Jakarta – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Bupati Tulang Bawang Barat menerima BAZNAS Award 2025 pada kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Kamis (28/08/2025)

Penghargaan bergengsi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mendorong gerakan zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen penguatan kesejahteraan umat serta penanggulangan kemiskinan.

Bupati Tulang Bawang Barat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. “Penghargaan ini bukan hanya untuk pribadi saya, melainkan untuk seluruh masyarakat Tubaba yang senantiasa mendukung program zakat melalui BAZNAS. Kami berkomitmen menjadikan zakat sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebelumnya, BAZNAS RI menetapkan beberapa kepala daerah di Indonesia yang dinilai berhasil mendorong optimalisasi zakat di wilayahnya. Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi salah satu daerah yang konsisten mendukung gerakan zakat, termasuk melalui penguatan regulasi, sosialisasi, serta sinergi antara pemerintah daerah dengan BAZNAS setempat.

Dengan diraihnya penghargaan ini, diharapkan semakin memperkuat peran BAZNAS Tubaba dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan di daerah.

(Rizky A sony)

Jakarta Selatan, (HD)  — Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menghadiri kegiatan Berita Acara Klarifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) dalam rangka Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Utara, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, bertempat di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Raden Patah I, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025)

Dalam kesempatan ini, Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Drs. H. Lekok, M.M.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam tahapan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Lampung Utara, khususnya terkait dengan klarifikasi serta penanganan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (IPPR) yang terjadi di wilayah Lampung Utara.

Melalui forum klarifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama dengan pihak Kementerian ATR/BPN melakukan pembahasan dan penajaman substansi, guna memastikan bahwa revisi RTRW dapat tersusun dengan baik, selaras dengan peraturan yang berlaku, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan tata ruang yang berkelanjutan di daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemanfaatan ruang yang tertib, sesuai peruntukan, serta mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.

(Rizky A sony)

Jakarta, (HD) – Divisi Humas Polri kembali mengajak masyarakat untuk tidak segan-segan mengadukan aksi premanisme yang meresahkan. Pengaduan dapat dilakukan ke hotline Polri di 110 tanpa terkena pulsa.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengungkapkan, jajaran kepolisian yang terdekat dari lokasi akan langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Polri juga memastikan identitas pelapor akan dijaga dengan baik.

“Masyarakat silakan melapor ke kantor kepolisian terdekat atau melalui Call Center 110 secara gratis atau WhatsApp ke nomor pengaduan Divisi Humas Polri di 0896-8233-3678. Semua nomor pengaduan akan siap melayani 24 jam,” ungkap Kadiv Humas Polri, Sabtu (17/5/25).

Ia menerangkan, premanisme merupakan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi. Oleh karenanya, Irjen. Pol. Sandi memastikan Polri akan melindungi masyarakat dari aksi premanisme.

Irjen Pol. Sandi juga menekankan, sinergisitas dengan lintas dektoral terus dilakukan demi memperkuat dan memasifkan penindakan aksi premanisme. Mulai dari TNI hingga unsur pemerintah daerah dilibatkan dalam setiap operasi penindakan aksi premanisme di seluruh wilayah.

“Hal ini guna menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah dan menjamin investasi aman di Indonesia,” jelas Irjen Pol. Sandi.

Lebih lanjut ia mengemukakan, jajaran kepolisian sejumlah aksi premanisme hingga kini telah ribuan kasus berhasil diungkap dari seluruh satuan kewilayahan. Polri pun akan menuntaskan kasus tersebut dengan tegas demi lingkungan nyaman dan sejuk.

“Komitmen bapak Kapolri bahwa Polri akan selalu hadir untuk melindungi setiap warga negara dan tidak ada ruang tempat bagi aksi premanisme di negara hukum Indonesia,” jelas Irjen Pol. Sandi.

(Rizky A sony)

Jakarta (HD)- Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) pada perayaan Idulfitri 1446 Hijriah memberitahukan kepada semua mitra dan masyarakat luas, bahwa logo yang selama kurang lebih 13 tahun dipergunakan oleh organisasi profesi ini, telah diterima pengajuan hak atas mereknya oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI).

‎Kemenkum, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), menetapan merek logo IWO pada 21 Maret 2025 dan informasinya baru diterima oleh PP IWO pada penghujung Ramadan, yakni pada Minggu, 30 Maret 2025.

