Lampung Selatan, (HD) — Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, SE., MM, resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Satuan Karya (Saka) Pramuka Anti Narkoba Kwartir Cabang (Kwarcab) Lampung Selatan dalam kegiatan Pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Pramuka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan yang digelar pada Rabu, 5 Agustus 2026, di Aula Universitas Muhammadiyah Kalianda.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Harian Kwartir Cabang Lampung Selatan, Sukadi, yang sekaligus melantik jajaran Pimpinan Saka Pramuka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Gerakan Pramuka dan BNN dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kalangan generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Andalan dan Pengurus Kwarcab Lampung Selatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ka Kwarran Kalianda, Kamabigus SMA/SMK, serta Pramuka Penegak dan Pandega dari berbagai gugus depan di wilayah Lampung Selatan.

Ketua Harian Kwarcab Lampung Selatan, Sukadi, menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu mengembangkan kegiatan Saka Anti Narkoba secara lebih aktif dan berkelanjutan.

“Peran Pramuka sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap bahaya narkoba,” kata Sukadi.

Sementara itu, Kepala BNNK Lampung Selatan AKBP Rahmad Hidayat, SE., MM, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antara BNNK Lampung Selatan dan Kwartir Cabang Lampung Selatan melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan pembinaan kepada anggota Pramuka.

“Terimakasih atas amanah yang diberikan oleh Kwarcab Pramuka, semoga Pramuka menjadi garda terdepan dalam upaya P4GN dan semakin Jaya,” ujar AKBP Rahmad Hidayat. SE. MM.

Dalam kesempatan itu AKBP Rahmad Hidayat menegaskan bahwa Saka Anti Narkoba merupakan wadah yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai hidup sehat, kepemimpinan, serta semangat menjadi pelopor pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

“Dengan terbentuknya Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Anti Narkoba Kwarcab Lampung Selatan, diharapkan gerakan pencegahan narkoba berbasis kepramukaan dapat semakin masif, terstruktur, dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Kabupaten Lampung Selatan,” pungkasnya.

(Rizky A Sony)

Lampung, Lampung Selatanoleh SebarTweet

Lampung Utara, (HD) – Suasana hangat dan penuh khidmat mewarnai penyambutan Kapolres Lampung Utara yang baru, AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., di Mapolres Lampung Utara, Rabu (5/8/2026).

Prosesi penyambutan diawali dengan tradisi Pedang Pora, sebagai simbol penghormatan sekaligus menandai dimulainya estafet kepemimpinan di lingkungan Polres Lampung Utara.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Utara, para Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek jajaran, personel Polres Lampung Utara, serta Bhayangkari.

AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K. Polwan pertama resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Lampung Utara menggantikan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., yang mendapat penugasan di tempat yang baru.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K. melalui Kasi Humas Polres Lampung Utara, IPTU Herawati, menyampaikan bahwa tradisi penyambutan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai kebersamaan dan kesinambungan kepemimpinan di tubuh Polri.

“Tradisi Pedang Pora menjadi simbol penghormatan sekaligus penyambutan kepada pimpinan yang baru. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat soliditas, sinergitas, dan semangat seluruh personel dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara,” ujar IPTU Herawati.

Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan AKBP Raswidiati Anggraini, seluruh jajaran Polres Lampung Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.

Prosesi penyambutan berlangsung dengan penuh keakraban dan menjadi awal kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa Polres Lampung Utara semakin presisi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, Polrioleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Sosial menunjukkan komitmen nyata kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah. Pada Rabu, 5 Agustus 2026, santunan kematian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia senilai Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada A. Ray Mizar Ade Putra, selaku ahli waris dari almarhum Ryan Antoni.

Almarhum merupakan korban meninggal dunia akibat bencana nonalam berupa musibah kebakaran rumah yang terjadi di Jalan Sukarno Hatta, RT 001/RW 003, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pada 13 April 2026 lalu.

Mewakili jajaran pimpinan daerah, penyerahan bantuan santunan duka ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Lampung Utara. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut yakni Kepala Bidang Linjamsos, Kasi PSKBA, serta personel Tagana. Penyerahan ini juga dihadiri oleh pihak Bank Mandiri, Camat Kotabumi Selatan beserta jajaran, Lurah Tanjung Harapan beserta jajaran, serta pihak keluarga almarhum.

