LAMPUNG UTARA,,(HD) – Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kotabumi, Media Sari Putri, S.Pd., M.M., secara resmi menyampaikan hak jawab dan koreksi terkait pemberitaan di salah satu media online mengenai dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 4 juta di lingkungan sekolahnya.

Dalam klarifikasinya yang disampaikan pada Rabu (30/9), Kepala Sekolah menegaskan bahwa persoalan tersebut saat ini sudah diselesaikan dengan baik. Demi mencari kebenaran dan meluruskan informasi yang beredar, pihak sekolah juga telah memanggil semua pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Jadi setelah di panggil semua pihak yang berkaitan Dengan adanya dugaan pungli di sekolah SMAN 1 kotabumi,  dari informasi  yang beredar di media sosial itu informasi Tidak Benar atau hanya miskomunikasi pihak terkait saja. Ucapnya .

“Semuanya sudah clear (selesai). Segala pihak sudah kami panggil karena kami ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari persoalan ini,” ujar Media Sari Putri.

Lebih lanjut, Media Sari Putri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para insan pers. Menurutnya, pemberitaan tersebut menjadi masukan penting bagi sekolah untuk mengidentifikasi adanya miskomunikasi atau salah paham yang sempat terjadi.

Pascakejadian ini, pihak manajemen sekolah berkomitmen untuk melakukan evaluasi internal. SMAN 1 Kotabumi berjanji akan memperketat pengawasan, baik di sektor administrasi maupun dalam proses pelaksanaan pendidikan.

“Kami pihak sekolah SMAN 1 Kotabumi akan lebih memaksimalkan pengawasan, baik dalam bidang administrasi ataupun pendidikan di sekolah ke depannya,” pungkasnya.

(Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

WAY KANAN, (HD) – Praktik dugaan mafia tanah kembali mengguncang Kabupaten Way Kanan. Lahan negara seluas 70 hektare yang berada di kawasan hutan negara, tepatnya di Register 46, Dusun Tanjung Aman, Desa Tanjung Serupa, diduga diperjualbelikan secara ilegal oleh seorang oknum perorangan bernama Suwandi. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan dalih “ganti rugi” sebesar Rp120 juta hingga Rp125 juta per hektare.

Aksi nekat ini terungkap setelah Komar, orang kepercayaan Suwandi, membeberkan bahwa lahan milik negara tersebut kini sudah hampir habis terjual kepada para pembeli. Komar secara terang-terangan mengakui bahwa pihaknya menerbitkan surat kwitansi ganti rugi tanah sebagai bukti transaksi bagi siapa saja yang berminat membeli lahan tersebut.

“(Kwitansi ganti rugi itu) sebagai bukti transaksi bagi siapa saja yang berminat membeli lahan senilai 125 juta,” ungkap Komar kepada awak media.

Ironisnya, saat Suwandi dikonfirmasi oleh jurnalis Harian Diksi melalui pesan singkat WhatsApp di nomor +6812-XXX-8966 untuk dimintai tanggapan mengenai dugaan penjualan lahan ilegal ini, Suwandi memilih bungkam. Sama sekali tidak memberikan klarifikasi, sangat disayangkan oknum tersebut justru langsung memblokir nomor kontak awak media.

Padahal berdasarkan aspek hukum, tindakan ini jelas menabrak aturan. Merujuk Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) atau hak kelola hanya memberikan izin untuk mengusahakan tanah, bukan memberikan hak milik yang dapat diperjualbelikan secara bebas oleh individu atau perorangan.

Menanggapi carut-marut ini, tim gabungan media dan elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum (APH) serta Dinas Kehutanan untuk segera turun tangan. Dinas Kehutanan Kabupaten Way Kanan dituntut bersikap tegas dan tidak tebang pilih dalam menyikapi komersialisasi ilegal tanah Register 46 yang dikuasai secara sepihak oleh oknum seperti Suwandi. Jika terus dibiarkan, praktik ini berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah dan merusak tata guna lahan lindung.

(Red/Tim)

Way Kananoleh SebarTweet

WAY KANAN, (HD) – Praktik dugaan mafia tanah kembali mengguncang Kabupaten Way Kanan. Lahan seluas 70 hektare yang berada di kawasan hutan negara, tepatnya di Register 46, Dusun Tanjung Aman, Desa Tanjung Serupa, diduga diperjualbelikan secara ilegal oleh oknum perorangan bernama Suwandi dengan modus operandi “ganti rugi” senilai Rp125 juta per hektare. Selasa (29/9/2026)

Aksi nekat ini terungkap setelah Komar, orang kepercayaan Suwandi, membeberkan bahwa lahan milik negara tersebut kini sudah hampir habis terjual. Komar secara terang-terangan mengaku bahwa pihaknya menerbitkan surat kwitansi ganti rugi tanah sebagai bukti transaksi bagi siapa saja yang berminat membeli lahan tersebut.

Salah satu pembeli yang terjebak dalam pusaran transaksi ilegal ini adalah Wayan Suwardana (alias Kadek Purek Priska). Kepada tim media, Wayan mengaku telah membeli lahan kebun karet di kawasan tersebut melalui Komar pada 29 Juni 2026 lalu menggunakan uang hasil pinjaman bank.

“Saya membeli tanah itu karena diiming-imingi bahwa kondisinya aman. Saya tahu itu tanah Register 46 milik negara. Sekarang saya bingung, lahan belum sempat dinikmati tetapi sudah bermasalah. Kalau diambil kembali oleh negara, saya tidak tahu harus bagaimana,” ujar Wayan dengan nada pasrah.

Secara hukum, tindakan memperjualbelikan atau menguasai kawasan hutan negara merupakan pelanggaran berat. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) atau hak kelola hanya memberikan izin untuk mengusahakan tanah, bukan hak milik yang dapat diperjualbelikan secara bebas oleh perorangan.

Lebih jauh, karena objek pertanahan ini merupakan kawasan hutan negara, oknum perorangan maupun aparat desa yang terbukti terlibat menerbitkan surat pengantar ilegal dapat dijerat Undang-Undang Kehutanan. Pelaku diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun serta denda materiil dalam jumlah besar karena menduduki atau memperjualbelikan kawasan hutan tanpa izin resmi dari Menteri Kehutanan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Way Kanan belum memberikan keterangan resmi terkait maraknya praktik jual beli ilegal di lahan Register 46 tersebut. Tim redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait.

(Red/Tim)

Way Kananoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Sekitar 30 warga Desa Ogan Jaya, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, mendatangi Mapolres Lampung Utara, Selasa (29/9/2026) pagi.

Kedatangan warga tersebut untuk mempertanyakan perkembangan penanganan perkara dugaan pengancaman terhadap Kepala Desa Ogan Jaya.

Perwakilan masyarakat diterima langsung oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta penjelasan mengenai sejauh mana proses penanganan perkara yang tengah dilakukan kepolisian.

Kapolres Lampung Utara mengatakan, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan dan ditangani sesuai tahapan hukum yang berlaku.

“Pemeriksaan sudah sesuai tahapan. Kami mohon masyarakat untuk bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Semua sudah diproses,” ujar AKBP Raswidiati Anggraini.

Menurut Kapolres, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sementara pada hari ini, pemeriksaan juga dilakukan terhadap pihak yang dilaporkan.

“Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan hari ini pemeriksaan terlapor,” jelasnya.

Kapolres menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan perkara akan dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menyelesaikan proses pemeriksaan.

“Proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kami mengharapkan masyarakat dapat bersabar dan mempercayakan penanganan perkara ini kepada pihak kepolisian,” kata Kapolres.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Desa Ogan Jaya menyampaikan terima kasih atas penjelasan Kapolres. Mereka menyatakan mempercayakan proses penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

Masyarakat juga berharap perkara tersebut ditangani secara tegas sesuai hukum yang berlaku dan tidak terjadi tebang pilih.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Kapolres, sekitar pukul 09.40 WIB, perwakilan masyarakat membubarkan diri dan kembali ke Desa Ogan Jaya. Kegiatan berlangsung tertib dan kondusif.

Polres Lampung Utara memastikan proses penanganan perkara akan terus dilanjutkan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, Polrioleh SebarTweet

Lampung Utara, (HD) – Mariam Mega, kerabat dekat dari Sumarlina, mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Kotabumi pada Selasa (29/9/2026). Kedatangan tersebut bertujuan untuk memberikan klarifikasi sekaligus membantah tudingan salah satu media online yang menyebutkan bahwa pemberitaan terkait kasus Sumarlina 90 persen bermuatan bohong atau hoaks.

Dalam keterangannya, Mariam Mega menegaskan bahwa apa yang dimuat dalam pemberitaan sebelumnya merupakan fakta yang sebenarnya. Ia menceritakan kembali kronologi pada Sabtu malam (26/9/2026) sekitar pukul 20.00 WIB, saat dirinya didampingi rekannya, Ida, mendatangi kantor AJOI untuk menceritakan peristiwa penganiayaan yang menimpa keponakannya, Sumarlina.

Pada saat itu, proses wawancara juga dilakukan secara langsung via telepon WhatsApp dengan Sumarlina selaku korban, yang disaksikan oleh beberapa media, termasuk perwakilan media Hariandiksi.com.

“Apa yang diberitakan itu adalah fakta yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang diceritakan langsung oleh Sumarlina saat diwawancarai malam itu,” ujar Mariam Mega.

Saat memberikan keterangan, Sumarlina disebut sempat menahan haru hingga meneteskan air mata. Korban merasa kecewa dan menyesal karena harapan dari uang perdamaian tersebut sirna. Padahal, uang itu rencananya akan digunakan untuk memenuhi janji membelikan sesuatu kepada anak kandungnya.

Lebih lanjut, dalam klarifikasi tersebut, pihak keluarga kembali membeberkan rincian aliran dana perdamaian dari proses Restorative Justice (RJ) sebesar Rp20 juta yang dilakukan di Polres Lampung Utara bersama Kanit Pidum. Dari total uang perdamaian tersebut, Sumarlina mengaku hanya membawa pulang uang sebesar Rp1,5 juta.

Adapun rincian pemotongan uang tersebut yang disampaikan oleh korban meliputi:

• Rp2,6 juta untuk membayar utang pribadi.

• Rp4 juta untuk mengganti biaya operasional (karena uang yang digunakan sebelumnya adalah uang pinjaman).

• Rp4 juta diberikan kepada 4 orang yang telah mendampingi korban selama penanganan laporan hingga selesai.

• Rp1,5 juta diberikan melalui seseorang bernama Tantawi, yang disebut meminta uang untuk tiga orang oknum penyidik masing-masing sebesar Rp500 ribu.

• Sisa pengeluaran lainnya diakui korban sudah lupa karena kondisi yang tidak fokus.

“Saya sudah pusing dan capek, dan berharap persoalan ini dapat cepat selesai,” ungkap Sumarlina sebagaimana ditirukan oleh kerabatnya.

Melalui klarifikasi ini, pihak keluarga berharap publik dan rekan media dapat melihat secara jernih duduk perkara yang sebenarnya tanpa adanya distorsi informasi.

(Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Program strategis nasional bentukan Kemenko Bidang Pangan Republik Indonesia untuk periode Juli–September 2026 tercoreng oleh ulah oknum tidak bertanggung jawab. Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Perum Bulog, ditemukan menyusut secara tidak wajar saat sampai di tangan masyarakat.

Alih-alih menerima hak penuh sebesar 30 kilogram Sebanyak 3 Karung beras untuk  para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di salah satu desa di bumi Ragom Tunas Lampung ini justru gigit jari. Berat beras yang mereka terima menyusut drastis per karungnya hingga menjadi 8 kilogram, terdapat selisih 2 kilogram yang hilang entah ke mana.

Dugaan praktik culas ini berhasil dibongkar oleh tim investigasi media pada Senin (28/9/2026). Berdasarkan fakta nyata di lapangan, tim media melakukan uji petik dengan menimbang ulang karung-karung beras bantuan tersebut secara langsung di balai desa setempat. Proses penimbangan ini disaksikan langsung oleh jajaran aparatur desa.

Sekretaris Desa (Sekdes) setempat yang dikonfirmasi menilai dengan adanya kejanggalan tersebut. Ia mengaku sejak awal sudah menaruh kecurigaan saat melihat kondisi fisik karung beras yang hendak dibagikan.”Iya, memang sejak awal saya curiga ada pengurangan. Tampak jelas ada bekas colokan atau ganco di bagian bawah karung beras tersebut,” ungkap sang Sekdes dengan nada kecewa.

Adanya bekas tusukan ganco ini memperkuat indikasi bahwa pengurangan volume beras terjadi secara sengaja, baik saat berada di dalam gudang penyimpanan maupun dalam proses alur distribusi menuju desa.

Menindaklanjuti keresahan warga yang dirugikan, tim investigasi akan segera melayangkan konfirmasi resmi kepada Kepala Kantor Bulog setempat serta Asisten 1 Pemkab Lampung Utara. Pihak otoritas didesak untuk membongkar akar masalah dan mencari dalang di balik hilangnya hak pangan masyarakat miskin ini.

Kasus ini dinilai telah mencederai program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Publik kini mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bergerak cepat. Jika terbukti ada permainan kotor dari oknum internal Bulog maupun pihak ketiga di jalur distribusi, tindakan tegas berupa penangkapan dan proses pidana harus segera dijatuhkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

(Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

Lampung Selatan, (HD) — Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Serasi Berjaya Sinari Sekolah” bagi guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMKN 1 Kalianda. Kegiatan ini berlangsung di Klinik Pratama BNNK Lampung Selatan pada Senin (28/9/2026) mulai pukul 10.00 WIB.

Acara yang bersumber dari anggaran NON DIPA ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kepala Tim (Katim) Rehabilitasi Ferdiansyah, S.H., M.H., bersama jajaran Tim Rehabilitasi BNNK Lampung Selatan.

Bimtek yang diikuti oleh tiga orang guru BK dari SMKN 1 Kalianda ini menjadi langkah nyata BNNK Lampung Selatan dalam meningkatkan kapasitas tenaga pendidik. Melalui program ini, para guru BK dibekali kemampuan untuk mengenali, mencegah, hingga menangani potensi permasalahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.

Dalam arahannya, Kepala BNNK Lampung Selatan berharap para peserta dapat menyerap pemahaman dan keterampilan praktis. Kompetensi tersebut nantinya diharapkan bisa diterapkan langsung saat memberikan pendampingan kepada para siswa di sekolah. Langkah ini sekaligus memperkuat peran penting institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, serta bersih dari narkoba (Bersinar).

Hingga berakhirnya acara, kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar. BNNK Lampung Selatan menegaskan akan terus mendorong sinergi yang kuat dengan berbagai satuan pendidikan. Langkah kolaboratif ini menjadi pilar utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda dan pelajar di Lampung Selatan.

(Rizky A Sony)

Lampung Selatanoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Dinas Pendidikan Provinsi Lampung langsung merespons cepat terkait adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) sebesar Rp4 juta yang diduga dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 1 Kotabumi, Media Sari Putri, S.Pd., M.M., terhadap salah satu orang tua siswa.

Menyikapi laporan dan hasil investigasi yang berkembang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S,Stp,.MH, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera melakukan tindakan nyata untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut.

Saat dimintai tanggapan oleh awak media mengenai persoalan ini, Kadisdik Provinsi Lampung memastikan akan langsung menurunkan tim untuk melakukan kroscek di lapangan.

“Nanti saya minta Kabid SMA untuk cek ya seperti apa Faktanya?!” ujar Thomas Amirico secara singkat melalui pesan tertulis WhatsApp. Senin (28/9/2026)

Langkah cepat dari Kepala Dinas Pendidikan ini menjadi jawaban atas desakan tim investigasi dan lembaga terkait yang berencana melaporkan kasus ini secara resmi. Pihak dinas diharapkan dapat bertindak transparan agar persoalan biaya seragam sebesar Rp3 juta dan uang transportasi ke Bandar Lampung sebesar Rp1 juta yang dibebankan kepada orang tua siswa berinisial Z ini dapat segera menemui titik terang.

Jika nantinya hasil pengecekan oleh Kabid SMA menemukan adanya bukti pelanggaran administrasi maupun hukum, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung diharapkan dapat mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku demi menjaga integritas dunia pendidikan di Bumi Ruwa Jurai.

(Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

WAY KANAN, (HD) — Praktik mafia tanah berupa dugaan penguasaan dan jual beli lahan negara secara ilegal kembali menggeliat di Kabupaten Way Kanan. Seorang warga bernama Suwandi dituding telah menguasai puluhan hektar lahan di kawasan Hutan Register 46, Dusun Tanjung Aman, Desa Tanjung Serupa. Ironisnya, penguasaan lahan yang diduga tanpa dokumen resmi ini disinyalir telah berlangsung sejak tahun 1987.

Berdasarkan kesaksian tokoh masyarakat setempat, Wayan, status tanah di wilayah tersebut secara sah dalam pemetaan merupakan kawasan Hutan Register. Wilayah ini dipastikan bukan merupakan zona kuning ataupun lahan Hak Guna Usaha (HGU). Di lokasi ini, Suwandi diduga menguasai secara sepihak lahan negara seluas 70 hektar.

Ironinya, lahan tersebut bersumber dari program transmigrasi Provinsi Lampung tahun 1987, saat wilayah tersebut masih menginduk ke Kabupaten Lampung Utara sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan salinan Dokumen Surat Hak Pengguna (SHP) tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Kakanwil Transmigrasi Provinsi Lampung saat itu, Wardani, hak yang diberikan hanyalah sebatas “Hak Pakai” dengan luas total 1,25 hektar (0,25 hektar pekarangan dan 1 hektar Lahan Usaha I).

Dokumen transmigrasi tersebut secara tegas memuat lima poin aturan mutlak bagi penerima lahan. Pada poin keempat dinyatakan secara eksplisit bahwa: “Bahwa tanah yang didapat dari Departemen Transmigrasi, tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan kepada orang lain, digadaikan, dipakai sebagai jaminan utang, dan apabila dilakukan maka Haknya batal karena Hukum.” Lebih lanjut, poin kelima menegaskan jika aturan dilanggar, lahan harus diserahkan kembali kepada negara tanpa tuntutan ganti rugi apa pun.

Hasil investigasi di lapangan mengindikasikan bahwa Suwandi sama sekali tidak memiliki dokumen SHP ataupun legalitas formal. Sesuai aturan hukum, hak pengelolaan lahan transmigrasi hanya dapat diteruskan oleh keturunan atau ahli waris sah, bukan untuk diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Ditambah lagi, Suwandi diketahui bukan merupakan warga asli desa setempat. Lahan yang seharusnya sudah kembali ke pangkuan negara tersebut justru dijadikan komoditas bisnis ilegal.

Dampak dari praktik lancung ini kini mulai memicu keresahan sosial. Puluhan warga terlanjur menjadi korban penipuan setelah menyetor uang hingga ratusan juta rupiah untuk membeli lahan negara yang mereka kira legal dari tangan Suwandi.

Hingga berita ini diturunkan, keberadaan Suwandi masih misterius dan belum dapat dikonfirmasi. Sementara itu, Komar yang diduga kuat bertindak sebagai kaki tangan dan makelar dalam memasarkan tanah tersebut, memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan saat dimintai konfirmasi.

Melihat skala kerugian warga dan potensi kerugian negara yang besar, Aparat Penegak Hukum (APH), Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, serta Kementerian Kehutanan didesak untuk segera turun ke lapangan. Langkah hukum yang tegas dan konkret sangat dinantikan demi mengusut tuntas praktik mafia tanah ini agar konflik agraria yang lebih besar tidak meletus di kemudian hari.

(Tim)

Way Kananoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kotabumi, Media Sari Putri, S.Pd., M.M., membantah keras isu dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp4.000.000 per siswa terhadap delapan pelajar pindahan baru.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Jumat (25/9), Media Sari membenarkan adanya delapan siswa pindahan yang diterima di sekolahnya. Namun, ia menegaskan seluruh siswa tersebut duduk di bangku kelas XI, bukan kelas X, karena kuota kelas XI masih tersisa untuk delapan orang. Menurutnya, para siswa tersebut merupakan anak dari aparat kepolisian dan hakim yang ikut orang tua mereka pindah tugas.

“Tidak benar ada pungutan Rp4.000.000 per siswa. Yang benar, delapan siswa pindahan itu dikenakan biaya Rp650.000 untuk uang pakaian seragam, seperti baju olahraga dan atribut lainnya,” ujar Media Sari.

Ia juga menambahkan bahwa biaya tersebut digunakan untuk mengurus pendaftaran data Dapodik langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi di Bandar Lampung bersama Guru Kesiswaan. “Masak iya kami pihak sekolah harus menanggung biaya BBM, tol, dan akomodasi di perjalanan menggunakan uang pribadi kami,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Media Sari sempat mempertanyakan sumber informasi awak media dan menyatakan kekecewaannya. Ia menyayangkan sikap salah satu pihak siswa yang dibantunya masuk justru menyebarkan isu miring ke luar sekolah. Di akhir wawancara, ia meminta agar persoalan ini tidak dibesar-besarkan serta meminta media untuk menurunkan (take down) pemberitaan sebelumnya. Pihak kepala sekolah sempat menyodorkan sejumlah uang, namun ditolak oleh awak media.

Upaya intervensi juga datang dari pihak luar. Seorang pengurus komite sekolah berinisial HRM menghubungi awak media via telepon dan menjelaskan bahwa siswa pindahan tersebut merupakan titipan dari anggota komite lain berinisial ISN. HRM meminta media untuk membantu meredam masalah ini. Selain itu, beberapa orang yang diduga utusan juga sempat mencoba membujuk awak media.

Sebagai informasi, SMAN 1 Kotabumi merupakan salah satu sekolah favorit di Kabupaten Lampung Utara dengan total 1.032 siswa. Sekolah ini telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dari Kementerian Pendidikan sebesar Rp1.590.000 per siswa per tahun, serta BOS Daerah (BOSDA) dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp600.000 per siswa per tahun. Hal ini memicu pertanyaan publik mengenai urgensi penarikan biaya tambahan operasional perjalanan dinas dari siswa.

Merespons perkembangan tersebut, Ketua DPC Aliansi Jurnalis Online Indonesia (AJOI) Kabupaten Lampung Utara, Defriwansyah Tajir, menyatakan akan segera melayangkan surat laporan resmi kepada Inspektur Provinsi Lampung, Dra. Bayana, M.Si., CGCAE. Langkah ini diambil agar dugaan pungli dan tindakan tidak berintegritas ini diproses hukum serta diberikan sanksi tegas jika terbukti melanggar aturan.

Defriwansyah juga menyoroti peran komite sekolah yang terkesan menjadi pelindung pihak sekolah. Ia menilai sudah saatnya dilakukan peremajaan pengurus komite melalui pemilihan terbuka yang melibatkan seluruh wali murid, bukan hanya segelintir orang.

Depriwan Ketua AJOI Lampung Utara mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H., untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah SMAN 1 Kotabumi, Media Sari Putri, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Tindakan dugaan pungli serta upaya penyuapan untuk menurunkan berita dinilai telah mencoreng nama baik institusi pendidikan di Provinsi Lampung.

(Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet