hariandiksi.com

Lampung Utara, (HD) — Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kotabumi, Sri Idayanti, S.Ag., M.Pd.I., memberikan penjelasan terbuka guna mengklarifikasi keluhan orang tua siswa terkait pembiayaan kegiatan Kunjungan Industri (KI). Persoalan ini menjadi sorotan publik menyusul adanya pedoman resmi pelaksanaan KI bagi SMK yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung. (Jumat, 9/10/2026)

Dalam keterangannya, Sri Idayanti menegaskan bahwa pelaksanaan Kunjungan Industri di SMKN 1 Kotabumi berjalan di atas koridor aturan yang berlaku. Merujuk pada Surat Edaran Disdikbud Provinsi Lampung Nomor 400.3.8/17/V.01/2026 tertanggal 23 Januari 2026, kegiatan KI ditegaskan tidak bersifat memaksa dan wajib melalui proses musyawarah bersama orang tua atau wali murid.

“Kunjungan Industri sebenarnya merupakan kegiatan pembelajaran penting untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, kami tetap tunduk pada ketentuan regulasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung,” ujar Sri Idayanti.

Ia menjamin bahwa besaran biaya yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan bersama dan sama sekali tidak mengandung unsur pemaksaan. Pihak sekolah juga telah berkomitmen untuk memfasilitasi siswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut karena kendala biaya dengan menyiapkan program pembelajaran alternatif.

“Kami memastikan seluruh proses, mulai dari persetujuan orang tua, penetapan biaya, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan, berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama kami murni untuk manfaat pendidikan siswa, bukan untuk membebani atau menimbulkan persoalan bagi orang tua. Persetujuan orang tua dan kesepakatan biaya adalah bagian krusial yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Wilayah IV Kabupaten Lampung Utara, Indarti, S.Sos., turut memberikan tanggapannya dengan nada santun. Indarti menyatakan bahwa pihak kedinasan pada dasarnya memperbolehkan SMKN 1 Kotabumi untuk menggelar Kunjungan Industri, asalkan seluruh prosedur administrasi dan perizinan dipatuhi.

“Kegiatan kunjungan industri diperbolehkan berdasarkan ketentuan surat edaran dinas pendidikan. Yang terpenting, pihak sekolah wajib menyelesaikan perizinan dengan pihak travel (biro perjalanan) serta menjalin kesepakatan resmi dengan semua pihak industri yang akan dikunjungi nanti. Seluruh berkas tersebut nantinya harus dilaporkan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung,” jelas Indarti.

Dengan adanya klarifikasi ini, pihak sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan berharap kekhawatiran serta miskomunikasi yang terjadi di kalangan wali murid dapat segera terurai, dan program edukasi siswa tetap berjalan dengan kondusif.

(Sony/tim)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung melakukan kunjungan ke Polres Lampung Utara dalam rangka penilaian pelayanan publik, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap sejumlah unit pelayanan serta wawancara dengan personel yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Lampung Utara mulai pukul 13.30 WIB hingga 17.30 WIB tersebut menyasar sejumlah unit pelayanan, di antaranya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pengaduan masyarakat pada Siwas, serta Bagian Perencanaan (Bagren).

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, menyampaikan bahwa kegiatan penilaian ini menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian.

“Kami menyambut baik kunjungan Tim Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam rangka penilaian pelayanan publik di Polres Lampung Utara. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan, mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar IPTU Herawati.

Dalam pelaksanaannya, Tim Ombudsman RI yang terdiri dari Ahmad Saleh David Faranto, S.H., M.H., Alfero Septiawan, S.H., M.H., dan Adi Sunardi, S.T., melakukan pemeriksaan pelayanan publik serta wawancara terhadap personel dari masing-masing unit terkait.

Kegiatan tersebut turut didampingi oleh tim dari Itwasda Polda Lampung yang terdiri dari KOMPOL Sahril Paison, S.H., M.H., IPTU Nurman, S.H., IPDA Fredy Saputra, S.H., M.H., dan BRIGPOL Fajar Ari Prasetyo, S.H.

Sejumlah personel Polres Lampung Utara terlibat dalam kegiatan tersebut, antara lain Kasiwas dan Kasubsi Dumas Siwas, personel SPKT, operator pelayanan publik, personel Sat Intelkam, Pamapta A, Bamin Bagren, serta petugas pelayanan SKCK.

Lebih lanjut, IPTU Herawati menegaskan bahwa Polres Lampung Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan.

