hariandiksi.com

LAMPUNG UTARA (HD) – Kasus dugaan penganiayaan berat yang menimpa seorang warga bernama Ariza Okda Pratama memasuki babak baru. Terlapor yang merupakan oknum anggota Polri Korps Brimob, berpangkat Brigadir, kini dilaporkan dan telah diamankan oleh satuannya dan tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polda Lampung.

Brigadir inisial (BR) diketahui bertugas di Markas Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung yang berlokasi di Jalan Drs. Warsito No. 1, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

Kuasa hukum sekaligus kerabat dekat korban, Alvian Suny, S.H., M.H.,CPM membenarkan adanya insiden berdarah tersebut. Dirinya menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan membawa kasus ini ke tingkat tertinggi jika proses hukum di daerah tidak berjalan semestinya.

“Benar, adanya kejadian ini. Saya baru saja dari Rumah Sakit Handayani untuk melihat kondisi korban. Untuk kelanjutannya, kami akan menuntut melalui jalur hukum. Jika perlu, persoalan ini akan kami bawa sampai ke Mabes Polri. Sangat disayangkan ada anggota Polri yang melakukan kesalahan fatal hingga membuat korban luka parah dan kritis,” ujar Alvian saat dikonfirmasi media melalui sambungan telepon WhatsApp, Selasa (22/9/2026).

Alvian menambahkan, pihak Polda Lampung sebenarnya sudah datang berkunjung untuk menemui keluarga korban. Namun, ia menegaskan bahwa langkah kekeluargaan tidak akan menghentikan tuntutan pidana terhadap pelaku.

“Kami selaku kuasa hukum dan keluarga akan terus menuntut persoalan ini sampai tuntas, hingga pelaku diberikan hukuman yang setimpal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alvian menilai tindakan yang dilakukan oleh Oknum Brigadir (BR) telah mencoreng institusi bhayangkara dan tidak amanah terhadap sumpah jabatan.

“Anggota Polri seharusnya menjadi pengayom masyarakat. Tugas dan wewenang mereka sudah diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” pungkas Alvian.

Kronologi Kejadian: Dicekik, Dipukul, hingga Diancam Senjata Api

Berdasarkan laporan resmi dengan nomor *LP/B/468/IX/2026/SPKT/Polres Lampung Utara/Polda Lampung* tertanggal 21 September 2026, dugaan tindak pidana penganiayaan ini mengacu pada Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Peristiwa tersebut terjadi di Dusun Wonorejo, Desa Ogan Jaya, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, pada Senin (21/9) sekitar pukul 11.30 WIB.

Kakak ipar korban sekaligus pelapor kasus ini, Abdul Kadir, membeberkan kronologi mencekam di area perkebunan tersebut. Menurutnya, insiden bermula saat korban tengah “ngeleles” (mencari sisa-sisa cabutan singkong) bersama beberapa rekannya.

Secara tiba-tiba, datang terlapor oknum Brigadir (BR) yang diketahui merupakan anak dari pemilik kebun singkong tersebut. Terlapor langsung menginterogasi korban.

“Terlapor waktu itu bertanya, *’Apakah kamu tahu siapa pemilik kebun ini?’ Dijawab oleh korban, *’Saya tidak tahu siapa pemilik kebun ini.’* Mendengar jawaban itu, terlapor langsung mencekik dan memukuli korban secara bertubi-tubi hingga tidak sadarkan diri,” ungkap Abdul Kadir.

Tidak sampai di situ, situasi semakin mencekam lantaran terlapor diduga sempat mengeluarkan senjata api. “Terlapor juga sempat mengeluarkan senjata api dan menembakkannya ke arah udara sebanyak satu kali, serta ke arah bawah sebanyak satu kali,” tambahnya.

Setelah korban siuman dan berhasil pulang, ia langsung menceritakan peristiwa tersebut kepada Abdul Kadir. Akibat penganiayaan hebat itu, korban menderita luka memar parah di bagian leher, dada, serta punggung yang membiru. Telinga sebelah kiri dan hidung korban mengeluarkan darah, disertai luka robek di belakang telinga kiri.

