangunan itu. Adabnya di mana? Ini makam orang tua kami yang juga pewakaf pondok tersebut,” ujar M. Syukur dengan nada kecewa.

Di sisi lain, Pemilik Yayasan Walisongo, Kiai H. Qomarudin, merespons keras mencuatnya pemberitaan ini. Melalui pesan suara aplikasi WhatsApp, ia menyatakan keberatan terhadap klaim sepihak dari keluarga pewakaf.

Menurut Kiai Qomarudin, posisi lubang sanitasi yang berdekatan dengan area pemakaman bukanlah sebuah pelanggaran atau masalah besar.

“Tidak ada larangan makam dekat dengan septic tank. Walaupun jaraknya hanya satu atau dua meter dari makam, itu tidak ada masalah,” tegas Kiai H. Qomarudin dalam klarifikasinya.

Hingga saat ini, perseteruan terkait batas tanah wakaf dan isu etika penempatan fasilitas sanitasi di area sakral tersebut masih terus bergulir tanpa ada titik temu dari kedua belah pihak.

(Tim)

Lampung Utara, (HD) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara dalam menegakkan regulasi daerah kini dipertanyakan. Hanya berselang enam bulan setelah menerima hibah satu unit mobil ambulans keliling dari PT Indomarco Prismatama (Indomaret), dua gerai ritel modern baru justru berdiri kokoh dan beroperasi bebas, meski diduga kuat menabrak aturan hukum.

Kehadiran dua minimarket yang berlokasi di Persimpangan Jl. Bernah dan Persimpangan Jl. Tugu Alamsyah RPN Kotabumi ini memicu polemik. Operasional keduanya diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, khususnya terkait zonasi dan jarak aman dari warung kelontong milik warga lokal.

Investigasi di lapangan mengungkap fakta yang lebih mengejutkan. Kedua gerai tersebut nekat beroperasi komersial tanpa mengantongi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim)—sebuah izin prinsip pengganti IMB yang wajib dimiliki sebelum bangunan didirikan.

Dugaan pelanggaran fatal ini dikonfirmasi langsung oleh Asisten 1 Setdakab Lampung Utara, Mat Soleh. Ia membenarkan bahwa tim internal pemerintah telah melakukan kroscek langsung ke lokasi kejadian.

“Hasil tim kita turun kroscek ke lapangan, ditemukan dua toko tersebut memang beroperasi tanpa PBG,” tegas Mat Soleh saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Meski demikian, Mat Soleh mengaku tidak bisa mengambil tindakan represif secara sepihak. Dokumen hasil temuan lapangan kini telah diformat dalam bentuk laporan resmi untuk diserahkan kepada pimpinan tertinggi penegak perizinan daerah.

“Semua laporan sudah saya konsep dan di-PDF-kan. Ini akan segera saya laporkan kepada Ketua Tim kami, yaitu Ibu Sekda Dra. Intji Indriati, M.H.,” tambahnya.

Di sisi lain, respons lambat dan cenderung mengelak justru ditunjukkan oleh instansi teknis terkait. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara, Hendri, terkesan terkejut saat dihubungi via telepon seluler dan melemparkan tanggung jawab perizinan ke instansi lain.

“Informasi dari mana kalian, kok tahu? PBG-nya belum selesai, itu kewenangan Dinas Perkim, bukan Dinas Perdagangan,” cetus Hendri, sebelum menutup pembicaraan dengan alasan sedang berkendara.

Sikap tertutup juga ditunjukkan oleh otoritas Dinas Perkim dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lampung Utara. Hingga berita ini diturunkan, Kabid Perkim Johan Syah, Plt. Kadis Perkim Dirgantara, serta Kepala DPMPTSP Fadly Achmad, memilih bungkam dan tidak dapat dihubungi.

Publik kini mendesak Pemkab Lampung Utara untuk membuktikan taringnya. Bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) berupa ambulans yang diserahterimakan di Rumah Jabatan Bupati pada Desember 2025 lalu jangan sampai menjadi “karpet merah” bagi korporasi untuk mengangkangi hukum dan mematikan ekonomi rakyat kecil.

(Tim Laporan)

LAMPUNG UTARA – Kekecewaan mendalam dirasakan oleh keluarga besar M. Syukur, ahli waris yang telah mewakafkan sebidang tanah seluas 50×100 meter untuk pembangunan Pondok Pesantren Al-Falah Walisongo, Gg karsim desa kembang tanjung kabupaten Lampung Utara. Niat tulus keluarga ini dinodai oleh tindakan sepihak pengelola yang membangun fasilitas septic tank (WC) hanya berjarak dua meter dari makam orang tua mereka.