‎“Alhamdulillah, Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya logo yang selama ini IWO gunakan ditetapkan kepemilikan mereknya,” kata Ketua Umum IWO Dwi Christianto.

‎PP IWO pada September 2024, mendaftarkan nama merek: ‘Ikatan Wartawan Online’ dan logo Lambang Bola Dunia dengan tangan dilandasi garis hitam ke Ditjen KI. Setelah melalui beberapa tahapan proses verifikasi, pengumuman dan masa sanggah, barulah diputuskan.

‎Berdasarkan Keputusan Kemenkum, hak merek atas logo IWO berlaku selama 10 tahun, sejak tanggal dikeluarkan sampai September 2034.

‎“Penetapan ini cukup cepat dan tentu kami sangat mengapresiasi kinerja dan profesionalitas Ditjen KI, sehingga proses pendaftaran merek ini dapat diproses dengan kurun waktu singkat. Ini menjadi sebuah preseden baik yang perlu diketahui oleh publik,” jelas Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PP IWO, yang juga merupakan Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) IWO, Jamhari Kusnadi di Jakarta pada Selasa, 1 April 2025.

‎Melalui pernyataan pers ini, PP IWO menyampaikan kepada para pemangku kepentingan pers dan masyarakat luas, agar berhati-hati dengan pihak-pihak di luar IWO dan/atau yang mengatasnamakan IWO dengan menggunakan logo organisasi ini.

‎“Kami tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi di kemudian hari apabila para ada pemangkuan kepentingan pers dan masyarakat luas bekerjasama dengan pihak-pihak di luar kami, yang mungkin saja menggunakan nama IWO dan logo IWO. Oleh karenanya, kami menghimbau semua pihak agar berhati-hati,” kata Ketum IWO Dwi Christianto.

‎IWO adalah sebuah organisasi profesi yang beranggotakan para wartawan yang bekerja di berbagai media online atau daring. Visi dan misi organisasi profesi ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan profesionalitas dan Bersama-sama menjaga keselamatan para anggota agar dapat menjalankan tugas jurnalistik dengan baik dan benar, sesuai dengan kode etik yang berlaku, khususnya Kode Etik Wartawan Online (KEWO).

‎IWO adalah organisasi profesi berbadan hukum, terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum dengan nama Perkumpulan Wartawan Online. Untuk terhubung dengan IWO, dapat menghubungi nomor layanan kami melalui pesan WhatsApp di *+628119911920* atau mengakses situs *https://www.iwopusat.or.id* . (***)

JAKARTA, (HD)  – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya bakal memaksimalkan pelayanan dan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025.

Polri, kata Sigit, telah mempersiapkan operasi ketupat 2025 untuk pengamanan mudik, dengan melihat hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, dan membandingkan pengamanan mudik tahun lalu.

“Tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik,” kata Sigit di Auditorium STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Sigit menjelaskan, untuk menghadapi puncak arus mudik pada 28 hingga 30 Maret, dan puncak arus balik pada 5 hingga 7 April, kepolisian akan memberlakukan dua skema berbeda dalam melaksanakan operasi ketupat.

“Untuk operasi di wilayah mulai dari Lampung sampai Bali, itu akan dilaksanakan 17 hari, sedangkan untuk 28 Polda yang lain akan dilaksanakan 14 hari. Dimulai dari tanggal 23 untuk yang 8 Polda dan tanggal 26 Maret untuk yang 28 Polda lain,” katanya.

Selain itu, Sigit mengatakan, pihaknya juga telah merencanakan berbagai upaya untuk mengurai kemacetan menjelang puncak arus mudik dan balik.

“Ini dimaksud agar masyarakat bisa kembali lebih cepat sehingga puncak arus mudik itu juga bisa dilewati, dengan juga pada saat arus balik,” ucapnya.

“Kami tetap mempersiapkan berbagai macam persiapan rekayasa lalu lintas mulai dari bagaimana kita melaksanakan kegiatan ganjil genap, contraflow sampai dengan one way yang tentunya nanti akan disesuaikan, dengan rasio atau penghitungan yang dilaksanakan di Tol Japek untuk mengetahui kapan rekayasa-rekayasa tersebut harus kuta laksanakan,” sambungnya.

Di sisi lain, Sigit mengatakan, Kepolisian juga memiliki tim respons cepat untuk melakukan langkah dan penanganan ketika terjadi bencana.

