hariandiksi.com

LAMPUNG UTARA (HD) – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara dalam menegakkan aturan daerah kembali dipertanyakan. Sejumlah gerai baru toko modern Indomaret diduga kuat nekat beroperasi di tahun 2026 ini di duga tanpa mengantongi izin resmi.

Berdasarkan hasil investigasi tim media di lapangan pada Rabu (1/7/2026), ditemukan beberapa titik pembangunan dan penambahan gerai Indomaret baru yang sudah aktif beroperasi. Kehadiran ritel modern ini disinyalir kuat menabrak aturan hukum yang berlaku di Bumi Ragem Tunas Lampung.

Secara regulasi, penataan toko modern di wilayah ini telah diatur secara mengikat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang penataan toko moderen mini market dan kemitraan usaha micro kecil dan menengah.

Dengan melandaskan persetujuan DPRD kabupaten Lampung utara,  poin 13 dalam Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 4  Tahun 2014 Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034. Dalam bab 1 nomor 15 dan 16 Perda tersebut, ditegaskan bahwa:

(15) Izin Usaha Mini Market (IUMM) adalah syarat mutlak untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan mini market.

(16) Bupati Lampung Utara merupakan satu-satunya Pejabat Penerbit izin resmi yang sah.

Tidak hanya masalah administrasi izin, kehadiran gerai-gerai baru ini juga diduga mengabaikan kewajiban analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai aturan, pendirian toko modern wajib mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional, toko, kios, serta warung-warung eceran kecil milik warga demi menjaga keseimbangan ekonomi.

Aturan zonasi pun tampak jelas dilanggar. Perda memandatkan bahwa lokasi mini market hanya diperkenankan di tepi jalan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten, dengan jarak minimal 50 meter dari persimpangan jalan. Selain itu, kuota maksimal toko modern dibatasi hanya boleh ada 2 buah untuk satu wilayah kecamatan. Nyatanya, fakta di lapangan menunjukkan pemandangan yang jauh berbeda.

Dari Menjamurnya gerai Indomaret yang diduga ilegal ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Publik patut bertanya, di mana fungsi pengawasan dan penegakan hukum dari para pejabat berwenang?

Kondisi ini memperlihatkan kesan kuat bahwa Pemkab Lampung Utara sengaja menutup mata dan tidak mengindahkan peraturan daerah yang mereka buat sendiri. Perda Nomor 4 Tahun 2014 kini terkesan hanya menjadi “macan kertas” yang taringnya tumpul di hadapan gurita bisnis ritel raksasa, namun tajam saat menertibkan pedagang kecil.

Sikap diam dan pembiaran dari pemerintah daerah ini tidak hanya mencederai kepatuhan hukum, tetapi juga secara perlahan membunuh urat nadi perekonomian rakyat kecil, terutama para pemilik warung kelontong yang ruang hidupnya kian terhimpit. Jika Pemkab Lampung Utara terus memelihara sikap abai ini, maka wajar jika masyarakat menilai ada “main mata” di balik layar antara penguasa dan pengusaha.

(Sony/Tim)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Kucuran dana bantuan Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 91 miliar untuk RSUD H.M. Ryacudu Kotabumi memicu peringatan keras dari pengamat hukum. Anggaran besar tersebut dinilai sangat rawan menjadi sasaran korupsi terorganisasi jika pengawasan tidak diperketat sejak awal.

Praktisi hukum sekaligus Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi (Umko), Dr. Suwardi, S.H., M.H., menegaskan bahwa proyek fisik dan pengadaan alat kesehatan bernilai fantastis secara empiris kerap menjadi titik rawan penyalahgunaan wewenang. Modus yang biasa terjadi meliputi kongkalikong pemenang tender, mark-up harga, hingga manipulasi spesifikasi mutu pekerjaan.

“Anggaran Rp91 miliar ini jangan sampai berubah fungsi dari instrumen pelayanan publik menjadi instrumen memperkaya segelintir orang. Jangan ada istilah jatah eksekutif, legislatif, tim sukses, maupun oknum aparat,” ujar Suwardi via WhatsApp.

Latar Belakang Kasus Hukum RSUD RyacuduPeringatan ini bukan tanpa alasan. Rekam jejak tata kelola anggaran di rumah sakit ini memang sempat tercoreng kasus hukum. Pada Juli 2025, Kejaksaan Negeri Lampung Utara resmi menetapkan Direktur Utama RSUD Ryacudu saat itu, dr. Aida Fitriah Subandhi, dan seorang rekanan proyek bernama Irwanda Dirusi sebagai tersangka.

Keduanya ditahan atas dugaan korupsi proyek rehabilitasi dan pemeliharaan gedung rumah sakit tahun anggaran 2022. Modus operandi dalam kasus tersebut meliputi pengalihan proyek (subkontrak) kepada pihak lain yang bukan pemenang tender sebenarnya, serta temuan kekurangan volume pekerjaan pada ruang penyakit dalam, kebidanan, dan ICU.

“Sejarah itu jangan dihapus dari ingatan publik. Justru harus dijadikan pengingat bahwa penyimpangan sekecil apa pun dapat berujung pada proses pidana,” tambah Suwardi.

Untuk mencegah terjadinya korupsi kolektif berulang pada dana bantuan Rp91 miliar ini, ia mendesak adanya pengawasan melekat sejak tahap perencanaan oleh aparat penegak hukum. Ia juga mengusulkan agar seluruh dokumen kontrak dan spesifikasi teknis dibuka secara transparan agar bisa dikawal langsung oleh masyarakat, media, dan akademisi.

(Rizky A Sony)

‎Lampung Utara, (HD) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Kabupaten Lampung Utara Defriwansyah, mengucapkan pada Hari Bhayangkara Ke-80 tahun 2026 “Langkah Bakti Sang Polri”

‎Defriwansyah sebagai ketua DPC AJOI lampura menyambut hari Bhayangkara ke-80, 1 juli 2026,  menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Korps Bhayangkara sebagai langkah bakti  sang polri dan sebagai pilar utama penjaga kondusifitas bangsa dan garda kedepan.

‎”Atas nama insan Pers dan segenap jajaran ajoi lampura  “saya mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-80. Polri mengabdi, 80 tahun pula, Polri menjadi penjaga dan kedaulatan, Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, serta selalu utama memberikan pelayanan pada masyarakat. ucap nya ketua ajoi lampura Defri.

‎Insan Pers dirgahayu Bhayangkara teruslah menjadi polisi yang dicintai karena karya, dihormati karena integritas, dan dibanggakan karena pengabdiannya. bersama Polri. Insan Pers juga berkomitmen membantu untuk wujudkan lampung utara yang aman, maju, dan sejahtera – tambahnya “Def”

‎Saya berharap pada Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia, adalah agar polri semakin presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan), humanis, dan tegas dalam penegakan hukum. Institusi ini di dambakan terus di cintai masyarakat melalui pelayanan yang bersih, adil, dan merata di seluruh pelosok negeri. harapnya.

‎Semoga kedepan polri di harapkan terus menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata yang profesional dan berintegritas, pelayanan berkeadilan, memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu serta memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh elemen masyarakat. Polri untuk masyarakat, mengedepankan pendekatan humanis dan hadir langsung di tengah masyarakat.tutupnya Defri. RED.

(Red/Sony)

‎

LAMPUNG UTARA (HD) – Nasib apes menimpa Tri Ratno alias Ateng, warga Sukung Jalan Etshkiko Siomi kelurahan Kelapa Tujuh kecamatan Kotabumi Selatan, Kotabumi. Rumahnya hancur akibat tertimpa pohon tumbang saat angin kencang menerjang pada 14 Februari 2026 lalu. Namun hingga akhir Juni 2026, janji kompensasi ganti rugi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum juga cair.

Keterlambatan ini memicu kekecewaan mendalam. Warga menilai pemerintah kerap lalai dalam memelihara pohon-pohon pelindung dan lambat merespons keluhan. Akibatnya, saat bencana terjadi, masyarakat kecil dipaksa menanggung sendiri kerugian materil akibat kelalaian tata kota tersebut.

Saat diwawancarai oleh Media Harian Diksi, Tri Ratno mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Ia pun menyayangkan sikap pasif dari para pemangku kebijakan setempat. Selasa (30/6)

“Padahal rumah kami ini dekat sekali dengan Rumah Dinas Bupati dan dekat dengan rumah pribadi Wakil Bupati Lampung Utara. Akan tetapi, tidak pernah ada kepedulian sama sekali pada kami yang orang kecil ini,” ujar Ateng dengan nada kecewa.

Untuk wakil rakyat DPRD kabupaten Lampung Utara perlu menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur skema ganti rugi cepat dan konkret bagi warga yang menjadi korban kelalaian fasilitas publik atau pohon tumbang.

Jadilah penyambung lidah yang agresif bagi warga kecil seperti kami ini, agar janji-janji manis pemerintah daerah saat bencana tidak menguap begitu saja. Pungkasnya

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan nyata dari dinas terkait untuk menuntaskan pembayaran kompensasi yang sempat dijanjikan kepada korban.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, (HD) – Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, M. Yusrizal, S.T., menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian.

“Saya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Di Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, semoga Polri semakin jaya dan dicintai seluruh masyarakat,” ujar M. Yusrizal.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan publik, serta memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Apresiasi dari Ketua DPRD Lampung Utara tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya Polri dalam mewujudkan institusi yang semakin profesional, humanis, dan dipercaya masyarakat.

(Rizky A Sony)