hariandiksi.com

LAMPUNG UTARA, (HD) — Nasib pilu menimpa Sumarlina, warga Desa Pekurun Tengah, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara. Setelah rumah tangganya hancur akibat orang ketiga dan menjadi korban penganiayaan, ia kini harus menelan pil pahit lantaran uang kompensasi perdamaian miliknya diduga digelapkan oleh oknum yang mengurus perkaranya. (27/9)

Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh perebut laki orang (pelakor) ini sebelumnya telah dilaporkan ke Polres Lampung Utara. Dalam perkembangannya, pihak penyidik memediasi kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan damai melalui keadilan restoratif (restorative justice). Dari kesepakatan tersebut, korban dijanjikan uang kompensasi sebesar Rp. 20 juta.

Namun, alih-alih mendapatkan haknya untuk menyambung hidup pasca-bercerai dengan suaminya, IP, Sumarlina justru diduga menjadi korban penipuan oleh oknum tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Sambil menangis tersedu-sedu, Sumarlina menceritakan kronologi kejadian tersebut kepada awak media melalui sambungan telepon WhatsApp. Ia menjelaskan bahwa awalnya Fatantawi meminta kuasa untuk mendampingi kasusnya. Dalam perjalanannya, Fatantawi turut melibatkan beberapa rekan lainnya yang tidak dikenal oleh korban.Tragisnya, setelah proses Restorative Justice (RJ) selesai di kepolisian dan uang kompensasi Rp. 20 juta tersebut, uang tersebut justru dikuasai sepenuhnya oleh Fatantawi. Sumarlina mengaku hanya menerima uang sebesar Rp1,5 juta.

“Saya hanya menerima satu juta lima ratus ribu rupiah. Alasannya untuk biaya ini-itu, bahkan katanya untuk diberikan kepada oknum kepolisian karena telah membantu menyelesaikan perkara saya,” ujar Sumarlina dengan nada miris dan kecewa.

Sumarlina mengaku sangat tidak berdaya dan merasa terzalimi secara bertubi-tubi. Rumah tangganya kini telah kandas akibat perkara tersebut, dan hak finansial yang seharusnya ia terima pun dipangkas secara tidak wajar.

“Sakit sekali rasanya perasaan ini, sampai pisah rumah tangga akibat perkara pelakor ini. Saya tidak ikhlas sampai saat ini,” ucapnya lirih.

Di tengah keterbatasan ekonomi yang menghimpitnya saat ini, Sumarlina mengetuk hati para penegak hukum dan pihak terkait. Ia berharap ada keadilan nyata yang berpihak kepadanya dan mendesak agar uang kompensasi yang menjadi haknya dapat dikembalikan seutuhnya.

(Tim)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) kembali mencoreng dunia pendidikan di Provinsi Lampung. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Media Sari Putri, S.Pd., M.M., diduga melakukan pungutan sebesar Rp.4 juta terhadap salah satu orang tua siswa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari narasumber tepercaya, pungutan tersebut ditarik dengan dalih untuk biaya pembelian seragam sekolah dan uang transportasi ke Bandar Lampung (Karang).

“Orang tua siswa berinisial Z mengonfirmasi bahwa mereka diminta uang total Rp.4 juta oleh kepala sekolah. Rinciannya, Rp.3 juta untuk uang seragam dan Rp.1 juta untuk uang jalan ke Karang,” ujar narasumber yang enggan disebutkan namanya saat memberikan keterangan kepada awak media.

Untuk keberimbangan berita, tim media telah mendatangi SMAN 1 Kotabumi guna meminta klarifikasi langsung dari pihak sekolah pada Jumat (25/9/2026). Namun, menurut keterangan petugas keamanan (security) di lokasi, kepala sekolah sedang tidak berada di tempat karena ada kegiatan di SMA Negeri 3.

Upaya konfirmasi kemudian dilanjutkan melalui pesan singkat WhatsApp kepada Media Sari Putri. Kendati pesan tersebut menunjukkan status telah dibaca, Kepala SMAN 1 Kotabumi tersebut memilih bungkam dan tidak memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.

Menyikapi temuan dan hasil investigasi ini, tim media bersama lembaga terkait berencana membawa persoalan ini ke tingkat provinsi. Laporan resmi akan segera dilayangkan kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

Pihak dinas terkait diharapkan segera menginstruksikan Inspektorat Provinsi Lampung untuk memeriksa dugaan pelanggaran ini. Jika terbukti melakukan pungutan liar, Kepala SMAN 1 Kotabumi dituntut untuk dicopot dari jabatannya dan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku demi menjaga integritas dunia pendidikan.

(Tim/Red)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

WAY KANAN, (HD) – Praktik dugaan penguasaan dan jual beli lahan negara secara ilegal kembali terjadi. Kali ini, puluhan hektar tanah negara di kawasan Register 46, Desa Tanjung Serupa, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, diduga dikuasai secara sepihak oleh oknum perorangan dan diperjualbelikan di luar ketentuan hukum.

Lahan yang menjadi objek persoalan tersebut berada di dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Budi Lampung Sejahtera (BLS). Sesuai dengan statusnya, tanah register merupakan tanah negara yang dikelola oleh kementerian terkait. Status HGU yang diberikan kepada perusahaan pun hanya bersifat hak pengelolaan terbatas untuk sektor pertanian atau perkebunan, bukan hak milik yang dapat dipindahtangankan secara bebas.

Namun di lapangan, aturan tersebut disinyalir dikangkangi. Seorang warga berinisial SW, yang saat ini berdomisili di Kabupaten Lampung Utara, diduga menguasai lebih dari 70 hektar bidang tanah di lokasi Register 46 tersebut. Di atas lahan negara itu, SW menanam pohon karet dan kelapa sawit yang hasilnya telah dinikmati selama puluhan tahun.

Mantan Kepala Desa Tanjung Serupa periode 2009–2014, Siswanto, membenarkan adanya isu miring terkait transaksi jual beli lahan negara tersebut.

“Tanah yang diperjualbelikan itu diakui sebagai milik SW di lokasi Register 46. Luasnya lebih dari 70 hektar dan masuk dalam wilayah HGU PT BLS. Menurut sepengetahuan saya, lahan tersebut sudah lebih dari 20 tahun diakui dan dinikmati oleh yang bersangkutan,” ungkap Siswanto saat dikonfirmasi media, Sabtu (26/9/2026).

Sengkarut klaim kepemilikan ini bahkan sempat memicu ketegangan. Siswanto menceritakan bahwa pihak PT BLS selaku pemegang HGU resmi pernah mendatangi lokasi untuk menebang tanaman sawit di atas lahan yang diklaim SW. Diduga karena posisi kepemilikannya yang goyah dan terancam digusur oleh perusahaan, lahan Register 46 tersebut kini mulai diobral dan dijual ke pihak lain dengan harga per satu hektar tanah register berkisar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Secara regulasi, tindakan penguasaan sepihak dan jual beli ini menabrak aturan hukum yang berlaku berat. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), HGU hanya memberikan hak untuk mengusahakan tanah, bukan hak milik yang bisa diperjualbelikan secara bebas oleh perorangan.

Lebih jauh lagi, karena objek tanah ini berstatus Tanah Register atau Kawasan Hutan, tindakan oknum perorangan maupun aparat desa yang nekat menerbitkan surat pengantar ilegal dapat dijerat dengan Undang-Undang Kehutanan. Para pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun serta denda bernilai besar atas tindakan menduduki, mengolah, atau memperjualbelikan kawasan hutan tanpa izin resmi dari Menteri Kehutanan.

Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk mengusut tuntas keterlibatan mafia tanah serta oknum aparat yang nekat melegalisasi aset milik negara.

(Red/Tim)

Way Kananoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA,(HD) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Lampung Utara bersama sejumlah instansi terkait melaksanakan sosialisasi keringanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat di Bundaran Tugu Payan Emas, Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 06.30 WIB tersebut melibatkan personel Satlantas Polres Lampung Utara, UPTD Bapenda Lampung Utara, Jasa Raharja Kotabumi, serta Subdenpom Kotabumi.

Sosialisasi dilakukan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai adanya keringanan pajak kendaraan sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dan instansi terkait dalam memberikan informasi serta pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai keringanan pajak kendaraan dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar IPTU Herawati.

Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah.

“Kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak kendaraan sangat penting. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan informasi dan kemudahan yang diberikan pemerintah serta tetap tertib dalam administrasi kendaraan bermotor,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat yang melintas di kawasan Bundaran Tugu Payan Emas terkait program keringanan pajak kendaraan.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan aman. Polres Lampung Utara berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, Polrioleh SebarTweet

Lampung Utara, (HD) – Wakil Bupati Lampung Utara Romli, S.Kom., S.H., M.H., memimpin rapat menindaklanjuti tuntutan Tim Peduli Masyarakat (TPM) Blambangan Pagar terkait permasalahan Pertanahan dengan PT. Budidharma Godam Perkasa. Rabu (23/9)

Hadir dalam rapat yang dilaksanakan di ruang Wakil Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Mat Soleh, M.Pd., Kepala Bagian Hukum Syahrullah, SH.,MH. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Rico Budiyanto, S.E., M.M., Kepala Seksi Pertanahan Permukiman Edison, SH

Dalam rapat tersebut, Wabup Romli menginstruksikan agar Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Lampung Utara segera mempelajari dokumen lahan yang disengketakan dari TPM, Pemerintah Daerah dan pihak perusahaan sebelum pengukuran ulang luas lahan yang dikelola perusahaan serta segera dilakukan pengukuran ulang lahan disesuaikan dengan kondisi fakta dilapangan dengan memperhatikan dokumen lahan yang ada disesuaikan dengan pemanfaatan luasan lahan yang dipergunakan saat ini.

Selain itu, sambung Wabup, perlu juga dilakukan pendalaman dan verifikasi dokumen kewajiban terkait persentase dua puluh persen pengelolaan lahan plasma.

Termasuk luasan lahan yang menjadi dasar perhitungan, bentuk dan lokasi realisasi plasma, status pelaksanaan, serta kesesuaian antara kewajiban yang seharusnya dipenuhi dengan realisasi yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan berkoordinasi dan bersurat kepada Kementerian ATR/BPN terkait hasil verifikasi atas permasalahan pertanahan masyarakat dengan perusahaan sebagai bahan penyusunan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) – Guna membangun sinergi dalam menyebarluaskan informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akurat dan berdampak positif, BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi menggelar kegiatan Media Gathering bersama awak media se Kabupaten Lampung Utara pada Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kotabumi, Novi Kurniadi, yang didampingi oleh Muhtar Rasyid selaku Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi serta Khamim Sulistiono selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kotabumi. Hadir dalam acara ini perwakilan dari tiga organisasi pers besar, yakni Aliansi Jurnalis Online Indonesia (AJOI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Wartawan Online (IWO), serta para Kepala Biro (Kabiro) media yang bertugas di Lampung Utara.

Dalam pemaparannya, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kotabumi, Novi Kurniadi menjelaskan bahwa fokus utama program BPJS Kesehatan pada tahun 2026 ini adalah memberikan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah kerja. Berdasarkan data per 1 September 2026, cakupan kepesertaan JKN di wilayah tersebut telah menyentuh angka 98,02 persen untuk Universal Health Coverage (UHC). Namun demikian, tingkat keaktifan kepesertaan saat ini tercatat masih berada di angka 79,20 persen.

Novi juga menambahkan bahwa dari empat kabupaten yang berada di bawah wilayah kerja Kantor Cabang Kotabumi yaitu kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Pesisir Barat, dan kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara termasuk ke dalam kategori UHC Prioritas.

Lebih lanjut, pihak BPJS Kesehatan membeberkan lima alasan krusial mengapa masyarakat sangat membutuhkan perlindungan program jaminan kesehatan di era saat ini, di antaranya:

1. Tarif dan biaya pelayanan kesehatan yang terus mengalami kenaikan.

2. Adanya pergeseran pola penyakit di masyarakat, dari infeksi ringan beralih ke penyakit generatif kronis.

3. Posisi tawar pasien yang cenderung lemah dan kerap mendapatkan informasi kesehatan yang asimetris saat membutuhkan perawatan.

4. Perkembangan serta kemajuan teknologi kedokteran yang kian canggih dan berbiaya tinggi.

5. Dampak ekonomi dan sosial yang signifikan secara mendasar apabila seorang warga jatuh sakit.

Untuk menjawab kebutuhan dan keluhan masyarakat yang tersebar di wilayah kerja Cabang Kotabumi, BPJS Kesehatan juga memaksimalkan program “BPJS Kesehatan Keliling”. Layanan jemput bola ini dihadirkan untuk mempermudah warga dalam melakukan pendaftaran, memperbarui (update) data kepesertaan JKN, hingga menyampaikan aduan terkait layanan kesehatan langsung ke masyarakat..

Acara Media Gathering diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. Dalam sesi ini, para insan pers dan pihak manajemen BPJS Kesehatan saling bertukar informasi seputar kendala lapangan serta keluhan pelayanan yang sempat terjadi di Kabupaten Lampung Utara, demi mewujudkan perbaikan layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Polres Lampung Utara melaksanakan upacara serah terima jabatan (sertijab) Kasat Lantas Polres Lampung Utara pada Rabu (23/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 07.30 WIB tersebut dilaksanakan di Ruang Rekonfu Polres Lampung Utara dan dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K. selaku Inspektur Upacara.

Dalam sertijab tersebut, jabatan Kasat Lantas Polres Lampung Utara diserahterimakan dari AKP Fony Salimubun, S.H., M.H. kepada AKP Suarjono Suryaningrat, S.H., M.M.

Rangkaian upacara meliputi pembacaan Keputusan Kapolda Lampung, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara serah terima jabatan, berita acara pengukuhan jabatan, berita acara penyumpahan, dan pakta integritas jabatan.

Dalam amanatnya, Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K. menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus bentuk penyegaran dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas kepolisian.

“Serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang dilaksanakan sebagai bentuk penyegaran dan pembinaan karier personel. Kepada pejabat yang baru, saya berharap dapat segera menyesuaikan diri, melanjutkan program yang telah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar AKBP Raswidiati Anggraini.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat Kasat Lantas sebelumnya atas dedikasi dan pelaksanaan tugas selama menjabat di Polres Lampung Utara.

Kepada pejabat Kasat Lantas yang baru, Kapolres menekankan pentingnya pelaksanaan tugas secara profesional, humanis, serta mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

“Segera lakukan langkah-langkah konkret sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Bangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh personel maupun pemangku kepentingan terkait, sehingga tugas-tugas kepolisian, khususnya di bidang lalu lintas, dapat dilaksanakan secara optimal,” lanjutnya.

Kegiatan sertijab berlangsung dengan tertib dan diikuti oleh personel Polres Lampung Utara. Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan agenda internal sesuai ketentuan kesatuan.

Dengan dilaksanakannya sertijab tersebut, AKP Suarjono Suryaningrat, S.H., M.M. resmi mengemban amanah sebagai Kasat Lantas Polres Lampung Utara.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, Polrioleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Polsek Abung Tengah melalui Bhabinkamtibmas bersama Kanit Sabhara melaksanakan kegiatan problem solving terkait perkelahian antar pelajar SMAN 1 Abung Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di SMAN 1 Abung Tengah, Rabu (23/9/2026).

Kegiatan mediasi tersebut dihadiri Bhabinkamtibmas Polsek Abung Tengah Aiptu Sanitia Tara, Kanit Sabhara Aipda Wawan Eka Jaya, Kepala Desa Pekurun Selatan M. Tayip, Kepala Desa Sri Bandung Bustumi, Kepala Sekolah SMAN 1 Abung Tengah Suryani, orang tua pelajar yang terlibat, serta staf dan dewan guru.

Dalam mediasi tersebut, pihak kepolisian bersama pihak sekolah, pemerintah desa dan orang tua pelajar membahas permasalahan perkelahian yang terjadi antar pelajar. Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan guna mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan.

Hasil kegiatan, orang tua pelajar yang terlibat sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Para pihak juga diharapkan dapat memberikan pembinaan kepada para pelajar agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, mengatakan bahwa kegiatan problem solving merupakan salah satu upaya kepolisian dalam membantu menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat, khususnya yang melibatkan pelajar.

“Polri hadir untuk membantu mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam persoalan ini, kami mengedepankan mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan dengan tetap memperhatikan pembinaan terhadap para pelajar,” ujar IPTU Herawati.

Ia menambahkan, pihak sekolah dan orang tua memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap anak-anak, sehingga dapat mencegah terjadinya perkelahian maupun tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

“Kami mengimbau kepada para pelajar untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan komunikasi yang baik dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Jika terjadi permasalahan, segera sampaikan kepada pihak sekolah, orang tua, maupun Bhabinkamtibmas untuk dicarikan solusi,” pungkasnya.

(Rizky A Sony)

Lampung Utaraoleh SebarTweet

Bandarlampung, (HD) — Pemerintah Kabupaten Lampung Utara resmi menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Lampung untuk membentuk Sentra Kekayaan Intelektual. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa 22 September 2026.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Taufiqurrakhman, S.Sos., S.H., M.Si. Agenda ini dilaksanakan secara serentak bersama jajaran pemerintah kabupaten, kota serta Pemerintah Provinsi Lampung.

Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual ini bertujuan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum dan pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta industri kreatif di wilayah Lampung Utara.

Wabup Romli menyampaikan bahwa potensi UMKM di daerahnya sangat luar biasa besar. Meski demikian, tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan dan melindungi legalitas karya serta produk lokal secara hukum masih tergolong rendah.

“Hadirnya Sentra Kekayaan Intelektual ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses pendampingan, pengorganisasian, hingga pendaftaran KI bagi para pelaku usaha lokal agar produk mereka terlindungi dan memiliki nilai tambah,” jelasnya.

Melalui sinergi ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk mendorong terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang aman, legal dan berdaya saing tinggi.

(Rizky A Sony)

Bandar Lampungoleh SebarTweet

LAMPUNG UTARA, (HD) — Polemik pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Lampung Utara kian memanas dan berada dalam sorotan tajam. Dugaan penarikan setoran parkir tanpa dasar hukum yang jelas kini merambah ke sejumlah titik usaha ritel hingga kawasan pasar strategis. Kondisi ini memicu desakan publik agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan membongkar indikasi pengelolaan Retribusi parkir di daerah Lampung Utara.

Informasi yang dihimpun dari sumber internal mengungkapkan bahwa penarikan iuran ilegal ini secara agresif menyasar para pelaku usaha retail. Salah satunya adalah toko berinisial D yang dipatok setoran berkisar antara Rp100 ribu. Ironisnya, penarikan tersebut disinyalir mengandalkan tameng berupa Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan atas nama Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara, Anom Sauri.

Skandal Rekening Pribadi Berkedok PAD Dugaan penyelewengan ini semakin mencuat temuan aliran dana segar dari pengelola parkir ‘Dapur Pintar’ sebesar Rp250 ribu hingga temuan yang baru Rp1 juta dengan cara ditransfer langsung ke rekening pribadi oknum Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Lampung Utara berinisial A pada 31 Agustus 2026. Oknum tersebut sempat berdalih bahwa penarikan iuran secara personal itu terpaksa dilakukan demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Rabu (23/9), Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara, Anom Sauri, tampak gamang menanggapi temuan baru ini.

“Terkait temuan baru ini akan saya tanya ke bagiannya. Karena oknum ini sedang berduka, sabar dulu lah,” ujar Anom mencoba meredam pertanyaan awak media.

Kendati demikian, Anom membenarkan adanya instruksi penarikan retribusi demi menggenjot pendapatan daerah. “Wewenang ini adalah atas perintah saya untuk memaksimalkan pendapatan retribusi PAD Lampung Utara, target di 37 titik retribusi parkir se-Lampung Utara. Dan untuk temuan baru ini, apakah masuk di 37 titik ini atau tidak, nanti saya akan tanya pada bagiannya yang saat ini keluarganya sedang berduka,” kelitnya.

Ketika dicecar oleh awak media mengenai potensi pelanggaran hukum atau tindakan korupsi terkait aliran dana retribusi resmi yang justru masuk ke rekening pribadi, Anom mengeluarkan pernyataan yang memantik kontroversi.

“Itu tidak ada pelanggaran hukumnya, tetapi jika ditemukan hanya pelanggaran administrasi,” cetus Anom normatif.

Ia juga menambahkan bahwa untuk usaha milik masyarakat di wilayah pedesaan, terdapat regulasi pembagian hasil retribusi parkir, yakni 70 persen untuk kas desa dan 30 persen masuk ke PAD daerah. Namun, saat dipertanyakan mengenai sejauh mana sosialisasi aturan tersebut telah dijalankan ke tingkat desa, Anom enggan merinci dan berdalih bahwa teknis tersebut sepenuhnya sudah diserahkan kepada bidangnya demi mendongkrak PAD.

Dengan Minimnya capaian target yang kontras dengan masifnya penarikan di lapangan semakin menguatkan dugaan adanya kebocoran Retribusi parkir yang masuk ke kantong-kantong pribadi. Kini, masyarakat bersama para pelaku usaha mendesak adanya transparansi total, audit menyeluruh, serta tindakan tegas dari instansi pengawas dan penegak hukum guna mengusut tuntas legalitas dokumen penugasan serta aliran dana parkir di Lampung Utara.

(Tim/red)

Lampung Utaraoleh SebarTweet