Korban awalnya dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Sungkai Utara, sebelum akhirnya dirujuk ke RS Handayani Kotabumi karena kondisinya yang kritis. Pihak keluarga kemudian langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Lampung Utara guna penyelidikan lebih lanjut.

(Red)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., mengajak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lampung Utara memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) hingga tingkat desa.

 

Ajakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Ketua APDESI Kabupaten Lampung Utara M. Iqbal beserta jajaran pengurus di ruang kerja Kapolres Lampung Utara, Selasa (22/9/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung mulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut, Ketua APDESI M. Iqbal menyampaikan komitmen para kepala desa se-Kabupaten Lampung Utara untuk bersinergi dengan kepolisian dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

APDESI juga menyatakan kesiapan membantu menyosialisasikan Surat Kesepakatan Bersama terkait penyelenggaraan hiburan masyarakat kepada para kepala desa dan masyarakat di wilayah Lampung Utara.

Menurut M. Iqbal, koordinasi antara pemerintah desa dan Bhabinkamtibmas perlu terus ditingkatkan, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan gangguan kamtibmas dan tindak kriminalitas.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini mengapresiasi dukungan APDESI dan mendorong organisasi tersebut terus menjadi mitra kepolisian dalam menjaga keamanan di tingkat desa.

“Kami mengajak APDESI untuk terus bersinergi dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kamtibmas,” ujar Raswidiati.

Kapolres juga meminta APDESI turut mengedukasi serta menyosialisasikan Surat Kesepakatan Bersama yang melibatkan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelaku usaha hiburan seperti orgen tunggal, DJ, remix musik, serta organisasi lainnya terkait penyelenggaraan hiburan masyarakat.

Ia mengimbau agar setiap kegiatan hiburan masyarakat dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah.

Selain itu, Raswidiati mendorong penguatan peran Bhabinkamtibmas dan jajaran Polsek agar semakin aktif berkolaborasi dengan pemerintah desa dalam mencegah gangguan keamanan maupun tindak kriminalitas.

“Kolaborasi antara pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan jajaran Polsek perlu terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif,” katanya.

Audiensi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dan pemerintah desa dalam mendeteksi serta menyelesaikan potensi konflik sosial sejak dini.

Kegiatan yang turut dihadiri Kasat Intelkam Polres Lampung Utara AKP Joko Purnomo, S.H., M.M., Kasat Reskrim AKP Ivan R. Cristofel, S.T.K., S.I.K., dan Kasi Humas IPTU Herawari Karim tersebut berakhir sekitar pukul 11.15 WIB.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA, (HD)  — Polemik pengelolaan parkir di Kabupaten Lampung Utara setelah Kepala Dinas Perhubungan menyebut Kepala UPPD Parkir mempunyai riwayat “kartu kuning”. Menarik perhatian praktisi hukum sekaligus akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE., CPS., menyoroti.

Menurut Suwardi, pernyataan mengenai riwayat kesehatan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan publik dari persoalan utama, yakni legalitas pungutan parkir, dasar penetapan setoran, serta pertanggungjawaban uang yang dipungut dari masyarakat.

“Jangan sampai persoalan pungutan parkir justru ditutupi dengan membuka riwayat kesehatan seseorang. Yang harus dijelaskan kepada publik adalah dasar hukum pungutannya, siapa yang memberikan perintah, berapa uang yang dipungut, dan apakah seluruhnya benar-benar disetorkan ke kas daerah,” tegas Suwardi saat dihubungi via WA pada Selasa (22/9/2026).