Area pemakaman almarhum H. Moch Salman Bin Jasan yang merupakan tokoh garis keturunan Tubagus dari Banten—sejak awal ditegaskan tidak termasuk dalam objek tanah yang diwakafkan. Namun ironisnya, penempatan infrastruktur sanitasi tersebut justru diletakkan tepat di samping makam.

M. Syukur, selaku anak kandung almarhum, mengecam keras pembangunan tersebut. Menurutnya, tindakan menempatkan saluran pembuangan kotoran di dekat area kuburan tidak hanya mencederai rasa kemanusiaan, tetapi juga melanggar syariat. Dalam hukum Islam, tindakan tersebut tergolong makruh hingga haram karena mengabaikan adab serta kehormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia. Rabu (29/7/2026)

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Pondok Pesantren Al-Falah Walisongo belum memberikan keterangan resmi terkait polemik pembangunan fasilitas sanitasi yang memicu protes keras dari pihak keluarga pewakaf tersebut.

Dalam kajian tersebut Membuat septic tank tepat di samping makam ulama atau makam siapa pun tidak dibenarkan dan dilarang dalam hukum Islam. Tindakan ini dinilai melanggar kehormatan jenazah serta tidak sejalan dengan prinsip fikih muamalah dan etika terhadap ahli kubur.

Berikut adalah penjelasan hukum dan alasan syariat mengapa hal tersebut dilarang: Larangan Menghina dan Menginjak Makam, Kehormatan Jenazah: Islam sangat menjaga kehormatan seorang muslim, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Menempatkan penampungan kotoran (septic tank) di samping area makam dianggap sebagai bentuk penghinaan (ihanah) terhadap ahli kubur, terlebih kepada seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia.Larangan Duduk dan Menginjak: Rasulullah SAW melarang keras umatnya duduk, menginjak, atau melangkahi kuburan. Area di atas atau di sekitar septic tank otomatis akan sering diinjak oleh petugas penyedot WC atau orang yang lalu-lalang, sehingga berpotensi besar melanggar larangan ini.

Risiko Najis dan Rembesan Kotoran, Pencemaran Lahan Makam: Kotoran manusia mengandung najis mutawassithah. Septic tank konvensional bekerja dengan sistem resapan ke tanah sekitarnya. Jika posisinya tepat di samping makam, air resapan limbah tersebut berisiko tinggi mencemari tanah liang lahad dan mengenai jasad di dalamnya.Aroma dan Estetika: Keberadaan fasilitas pembuangan limbah di area sakral seperti makam ulama atau tokoh agama dapat mengganggu kekhusyukan para peziarah akibat risiko bau atau kesan kumuh yang ditimbulkan.

Ketentuan Status Tanah MakamTanah Wakaf Umum: Jika makam berada di area pemakaman umum atau tanah wakaf, lahan tersebut tidak boleh dialihfungsikan untuk membangun fasilitas pribadi atau non-pemakaman tanpa izin otoritas terkait dan harus sesuai tujuan awal wakaf.

Solusi Jarak Aman: Jika area sekitar makam memang memerlukan fasilitas toilet (misalnya untuk kompleks masjid atau makam keramat), bangunlah toilet dan septic tank dengan jarak yang cukup jauh dan terpisah secara fisik dari zona inti pemakaman demi menjaga kesucian tanah makam.

(Tim/red)

LAMPUNG UTARA (HD) – Dugaan penyimpangan anggaran dalam pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali mencuat di Kabupaten Lampung Utara. Tiga mantan pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lampung Utara yang telah divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi/gratifikasi diduga masih menerima pembayaran gaji sebesar 50 persen dari gaji pokok hingga Juli 2026.

Ketiga oknum ASN tersebut yakni Abdurahman (Mantan Kepala Dinas PMD), Ismirham Adi Saputra (Mantan Kabid Pemerintahan Desa), dan Ngadiman (Mantan Kasi Pengembangan dan Pengangkatan Kapasitas Desa/Kelurahan).

Berdasarkan keterangan narasumber berinisial NP, ketiga ASN tersebut seharusnya sudah dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat sebagai PNS karena telah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap (inkrah) di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada 14 Maret 2024 lalu.

“Secara regulasi, mereka bertiga otomatis diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat kasus tindak pidana korupsi. Namun anehnya, Gaji 50 persen dari nilai gaji pokok 100 persen masih dikucurkan oleh Bidang Perbendaharaan BPKAD Lampung Utara dari 1 April 2024 hingga 1 Juli 2026,” ujar NP saat diwawancarai via telepon WhatsApp, Selasa (28/7/2026).