“Harapan kami, melalui kegiatan penilaian ini, kualitas pelayanan publik di Polres Lampung Utara semakin baik. Kami juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan agar pelayanan kepolisian semakin mudah diakses, responsif, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tambahnya.

Polres Lampung Utara berharap upaya evaluasi ini dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan yang prima dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA – Dugaan pemaksaan program kunjungan industri ke luar daerah melanda Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan yang mengagendakan perjalanan ke Jakarta, Bandung, hingga Yogyakarta ini menuai keluhan hebat dari para orang tua murid lantaran dipatok dengan biaya fantastis sebesar Rp2,4 juta per siswa.

Program ini dinilai kontradiktif dengan kebijakan pemerintah daerah. Pasalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung telah mengeluarkan larangan sementara terkait kegiatan serupa melalui Surat Edaran Nomor 420/1642/V.01/DP.1/2025. Aturan tersebut diterbitkan guna menekan beban biaya orang tua sekaligus meminimalisir risiko keselamatan siswa di jalan raya.

Di ungkapkan Salah satu keluarga dari wali murid, Candra Guna, S.H Sekaligus LBH Rakyat Merdeka mengungkapkan bahwa biaya tersebut sangat memberatkan kondisi ekonomi keluarganya. Ironisnya, meski situasi sulit ini telah disampaikan langsung kepada pihak sekolah, Kepala SMKN 1 Kotabumi dilaporkan tetap bersikeras agar seluruh siswa wajib mengikuti agenda tersebut.

“Saya sangat tidak setuju dengan adanya program sekolah yang harus keluar kota Lampung. Kami dari pihak orang tua sudah bilang tidak ada uang untuk biaya sebesar itu. Tapi kepala sekolah tetap memaksa dan bilang ini wajib ikut,” ujar Candra kepada awak media, Jumat (9/10/2026).

Dampak dari pemaksaan ini tidak hanya menekan psikologis orang tua, tetapi juga berimbas langsung pada para murid. Sejumlah siswa dilaporkan mendapat teguran keras hingga dimarahi oleh pihak sekolah hanya karena belum mampu melunasi biaya atau berani menyatakan keberatan.

“Anak-anak di sekolah juga dimarahi,” tambah Candra dengan nada kecewa.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMKN 1 Kotabumi, Sri Indrayanti, maupun pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung masih bungkam dan belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik serta urgensi dari kegiatan berbayar tersebut. Tim awak media dilaporkan masih berupaya mendatangi lokasi sekolah di kawasan Stadion untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.

(Tim)

LAMPUNG UTARA (HD) — Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri 1 Pekurun Udik, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, menuai sorotan publik. Proyek fisik bernilai Rp 822.275.654 yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) tersebut diduga diwarnai praktik penggelembungan anggaran (markup) serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan.(09/10/2026)

Berdasarkan data yang dihimpun, sekolah bertipe NPSN 10803348 ini menerima alokasi bantuan pemerintah untuk perbaikan dan peningkatan sarana-prasarana fisik. Namun, penelusuran warga dan sejumlah pihak menemukan indikasi pengerjaan yang tidak mencerminkan besaran anggaran senilai ratusan juta rupiah tersebut.

Dalam penelusuran di lokasi pengerjaan pembangunan ruang UKS, terungkap sejumlah kejanggalan teknis maupun administratif:

Hendri, salah seorang pekerja tukang, mengungkapkan penggunaan besi struktur Cor tiang menggunakan ukuran 8 mm dan 6 mm dengan jarak sengkang/kolom sekitar 30 cm, yang dinilai tidak lazim untuk pengerjaan konstruksi standar.

Pengerjaan fisik diduga kuat diborongkan kepada pihak ketiga, bukan dikelola secara swakelola sesuai prinsip Bantuan Bantuan Pemerintah. Pekerja mengaku diupah harian sebesar Rp 150 ribu untuk tukang dan Rp 120 ribu untuk kernet oleh seorang pemborong bernama Sudirman.

Pada pengerjaan bagian atap dan plafon, pekerja bernama Wawan menyebutkan borongan pengerjaan sistem meteran (Rp 25 ribu/meter) diatur oleh seseorang bernama Jupi.

Jupi yang mengatur borongan pengerjaan diduga memiliki hubungan kekeluargaan sebagai suami dari Kepala Sekolah SDN 1 Pekurun Udik, Ice.

Munculnya temuan spesifikasi fisik yang minim serta dugaan pengerjaan yang diborongkan ke pihak keluarga Kepala Sekolah ini memicu keresahan warga lokal. Masyarakat mendesak Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) Lampung Utara untuk segera melakukan evaluasi teknis serta audit investigatif.