“Kemudian, karena saat ini juga sedang menghadapi musim hujan, sehinga tentunya kita juga bahas berbagai macam alternatif apabila terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor yang tentunya akan menganggu jalur,” katanya.

Kemudian, kata Sigit, beberapa wilayah wisata yang berpotensi ramai pengunjung juga menjadi fokus pengamanan saat lebaran.

Sigit berharap, dengan pelayanan dan pengamanan yang maksimal, masyarakat dapat melaksanakan hari raya lebaran dengan aman dan nyaman.

(Rizky A sony)

Jakarta, (HD) — Proses Serah Terima Jabatan (Sertijab) antara Pj Bupati Lampung Utara, Drs. H. Aswarodi, M.Si., dengan Bupati Lampung Utara terpilih, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., serta Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H., berlangsung khidmat pada Kamis (20/2/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., di ruang gedung Hotel Movenpick, Jln. Pecenongan No. 7, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Drs. H. Aswarodi, M.Si., atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Pj Bupati Lampung Utara.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aswarodi atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjalankan roda pemerintahan selama masa transisi ini. Semoga pengabdian beliau menjadi inspirasi bagi kita semua,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Gubernur juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara yang baru dilantik agar mampu melanjutkan program pembangunan daerah dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

“Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Hamartoni Ahadis dan Pak Romli, Lampung Utara akan semakin maju dan sejahtera. Bangun sinergi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan jadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama,” imbuhnya.

Sementara itu, Drs. H. Aswarodi, M.Si., dalam sambutan terakhirnya sebagai Pj Bupati Lampung Utara, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas kesempatan yang diberikan untuk memimpin daerah tersebut.

“Saya merasa terhormat telah diberikan kepercayaan untuk memimpin Lampung Utara selama masa transisi ini. Saya yakin, di tangan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, Lampung Utara akan semakin berkembang,” ucap Aswarodi.

Bupati Lampung Utara terpilih, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., mengungkapkan komitmennya untuk membawa Lampung Utara ke arah yang lebih baik, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami siap bekerja keras, membangun sinergi dengan semua pihak, serta memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung Utara,” kata Hamartoni.

Wakil Bupati, Romli, S.Kom., S.H., M.H., menambahkan bahwa amanah ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat pengabdian.

“Kami akan berupaya maksimal untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan pro-rakyat,” ujar Romli.

Turut memberikan keterangan, Kepala Dinas Kominfo Lampung Utara, Gunaido Uthama, S.IP., M.H., menegaskan dukungan penuh pihaknya terhadap pemerintahan yang baru.

“Kami akan terus berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang akurat, membangun komunikasi yang positif dengan masyarakat, serta mendukung program-program pembangunan daerah dengan sepenuh hati,” tutup Gunaido.

Acara Sertijab ini menjadi momen penting dalam proses peralihan kepemimpinan yang berjalan lancar dan penuh khidmat, membawa semangat baru bagi kemajuan Lampung Utara.

Dengan resmi dilakukannya Sertijab, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., dan Romli, S.Kom., S.H., M.H., kini siap mengemban amanah masyarakat Lampung Utara untuk periode 2025-2030, dengan harapan besar akan terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh warga.

(Adventorial)

Jakarta,(HD) – Setelah resmi dilantik oleh Presiden RI, Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tulangbawang Barat (Tubaba) Ir. Novriwan Jaya dan Nadirsyah melakukan penandatanganan serah terima jabatan, yang berlangsung di Movenpick Hotel, Jakarta. Rabu (20/02).

Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Bupati/Walikota se-Lampung secara bersamaan itu disaksikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M. dan Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M. yang dilanjutkan dengan pemberian naskah memori pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.

Dalam sambutannya Gubernur Mirza mengucapkan rasa syukur atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung secara langsung yang dilakukan di Istana Negara oleh presiden RI.

“Alhamdulilah kami dapat mengikutinya pelantikan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditentukan tanpa ada halangan apapun,” ucapnya.

Dirinya menyadari, kegiatan pelantikan tersebut bukanlah tujuan akhir dari tekad untuk berjuang dan berperan di Provinsi Lampung.

Sebaliknya, sambung Gubernur Mirza, “Justru ini merupakan titik awal bagi kami untuk mengawali perjuangan menyelesaikan berbagai tantangan yang akan kita hadapi ke depan dan sama sama kita wujudkan Lampung Maju Indonesia Emas.”

Pada kesempatan ini, Gubernur Mirza juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Penjabat Gubernur Lampung.

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Penjabat Gubernur Samsudin beserta Penjabat Ketua PKK atas pengabdian dan dedikasinya di Provinsi Lampung selama 8 bulan.”

Menurut Gubernur Lampung, selama 8 bulan ini dia melihat Pemprov Lampung berjalan dengan baik, tenang, dengan tenteram dan semakin kompak.

“Insya Allah apa yg telah diwariskan oleh Pak Samsudin dan kebaikan-kebaikannya menjadi amal jariah untuk Pak Samsudin ke depan, kami juga doakan Bapak Samsudin dan ibu diberi kesehatan dan kemudahan dalam segebap aktifitas dan memperoleh kesuksesan dalam karir,” tuturnya.

Sebagai gubernur, tambah Mirza, ia menyadari perannya bukan hanya menjalankan pemerintahan daerah, tetapi juga memiliki peran sebagai perwakilan pemerintah pusat di Lampung.

Ada berbagai agenda penting menanti, dan diantaranya adalah 5 target besar pemerintah pusat, yaitu meningkatnya pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan, penguatan peran Indonesia di pentas dunia, peningkatan kualitas SDM dan pengurangan emisi gas rumah kaca dari pembangunan berkelanjutan.

“Maka karena ada 5 peran tersebut yang akan dijalankan di Lampung, saya dan ibu wagub, telah membuat kemaren misi kami dalam 5 tahun kedepan. pertama dan tentunya kita ingin program pemerintah pusat di Lampung ini akan dijadikan keunggulan, instrumen bagi kita untuk meningkatkan kualitas perbaikan di Lampung,” tegas Gubernur Lampung.

Memahami masih banyak permasalahan di Lampung, Gubernur Mirza mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam menghadapinya. “Kami yakin ini semua tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov Lampung sendiri dan tidak juga diselesaikan oleh kabupaten juga. Setiap kabupaten ada permasalahan, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri sndiri, kita butuh bekerja sama, bergotong-royong baik dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten atau Kota maupun di pemerintah desa.”

Dia yakin dengan pelantikan serentak ini dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan di 14 Kabupaten dan Kota se-Lampung, menandakan dan mengawali pemerintahan 5 tahun kedepan akan kompak, seirama, bersinergi, selaras dengan satu cita cita untuk membangun Lampung menjadi provinsi yg lebih baik dimasa depan.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Lampung, mengingatkan bahwa pemerintah provinsi tidak bisa berjalan sendiri, melainkan butuh dukungan, bukan hanya dari pemerintah tapi dari semua pihak. tentunya dukungan ini dibutuhkan dalam membangun provinsi Lampung kedepan.

“Terima kasih, semoga Lampung kedepan menjadi lebih baik dan doakan saya dan ibu Wagub dapat mengemban amanah ini dengan baik dan menjalankannya dengan amanah,” pungkasnya.

(Rizky A sony)

Jakarta,(HD) – Presiden Prabowo Lantik Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., Dan Romli, S.Kom., S.H., M.H., Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Utara Terpilih Periode 2025-2030 Di Istana Negara

Jakarta – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, hari ini, Kamis (20/2/2025) melantik Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., dan Romli, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara terpilih periode 2025-2030. Bertempat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pelantikan dilakukan secara serentak dalam satu rangkaian prosesi bersama ratusan Kepala Daerah lainnya.

Total ada 961 Kepala Daerah, terdiri dari 33 Gubernur dan 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati dan 362 Wakil Bupati, serta 85 Wali Kota dan 85 Wakil Wali Kota. Sebelum proses pelantikan, Kepala Daerah terpilih terlebih dahulu mengikuti kirab. Secara bersama-sama bergerak dari Monas ke Istana Negara.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengucapkan selamat atas dilantiknya seluruh Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Seperti yang disampaikannya kepada seluruh Kepala Daerah terlantik dalam arahannya berikut ini.

“Selamat atas mandat yang diberikan kepada rakyat atas terpilihnya Saudara-saudara menjadi Kepala Daerah masing-masing. Ini momen bersejarah, pertama kali di negara kita dilantik 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati dan 362 Wakil Bupati, 85 Wali Kota dan 85 Wakil Wali Kota,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengajak Kepala Daerah agar benar-benar menunaikan tugas dan kewajibannya dengan maksimal. Memperjuangkan kepentingan masyarakat adalah tujuan utamanya.

“Saudara harus menjaga kepentingan rakyat dan berjuang untuk perbaikan hidup masyarakat. Itu adalah tugas kita. Meski mungkin berasal dari partai dan suku yang berbeda-beda, tapi kita lahir dari keluarga besar yang sama, Bhineka Tunggal Ika. Kita berbeda tapi kita satu,” tandasnya.

Di penghujung sambutan singkatnya, Presiden Prabowo tak lupa meminta kepada Kepala Daerah agar mampu memajukan daerahnya masing-masing. Tentunya dengan kinerja terbaiknya yang dilakukan secara sinergis bersama-sama.

“Nanti kita akan berjumpa dalam retreat di Akademi Militer Magelang yang digelar Kemendagri. Marilah kita mengabdi kepada rakyat kita. Berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” pungkasnya.

Sementara itu, diwartakan sebelumnya, Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., menyatakan pelantikannya sebagai Bupati bersama Romli, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Wakil Bupati menjadi sejarah baru. Hal itu dikarenakan menjadi pelantikan Kepala Daerah, khususnya Bupati/Wali Kota, pertama kalinya yang dilakukan serentak sejak Indonesia merdeka. Istimewanya, pelantikan langsung dipimpin oleh Presiden RI.

“Pelantikan ini berasa istimewa bagi semua Kepala Daerah. Karena ini pertama kalinya digelar serentak dan dipimpin langsung Presiden. Sehingga seperti jadi sejarah baru bagi Indonesia, khususnya bagi saya,” tuturnya saat itu.

Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., menambahkan bahwa amanah ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. “Kami siap bekerja keras, bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, dan membawa Lampung Utara ke arah yang lebih baik,” ujar Romli.

Kepala Dinas Kominfo Lampung Utara, Gunaido Uthama, S.IP., M.H., turut menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung penuh pemerintahan yang baru dalam menyampaikan informasi yang transparan dan membangun komunikasi yang positif dengan masyarakat. “Kami akan terus berperan aktif dalam mendukung program-program pembangunan daerah dengan informasi yang akurat dan terpercaya,” kata Gunaido.

Setelah prosesi pelantikan di Istana Negara, acara dilanjutkan dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) antara Pj Bupati Lampung Utara, Drs. H. Aswarodi, M.Si., dengan Bupati Terpilih Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., bertempat di ruang gedung Hotel Movenpick Jln. Pecenongan No. 7, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.

Momentum ini menjadi bagian penting dalam proses peralihan kepemimpinan yang berjalan lancar dan penuh khidmat.

Dengan demikian, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., dan Romli, S.Kom., S.H., M.H., kini resmi memimpin Lampung Utara untuk periode 2025-2030, membawa harapan baru bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

(Adventorial)

JAKARTA, (HD) – Panitia Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia dan Munaslub SWI (Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia) menggelar zoom meeting secara nasional bertajuk “Sosialisasi dan Prakondisi Munaslub”, Sabtu, (1/2/2025).

Selain jajaran Panitia, rapat daring yang berlangsung dua jam itu diikuti pengurus dan anggota SWI di seluruh Indonesia dan Pengurus Pusat SWI.

Herry Budiman, selaku Plt. Ketum yang juga Sekretaris Jenderal definitif, menyambut baik berlangsungnya rapat daring  yang digelar oleh Panitia Pelaksana Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia dan Munaslub SWI.

“Sebagai Plt. Ketum SWI saya mendukung sekaligus memberikan apresiasi kepada segenap Panitia untuk terus mengoptimalisasikan agenda Munaslub SWI bisa berjalan sebagaimana tata aturan organisasi secara berkualitas dan sukses. Begitu pun support dari anggota dan pengurus SWI di seluruh Indonesia” katanya dalam sambutan.

Herry, mengingatkan kepada seluruh Pengurus SWI baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk tertib administrasi agar bisa menjadi peserta Munaslub pada awal Mei 2025 mendatang.

“Kita dukung hajatan bersama ini dengan tertibkan administrasinya. berkoordinasi dengan Humas Pusat, Bapak dan Ibu harus hadir sebagai delegasi atau peninjau” tambahnya.

Masih ujar Sekjen, menerangkan bahwa Pengurus Pusat SWI akan menerbitkan Surat Peringatan (SP) kepada Pengurus DPW dan DPD yang pasif.

“Minggu depan akan saya terbitkan Surat Peringatan (SP), mungkin secara umum kepada semua Pengurus DPW dan DPD. Jadikan tahun 2025 ini momentum eksistensi SWI. Selalu semangat” tandas Herry.

Ketua Panitia Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia dan Munaslub SWI, Ali Nasrullah merasa optimis kegiatan Munaslub SWI 2025 ini bisa berjalan baik atas atensi dan dukungan dari segenap anggota dan berbagai pihak, apalagi kegiatan dimaksud dikombinasikan dengan agenda Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia Tahun 2025.

“Saya berharap dengan agenda nasional ini, SWI bisa semakin besar dan maju” kata Ali.

Moderator yang memandu acara yakni Imam Suwandi M.I.Kom yang juga jajaran DPP SWI Bidang Diklat, serta selaku Wakil Ketua Panpel, menyampaikan partisipasi aktif dari peserta dalam sesi diskusi  menghasilkan kesimpulan awal bahwa Munaslub SWI 2025 merupakan agenda yang juga disetujui oleh segenap anggota SWI, dan menjadi tonggak sejarah yang cukup strategis bagi SWI ke depannya.

“Kepercayaan diri dari Panpel serta doa dan dukungan dari segenap Pengurus DPW dan DPD se-Indonesia, akan bisa mewujudkan agenda kegiatan dengan baik dan sukses,’ pungkas Imam.

Dalam agenda zoom meeting ini peserta yang berkesempatan hadir tercatat 52 peserta mewakili Pengurus tingkat DPW dan DPD se-Indonesia dengan Rilis SWI No.003/HUM-DPP/02/2025. Pungkasnya

(Sony)

Pesisir Barat, (HD) – Pemerintah Desa/Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung melalui Kepala Desa, ZAILI, S.Pd. melakukan koordinasi dan konsultasi di Kementerian Desa.

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) khususnya Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk berkoodinasi mengenai tata cara percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Bapak Desman Armando Gurning selaku Plt. Koordinator Penyerasian RPP Daerah Khusus di ruang rapat gedung A Kantor Kalibata. Rabu (22/1/2025)

Koordinasi disampaikan bahwa untuk PPDT diperlukan pemetaan potensi Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur di sekitar Desa serta untuk mengetahui permasalahan kawasan perdesaan terutama tapal batas desa sehingga konflik masyarakat dengan perusahaan dapat dihindari.

Beberapa alasan penting perlunya percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah potensi sumber daya alam dan ekonomi desa tidak selalu sama antar desa satu dengan desa lainnya sehingga tantangan ke depan desa-desa harus saling mendukung agar terciptanya kemandirian kawasan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.

percepatan pembangunan daerah tertinggal secara eksplisit adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kecamatan Ngambur, Acep Yepta Rijaya, S.E. yang juga merupakan Sekretaris Desa Sumber Agung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang telah memberikan ruang dan menyambut secara baik Kepala Desa Sumber Agung yang telah melakukan koordinasi dan konsultasi. Kehadirannya Kepala Desa ini diharapkan dapat memperkuat ikatan soliditas dan gotong royong desa tingkat nasional dalam menghasilkan berbagai program pelayanan terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sumber agung, membangun Indonesia dari desa. sebagai Implementasi dari empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kecamatan Ngambur, Acep Yepta Rijaya, S.E. menyampaikan Adapun tujuan Kepala Desa melaksanakan koordinasi dan konsultasi ini merupakan suatu Komitmen Kepala Desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat yang merata.

Kepala Desa juga telah mengusulkan bantuan peningkatan jalan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa Sumber Agung Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dan mengharapkan usulan ini bakal segera direalisasikan.

Mengingat desa sumber agung keterbatasan anggaran, sebanyak 25 usulan yang telah disampaikan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan akan diusulkan juga ke Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Kami dampingi Peratin Sumber Agung Kunjungi kantor pusat bertujuan untuk kordinasi kemajuan  desa/pekon Sumber Agung Pesisir Barat Lampung dan agenda hari ini kami akan ke kantor kementrian PUPR. Pungkasnya acep

(Rizky A sony)