JAKARTA (HD) – Tiga wali kota dan tujuh bupati berhasil mempertahankan proposalnya masing-masing di depan Dewan Juri Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat (9/1/2026). Tiga bupati diantaranya, presentasi melalui daring, karena pada saat itu yag bersangkutan tidak bisa meninggalkan daerahnya, karena harus memakamkan jenazah orang tuanya, kegiatan terkait penanganan bencana alam Sumatra, dan acara adat. Selasa (13/1/2026)

“Mereka berhak menerima Trofi Abyakta pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Banten, 9 Februari 2026 mendatang,” tutur Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono.

Penerima trofi Abyakta yang lain, adalah tiga wartawan senior dengan komunitasnya, yakni Rahmi Hidayati (mantan wartawan Bisnis Indonesia) dengan komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia (PBI), Seno Joko Suyono (mantan wartawan Tempo) dengan komunitas Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF), dan Nenri Nurcahyo (mantan wartawan Surabaya Post) dengan komunitas Panji.

AK-PWI Pusat 2026 ini, menambah satu kategori baru yakni wartawan dengan komunitasnya. Sebelumnya hanya kategori kepala daerah (bupati/wali kota). Hal itu, telah berlangsung sejak pertama kali pada HPN 2016 di Lombok, NTB; berlanjut empat kali, yakni pada HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan; HPN 2021 di Ancol, Jakarta; HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara; dan HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara.

Yusuf Susilo Hartono menjelaskan, Wali Kota Malang, Jawa Timur Wahyu Hidayat mengangkat Malang sebagai kota kreatif sejajar dengan 59 kota di dunia versi UNESCO. Bupati Temanggung, Jawa Tengah Agus Setyawan, mengangkat kiprah kesenian Kuda Lumping Temanggung yang berusaha menembus kancah internasional.

Wali Kota Mataram, NTB, H. Mohan Roliskana mengangkat landmark dan inspirasi baru Gerbang Sangkareang. Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur H. Andi Harun, mengangkat sarung tenun, dari wastra lokal menuju pusaka nasional. Bupati Manggarai, NTT, Heribertus Geradus Laju Nabit menampilkan program revitalisasi Mbaru Gendang (rumah adat) atas gorong royong pemerintah dan masyarakat lokal.

Bupati Blora, Jawa Tengah H. Arief Rohman, mengangkat aktualiasi ajaran Samin sebagai spirit pembangunan Blora yang berkelanjutan. Bupati Lampung Utara, Lampung, Hamartoni Ahadis menampilkan tarian tradisi Cangget Bakha, sebagai sarana pertemuan muda-mudi di bawah bulan purnama.

Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Hj.Maya Hasmita, mengangkat Gema Sahabat (Gerakan Empati Masyarakarat) sebagai penguatan karakter dan budaya sejak dini. Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, H. John Kenedy Azis mengangkat revitalisasi beberapa tradisi religius dalam wajah baru Maulik Gadang. Dan Bupati Manokwari Hermus Indou menjadikan Festival Teluk Doreh sebagai penguatan harmoni sosial dan toleransi, yang amat diperlukan Papua.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, (HD) – Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., menunjukkan kepedulian dan respons cepat terhadap warga yang terdampak bencana angin puting beliung di Desa Papan Rejo, Kecamatan Abung Timur. Bencana tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga dan lahan pekarangan mengalami kerusakan.
Sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, Bupati Lampung Utara secara langsung menyerahkan paket bantuan kepada warga terdampak, pada Senin, 12 Januari 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Gunaido Uthama, S.IP., M.H., Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, M.Pd.I., serta Camat Abung Timur.

Penyaluran bantuan ini merupakan langkah cepat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mempercepat pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Penyerahan bantuan dilaksanakan langsung di Desa Papan Rejo dalam suasana penuh empati dan kebersamaan. Paket bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan sandang, pangan, serta material dasar guna membantu perbaikan kerusakan ringan pada rumah warga.

Kegiatan ini turut disaksikan oleh aparat desa dan perwakilan perangkat daerah terkait. Bupati Lampung Utara juga berdialog langsung dengan warga, mendengarkan keluhan serta kondisi di lapangan. Bupati menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang terjadi dan menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Pemerintah daerah hadir untuk memastikan masyarakat tidak merasa sendiri. Pemulihan pascabencana harus segera dilakukan, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kondisi lingkungan,” ujar Bupati.
Selain itu, Bupati menginstruksikan kepada perangkat daerah terkait untuk melakukan pendataan lanjutan secara menyeluruh, agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami warga.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat dalam membantu proses pemulihan, serta mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih dapat terjadi.

(Rizky A Sony)

Lampung, (HD) – Musyawarah Cabang (Muscab) dan Pelantikan Asosasi Rental Mobil Indonesia (ARMI) di propinsi Lampung menjadi momentum penting bagi Rental Indonesia untuk mengukuhkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif berbasis event serta mendorong industri event support yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

Musyawarah Cabang dan Pelantikan ARMI Propinsi Lampung ini di adakan Huhah Cafe Resto Natar Lampung Selatan, Senin, (12/1/2026)

Ketua DPD ARMI FRANS ARDIANSAH langsung melantik 3 pengurus cabang AEMI Priode 2026-2029 NICCO PRAYOGA di Lantik menjadi Ketua DPC Bandarlampung, AJI SENO Ketua DPC Kabupaten Lampung Selatan, dan NIZAR ANDIKA RYACUDU ketua DPC kabupaten Lampung Utara.

Frans Hardiansyah mengatakan Armi adalah Asosiasi Rental Mobil Indonesia yang Tujuannya adalah sebagai wadah untuk berbagi aspirasi, mengembangkan jaringan, meningkatkan kualitas anggota, membangun standar bisnis, serta saling membantu mengatasi risiko seperti kejahatan dan modus penipuan konsumen.

Selain itu ARMI ini juga membantu Menghimpun pengusaha rental mobil untuk bersatu dan bersama-sama memajukan industri. Membangun jaringan luas antar anggota untuk ketersediaan armada dan saling membantu. Pungkasnya

Musyawarah Cabang Dan Pentikannya Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI) dihadiri oleh Ketua ARMI Umum Anton S.Junaidi, Ketua DPD FRANS ARDIANSAH, Ketua DPC Bandarlampung Nicco Prayoga, dan beberapa ketua DPC Kabupaten di propinsi Lampung, serta Belasan Support dari pengusaha Rental di beberapa wilayah.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, (HD) – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi mengikuti kegiatan Apel Bersama Awal Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan secara daring (online) pada Senin, 12 Januari 2026, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Aula Lapas Kelas IIA Kotabumi. Senin (12/1/2025)

Apel bersama tersebut dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan diikuti oleh Pejabat Struktural Eselon IV dan V, seluruh pegawai, serta peserta magang di lingkungan Lapas Kelas IIA Kotabumi.

Kegiatan apel bersama ini dilaksanakan sebagai sarana penyampaian arahan dan penguatan komitmen seluruh jajaran dalam mengawali pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2026. Dalam arahannya, pimpinan menekankan pentingnya peningkatan integritas, profesionalisme, serta sinergi antarunit kerja guna mendukung pelaksanaan program strategis di bidang hukum, hak asasi manusia, keimigrasian, dan pemasyarakatan.

Seluruh peserta apel mengikuti kegiatan dengan tertib dan khidmat hingga selesai. Melalui apel bersama awal tahun ini, diharapkan seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Kotabumi dapat semakin solid, berkomitmen, dan siap melaksanakan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, (HD) – Bidan Berinisal M di Lampung Utara di duga Melakukan Malpraktik pada pasien melahirkan hingga salah satu jari tangan kiri bayi tersebut tergunting hingga putus. Jumat (9/1/2026)

Menurut Bapak bayi tersebut yang berinisial LaL, berawal dari Kebahagiaan saya menjadi kesedihan yang sangat terpukul, setelah anak saya di lahirkan di bidan inisial M.

Oplus_131072

Berawal tanggal 7 Januari 2026 istri saya hendak melahirkan di bidan inisial M di desa Rengas, kecamatan Abung Tinggi, Alhamdulillah selamat dan sehat anak dan istri saya. Akan tetapi setelah bayi lahir melihat darah pada leher bayi tetapi ternyata setelah dibuka bedong sang bayi terlihat disalah satu jari tangan sebelah kiri terputus, yang di duga  pada saat bayi akan keluar, terkena gunting. Ujarnya  LAL

Saya panik, kecewa, dan lemas saat mengetahui anak perempuan saya yang baru lahir ini tidak ada pangkal jari tengah di lengan sebelah kirinya, sampai saya tidak tega lihat nya, hingga bayi saya langsung di bawa ke RS. Medika bukit kemuning. ujarnya

Mirisnya lagi bidan tersebut tidak mengetahuinya jika bayi saya tersebut jarinya ter gunting saat hendak membantu penanganan pasca persalinan, karna Saat di cari potongan jari bayi saya tersebut Ternyata ditemukan di tempat sampah medis kemudian potongan jari tersebut saya bawa pulang. Ujarnya.

Sampai saat ini saya tidak tau harus  bagaimana dengan kondisi anak saya sampai cacat sepertinya ini akibat salah gunting oleh oknum bidan tersebut, saya cuma berharap  mendapatkan keadilan. Pungkasnya.

(Red/tim)

Jakarta, (HD)  – Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., memaparkan kekayaan budaya daerah berupa kesenian tradisional Cangget Bakha pada ajang Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tahun 2026, yang digelar di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati hadir didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Gunaido Uthama, S.IP., M.H., Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Perdana Putra, S.E., M.M., perwakilan Dewan Kesenian Lampung Utara, serta Ketua PWI Provinsi Lampung, Ketua PWI Lampung Utara, dan jajaran.

Pada sesi presentasi, Bupati Hamartoni Ahadis menjelaskan bahwa Cangget Bakha merupakan salah satu kesenian tradisional khas Lampung Utara yang memiliki nilai historis dan filosofis yang kuat, serta berfungsi sebagai media ekspresi sosial dan identitas budaya masyarakat setempat. Kesenian ini dinilai masih terjaga keasliannya dan terus diwariskan secara turun-temurun.

Cangget Bakha sendiri tercatat sebagai nominator penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat Tahun 2026, karena dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif daerah. Kesenian ini memadukan unsur tari, musik, busana adat, serta narasi budaya yang dapat dikemas secara adaptif dan inovatif tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.

Proses penjurian berlangsung di hadapan dewan juri yang terdiri dari unsur PWI Pusat, akademisi, serta praktisi budaya nasional. Dalam pemaparannya, Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam pelestarian budaya melalui pembinaan sanggar seni, pendokumentasian budaya daerah, hingga upaya regenerasi pelaku seni agar kesenian tradisional tetap relevan dan diminati oleh generasi muda.

“Pelestarian budaya bukan hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi juga memastikan nilai-nilai budaya tersebut hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern. Pemerintah daerah berkomitmen menjadikan budaya sebagai identitas sekaligus kekuatan pembangunan daerah,” tegas Bupati Hamartoni Ahadis.

Melalui partisipasi dalam Anugerah Kebudayaan PWI Pusat ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap promosi budaya daerah dapat menjangkau tingkat nasional, sekaligus memperkuat citra Lampung Utara sebagai daerah yang konsisten menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya serta kearifan lokal.

(Silvia/red)

Lampung Utara, (HD) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 Tahun 2025, yang merupakan hasil revisi Perbup 50 Tahun 2021 tentang Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers.

Acara yang diadakan di Ruang Siger Setdakab. Lampung Utara, Selasa 6 Januari 2026 tersebut dibuka oleh Kadis Kominfo Lampung Utara Gunaido Uthama S.I.P., M.H., yang mewakili Bupati Lampung Utara. Selain diiikuti jajaran Pemkab. Lampung Utara, dalam sosialisasi tersebut dihadiri tamu undangan Forkopimda dan para perwakilan dari Organisasi Profesi Kewartawanan.

Dalam sosialisasi tersebut, terungkap beberapa persyaratan bagi perusahaan pers untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab. Lampung Utara. Diantaranya, perusahaan pers tersebut wajib berbadan hukum resmi, sudah terdaftar dalam e-Katalog LKPP serta diutamakan perusahaan yang telah terverifikasi dewan pers.