Diduga tidak ada pengawasan dari dinas pendidikan kabupaten Lampung Utara dan pengawas konsultan super visi.

Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan anggaran APBN tepat guna dan menjamin kualitas fasilitas belajar bagi para siswa di SD Negeri 1 Pekurun Udik.

Hingga berita ini terbitkan belum dapat hubungi kepala sekolah namun kami berupaya mendapatkan kelarifikasi resmi kepala sekolah.

(Tim/Red)

LAMPUNG SELATAN, (HD) – Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan, AKBP. Rahmad Hidayat, S.E., M.M., membuka sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pelatihan Teknis Pendidik Sebaya Anti Narkotika yang dilaksanakan di Balai Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo. Kamis, 08/10/2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Eliyatullaila, M.Pd., Camat Sidomulyo, Fran Sinatra Adung, S.P., M.M., dan 30 orang yang terdiri dari perwakilan dinas/instansi terkait, Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, juga Kepala sekolah SMP dan MTs yang berada di wilayah Kecamatan Sidomulyo.

Dalam kesempatan itu mereka menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program pencegahan narkotika yang melibatkan sekolah, pemerintah Kecamatan, serta berbagai unsur terkait di wilayah Kecamatan Sidomulyo.

Disela kegiatan tersebut, Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan, AKBP. Rahmad Hidayat, S.E., M.M., menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

Tak hanya itu sambungnya. Pendidikan dan lingkungan sekolah menjadi salah satu ruang strategis dalam membangun pengetahuan, sikap, serta keterampilan peserta didik agar memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika.

“Betapa pentingnya pendidikan sekolah dalam menciptakan Generasi Emas Bersih Narkoba. Dan peran generasi muda yang sehat, berkarakter, berprestasi, serta memiliki ketahanan terhadap pengaruh penyalahgunaan narkotika,” ujar AKBP Rahmad Hidayat.

Lebih lanjut Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan. Melalui lingkungan pendidikan, upaya pencegahan dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan tenaga pendidik, peserta didik, keluarga, dan lingkungan sekolah.

“Penguatan edukasi mengenai bahaya narkotika diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa sekaligus mendorong terbentuknya lingkungan pendidikan yang mendukung terciptanya generasi bersih narkoba,” jelasnya menyampaikan.

Sementara itu, Ketua Tim P2M BNNK Lampung Selatan, Sumarman, S.E., M.M., menambahkan mekanisme dalam pelaksanaan pendidikan remaja teman sebaya anti Narkotika. Program ini diarahkan untuk mendorong keterlibatan remaja dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada teman sebaya dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan lingkungan pergaulan remaja.

“Melalui pendidikan teman sebaya, peserta didik diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya P4GN di lingkungan sekolah, khususnya dalam menyebarluaskan informasi yang benar mengenai bahaya narkotika serta membangun kepedulian dan keberanian untuk bersama-sama menolak penyalahgunaan narkotika,” jelas Ketua Tim P2M BNNK Lampung Selatan, Sumarman, S.E., M.M.

Menurutnya. Keterlibatan lintas sektor dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat koordinasi pelaksanaan program pencegahan narkotika di lingkungan pendidikan.

“Sinergi antara BNNK Lampung Selatan, pemerintah daerah, Kementerian Agama, pemerintah kecamatan, dan satuan pendidikan diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi P4GN hingga ke kalangan remaja,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, BNNK Lampung Selatan terus mendorong terbentuknya generasi muda yang sehat, berprestasi, dan memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika, sekaligus memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan yang mendukung terwujudnya Generasi Emas Bersih Narkoba dan Kabupaten Lampung Selatan Bersih dari Narkoba / Bersinar.

(Rizky A Sony)

Tagih Hutang Di Waytenong Pria Bandar Lampung Tewas di Bacok

LampungBarat Hariandiksi.com Polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial HT (63), warga Pekon Sukaraja, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat. HT ditangkap usai nekat membacok seorang penagih utang hingga tewas pada Selasa malam (6/10/2026).

​Korban diketahui bernama Surya Zainal (54), seorang wiraswasta asal Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Korban meregang nyawa di lokasi kejadian setelah menderita luka bacok serius di bagian leher.

​Kapolres Lampung Barat melalui Kasat Reskrim IPTU Rudy Prawira, S.H., M.H., membenarkan insiden berdarah tersebut. Peristiwa bermula saat korban mendatangi rumah pelaku sekitar pukul 17.00 WIB untuk menagih angsuran utang milik istri pelaku.

​”Pelaku sempat memberitahu bahwa istrinya belum pulang. Pelaku juga sempat menawarkan uang sebesar Rp500.000 kepada korban dan meminta masalah utang ini dibicarakan baik-baik atau dilaporkan ke polisi. Namun, korban tetap menolak dan bersikeras agar angsuran tersebut segera dilunasi malam itu juga,” terang IPTU Rudy.

​Adu mulut antara keduanya berlanjut hingga sekitar pukul 20.00 WIB. Diduga tersulut emosi, pelaku masuk ke dalam rumah untuk mengambil sebilah golok. Pelaku kemudian kembali keluar dan langsung membacok leher korban sebanyak dua kali hingga korban terkapar tak bernyawa.

​Usai melancarkan aksinya, pelaku sempat berupaya mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di belakang rumah. Namun, tali yang digunakannya terputus. Pelaku lantas mendatangi rumah kerabatnya dan meminta diantarkan ke Pospol Way Tenong untuk menyerahkan diri.

​”Mendapat informasi adanya pelaku yang menyerahkan diri ke Pospol sekitar pukul 20.30 WIB, Tim URC Sat Reskrim Polres Lampung Barat bersama Polsek Sumber Jaya langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk mengamankan pelaku serta olah TKP,” tambah Kasat Reskrim.

​Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah golok sepanjang 42 cm beserta sarungnya yang masih ternoda bercak darah, serta pakaian milik korban.

​Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Lampung Barat guna menjalani proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal terkait tindak pidana pembunuhan.(Red_Rosandi)

Bandarlampung, (HD) – Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, S.Kom., S.H., M.H., didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kadis Kominfo Gunaido Uthama, S.I.P., M.H., menghadiri Sidang Terbuka Dies Natalis ke-12 Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang berlangsung di Aula Gedung Kuliah Umum 2 Kampus setempat, Selasa 6 Oktober 2026.

Peringatan Dies Natalis ke-12 tahun ini mengusung tema “Rumah Inovasi Menuju Keunggulan Global” dengan tagline Brave, Independent, Sustainable & Adaptive (Berani, Mandiri, Berkelanjutan, dan Adaptif).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., serta Gubernur Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., Kepala Bappeda Propinsi Lampung Dr. Anang Risgiyanto, S.K.M., M.Kes.

Dalam sambutannya, Rektor Itera Prof. Dr. apt. Elfahmi, S.Si., M.Si., menyampaikan bahwa perjalanan 12 tahun Itera merupakan bukti komitmen kampus dalam memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa.

“Dua belas tahun bukan sekadar perjalanan waktu, perjalanan membangun, bertumbuh, berinovasi dan memberikan kontribusi bagi Sumatera dan Indonesia,” ujar Rektor Itera Prof. Elfahmi.

Sebagai rangkaian dari peringatan tersebut, Itera juga menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional, akademisi, dan insan kampus atas kontribusi luar biasa mereka terhadap pengembangan kampus, kemajuan pendidikan tinggi, serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG SELATAN, (HD) – Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan, AKBP. Rahmad Hidayat, S.E., M.M., membuka sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Program P4GN Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa Bersinar 2026, yang dilaksanakan di Ruang Rapat BNN Kabupaten Lampung Selatan. Senin, 05/10/2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lamping Selatan yang diwakili oleh Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Ormas, Adiansyah Gunawan, S.I.Kom, M.I.Kom, 21 orang yang terdiri dari perwakilan Dinas/instansi Pemerintah Desa Kabupaten, Aparatur Penegak Hukum, Camat Sidomulyo, serta Kepala Desa Talang Baru.

Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan AKBP. Rahmad Hidayat, menyampaikan materi mengenai “Generasi Muda Tanpa Narkotika Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.” Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Program Desa (Bersinar) Bersih Narkoba.

“Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan sumber daya pembangunan desa dalam mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus membangun ketahanan masyarakat di tingkat desa terhadap ancaman narkotika,” ujar Kepala BNNK Lampung Selatan AKBP Rahmad Hidayat.

Lebih lanjut jelas AKBP Rahmad Hidayat, mekanisme pembentukan Desa Bersinar. Dalam pelaksanaan Program Desa Bersinar tahun 2026, didesa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo, menjadi desa yang akan difasilitasi dalam pelaksanaan program P4GN berbasis sumber daya pembangunan desa.

Penyampaian mekanisme tersebut memberikan gambaran mengenai tahapan dan bentuk keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pembentukan Desa Bersinar.

“Pemerintah desa diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki serta menggerakkan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” lanjutnya mengatakan.