NP menilai BKDSDM Lampung Utara tidak tegas dalam mengambil tindakan. Ia menegaskan bahwa gaji ASN dibayarkan menggunakan uang negara dan rakyat. Oleh karena itu, NP meminta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk menelisik dan memeriksa Kepala BPKAD serta Kepala BKDSDM terkait potensi kerugian keuangan negara akibat pembayaran tersebut.

Menanggapi tuduhan tersebut, Plt. Kepala BKDSDM Lampung Utara, Hendri Dunant, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa status ketiga ASN tersebut saat ini masih dalam tahap diberhentikan sementara, sehingga uang yang diterima adalah Uang Pemberhentian Sementara sesuai aturan.

“Sdr. Abdurahman, Sdr. Ismirham Adi Saputra, dan Sdr. Ngadiman telah diberhentikan sementara sebagai PNS. Mereka menerima Uang Pemberhentian Sementara hingga dikembalikan sebagai PNS atau diberhentikan secara permanen pasca-adanya putusan incraht,” jelas Hendri.

Ia menambahkan, proses status kepegawaian ketiganya masih berjalan dan BKDSDM berencana menyampaikan surat pertimbangan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam waktu dekat.

“Saat ini pemberhentian atau pengembalian menjadi PNS-nya masih berproses. Sekitar sepekan ke depan kami menargetkan penyampaian surat dari mereka kepada BKN yang memuat informasi terkait kepastian status kepegawaian. BKDSDM hanya memfasilitasi ke BKN. Apapun rekomendasi BKN nantinya, akan segera dieksekusi,” lanjutnya.

Hendri juga menegaskan, jika BKN menolak atau merekomendasikan eksekusi pemberhentian penuh dan terdapat kewajiban pengembalian uang yang telah diterima, hal itu akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

“Semua langkah ini dilakukan guna menjunjung tinggi asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” pungkas Hendri.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai pemberhentian pegawai ASN diatur komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (menggantikan UU No. 5 Tahun 2014), di mana sanksi PTDH merupakan pengakhiran masa dinas bagi pegawai yang melakukan pelanggaran berat atau terbukti melanggar hukum dalam tindak pidana jabatan/korupsi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Plt. Kepala BPKAD Lampung Utara, Iskandar Helmi, belum berhasil dikonfirmasi terkait pencairan anggaran tersebut melalui Bidang Perbendaharaan. Rincian Vonis:

1.TerdakwaAbdurrahman (Mantan Kadis PMD Lampung Utara): 1 tahun dan 6 bulan (1,5 tahun) penjara plus denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.

2.Ismirham Adi Saputra (Kabid Pemerintahan Desa): 1 tahun dan 2 bulan penjara plus denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.

3.Ngadiman (Kasi Pengembangan dan Pengangkatan Kapasitas Desa): 1 tahun dan 6 bulan penjara plus denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.

4.Nanang Furqon (Pihak swasta/rekanan pemberi gratifikasi): 1 tahun dan 6 bulan penjara plus denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Untuk mempertegas persoalan ini Tim Redaksi akan berkoordinasi dan menyampaikan laporan ke saluranresmi pengaduan dan laporan kepada Badan kepegawaian Nasional.

(Tim/Red)

LAMPUNG UTARA (HD) — Polemik pengelolaan tanah wakaf di Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara terus menyita perhatian. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Utara, Drs. KH. M. Noerullah Qomarudin As., M.H. (KH. Noer Qomaruddin), memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan yang diarahkan kepadanya mengenai pengelolaan tanah wakaf Pondok Pesantren Miftahul Ulum.

Perselisihan ini bermula dari pernyataan M. Syukur, pihak yang mewakafkan tanah tersebut pada tahun 1995. Syukur mengaku menerima ancaman dan intimidasi dari KH. Noer Qomaruddin melalui pesan suara WhatsApp, terkait laporan ke pihak kepolisian.

“Beliau mengancam ingin melaporkan saya ke polisi, membawa-bawa nama Mabes Polri untuk menakut-nakuti, dan mengancam pidana 5 tahun penjara. Katanya Pak Kapolsek dan Pak Kapolres sudah menunggu. Ucapan itu membuat hati saya sangat sakit dan kecewa berat,” kata Syukur saat ditemui di kediamannya, Minggu (26/7/2026).