Ia menyayangkan apabila benar seseorang yang belum dinyatakan layak secara profesional untuk menjalankan tugas pelayanan publik tetap diberi kewenangan mengelola pemungutan uang parkir. Sebab, tugas tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat dan menyangkut penerimaan daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Meski demikian, Suwardi mengingatkan bahwa riwayat gangguan kesehatan jiwa tidak boleh digunakan untuk merendahkan, mendiskriminasi, ataupun menghakimi seseorang. Istilah “kartu kuning” juga tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran bahwa seseorang tidak mampu bekerja.

“Kelayakan seseorang dalam menjalankan jabatan harus ditentukan melalui pemeriksaan tenaga kesehatan yang berwenang, asesmen objektif, evaluasi kinerja, dan penilaian atas perilakunya dalam memberikan pelayanan. Bukan berdasarkan stigma atau pernyataan sepihak,” ujarnya.

Menurutnya, apabila pimpinan mengetahui adanya kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas bawahannya, pimpinan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi, pemeriksaan kesehatan, pendampingan, pengawasan, atau penyesuaian tugas. Pimpinan tidak dapat membiarkan pegawai menjalankan tugas yang sensitif, kemudian menjadikan kondisi kesehatan pegawai tersebut sebagai alasan ketika muncul persoalan.

“Saya memperoleh laporan bahwa persoalan ini diduga tidak hanya terjadi pada satu titik. Ada beberapa titik parkir yang disebut mengalami pola serupa, bahkan nilai setorannya dikabarkan mencapai Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per bulan. Informasi ini tentu harus segera ditelusuri dan diverifikasi oleh Inspektorat serta aparat yang berwenang,” katanya.

Menurut Suwardi, laporan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Jika pungutan dilakukan secara rutin, terorganisasi, dan mengatasnamakan pemerintah daerah, harus terdapat dasar hukum, penetapan objek, besaran tarif, surat tugas, karcis atau bukti pembayaran, mekanisme pencatatan, serta bukti penyetoran ke kas daerah.

Ia juga mendapatkan informasi bahwa dalam pelaksanaan pemungutan tersebut terdapat surat tugas yang diduga ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.

“Kalau memang terdapat surat tugas yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan, dokumen itu harus dibuka dan diperiksa. Apa dasar penerbitannya, kepada siapa kewenangan diberikan, di titik mana pungutan dilakukan, berapa tarif resminya, dan bagaimana mekanisme penyetorannya? Tanda tangan pejabat pada surat tugas membawa konsekuensi tanggung jawab administratif dan tidak dapat dilepaskan begitu saja,” tegasnya.

Suwardi menambahkan, keberadaan surat tugas tidak otomatis membuat suatu pungutan menjadi sah. Surat tugas hanya memberikan kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu, sedangkan pungutan kepada masyarakat tetap harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku.

“Surat tugas bukan dasar untuk menentukan tarif sesuka hati. Kalau uang dipungut atas nama retribusi daerah, harus jelas dasar hukumnya, objek dan subjeknya, tarifnya, bukti pembayarannya, serta penyetorannya ke kas daerah. Tanpa itu, pungutan tersebut patut diduga bermasalah,” jelasnya.

Jangan Bebankan Kesalahan kepada Bawahan Suwardi menilai, pernyataan mengenai riwayat kesehatan Kepala UPPD Parkir justru menimbulkan pertanyaan baru mengenai mekanisme penempatan dan pengawasan pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan.

“Jika pimpinan sejak awal mengetahui kondisi kesehatan bawahannya, mengapa yang bersangkutan tetap diberikan tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pengelolaan uang? Jika dianggap layak, jangan kemudian riwayat kesehatannya dibuka ketika muncul masalah. Sebaliknya, jika dinilai belum layak, mengapa tetap ditempatkan pada jabatan tersebut? Pimpinan harus menjawab persoalan ini secara terbuka,” katanya.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab tidak dapat hanya dibebankan kepada Kepala UPPD Parkir. Apabila pelaksanaan pemungutan didasarkan pada surat tugas, perintah, pengetahuan, atau persetujuan atasan, pemeriksaan harus dilakukan sampai pada pejabat yang menerbitkan dan menandatangani dokumen tersebut.