Terpenting juga, setiap perusahaan pers yang memiliki berbagai jenis media dalam satu nama perusahaan, hanya dapat mendaftarkan salah satu jenis medianya saja untuk bisa menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah.

Untuk tahapannya, pendaftaran melalui aplikasi Sikeplu pada 7 – 11 Januari 2026. Penyerahan dokumen fisik media 12 – 18 Januari. Kemudian pengumuman tahap satu 24 – 25 di bulan yang sama dan diberikan masa sanggah pada 26 – 27 Januari, sebelum pengumuman akhirnya pada 28 Januari 2026

“Semua ketentuan persyaratan kerjasama perangkat daerah dengan perusahaan pers ini hanya untuk menciptakan mitra kerja yang efektif dan tertib administrasi,” tegas Kadis Kominfo pada kesempatan itu.

(Red/Silvia)

Lampung Utara, (HD) – Kelurahan Kotabumi Udik menggelar Musyawarah bersama masyarakat Penerima manfaat (KPM), musyawarah tersebut berlangsung di Aula Kelurahan setempat. Selasa (6/1/2026) pukul 14.00 Wib.

Musyawarah kelurahan tersebut selain dihadiri oleh Lurah dan perangkat Kelurahan, dan Operator SIKS-NG, juga dihadiri oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh masyarakat, Pendamping PKH, Ketua RT 02 LK 05, dan Masyarakat Penerima Manfaat.

Diketahui dalam rapat musyawarah tersebut guna menindak lanjuti Permasalahan yang terjadi di media sosial facebook yakni grup LAMPUNG UTARA BANGKIT mengenai pungli di Lingkungan Kelurahan Kotabumi Udik RT 002 LK 05 Rawaweh sehingga perlu dilakukan klarifikasi baik kepada masyarakat di Kelurahan Kotabumi Udik maupun kepada Penegak Hukum dalam Hal Ini pihak Kepolisian Polres Lampung Utara.

Dalam Musyawarah tersebut, Lurah Kotabumi Udik, Das’ at Abung menghimbau kepada Perangkat Kelurahan mulai dari Operator Sik-ng hingga ketingkat RT dan LK untuk tidak menerima titipan apapun guna menghindari bumerang dikemudian hari.” tegasnya.

Hal senada disampaikan Kapolsek Kotabumi Kota melalui Bhabinkamtibmas, Aipda Wedi Candra setelah berkoordinasi kepada Kanit Tipikor polres Lampung Utara, agar permasalahan ini harus diselesaikan di kelurahan setempat, ujarnya.

Kedepannya jika nanti masyarakat mau memberikan dengan ikhlas, jangan ada titip menitip, karna titipan itulah yang jadi permasalahan di kemudian hari, jadi saya harapkan Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Pungkasnya.

(Sony)

Pesisir Barat, (HD) – Mewakili Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Lampung, Koordinator Kecamatan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Pesisir Selatan mengadakan Pertemuan dan Koordinasi dengan Forkopimcam Pesisir Selatan guna membahas langkah strategis dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia Bapak Hi. Prabowo Subianto untuk Indonesia Emas 2045.

“Program ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan Misi Asta Cita, yaitu memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)”. adapun program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah (PAUD-SMA/SMK) serta ibu hamil dan menyusui, mengatasi stunting dan malnutrisi melalui makan siang gratis yang didistribusikan di sekolah, bertujuan mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.Selasa, (06 Januari 2026).

Pertemuan ini diterima secara lansung oleh Camat Pesisir Selatan Bapak Mirza Sahri, S.Pd., Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Rawat Inap Biha, Bapak Joko Prasojo, A.Md.Kep. dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pesisir Selatan, Bapak Putrawan Jaya Ningrat, M.Si.

Dalam kesempatan tersebut Koordinator Kecamatan Pesisir Selatan, Acep Yepta Rijaya memaparkan bahwa pentingnya Koordinasi Lintas Sektor untuk menjalin kolaborasi dalam mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sukses dan terintegrasi.

Koordinator Kecamatan Pesisir Selatan, Acep Yepta Rijaya juga menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keharmonisan sosial di masyarakat serta akan memastikan bantuan sosial dan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan oleh warga yang membutuhkan. dan tidak hanya tepat sasaran, tapi juga dapat meningkatkan rasa keadilan dan solidaritas antar warga. Selain itu Acep Yepta Rijaya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pendataan dan pengawasan. Karena Keterlibatan masyarakat dianggap penting agar program yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga sosial berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tentunya Koordinasi ini juga menjadi momen strategis untuk mempererat sinergi antara aparat kewilayahan dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka memperkuat tata kelola Makan Bergizi Gratis di tingkat kecamatan.

Dengan langkah-langkah yang sistematis dan transparan, diharapkan program-program bantuan sosial maupun Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Pesisir Selatan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga.

Melalui sinergi yang kuat dan komunikasi yang terbuka, Koordinator Kecamatan Pesisir Selatan bersama Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan optimis akan tercipta kondisi sosial yang kondusif serta tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pesisir Selatan.

“Namun ditempat terpisah saat awak media mengkonfirmasi terkait hasil Pertemuan, Acep Yepta Rijaya mengungkapkan bahwa Forkopimcam Pesisir Selatan sangat mengapresiasi langkah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang telah menjalin Koordinasi sehingga Forkopimcam sangat antusiasme mendukung penuh dan berpartisipasi aktif pada program Makan Bergizi Gratis, apa lagi ini program unggulan Pemerintah Pusat, dan tentu perlu kita ketahui bersama hingga saat ini, baru 1 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hampir siap beroperasi dan tersebar di Biha, Sukarame dan Marang, Kecamatan Pesisir Selatan memiliki kuota sebanyak 5 SPPG.” Ujarnya.

(Red/AYR)

Lampung Utara,(HD) – Dugaan malapraktik oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Handayani Kotabumi pada pasien RAS (38) yang menderita sakit hemoroid stadium empat kembali menarik perhatian. Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Lampung Utara (Lampura) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari pasien dan keluarga yang didampingi oleh kuasa hukum, LBH Awalindo yang dihadiri langsung oleh Direktur, Samsi Eka Putra, Dinas Kesehatan Lampura yang dihadiri oleh Kepala Dinas, dr. Maya Nathalia Manan dan jajaran, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampura, dr. Dian Mauli hingga Manajamen RSU Handayani Kotabumi yang dipimpin oleh Direktur, dr. Ratna Sari Ritonga beserta jajarannya.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampura, Yusrizal dan Ketua Komisi IV, Imam Santosa berjalan santai dengan suasana kekeluargaan. Masing-masing pihak memaparkan pandangan terkait kasus tersebut dalam waktu yang berbeda.

Yusrizal pada kesempatan itu menjelaskan bahwa RDP merupakan momen untuk mendengarkan penjabaran pandangan dari semua pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut sehingga pihaknya dapat merumuskan dan memberikan rekomendasi solusi yang terbaik bagi semua pihak.

“Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Lampung Utara bukan lembaga yang dapat mengambil keputusan, namun akan memberikan rekomendasi berdasarkan fakta, mari bersama-sama menuangkan pikiran kita, yang terpenting yang menjadi prinsip esensi adalah bagaimana kita akan mencarikan sebuah solusi yang terbaik khususnya pada saudara kita yang merasakan sakit hingga hari ini,” tuturnya Yusrizal. Senin (5/01/2026)

Usai mendengarkan pandangan dari berbagai pihak, Ketua Komisi IV DPRD Lampura, Imam Santosa mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap permasalahan tersebut dapat selesai dengan cara-cara musyawarah. Usai RDP pihaknya akan merumuskan bagaimana upaya-upaya konkret yang tidak merugikan pihak manapun. Dalam pemaparan RDP, semua pihak, baik pihak pasien dan RSU Handayani mengklaim merupakan pihak yang benar, namun dirinya mengingatkan selain dari faktor prosedur pelayanan hingga penanganan, Imam Santosa juga mengajak melihat permasalahan tersebut pada sisi sosial kemanusiaan. Sebab pada kasus tersebut, pasien RAS (38) berpeluang mengalami cacat permanen.

“Kami hanya memfasilitasi, dalam keputusan kami serahkan kepada kedua belah pihak, jika dalam waktu dekat tidak terdapat kesimpulan, maka kami akan kembali memanggil pihak-pihak terkait,” ujarnya.

(Red/Tim)