Syukur menegaskan, tanah tersebut ia wakafkan pada tahun 1995 kepada almarhum KH. Ali Rip’an khusus untuk pembangunan Ponpes Miftahul Ulum, bukan kepada pihak lain. Ia menyayangkan adanya dugaan perubahan nama pesantren secara sepihak menjadi Ponpes Al-Falah Walisongo berdasarkan Akta Notaris Bambang Padmadi GS, S.H., No. 14 tertanggal 30 April 2025.

“Saya mewakafkan tanah kepada almarhum KH. Ali Rip’an, bukan kepada Noer Qomaruddin atau Pak Abu. Namun secara sepihak nama ponpes diganti menjadi Al-Falah Walisongo,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, awak media mendatangi kediaman KH. Noer Qomaruddin di YPI PP Walisongo, Jalan Ridho No. 03, Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, pada Senin pagi (27/7/2026).

Dalam wawancara tersebut, KH. Noer Qomaruddin membantah tuduhan bahwa dirinya berniat menguasai atau membeli pondok pesantren tersebut secara pribadi. Ia menjelaskan bahwa tujuannya semata-mata untuk memajukan dan mengembangkan lembaga pendidikan tersebut.

“Saya tidak pernah berhubungan dengan Ustadz Aris, dan dugaan bahwa saya membeli pondok pesantren itu tidak benar. Niat saya hanya untuk mengembangkan pondok agar lebih baik di masa mendatang bersama Ustadz Abu dan Ustadz Imam,” ujar Ketua MUI Lampung Utara tersebut.

Ia menambahkan, pembelian tanah yang sempat dipertanyakan warga merupakan transaksi pribadi adiknya untuk lahan di sebelah pesantren, bukan bagian dari tanah wakaf.

“Adik saya memang membeli tanah warga di sebelah pondok seharga Rp350.000.000, tetapi tanah itu tidak masuk ke dalam area tanah wakaf Pak Ustadz Syukur,” jelasnya.

Meskipun KH. Noer Qomaruddin telah memberikan penjelasan, M. Syukur selaku pewakaf secara tegas menyatakan tidak bersedia jika pengelolaan tanah wakaf tersebut diteruskan oleh pihak KH. Noer Qomaruddin, Abu, maupun Imam.

Ia merasa keberatan atas perubahan nama lembaga yang dinilainya dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari pihak keluarga pewakaf. Syukur dan keluarga besarnya berencana mengambil langkah hukum jika kepengurusan tersebut tetap dipaksakan.

“Kami tidak pernah mewakafkan tanah itu kepada mereka. Seharusnya mereka mengurus saja pesantren mereka sendiri yang sudah besar, yaitu Walisongo, dan tidak usah ikut campur dalam kepengurusan Ponpes Miftahul Ulum,” pungkas Syukur dengan nada kecewa.

(Tim/Redaksi)

LAMPUNG UTARA, (HD) — Sikap acuh tak acuh ditunjukkan oleh pimpinan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan, Penertiban, dan Penindakan Perizinan Berusaha Kabupaten Lampung Utara terkait maraknya dugaan pelanggaran pendirian gerai toko modern (Indomaret) di wilayah setempat.

‎Saat dikonfirmasi oleh tim awak media via pesan WhatsApp pada Senin (27/7/2026), Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara, Dra. Intji Indriati, M.H., yang menjabat sebagai Ketua Satgas, terkesan bungkam dan tidak memberikan respons tanggap atas keresahan masyarakat serta pelaku UMKM lokal.

‎Padahal, pendirian gerai minimarket modern tersebut diduga kuat menabrak aturan substansial dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Modern (Mini Market) dan Kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

‎Sederet ketentuan perda yang diduga dilanggar berdasarkan hasil penelusuran di lapangan dan pencermatan regulasi, sejumlah pasal vital dalam Perda No. 2/2016 disinyalir diabaikan, antara lain:

Zonasi dan Jarak Minimum (Pasal 7 & Pasal 5): Perda menetapkan jarak minimarket ke pasar tradisional maupun minimarket lain minimal 700 meter, serta berjarak minimal 10 meter dari bahu jalan dan 50 meter dari persimpangan jalan utama. Namun, realita di lapangan menunjukkan banyak gerai berdiri tanpa mengindahkan batasan ini.

‎Pembatasan Kuota (Pasal 5 ayat 5): Jumlah minimarket dibatasi secara ketat, yakni maksimal 2 gerai untuk satu wilayah kecamatan demi menjaga keberlangsungan warung tradisional.