Selain itu, informasi mengenai kesehatan seseorang merupakan data pribadi yang bersifat sensitif dan harus dilindungi. Penyampaiannya kepada publik harus mempunyai dasar dan tujuan yang sah serta tidak boleh merendahkan martabat orang yang bersangkutan.

“Pejabat publik seharusnya menjelaskan persoalan administrasi dan keuangan secara transparan, bukan membuka kondisi kesehatan bawahannya. Jangan sampai riwayat kesehatan dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban institusi,” ujarnya.

Suwardi meminta Bupati Lampung Utara memerintahkan Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan parkir, bukan hanya memeriksa satu titik yang telah menjadi pemberitaan.

Audit tersebut, menurutnya, harus mencakup seluruh surat tugas pengelolaan parkir, penetapan titik parkir, besaran pungutan atau setoran, penggunaan karcis, identitas petugas, penerimaan setiap bulan, serta bukti penyetoran ke kas daerah.
“Jangan hanya meminta klarifikasi lisan. Cocokkan surat tugas, karcis, catatan penerimaan, bukti setor, dan jumlah uang yang sesungguhnya dipungut di lapangan. Jika terdapat selisih atau uang tidak masuk ke kas daerah, harus ditelusuri siapa yang menerima dan menikmati uang tersebut,” tegasnya.
Ia juga meminta para pemilik usaha dan pengelola titik parkir yang merasa pernah diminta memberikan setoran agar menyimpan surat tugas, kuitansi, bukti transfer, percakapan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan pembayaran.

“Bukti-bukti tersebut penting untuk memastikan apakah pungutan dilakukan berdasarkan ketentuan resmi atau justru merupakan pungutan di luar mekanisme yang sah,” katanya.

Apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran administrasi, Suwardi meminta pemerintah daerah menjatuhkan sanksi secara tegas. Sementara itu, apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, pungutan tanpa dasar hukum, atau penerimaan yang tidak disetorkan ke kas daerah, hasil pemeriksaan harus diteruskan kepada aparat penegak hukum.

“Persoalan ini bukan sekadar tentang perilaku seorang pejabat ketika menghadapi wartawan. Persoalan yang lebih penting adalah tata kelola uang publik. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menjelaskan ke mana aliran uang parkir tersebut, siapa yang memerintahkan pemungutan, dan siapa yang bertanggung jawab,” pungkas Suwardi.

(Tim)

LAMPUNG UTARA, (HD) — Kasus dugaan kekerasan yang melibatkan oknum aparat kembali terjadi. Seorang warga Dusun Wonorejo, Desa Ogan Jaya, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, diduga menjadi korban penganiayaan berat oleh oknum anggota Brimob yang berdinas di Bandar Lampung pada Senin (21/9/2026).

Menurut keterangan dari Abdul Kadir selaku kakak ipar korban  yang di dampingi Yanto kades Negara bumi, Menceritakan pada awak media. “sekaligus bertindak sebagai pelapor, peristiwa memilukan ini menimpa adiknya, Ariza Okda Pratama (34). Kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB, saat korban baru saja pulang dari aktivitas memanen (ngeleles) singkong.

Secara mengejutkan, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan darah segar yang terus mengalir dari kepala bagian belakang dekat telinga, serta keluar dari hidung dan telinga. Diduga kuat, luka-luka parah tersebut akibat hantaman penganiayaan.

“Melihat kondisi korban yang mulai kehilangan kesadaran, kami langsung melarikan adik kami ke Puskesmas Negara ratu. Namun karena lukanya sangat kritis, sekitar pukul 15.00 WIB, pihak Puskesmas merujuk korban untuk segera dibawa ke RS Handayani Kotabumi guna penanganan medis darurat,” ujar Abdul Kadir.

Lebih lanjut, Abdul Kadir mengungkapkan bahwa sebelum korban benar-benar tidak sadarkan diri, Ariza sempat menceritakan kronologi singkat kejadian brutal tersebut. Korban mengaku telah dianiaya oleh oknum anggota Brimob asal Bandar Lampung. Tak hanya itu, korban juga menyebutkan sempat mendengar suara letusan senjata api sebanyak 2 kali di lokasi kejadian sebelum dirinya terkapar.

Tak terima dengan tindakan semenjana tersebut, Abdul Kadir selaku perwakilan keluarga langsung mendatangi Polres Lampung Utara untuk melaporkan peristiwa ini secara resmi agar dapat segera ditindaklanjuti secara hukum.

Pihak keluarga pun menuntut keras keadilan atas penderitaan yang dialami oleh korban. Mereka menegaskan bahwa status sebagai aparat tidak boleh menjadi perisai untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat kecil.

“Kami selaku keluarga korban meminta dengan sangat dan mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas tanpa pandang bulu oknum tersebut! Seragam dan senjata dibeli dari uang rakyat, bukan untuk dipakai menindas dan menganiaya warga sipil hingga sekarat. Kami minta pelaku dipecat dan dihukum seberat-beratnya. Hukum harus tegak, jangan tumpul ke atas!” tegas Abdul Kadir dengan nada geram.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, pihak Polres Lampung Utara belum memberikan tanggapan ataupun keterangan resmi mengenai laporan penganiayaan yang diduga melibatkan oknum anggota Brimob tersebut. Awak media masih terus berupaya mengonfirmasi pihak kepolisian setempat guna mendapatkan informasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini.

(Red)

LAMPUNG UTARA (HD) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M., kembali menunjukkan komitmennya sebagai wakil rakyat yang peduli terhadap kesejahteraan dan penguatan karakter masyarakat. Bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), beliau menggelar kegiatan “Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat” yang berlangsung khidmat di Aula Hotel Graha Wisata Candimas, Kabupaten Lampung Utara, Senin (21/9).

Sebelum acara inti dimulai, suasana nasionalisme dan kelestarian budaya terasa kental saat seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya versi Stanza II. Acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan memukau tarian tradisional khas Lampung sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M. (Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Lampung II), Agus Salim, S.E., M.Si. (Auditor Ahli Madya BPIP RI), serta panitia BPIP Lampung Utara yang diwakili oleh Alex Sander, S.H. Turut hadir pula anggota Fraksi Demokrat DPRD Lampung Utara, Darma Saputra, S.Pd.I., bersama lebih dari 350 tamu undangan yang mengular dari berbagai elemen masyarakat Lampung.

Dalam penyampaiannya, Marwan Cik Asan menekankan pentingnya proses menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pemahaman ideologi bangsa tidak boleh mandek, melainkan harus dipahami, dihayati, dan diamalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

“Di era modern ini, pendekatan penyampaian nilai-nilai Pancasila harus bergeser. Kita tidak bisa lagi menggunakan metode doktrinasi yang kaku. Pendekatan sekarang harus jauh lebih interaktif, dialogis, serta cerdas dalam memanfaatkan teknologi agar lebih mudah diterima oleh generasi saat ini,” ujar legislator asal Lampung tersebut.

Acara yang berlangsung tertib dan interaktif ini ditutup secara simbolis dengan pemberian plakat kehormatan dari Ir. H. Marwan Cik Asan, M.M., kepada Agus Salim, S.E., M.Si., selaku perwakilan dari BPIP RI sebagai bentuk sinergi yang kuat dalam menjaga ideologi bangsa.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Polemik pungutan liar (pungli) yang melibatkan seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara berinisial Arvan terus bergulir tajam. Publik kini mendesak transparansi aliran dana setoran senilai Rp250.000 per bulan dari usaha Dapur Pintar Store di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi.

Pertanyaan besar mengemuka di tengah masyarakat: apakah uang setoran tersebut resmi masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung Utara, atau justru mengalir deras ke kantong pribadi oknum bersangkutan?