Kepala Dinas Sosial Lampung Utara, Imam Hanafi, menjelaskan bahwa penyaluran santunan ini merupakan representasi kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak musibah atau bencana.

“Pemerintah Daerah sebelumnya juga telah bergerak cepat memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar pada 15 April 2026 lalu. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah dalam menjamin perlindungan sosial,” ujar Imam Hanafi.

Melalui langkah responsif ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus menegaskan komitmennya untuk senantiasa meningkatkan pelayanan publik serta penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat secara cepat, tepat, dan berkeadilan.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara memimpin langsung tim jajaran untuk mengeksekusi penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) di dua lokasi berbeda.

Dua titik evakuasi tersebut berada di Desa Sido Rahayu, Kecamatan Abung Semuli, dan Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan. Senin (4/8)

Salah satu agenda utama hari ini adalah kunjungan dan evakuasi terhadap Eni Yusi Yanti, seorang warga Desa Sido Rahayu, Kecamatan Abung Semuli. Pasien merupakan seorang ibu dengan tiga anak, di mana anak bungsunya masih berusia 1,5 tahun.

Berdasarkan informasi di lapangan, pasien diduga mengalami gangguan kejiwaan akibat tekanan ekonomi yang berat. Kondisi ini kemudian memicu keretakan dalam keharmonisan rumah tangganya. Demi keselamatan dan percepatan pemulihan medisnya, sang ibu terpaksa harus dipisahkan sementara waktu dari ketiga anaknya agar bisa mendapatkan perawatan intensif.

Aksi cepat ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati. Melalui Dinas Sosial yang bersinergi dengan Yayasan Aulia Rahma, pemerintah berkomitmen memberikan perhatian khusus dan penanganan sepenuh hati bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Melalui program penanganan ini, pasien ODMK diharapkan dapat segera sembuh dan kembali berkumpul bersama keluarga tercinta.

Kepala Dinas Sosial Lampung Utara, Imam Hanafi, juga memberikan imbauan penting kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Jika ada pihak keluarga, tetangga, atau kerabat yang mengalami indikasi gangguan kejiwaan, mohon segera melaporkannya ke Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara. Pemerintah daerah bersama Yayasan Aulia Rahma siap memberikan bantuan penanganan medis yang dibutuhkan secara tepat,” ujar Imam Hanafi.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Polsek Bukit Kemuning berkomitmen penuh mendukung program Polri Presisi yang selalu hadir di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui kehadiran jajaran personel Polsek Bukit Kemuning dalam kegiatan keagamaan Lailatul Ijtima Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) Kecamatan Bukit Kemuning, Senin (03/08/2026) malam.

Kegiatan yang berpusat di Musholla Al-Ikhlas Polsek Bukit Kemuning, Jalan Darma Bakti VII ini dihadiri langsung oleh Kapolsek Bukit Kemuning, AKP Riki Nopariansyah, S.H., M.H., beserta sejumlah perwira dan personel bhabinkamtibmas. Acara ini juga diisi dengan kajian Kitab Tanwirul Qulub yang disampaikan oleh ulama kharismatik, KH. Mudzakkir, M.Pd.I.

Dalam sambutannya, Kapolsek Bukit Kemuning AKP Riki Nopariansyah menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kehadiran para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah. Menurutnya, momen ini menjadi sarana penting untuk mempererat tali silaturahmi.

“Kehadiran para kyai dan jamaah sekalian merupakan suatu kehormatan bagi keluarga besar Polsek Bukit Kemuning. Ini adalah momentum terbaik untuk memperkuat sinergitas antara Polri, ulama, dan masyarakat,” ujar AKP Riki.

Lebih lanjut, Kapolsek juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu dalam menjaga keamanan. Persatuan dan kerukunan antarwarga menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah hukum Polsek Bukit Kemuning.