‎Analisa Sosio-Ekonomi & Kemitraan UMKM (Pasal 13 & 24): Minimarket diwajibkan memasarkan produk UMKM lokal sekurang-kurangnya 10% dari total barang yang dijual serta menyertakan surat tidak keberatan dari pedagang eceran sekitar saat pengajuan izin.

‎Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebenarnya telah membentuk Satgas khusus melalui Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: B/235/07-LU/HK/2026. Berada di bawah tanggung jawab Bupati dan Wakil Bupati, Satgas ini diketuai langsung oleh Sekda Dra. Intji Indriati, M.H., dengan keterlibatan Asisten Pemerintahan serta Kepala DPMPTSP Lampung Utara.

‎Secara aturan (BAB XI Pasal 29 Perda No. 2/2016), Satgas memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan Sanksi Administratif secara bertahap kepada pelaku usaha yang membandel—mulai dari Peringatan Tertulis (3 kali), Pembekuan Izin Usaha, hingga Pencabutan Izin Usaha secara permanen.

‎Sayangnya, respons dingin dan sikap bungkam dari Ketua Satgas saat dikonfirmasi dinilai mencederai semangat penegakan hukum daerah.

Untuk di ketahui publik secara teknis Izin resmi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di keluarkan oleh Dinas perkim, Untuk Rekomendasi dan Analisis lain nya dikeluarkan oleh Dinas perdagangan, setelah itu baru semua berkas tahapan tesebut masuk di input ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten setempat.

‎Pedagang kecil dan pelaku UMKM setempat berharap Bupati dan wakil bupati serta Ketua DPRD kabupaten Lampung Utara tidak “buta dan tuli” Harus tegas dalam penerapan Perda no. 2 tahun 2016 terhadap ketimpangan ini serta segera mengambil tindakan tegas dan transparan untuk Menutup Toko minimarket moderen yang melanggar isi Perda tersebut demi menyelematkan perekonomian rakyat kecil agar bisa berkembang dan makin sejahtera di Bumi Ragom Tunas Lampung.

( Tim/ Red.)

‎LAMPUNG UTARA, (HD)— Polemik kepemilikan tanah wakaf Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara memanas. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Utara, Drs. KH. M. Noerullah Qomarudin As., M.H. (KH. Noer Qomaruddin), diduga melakukan pengancaman terhadap pewakaf tanah, M. Syukur.

‎M. Syukur, selaku pihak yang mewakafkan tanah pada tahun 1995, mengaku mendapat ancaman laporan polisi hingga intimidasi dengan membawa-bawa nama institusi kepolisian dari KH. Noer Qomaruddin melalui pesan suara WhatsApp.

‎”Beliau mengancam ingin melaporkan saya ke polisi, membawa-bawa nama Mabes Polri untuk menakut-nakuti, dan mengancam pidana 5 tahun penjara. Katanya Pak Kapolsek dan Pak Kapolres sudah menunggu. Ucapan itu membuat hati saya sangat sakit dan kecewa berat,” ujar Syukur saat diwawancarai di kediamannya, Minggu (26/7/2026).

‎Syukur menjelaskan bahwa tanah tersebut awalnya ia wakafkan pada tahun 1995 kepada almarhum KH. Ali Rip’an untuk pembangunan Ponpes Miftahul Ulum, bukan kepada KH. Noer Qomaruddin ataupun pihak lain.

‎Namun, ia menyayangkan adanya dugaan tindakan sepihak yang mengubah nama Pondok Pesantren Miftahul Ulum menjadi Ponpes Al-Falah Walisongo berdasarkan Akta Notaris Bambang Padmadi GS, S.H., No. 14 tertanggal 30 April 2025 (AHU-0007723.AH.01.04.TAHUN 2025).

‎”Saya mewakafkan tanah pada tahun 1995 kepada almarhum KH. Ali Rip’an, bukan sama Noer Qomaruddin atau Pak Abu. Namun, secara sepihak nama ponpes diganti menjadi Al-Falah Walisongo,” tegas Syukur.

‎Hingga berita ini diterbitkan, tim media telah mengonfirmasi KH. Noer Qomaruddin melalui panggilan dan pesan singkat WhatsApp terkait tuduhan serta pencatutan nama institusi Polri tersebut. Namun, Ketua MUI Lampung Utara periode 2026–2031 yang juga pimpinan Ponpes Wali Songo itu belum memberikan respon atau tanggapan resmi.

‎Guna keberimbangan informasi, tim media berencana melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak Kapolsek Abung Selatan dan Kapolres Lampung Utara terkait klaim pencatutan nama institusi kepolisian dalam polemik tanah wakaf ini.

‎(Laporan-Tim)