Situasi semakin memanas setelah muncul pernyataan kontroversial dari Kepala Dinas Perhubungan yang seolah berdalih bahwa bawahannya yang arogan tersebut seolah sedang mengalami gangguan jiwa. Alih-alih meredam masalah, pembelaan ini justru memantik reaksi keras publik dan para insan pers. Terlebih lagi, oknum pegawai tersebut sempat menunjukkan gelagat arogansi dan terkesan mengajak duel wartawan saat dikonfirmasi di lapangan.

Menanggapi hal ini, Inspektur Kabupaten Lampung Utara, Martahan Samosir, S.STP., M.P., menegaskan pihaknya tidak tinggal diam. Saat dimintai keterangan pada Senin (21/9), Martahan memastikan bahwa Inspektorat akan segera memanggil pihak-pihak terkait.

“Ini akan kami panggil yang bersangkutan melalui Irban II dan tim. Saya sudah arahkan untuk berkoordinasi kepada Kepala Dinas Perhubungan guna melakukan pemantauan terkait informasi ini,” tegas Martahan.

Ia juga memastikan proses pemeriksaan akan berjalan transparan tanpa ada upaya penutupan-nutupan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya. “Jika memang terbukti ada pelanggaran, kami dari Inspektorat tidak akan menutupinya,” pungkasnya.

(Red/Tim)

LAMPUNG UTARA (HD) – Personel Polres Lampung Utara melaksanakan pengaturan lalu lintas pagi sekaligus membantu para pelajar menyeberang jalan sebagai bentuk pelayanan dan kepedulian terhadap masyarakat, Senin (21/9/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan pada saat aktivitas masyarakat dan pelajar mulai meningkat. Personel kepolisian ditempatkan di titik-titik jalan yang menjadi jalur aktivitas pelajar dan pengguna jalan di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Lampung Utara mengatur arus kendaraan dan membantu anak-anak sekolah yang hendak menyeberang jalan. Kehadiran polisi di lokasi diharapkan dapat menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, khususnya pada jam masuk sekolah.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, mengatakan bahwa pengaturan lalu lintas pagi merupakan salah satu bentuk pelayanan langsung kepolisian kepada masyarakat.

“Personel kami hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan, khususnya pada pagi hari ketika aktivitas kendaraan dan pelajar cukup padat. Selain mengatur arus lalu lintas, personel juga membantu anak-anak sekolah menyeberang jalan demi menjaga keselamatan mereka,” ujar IPTU Herawati.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada pelajar, mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta menjaga kelancaran arus kendaraan pada jam sibuk pagi hari.

“Ini merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan para pelajar dapat beraktivitas dengan aman, sekaligus mengingatkan pengguna jalan agar lebih berhati-hati ketika melintas di sekitar kawasan sekolah,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara menempatkan personel di lokasi yang telah ditentukan, mengatur kendaraan yang melintas, serta membantu pelajar menyeberang jalan ketika kondisi lalu lintas memungkinkan.

IPTU Herawati juga mengimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, mengurangi kecepatan saat melintas di sekitar sekolah, dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan.

“Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tertib berlalu lintas dan bersama-sama menjaga keselamatan anak-anak saat berangkat maupun pulang sekolah,” pungkasnya.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Fakta baru terungkap di balik sikap arogan oknum Kepala UPPD Parkir Dinas Perhubungan Lampung Utara, Arpan.

Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara ANOM SAUNI.S,H. M,M menyebut secara langsung bahwa anggotanya tersebut mempunyai riwayat kartu kuning.

Pernyataan ini disampaikan Kadishub usai viralnya video Arpan yang marah-marah dan menantang awak media Kotabumi Lampung Utara saat dikonfirmasi soal dugaan pungutan iuran parkir sebesar Rp250 ribu di kawasan Dapur Pintar Store.

Bukannya memberikan penjelasan secara sopan dan edukatif di kantor, Arpan justru mengajak (N) awak media sambil mengendarai motor keluar dari halaman kantor Dishub dan berhenti di kebon mengeluarkan dengan nada tinggi dan tidak mencerminkan pejabat publik.