Selain itu tuturnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan adanya komitmen dan dukungan lintas sektor dalam memperkuat pelaksanaan P4GN melalui Program Desa Bersinar. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, koordinasi, dan komitmen antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan Desa Bersinar 2026.

“Sinergi tersebut menjadi bagian penting agar program P4GN tidak hanya dilaksanakan secara sektoral, tetapi dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah dan masyarakat di tingkat desa,” ungkap Rahmad Hidayat.

lebih jauh tandasnya menerangkan. BNN Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya pembangunan desa sebagai kekuatan dalam pelaksanaan P4GN.

“Guna mewujudkan Desa sebagai Desa Bersinar serta Kabupaten Lampung Selatan yang Bersih dari Narkoba,” pungkasnya.

(Rizky A Sony)

 

DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna HUT ke-35, Ketua DPRD Ajak Warga Jaga Kekompakan

LAMPUNG BARAT, Hariandiksi.com.com – DPRD Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Kabupaten Lampung Barat, Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna berlangsung di Ruang Sidang Makhgasana DPRD Lampung Barat dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi kabupaten tersebut.

 

Tahun ini, peringatan HUT ke-35 Lampung Barat mengusung tema “Setawitan, Seuyunan, Sehangguman, Maju Jejama”.

Tema tersebut menekankan pentingnya kebersamaan, persatuan dan gotong royong sebagai modal dalam melanjutkan pembangunan daerah.

 

Dalam rapat paripurna itu, agenda utama berupa penyampaian pidato Bupati Lampung Barat dalam rangka memperingati HUT ke-35 Kabupaten Lampung Barat.

Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial, S.Kom., mengatakan momentum hari jadi daerah seharusnya tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi pengingat untuk memperkuat persatuan masyarakat.

Ia mengajak masyarakat untuk saling menghormati serta menjaga kekompakan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Mari kita saling menghormati dan menjaga kekompakan agar Lampung Barat menjadi daerah yang hebat dan sejahtera,” kata Edi.

Menurut dia, pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat. Karena itu, semangat kebersamaan dinilai penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

 

Selain rapat paripurna, rangkaian peringatan HUT ke-35 Lampung Barat juga diisi dengan kegiatan penanaman pohon bersama.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan sejalan dengan status Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi.

Penanaman pohon diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam.

Semangat konservasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dari pembangunan Lampung Barat agar kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Melalui tema “Setawitan, Seuyunan, Sehangguman, Maju Jejama”, DPRD Lampung Barat berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga persatuan dan bergotong royong membangun daerah.

Dengan kolaborasi pemerintah, DPRD dan masyarakat, Lampung Barat diharapkan semakin maju dan sejahtera tanpa meninggalkan nilai kebersamaan serta komitmen terhadap kelestarian lingkungan.(ril-Red)

LAMPUNG SELATAN, (HD) – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan terus berkomitmen memperkuat benteng pertahanan wilayah pedesaan dari ancaman narkoba. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang berlangsung di Balai Desa Titiwangi, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, pada Rabu (30/09/2026).

Kegiatan strategis ini dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Kepala BNNK Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, S.E., M.M., bersama jajaran tim teknis BNNK. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Titiwangi, Sumari, beserta para Agen Pemulihan dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Kepala BNNK Lampung Selatan menegaskan bahwa keterlibatan aktif warga adalah kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Bersinar). Pembentukan Tim IBM ini diproyeksikan menjadi wadah mandiri bagi masyarakat untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, hingga pendampingan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

“Melalui kegiatan ini, BNNK Lampung Selatan bersama Pemerintah Desa Titiwangi mendorong terbangunnya sinergi dan kepedulian bersama. Tim IBM yang terbentuk nantinya diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, sekaligus menjadi mitra strategis dalam mendukung program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika),” ujar AKBP Rahmad Hidayat.

Merespons program tersebut, Kepala Desa Titiwangi, Sumari, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiasi BNNK Lampung Selatan. Menurutnya, partisipasi aktif warga dan dukungan regulasi dari pemerintah desa merupakan faktor krusial bagi keberlanjutan program penguatan moral dan kesehatan masyarakat ini.

“Dengan terbentuknya Tim IBM Desa Titiwangi, kami berharap kolaborasi antara BNNK, pemerintah desa, dan masyarakat semakin solid. Bersama-sama kita wujudkan Desa Titiwangi yang tanggap terhadap ancaman narkotika demi terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat, aman, dan produktif,” pungkas Sumari.

(Rizky A Sony)