Acara keagamaan ini diawali dengan pembukaan dan istighosah bersama, dilanjutkan dengan sambutan, dan ditutup dengan doa bersama. Selain KH. Mudzakkir, M.Pd.I. (Pimpinan Ponpes Al-Mubarok), kegiatan ini juga dihadiri oleh Pimpinan Ponpes Daarul Ma’rifat KH. Syueb, S.Ag., S.H., M.Pd., serta Ketua MWC NU Kecamatan Bukit Kemuning, H. Edi Supriyadi.Seluruh rangkaian kegiatan Lailatul Ijtima ini berjalan dengan khidmat, tertib, dan aman, mencerminkan kedekatan yang hangat antara aparat kepolisian dan warga binaannya.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Pengelolaan dana bantuan Pemerintah Pusat dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di SMK Negeri 2 Kotabumi, Lampung Utara, kini menjadi sorotan tajam publik. Program strategis yang didanai APBN senilai Rp 1.026.287.978 ini diduga kuat dikelola secara tidak transparan dan dimonopoli oleh pihak pimpinan sekolah.

Berdasarkan keterangan narasumber berinisial SN, program yang berada di bawah Direktorat SMK / Dirjen Vokasi dan PKLK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini disinyalir mengesampingkan Tim Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP). SN menyebut kepanitiaan yang dibentuk di sekolah yang beralamat di Jl. Plongkowati, Madukoro Baru, Kotabumi itu diduga kuat hanya formalitas belaka atau menjadi “panitia bayangan”.

“Tim P2SP SMKN 2 Kotabumi terkesan tidak memiliki fungsi kebijakan. Nama mereka hanya dipakai formalitas, sementara seluruh pengelolaan dan kendali anggaran miliaran rupiah tersebut diduga kuat dimonopoli secara sepihak oleh Kepala Sekolah,” ungkap SN saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Senin (3/8/2026).

Padahal, tujuan utama dari kucuran dana APBN ini adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana esensial yang berkualitas, aman, dan nyaman demi mendongkrak mutu layanan pendidikan vokasi.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMKN 2 Kotabumi, Hamron Roiya, S.Pd., M.M., memilih bungkam. Upaya konfirmasi yang dikirimkan tim media melalui pesan tertulis maupun panggilan WhatsApp tidak mendapatkan respons, meskipun status ponsel yang bersangkutan terpantau sedang aktif atau online.

Sikap tertutup ini menuai kritik keras dari Ketua Umum Masyarakat Anti Korupsi (MAK) Provinsi Lampung, Ir. Zendra Usmandri. Ia sangat menyayangkan bungkamnya kepala sekolah atas pengelolaan dana publik.

“Semestinya pihak kepala sekolah terbuka. Anggaran negara itu bernilai miliaran rupiah. Tim P2SP harus diberdayakan sesuai petunjuk teknis dan tupoksi masing-masing. Alur keluar masuk uang, nota belanja material, hingga jasa pekerja harus transparan. Bila perlu, umumkan di papan informasi sekolah karena satu rupiah pun uang negara wajib dipertanggungjawabkan,” tegas Zendra saat dihubungi terpisah.

Merespons potensi penyimpangan ini, MAK Lampung mendesak institusi pengawas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, Inspektorat, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk turun tangan mengaudit menyeluruh proyek tersebut.

“Jangan sampai uang rakyat yang dikucurkan miliaran rupiah menghasilkan kualitas bangunan yang buruk akibat pengelolaan yang tidak akuntabel. Publik patut curiga jika ada anggaran yang dikelola secara sepihak tanpa transparansi,” tambahnya.

Zendra menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung agar segera mengevaluasi kinerja Kepala SMKN 2 Kotabumi terkait pelaksanaan program tersebut.

(Tim/Red)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

Jakarta – Dugaan adanya pengucuran dana “pelicin” hingga Rp120 juta per titik lokasi oleh manajemen ritel modern di Lampung Utara menelanjangi betapa bobroknya praktik birokrasi perizinan kita. Ketika biaya “koordinasi” dan pungutan liar terselubung mengangkangi Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2016, hukum tak lebih dari komoditas yang diperjualbelikan. Respons acuh tak acuh dari pihak legal ritel serta bungkamnya Satgas Penertiban Perizinan setempat kian mempertegas indikasi pembiaran sistematis.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, mengtakan bahwa praktik percaloan anggaran perizinan ini secara terang-terangan mencederai nilai-nilai dasar Pancasila. Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menunjukkan bahwa penggunaan dana pelicin menciptakan iklim persaingan usaha yang sangat tidak adil (unfair competition). Pelaku usaha kecil dan pedagang tradisional yang tidak memiliki kapital besar akan tergilas oleh raksasa ritel yang sanggup membeli kelancaran izin melalui jalan belakang.