“Yang mengkonfirmasi iya, kamu itu mengkonfirmasi apa? Sudah mencari kesalahan saya? Hah? Apa kamu tuh mengkonfirmasi apa dengan beritain saya? Maksudnya apa?” bentak Arpan dalam video.

Bahkan Arpan sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial menantang wartawan untuk mencari tukang parkir liar dan akan diberi reward.

“Cari orang itu Dek, yang SPT ada nggak setor, yang SPT-nya nggak ada malah mungut setor ke saya. Nanti saya kasih reward,” ucapnya.

Terkait iuran Rp250 ribu yang dipungut setiap tanggal 27, Arpan berdalih itu adalah setoran resmi untuk PAD yang titiknya sampai provinsi.

“PAD Dinda, kalau itu resmi ada titiknya sudah sampai provinsi, setornya dua ratus lima puluh,” klaimnya.

Pernyataan Kadishub soal riwayat kartu kuning tersebut dinilai publik sangat masuk akal, melihat dari cara Arpan menjawab konfirmasi wartawan yang meledak-ledak dan tidak stabil.

Publik kini mempertanyakan, bagaimana mungkin seorang yang mempunyai riwayat kartu kuning diberi jabatan strategis sebagai Kepala UPPD Parkir yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pengelolaan PAD.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan belum dapat menunjukkan bukti surat resmi dan bukti setoran PAD Rp250 ribu tersebut masuk ke Kas Daerah.

(Red/tim)

LAMPUNG UTARA (HD) — Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Lampung Utara di bawah kepemimpinan Muhammad Yusrizal, S.T., kini dipertanyakan. Sikap pimpinan legislatif tersebut dinilai terkesan “tutup mata” terhadap karut-marut pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 terkait pendirian gerai minimarket modern. Sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Lampung Utara dituding sengaja mengangkangi aturan tersebut demi meloloskan izin usaha retail raksasa.

Bergerak atas mandeknya penegakan hukum, dua pimpinan organisasi pers Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nopriyanto, dan Ketua Aliansi Jurnalis Online Indonesia (AJOI) Lampung Utara Depriwan bersama beberapa  awak media mendatangi Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Utara. Kedatangan mereka bertujuan menuntut pertanggungjawaban moral dan konstitusional legislatif serta bupati selaku pihak yang melahirkan produk hukum tersebut.

Dalam pertemuan itu, Organisasi Pers AJOI  mendesak DPRD Lampung Utara segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Langkah ini dinilai mendesak menyusul berembusnya isu liar mengenai adanya “upeti” atau biaya koordinasi ilegal sebesar Rp120 juta per satu gerai Indomaret baru. menyengat nama seorang oknum berinisial ‘IQ’ mencuat sebagai broker atau pengurus perizinan tersebut.

“Kami meminta dibentuknya Pansus agar persoalan pelanggaran Perda ini Terang benderang. Apalagi ada isu yang beredar luas bahwa biaya pengurusan izin satu gedung Indomaret baru mencapai nilai fantastis Rp120 juta melalui oknum berinisial IQ,” tegas Depriwan

Namun, alih-alih merespons cepat aspirasi tersebut Ketua DPRD Lampung Utara Muhammad Yusrizal secara eksplisit terkesan keengganannya untuk membentuk Pansus. Ironisnya, Yusrizal sendiri mengakui secara terbuka bahwa oknum berinisial ‘IQ’ yang terseret dalam pusaran isu miring tersebut merupakan Kerabat dekatnya atau masih  ponakan.

“Saya enggan kalau diadakan Pansus. Walaupun IQ itu keponakan saya, kalau dia salah kenapa harus saya bela? Kasih saya waktu beberapa hari ini,” kilah M. Yusrizal saat ditemui media pada Kamis (3/9) lalu.

