hariandiksi.com

Jakarta – Usai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Edwin Bavur, S.Sos., dan Kepala Dinas Perkebunan B. Ishak, S.Sos.,M.H., melanjutkan agenda Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (IPPR) dalam Rangka Revisi RTRW dan Penyusunan RDTR, di Ruang Rapat Lt. 5 Wing 2 Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (18/05/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses sinkronisasi dan penataan pemanfaatan ruang guna memastikan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2026-2046 berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan arah kebijakan tata ruang nasional.

Dalam proses verifikasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersama Kementerian ATR/BPN melakukan sinkronisasi dan klarifikasi terhadap pemanfaatan ruang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tertib tata ruang, kepastian hukum, serta kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang daerah dan nasional.

Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung penyusunan RTRW dan RDTR Kabupaten Way Kanan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah, perlindungan lingkungan hidup, kawasan pertanian berkelanjutan, serta peningkatan investasi yang selaras dengan ketentuan tata ruang.

Selain itu pula menjadi langkah strategis dalam tahapan penyusunan RTRW Kabupaten Way Kanan, karena melalui Berita Acara Clear and Clean (BACC) atau berita acara hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar diterbitkannya Persetujuan Substansi. Selanjutnya, dokumen RTRW akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Way Kanan untuk diparipurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Way Kanan.

Bupati Ayu menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan berkomitmen mendukung penataan ruang yang terencana, tertib, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan daerah serta memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Way Kanan.

“Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus berkomitmen menindaklanjuti seluruh proses penataan ruang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjadi pedoman pembangunan daerah yang terarah, berkelanjutan, serta mampu mendukung investasi dan kesejahteraan masyarakat”, ujar Bupati Ayu.

Lebih lanjut, kegiatan verifikasi tersebut juga menjadi bagian penting dalam memastikan harmonisasi antara kepentingan pembangunan daerah, perlindungan lingkungan, kawasan pertanian serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Melalui agenda tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan berharap proses revisi RTRW dan penyusunan RDTR dapat berjalan optimal sebagai landasan pengembangan wilayah, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah di masa mendatang.

Jakarta – Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDT), di The Tribrata Convention Jakarta, Senin (18/05/2026).

Turut serta Ketua DPD Kabupaten Way Kanan, Rial Kalbadi, S.H., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas TPHP, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkimtan, Dinas PMPTSP, Dinas Perindag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ATR/BPN, serta Bagian Hukum Setdakab.

Dalam forum tersebut, Bupati Ayu Asalasiyah menyampaikan terkait Revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2026-2046 sebagai upaya mewujudkan penataan ruang wilayah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Disampaikan bahwa Kabupaten Way Kanan memiliki luas wilayah 3.522,11 km2 yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 227 Kampung, dengan jumlah 495.058 jiwa. Secara geografis, Way Kanan berada pada posisi strategis yang berbatasan langsung dengan sejumlah Kabupaten di Povinsi Lampung maupun Provinsi Sumatera Selatan.

Bupati Ayu menjelaskan bahwa sektor unggulan Kabupaten Way Kanan meliputi pertanian perkebunan, kehutanan industri, dan pariwisata. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Way Kanan tercatat mencapai Rp21 triliun lebih, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kesempatan tersebut dipaparkan pula proses penyusunan revisi RTRW Kabupaten Way Kanan yang telah melalui berbagai tahapan, mulai dari konsultasi publik, pembahasan Forum Penataan Ruang, kesepakatan substansi dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi, validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hingga pembahasan lintas sektor bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam revisi RTRW tersebut, Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga memperhatikan keberlanjutan kawasan hutan yang mengacu pada ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan total kawasan hutan mencapai 79.524 hektare yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi tetap, dan suaka margasatwa.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Way Kanan menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 27.250,08 hektare sebagai bentuk komitmen menjaga ketahanan pangan daerah.

Bupati Ayu juga menyampaikan rencana pengembangan kawasan peruntukan industri seluas 5.089,91 hektare yang tersebar di beberapa kecamatan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang dan keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, revisi RTRW Kabupaten Way Kanan diarahkan untuk mewujudkan daerah sebagai pusat pertumbuhan yang mandiri, terpadu, dan berkelanjutan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, industri hijau, pariwisata, pengembangan konektivitas wilayah, serta pelestarian lingkungan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan berkomitmen mewujudkan penataan ruang wilayah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2026–2046.

“Revisi RTRW ini tidak hanya menjadi pedoman pembangunan daerah, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, investasi, serta pelestarian lingkungan hidup,” ujar Bupati Ayu.

Menurutnya, melalui forum lintas sektor tersebut diharapkan seluruh substansi revisi RTRW Kabupaten Way Kanan dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi sehingga mampu mendukung pengembangan kawasan strategis, penguatan sektor pertanian dan industri, serta peningkatan konektivitas wilayah dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga siap menindaklanjuti berbagai masukan dan saran dari kementerian/lembaga terkait agar dokumen RTRW yang disusun benar-benar berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Way Kanan,” lanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh masukan dari kementerian dan lembaga dalam forum lintas sektor tersebut agar dapat diintegrasikan ke dalam revisi RTRW Kabupaten Way Kanan Tahun 2026–2046 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Way Kanan – Sekretaris Daerah Kabupaten, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., bersama Komandan Kodim 0427/WK, Letkol Arm Sigit Windarto, S.Sos., M.Han., menghadiri Launching Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Seluruh Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara virtual dari Kopdes Kampung Bima Sakti, Kecamatan Negeri Besar, Sabtu (16/05/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Camat Negeri Besar, serta jajaran pengurus Kopdes di Kabupaten Way Kanan.

Peluncuran Gedung Operasional KDKMP secara nasional tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif, mandiri, dan terintgerasi. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Program ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, memperluas akses usaha produktif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.

Di Kabupaten Way Kanan sendiri, pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini tercatat sebanyak 227 KDKMP telah terbentuk di seluruh wilayah Kabupaten Way Kanan, dengan 30 KDKMP di antaranya telah mencapai proges pembangunan 100 persen.

Kehadiran Pemkab Way Kanan dalam peluncuran nasional ini menjadi bentuk dukungan nyata terhadap implementasi program prioritas nasional sekaligus komitmen daerah dalam mempercepat penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Sekda Machiavelli menyampaikan bahwa Pemkab Way Kanan mendukung penuh implementasi program KDKMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi kampung dan kelurahan.

“Progam KDKMP menjadi peluang besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kampung. Pemkab Way Kanan terus mendorong percepatan pembangunan dan penguatan kelembagaan koperasi agar mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”, ujar Sekda Machiavelli.

Menurutnya, Kopdes tidak hanya menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mendukung penguatan UMKM, membuka peluang usaha produktif, serta meningkatkan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, diharapkan kampung dan kelurahan di Kabupaten Way Kanan mampu membangun kemandirian ekonomi yang lebih kuat, memperluas peluang usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan launching secara virtual berlangsung tertib dan lancar, serta menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan dari desa. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang diserahkan oleh Dandim, Sekda, Kadis Koperasi dan UKM, serta Camat Negeri Besar.