Sementara itu, sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) mengisyaratkan bahwa keadilan sosial mustahil terwujud ketika aturan hukum dilanggar demi segelintir pemilik modal. Ketika pejabat dan pengusaha bersekongkol menabrak aturan tata ruang dan legalitas bangunan (PBG), hak masyarakat atas ketertiban umum dan perlindungan ekonomi kerakyatan telah dirampas.

Penegak hukum dan aparat pengawas daerah tidak boleh membiarkan skandal ini menguap begitu saja. Audit komprehensif terhadap seluruh perizinan ritel modern di Lampung Utara harus segera dilakukan, dan oknum birokrasi maupun pengusaha yang terlibat praktik suap wajib diseret ke meja hijau demi mengembalikan integritas tata kelola pemerintahan.
(Tim/Red)

Jakartaoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Praktik lancung di balik gurita bisnis ritel modern kembali mengguncang Kabupaten Lampung Utara. Raksasa ritel Indomaret diduga mengucurkan dana “pelicin” fantastis hingga ratusan juta rupiah demi memuluskan izin operasional gerai baru yang ditengarai menabrak aturan daerah.

Informasi yang dihimpun tim investigasi, sepanjang tahun 2025 hingga Agustus 2026, terdapat 11 gerai baru Indomaret yang merangsek ke pelosok daerah. Sebanyak 8 titik berstatus toko Reguler dan 3 titik berstatus Franchise (FRC).

Satu sumber tepercaya membeberkan modal jumbo yang harus keluar untuk “menjinakkan” birokrasi lokal.”Untuk toko Reguler berkisar Rp120 juta per titik. Sedangkan untuk jenis FRC, nilainya jauh di atas angka itu,” ungkap sumber kepada awak media, Senin (3/8/2026).

Dana ratusan juta per gerai tersebut dialokasikan untuk mengurus rantai perizinan. Mulai dari rekomendasi lingkungan, tata ruang, hingga Izin Usaha Toko Ritel (IUTR) atau Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).

Namun, sumber eksternal menyebut tingginya biaya bukan sekadar urusan administrasi negara, melainkan adanya upeti tidak resmi alias pungutan liar (pungli).

“Nilai Rp120 juta itu akumulasi pengurusan dokumen resmi hingga biaya ‘koordinasi’ di lapangan. Ini agar izin operasional gerai bisa terbit tanpa hambatan,” cecar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ironisnya, meski uang ratusan juta sudah digelontorkan, ekspansi Indomaret ini diduga kuat ilegal dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan Ritel Modern.

Berdasarkan data investigasi, dari 11 gerai yang berdiri, baru 5 gerai Reguler yang mengantongi dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yaitu gerai Bumi Restu, Tata Karya, Karang Sari, Abung Tinggi, dan Kembang Tanjung.

Sementara itu, 3 gerai FRC (Gunung Besar, Tanjung Baru, Bindu) serta 3 gerai Reguler lainnya (RPN, Bernah, dan satu titik lain) diduga kuat belum memiliki izin mendirikan bangunan namun nekat beroperasi.

Dugaan skandal ini kian diperkuat oleh sikap bungkam para pihak terkait saat dikonfirmasi.

Koordinator Tim Legal Indomaret Cabang Lampung, Putu, mengelak saat dimintai klarifikasi mengenai aliran dana Rp120 juta tersebut. “Ya pak, maaf ya saya lagi nyetir kendaraan,” kilas Putu singkat via panggilan WhatsApp.

Setali tiga uang, Ali Ikrom, sosok yang dipercaya pihak Indomaret untuk melobi dan mengurus perizinan di lapangan, justru menunjukkan sikap meremehkan saat dikonfirmasi berulang kali. “Ya mantab,” tulisnya singkat via pesan WhatsApp tanpa memberikan penjelasan.