Sikap mengulur waktu dan penolakan membentuk Pansus ini memicu sentimen negatif publik. Ketua DPRD dituding tidak netral dan gagal memosisikan diri sebagai wakil rakyat yang objektif. Keengganan legislatif membongkar kasus ini memperkuat dugaan adanya konspirasi saling menguntungkan antara oknum dinas terkait dan lingkaran dalam kekuasaan.

Senada dengan AJOI, Ketua PPWI Lampung Utara, Nopriyanto, mendesak agar jajaran eksekutif dan legislatif tidak menjadikan Perda hanya sebagai macan kertas. Mereka menuntut keseriusan penuh agar marwah hukum di Lampung Utara tidak digadaikan demi kepentingan korporasi atau kelompok tertentu.

Namun hingga berita ini diturunkan (Kamis, 17/9), janji Ketua DPRD Lampung Utara untuk memberikan jawaban komprehensif tak kunjung terealisasi. Sikap bungkam dan aksi diam dari pucuk pimpinan dewan ini semakin mempertebal asumsi publik bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik pelanggaran Perda Nomor 2 Tahun 2016 tersebut.

(Red/Tim)

Lampung Utara, (HD) – Direktur LBH Awalindo kabupaten Lampung Utara Samsi Eka Putra , S.H. selaku kuasa hukum dapur pintar store yang mana beberapa waktu lalu sempat menjadi trending topic pada pemberitaan terkait adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum dinas perhubungan dengan dalih retribusi uang parkir di lingkungan toko dapur pintar store. Jumat (18/9)

Dalam konfirmasi tersebut Samsi Eka Putra, S.H. mengatakan bahwa “kami selaku pemilik usaha dapur pintar store selama ini tidak pernah menetapkan retribusi atau mewajibkan pengunjung toko kami untuk membayar uang parkir, karena toko kami telah menyiapkan halaman parkir secara pribadi yang mana lahan parkir yang tersedia ini merupakan lokasi tanah milik masyarakat setempat yang telah kami sewa yang dikhususkan untuk tempat parkir para pengunjung toko kami,

Untuk menjaga keamanan kendaraan para pengunjung yang terparkir maka kami telah sepakat berkoordinasi dengan ketua RT setempat untuk menempatkan penjaga keamanan kendaraan yang berparkir di lokasi yang telah kami sediakan.

Kalaupun mungkin ada dari para pengunjung yang berbagi sedikit rezeki memberi petugas keamanan parkir yang mengatur lintasan parkir itu sudah inisiatif pribadi mereka. Kami pun tidak bisa melarang para pengunjung untuk melakukan hal tersebut.

Tapi yang jelas kami pihak toko tidak pernah mewajibkan untuk membayar uang parkir.

Dan pihak pemerintah daerah juga jelas tidak berhak meminta retribusi parkir kepada kami karena kami tidak menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan ataupun trotoar untuk tempat parkir.

Kalaupun mungkin ada pembicaraan ataupun kesepakatan antara petugas kami yang menjaga keamanan parkir dengan oknum dinas berhubungan itu di luar pengetahuan kami dan di luar tanggung jawab kamu karena kami tidak tahu menahui tentang hal itu.

Alhamdulillah sejak toko dapur pintar store buka para pengunjung toko kami sangat ramai baik itu pelanggan tetap ataupun pendatang baru karena memang toko kami menyediakan perlengkapan alat-alat rumah tangga yang berkualitas bagus standar SNI dengan harga yang murah.

Selain daripada itu para pengunjung toko kami juga merasa puas karena apapun kebutuhan rumah tangga yg dibutuhkan ada tersedia di toko kami dengan banyak pilihannya sehingga para pengunjung dengan leluasa dapat memilih sesuai selera yg di inginkan.

Dan sampai sejauh ini tidak pernah ada keluhan apapun terkait parkir dari para pengunjung toko kami.

Karena kami menyediakan tempat parkir yang aman dan nyaman yang menjamin keamanan kendaraan para pengunjung.

(Rizky A Sony)