hariandiksi.com

Lampung Utara, (HD) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 Tahun 2025, yang merupakan hasil revisi Perbup 50 Tahun 2021 tentang Kerjasama Perangkat Daerah dengan Perusahaan Pers.

Acara yang diadakan di Ruang Siger Setdakab. Lampung Utara, Selasa 6 Januari 2026 tersebut dibuka oleh Kadis Kominfo Lampung Utara Gunaido Uthama S.I.P., M.H., yang mewakili Bupati Lampung Utara. Selain diiikuti jajaran Pemkab. Lampung Utara, dalam sosialisasi tersebut dihadiri tamu undangan Forkopimda dan para perwakilan dari Organisasi Profesi Kewartawanan.

Dalam sosialisasi tersebut, terungkap beberapa persyaratan bagi perusahaan pers untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkab. Lampung Utara. Diantaranya, perusahaan pers tersebut wajib berbadan hukum resmi, sudah terdaftar dalam e-Katalog LKPP serta diutamakan perusahaan yang telah terverifikasi dewan pers.

Terpenting juga, setiap perusahaan pers yang memiliki berbagai jenis media dalam satu nama perusahaan, hanya dapat mendaftarkan salah satu jenis medianya saja untuk bisa menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah.

Untuk tahapannya, pendaftaran melalui aplikasi Sikeplu pada 7 – 11 Januari 2026. Penyerahan dokumen fisik media 12 – 18 Januari. Kemudian pengumuman tahap satu 24 – 25 di bulan yang sama dan diberikan masa sanggah pada 26 – 27 Januari, sebelum pengumuman akhirnya pada 28 Januari 2026

“Semua ketentuan persyaratan kerjasama perangkat daerah dengan perusahaan pers ini hanya untuk menciptakan mitra kerja yang efektif dan tertib administrasi,” tegas Kadis Kominfo pada kesempatan itu.

(Red/Silvia)

Lampung Utara, (HD) – Kelurahan Kotabumi Udik menggelar Musyawarah bersama masyarakat Penerima manfaat (KPM), musyawarah tersebut berlangsung di Aula Kelurahan setempat. Selasa (6/1/2026) pukul 14.00 Wib.

Musyawarah kelurahan tersebut selain dihadiri oleh Lurah dan perangkat Kelurahan, dan Operator SIKS-NG, juga dihadiri oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh masyarakat, Pendamping PKH, Ketua RT 02 LK 05, dan Masyarakat Penerima Manfaat.

Diketahui dalam rapat musyawarah tersebut guna menindak lanjuti Permasalahan yang terjadi di media sosial facebook yakni grup LAMPUNG UTARA BANGKIT mengenai pungli di Lingkungan Kelurahan Kotabumi Udik RT 002 LK 05 Rawaweh sehingga perlu dilakukan klarifikasi baik kepada masyarakat di Kelurahan Kotabumi Udik maupun kepada Penegak Hukum dalam Hal Ini pihak Kepolisian Polres Lampung Utara.

Dalam Musyawarah tersebut, Lurah Kotabumi Udik, Das’ at Abung menghimbau kepada Perangkat Kelurahan mulai dari Operator Sik-ng hingga ketingkat RT dan LK untuk tidak menerima titipan apapun guna menghindari bumerang dikemudian hari.” tegasnya.

Hal senada disampaikan Kapolsek Kotabumi Kota melalui Bhabinkamtibmas, Aipda Wedi Candra setelah berkoordinasi kepada Kanit Tipikor polres Lampung Utara, agar permasalahan ini harus diselesaikan di kelurahan setempat, ujarnya.

Kedepannya jika nanti masyarakat mau memberikan dengan ikhlas, jangan ada titip menitip, karna titipan itulah yang jadi permasalahan di kemudian hari, jadi saya harapkan Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Pungkasnya.

(Sony)

Lampung Utara,(HD) – Dugaan malapraktik oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Handayani Kotabumi pada pasien RAS (38) yang menderita sakit hemoroid stadium empat kembali menarik perhatian. Oleh sebab itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Lampung Utara (Lampura) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari pasien dan keluarga yang didampingi oleh kuasa hukum, LBH Awalindo yang dihadiri langsung oleh Direktur, Samsi Eka Putra, Dinas Kesehatan Lampura yang dihadiri oleh Kepala Dinas, dr. Maya Nathalia Manan dan jajaran, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampura, dr. Dian Mauli hingga Manajamen RSU Handayani Kotabumi yang dipimpin oleh Direktur, dr. Ratna Sari Ritonga beserta jajarannya.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampura, Yusrizal dan Ketua Komisi IV, Imam Santosa berjalan santai dengan suasana kekeluargaan. Masing-masing pihak memaparkan pandangan terkait kasus tersebut dalam waktu yang berbeda.

Yusrizal pada kesempatan itu menjelaskan bahwa RDP merupakan momen untuk mendengarkan penjabaran pandangan dari semua pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut sehingga pihaknya dapat merumuskan dan memberikan rekomendasi solusi yang terbaik bagi semua pihak.

“Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Lampung Utara bukan lembaga yang dapat mengambil keputusan, namun akan memberikan rekomendasi berdasarkan fakta, mari bersama-sama menuangkan pikiran kita, yang terpenting yang menjadi prinsip esensi adalah bagaimana kita akan mencarikan sebuah solusi yang terbaik khususnya pada saudara kita yang merasakan sakit hingga hari ini,” tuturnya Yusrizal. Senin (5/01/2026)

Usai mendengarkan pandangan dari berbagai pihak, Ketua Komisi IV DPRD Lampura, Imam Santosa mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap permasalahan tersebut dapat selesai dengan cara-cara musyawarah. Usai RDP pihaknya akan merumuskan bagaimana upaya-upaya konkret yang tidak merugikan pihak manapun. Dalam pemaparan RDP, semua pihak, baik pihak pasien dan RSU Handayani mengklaim merupakan pihak yang benar, namun dirinya mengingatkan selain dari faktor prosedur pelayanan hingga penanganan, Imam Santosa juga mengajak melihat permasalahan tersebut pada sisi sosial kemanusiaan. Sebab pada kasus tersebut, pasien RAS (38) berpeluang mengalami cacat permanen.

“Kami hanya memfasilitasi, dalam keputusan kami serahkan kepada kedua belah pihak, jika dalam waktu dekat tidak terdapat kesimpulan, maka kami akan kembali memanggil pihak-pihak terkait,” ujarnya.

(Red/Tim)

Lampung Utara, (HD) — Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi bersama para Pejabat Struktural melaksanakan rapat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan arah kebijakan, program, dan target kinerja sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan di tahun mendatang. Jumat (2/1/2026)

Dalam rapat tersebut, Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi memberikan arahan agar seluruh rencana kerja yang disusun bersifat terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi. Setiap program dan kegiatan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan, serta memperkuat tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kalapas juga menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh jajaran dalam menyusun perencanaan yang selaras dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Seluruh pejabat struktural diharapkan berperan aktif dalam memberikan masukan, melakukan evaluasi terhadap program tahun sebelumnya, serta menghadirkan inovasi yang mendukung tercapainya target kinerja Lapas Kotabumi pada Tahun 2026.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, (HD) – Dalam rangka pergantian tahun menuju 2026, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi melaksanakan kegiatan muhasabah diri dan doa bersama sebagai momentum refleksi dan evaluasi diri atas perjalanan selama satu tahun terakhir. Rabu (31/12/2025)

Kegiatan muhasabah diri dan doa bersama diikuti oleh jajaran pegawai Lapas Kelas IIA Kotabumi serta dihadiri oleh Ibu-ibu PIPAS Cabang Lapas Kelas IIA Kotabumi, yang berlangsung dengan penuh kekhusyukan.

Sebelum pelaksanaan muhasabah diri dan doa bersama, seluruh pegawai Lapas Kelas IIA Kotabumi terlebih dahulu melaksanakan Salat Isya berjamaah di Masjid, sebagai bentuk penguatan spiritual dan kebersamaan dalam mengawali rangkaian kegiatan.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Kepala Lapas Kelas IIA Kotabumi, yang menyampaikan apresiasi atas kinerja dan dedikasi seluruh jajaran selama tahun 2025. Dalam arahannya, Kalapas mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan momentum pergantian tahun ini sebagai sarana introspeksi diri, memperbaiki niat, meningkatkan integritas, serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun semangat baru, hati yang lebih bersih, serta kebersamaan yang semakin erat, guna mewujudkan Pemasyarakatan yang semakin profesional, berintegritas, dan humanis di tahun 2026.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, (HD) – Wakil Bupati Lampung Utara Romli, S.Kom., S.H., M.H. menerima audiensi Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara terkait rencana pelaksanaan kegiatan Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti Kementerian Agama. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati, pada Selasa 30 Desember 2025.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Mat Soleh, M.Pd serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Utara. Pembahasan difokuskan pada konsep kegiatan doa bersama sebagai sarana memperkuat kerukunan antar umat beragama serta menumbuhkan semangat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Wakil Bupati menyambut baik rencana kegiatan tersebut dan menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terhadap upaya Kementerian Agama dalam menjaga harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama. Ia menegaskan bahwa nilai kebersamaan dan persatuan menjadi fondasi penting dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah.

Audiensi diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama sehingga pelaksanaan Doa Bersama Lintas Agama dalam rangka Hari Amal Bhakti dapat berjalan dengan khidmat, tertib dan memberi dampak positif bagi masyarakat Lampung Utara.

(Rizky A Sony)

Lampung Utara, (HD) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lampung Utara menyalurkan bantuan Rehabilitasi sosial (Resos) Sebanyak 49 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). untuk penyandang disabilitas atau lansia sebagai bentuk kepedulian pemerintah Lampung Utara dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian. Selasa (30/12/2025)

Imam Hanafi Selalu kepala Dinas sosial Lampung Utara mengucapkan banyak Terima kasih kepada Bupati Lampung Utara yang sudah merealisasikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas melalui dinas sosial bidang Rehabilitasi sosial (Resos),

Adapun jumlah itu bantuan tersebut berjumlah 49 KPM, yang terdiri dari Kursi Roda 18, Tongkat Crutch 15, Tongkat kaki tiga 16.

Resos ini merupakan program Bupati Bapak Hamartoni Ahadis yang merupakan standar pelayanan minimum (SPM) yang nantinya akan dinilai oleh kementerian Dalam Negeri dalam penilaian evaluasi kinerja Bupati yang akan dilaksanakan di bulan Januari 2026 Nanti,

Adapun Masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos) berupa kursi roda dapat mengajukan permohonan melalui kantor Desa/kelurahan setempat dengan melampirkan identitas diri, SKTM, Surat rekomendasi medis, dan foto kodisi pemohon. Ucapnya

Mudah-mudahan jumlah bansos Rehabilitas sosial tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat yang sangat membutuhkan alat bantu kesehatan untuk alat bantu berjalan. Pungkasnya

(Rizky A Sony)