Sikap abai juga ditunjukkan oleh otoritas tertinggi aparatur sipil negara di Lampung Utara. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Utara, Dra. Intji Indriati, M.H., memilih bungkam seribu bahasa.

Padahal, Dra. Intji Indriati baru saja ditunjuk menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penertiban dan Penindakan Perizinan Berusaha berdasarkan SK Bupati tertanggal 7 Juli 2026. Hingga berita ini diturunkan, sang Ketua Satgas belum memberikan penjelasan resmi mengapa gerai-gerai yang melanggar Perda No. 2/2016 tersebut terkesan dibiarkan melenggang tanpa penindakan.

(Tim/Red)

 

Lampung Utaraoleh SebarTweet

Lampung Utara, (HD) – Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lampung Utara berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Seorang pria berinisial LP (22) warga Bukit Kemuning telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Jumat (31/7/2026) oleh Unit II PPA Satreskrim Polres Lampung Utara.

Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si. melalui Kasi Humas IPTU Herawati mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang diterima penyidik serta hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Unit PPA.

“Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, korban, serta dilengkapi alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan seorang pria berinisial LP sebagai tersangka dan melakukan penangkapan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut,” ujar IPTU Herawati. Minggu (2/8/26).

Peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga terjadi pada 1 September 2025 di sebuah penginapan di wilayah Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban yang saat kejadian masih berusia di bawah 18 tahun diduga mengalami persetubuhan dan/atau pencabulan yang dilakukan oleh tersangka.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu lembar hasil visum dan pakaian milik korban yang berkaitan dengan perkara.

“Kasus ini ditangani secara profesional dengan mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak korban anak. Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan korban memperoleh pendampingan sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut IPTU Herawati.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 473 ayat (4) dan/atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Polres Lampung Utara mengimbau masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak, memberikan edukasi mengenai perlindungan diri, serta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui atau menemukan dugaan tindak pidana terhadap anak.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

Lampung Utara, (HD) – Personel Polres Lampung Utara bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 terkait dugaan keributan yang melibatkan sekelompok pemuda di Gang Simpang Saprodi, Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Minggu (2/8/2026) dini hari.

Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si melalui Kasi Humas IPTU Herawati mengatakan, laporan diterima sekitar pukul 01.50 WIB dari seorang warga bernama Hernani yang menginformasikan adanya keributan di lokasi tersebut.

“Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Piket Pamapta I bersama piket fungsi dan SPKT Polres Lampung Utara yang dipimpin IPDA Beriski Amanda, S.H., M.H. langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas yang lebih luas,” ujar IPTU Herawati.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, keributan diduga dipicu oleh kedatangan sekelompok pemuda dari luar desa yang diduga dalam pengaruh minuman keras usai menghadiri kegiatan cek sound organ tunggal di Desa Candimas.

Salah seorang pemuda setempat diduga menjadi korban pemukulan sehingga memanggil rekan-rekannya yang berada tidak jauh dari lokasi. Keributan sempat terjadi sebelum akhirnya para pemuda dari luar desa membubarkan diri saat petugas kepolisian tiba di lokasi.

Setelah situasi berhasil dikendalikan, personel kepolisian memberikan imbauan kamtibmas kepada para pemuda di Gang Simpang Saprodi agar tidak kembali berkumpul hingga larut malam yang berpotensi memicu gangguan keamanan.

Petugas juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas.

Selain memberikan imbauan, personel Polres Lampung Utara melaksanakan patroli di seputaran Desa Candimas guna memastikan situasi tetap aman dan tidak ada lagi kelompok pemuda yang berkeliaran pada jam-jam rawan terjadinya tindak pidana.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta memanfaatkan layanan Call Center 110 apabila membutuhkan bantuan atau menemukan adanya gangguan kamtibmas. Respons cepat dari masyarakat sangat membantu kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” tutup IPTU Herawati.

Hingga kegiatan patroli berakhir, situasi di wilayah Desa Candimas dilaporkan aman, kondusif, dan tidak ditemukan adanya keributan lanjutan.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet