LAMPUNG UTARA, (HD) — SMK Negeri 1 Kotabumi melaksanakan kegiatan Gladi Tes Kemampuan Akademik (TKA) Gelombang 2 pada Senin, 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan peserta didik dalam menghadapi pelaksanaan tes sekaligus mengenali mekanisme dan teknis pengerjaan ujian berbasis komputer.

Berdasarkan dokumentasi yang dipublikasikan pihak sekolah, sejumlah siswa tampak mengikuti gladi TKA di ruang laboratorium komputer dengan didampingi tenaga pendidik. Para peserta terlihat mengerjakan tahapan tes melalui perangkat komputer yang telah disiapkan.

Kegiatan gladi ini diharapkan dapat membantu siswa memahami alur pelaksanaan tes, membiasakan diri dengan sistem ujian berbasis komputer, serta meminimalkan kendala teknis saat pelaksanaan TKA sesungguhnya.

Kepala SMKN 1 Kotabumi, Sri Idayanti, S.Ag., M.Pd.I., melalui kegiatan tersebut menunjukkan pelaksanaan persiapan akademik di lingkungan sekolah dalam mendukung kesiapan peserta didik menghadapi evaluasi kemampuan akademik.

Melalui persiapan yang terarah, sekolah diharapkan dapat mendorong siswa lebih percaya diri, disiplin, dan siap mengikuti tahapan TKA sesuai ketentuan yang berlaku.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA, (HD) — Antusiasme tinggi menyelimuti keluarga besar SMK Negeri 1 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, dalam menyambut rencana pelaksanaan kegiatan Kunjungan Industri (KI). Program tahunan ini disiapkan pihak sekolah guna memperkuat kompetensi siswa sebelum mereka terjun langsung ke dunia kerja.

Kepala SMKN 1 Kotabumi, Sri Idayanti, S.Ag., M.Pd.I., mengungkapkan bahwa kegiatan ini memiliki urgensi yang sangat besar dalam mencetak lulusan yang siap kerja. Menurutnya, kunjungan industri mampu menjembatani jarak antara teori yang didapat di ruang kelas dengan praktik nyata di lapangan.

“Kunjungan industri memberikan banyak manfaat nyata bagi murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kegiatan ini menghubungkan teori di kelas dengan praktik langsung di dunia kerja,” ujar Sri Idayanti saat dimintai keterangan, Minggu (11/10).

Sri Idayanti merinci sejumlah manfaat utama dari program tersebut. Di antaranya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melihat langsung proses kerja nyata, mengenal teknologi industri terbaru, meningkatkan motivasi belajar, serta memahami budaya kerja profesional. Selain itu, program ini juga bertujuan memperluas jejaring (networking) siswa dan membuka peluang karier yang lebih luas selepas lulus sekolah.

Semangat serupa disampaikan oleh Mariam Cyintia Anggraini, siswi Kelas XI TKJ 2 yang juga menjabat sebagai Ketua OSIS SMKN 1 Kotabumi. Ia menilai agenda ini menjadi wadah strategis untuk memperkaya pengalaman, khususnya bagi para siswa di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).

“Sebagai ketua OSIS, selain untuk menambah ilmu, tentunya saya ingin menambah pengalaman dan memperluas wawasan. Saya ingin memahami bagaimana dunia industri mengaplikasikan ilmu yang saya pelajari di sekolah. Saya berharap kegiatan ini bisa memotivasi saya dalam mempersiapkan masa depan di dunia kerja,” ungkap Mariam.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pihak orang tua murid seperti yang di katakan Khairunnisa Meilani, siswi Kelas X jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), mengaku mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Orang tua Khairunnisa menilai program ini sebagai langkah awal yang krusial dalam memantapkan arah masa depan anak mereka.

Bagi Khairunnisa, kesempatan melihat langsung penerapan ilmu di dunia industri merupakan momen langka yang sangat dinantikan. Program ini diyakini tidak hanya memperkaya wawasan akademis, tetapi juga menumbuhkan mental serta motivasi kuat bagi para siswa untuk menata karier yang selaras dengan kompetensi keahlian masing-masing.

(Tim)

LAMPUNG UTARA (HD)  – Pekerjaan proyek revitalisasi SD Negeri 3 Subik di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, memicu sorotan publik. Proyek bernilai Rp711.609.942,00 yang bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2026 ini diduga dikerjakan tanpa pengawasan ketat serta mengabaikan standar teknis keselamatan dan kualitas bangunan.

‎Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10802817 tersebut dialokasikan waktu pelaksanaan selama 90 hari kerja.

‎Namun, pantauan media di lapangan pada Minggu (11/10/2026) menemukan sejumlah indikasi masalah. Salah satunya adalah penggunaan potongan besi holo untuk rangka plafon yang diduga tidak memiliki label Standar Nasional Indonesia (SNI).

‎Kepala Tukang proyek, Tukijan, mengungkapkan bahwa dirinya bekerja di bawah arahan seorang bernama Budi yang bertindak sebagai ketua pelaksana, bukan dari unsur dewan guru sekolah. Ia membeberkan bahwa para pekerja di lapangan tidak dibekali gambar teknis sebagai acuan kerja.

‎”Saya bekerja disuruh Pak Budi sebagai ketua pelaksana, tapi bukan dari dewan guru sekolah. Saya bekerja tidak dibekali gambar teknis saat melaksanakan pekerjaan. Gambar hanya ditunjukkan sekali, lalu diambil kembali oleh Pak Budi,” ujar Tukijan saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan.

‎Tukijan menjelaskan, timnya terdiri dari dua tukang (upah Rp150.000/hari) dan tiga kenek (upah Rp125.000/hari). Ia juga membeberkan komposisi adonan semen untuk pembangunan pagar yang menggunakan takaran 1 sak semen berbanding 5 angkong pasir.

‎Sementara itu, untuk pengadaan rangka baja hingga pemasangan plafon, Tukijan menyebut hal itu ditangani oleh Roni bersama Kepala Desa Subik. Pihak kepala sekolah dilaporkan hanya mengetahui jalannya kegiatan tanpa terlibat langsung.

‎Minim nya pengawasan sistem pelaksanaan dan pengadaan material ini memicu pertanyaan publik terkait perencanaan teknis, kualitas bahan bangunan, hingga pembagian tanggung jawab di lapangan. Kondisi tersebut menguatkan dugaan minimnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara maupun tim pengawas supervisi proyek.

‎Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait termasuk Roni, Kepala Desa Subik, Budi, serta Kepala Sekolah SDN 3 Subik belum memberikan konfirmasi resmi. Redaksi masih terus berupaya membuka ruang klarifikasi guna mendapatkan penjelasan berimbang dari pengelola proyek maupun dinas terkait.

‎(Tim/Red)

‎

LAMPUNG UTARA, (HD) – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fatikhatul Khoriah, S.H.I., M.H., menggelar kegiatan reses sekaligus Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Ke-1 di Gedung Pusiban Agung, Kabupaten Lampung Utara, Minggu (11/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara Dedy Andrianto, S.Pd.Kor., M.M., Anggota DPRD Komisi IV Rahmad Padli, S.H. dan Agus Sulistio, jajaran pengurus serta kader Partai PKB, serta perwakilan relawan dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara.

Dalam sambutannya, Fatikhatul Khoriah menyampaikan materi sosialisasi dengan penuh semangat dan jiwa patriotisme. Ia menggelorakan nilai-nilai luhur Pancasila kepada seluruh kader dan relawan PKB yang hadir, menekankan pentingnya menjadikan ideologi bangsa sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain agenda serap aspirasi dan sosialisasi wawasan kebangsaan, kegiatan ini juga dirangkai dengan pembukaan Sekolah Kader Loyalis (SKL), Rapat Kerja Internal Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) Partai PKB, serta Musyawarah Cabang (Muscab) Perempuan Bangsa.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara, Dedy Andrianto, S.Pd.Kor., M.M., hadir sebagai instruktur dalam program Sekolah Kader Loyalis. Dedy membakar semangat para kader dan relawan PKB agar senantiasa solid, memiliki integritas tinggi, dan militan dalam mengawal perjuangan partai serta kepentingan masyarakat.

Melalui kegiatan terpadu ini, diharapkan konsolidasi internal PKB di Lampung Utara semakin kuat, serta mampu melahirkan kader-kader yang nasionalis, religius, dan berdedikasi tinggi untuk kemajuan daerah khususnya kabupaten Lampung Utara. Harapnya Dedy Andrianto.

Dedy Andrianto juga Berikan yel-yel pada seluruh kader, ”

Siapa kita..? (PKB),

Siapa pemimpin kita..? (Gus Muhaimin) Siapa kita l..? (Bangkit, sholit, Menang) Cinta Siapa…? (Cak Imin)

(Red/Misron)

LAMPUNG UTARA, (HD) — Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pekurun Udik, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, Iche Mionarti, M.Pd., memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknik dalam proyek revitalisasi sekolah senilai Rp 822.275.654 yang bersumber dari APBN Kemendikdasmen RI tahun 2026.

Iche Mionarti menegaskan bahwa informasi dari narasumber sebelumnya yang menyatakan penggunaan besi struktur cor tiang berukuran 8 mm dan 6 mm dengan jarak sengkang 30 cm adalah TIDAK BENAR. Hal tersebut disampaikannya langsung kepada awak media saat meninjau lokasi konstruksi pada Sabtu (10/10/2026).

Guna membuktikan transparansi pengerjaan, pihak sekolah mendampingi tim media melakukan investigasi dan monitoring langsung ke lapangan. Berdasarkan pengecekan langsung di lokasi, struktur bangunan ternyata menggunakan besi berukuran 12 mm dan 8 mm, bukan seperti isu yang beredar sebelumnya.

“Pekerjaan bangunan konstruksi revitalisasi SDN 1 Pekurun Udik ini kami pastikan sudah sesuai dengan spesifikasi gambar yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, kami juga mengutamakan pemberdayaan warga lokal sebagai pekerja atau tukang dalam proyek ini,” ujar Iche Mionarti.

Ia menambahkan, pengawasan proyek dilakukan secara ketat guna menjaga kualitas bangunan sekolah. “Pengawas atau konsultan selalu hadir ke sekolah setiap tiga hari sekali untuk mengontrol jalannya pekerjaan. Hasil kontrol tersebut langsung dilaporkan kepada fasilitator pusat,” imbuhnya.

Di akhir penjelasannya, Iche Mionarti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden Republik Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten Lampung Utara atas dialokasikannya bantuan pembangunan ini. Fasilitas yang layak memang sudah lama dinantikan oleh seluruh warga sekolah.

Ia pun menutup klarifikasi tersebut dengan sebuah pesan bijak mengenai pentingnya menjaga amanah. “Kebenaran tidak akan goyah oleh prasangka. Tugas kami adalah menjaga amanah pembangunan ini dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak-anak bangsa, karena pendidikan yang kokoh dimulai dari pondasi yang jujur dan transparan,” pungkasnya.

(Tim/Sony)

Lampung Utara, (HD) — Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kotabumi, Sri Idayanti, S.Ag., M.Pd.I., memberikan penjelasan terbuka guna mengklarifikasi keluhan orang tua siswa terkait pembiayaan kegiatan Kunjungan Industri (KI). Persoalan ini menjadi sorotan publik menyusul adanya pedoman resmi pelaksanaan KI bagi SMK yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung. (Jumat, 9/10/2026)

Dalam keterangannya, Sri Idayanti menegaskan bahwa pelaksanaan Kunjungan Industri di SMKN 1 Kotabumi berjalan di atas koridor aturan yang berlaku. Merujuk pada Surat Edaran Disdikbud Provinsi Lampung Nomor 400.3.8/17/V.01/2026 tertanggal 23 Januari 2026, kegiatan KI ditegaskan tidak bersifat memaksa dan wajib melalui proses musyawarah bersama orang tua atau wali murid.

“Kunjungan Industri sebenarnya merupakan kegiatan pembelajaran penting untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, kami tetap tunduk pada ketentuan regulasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung,” ujar Sri Idayanti.

Ia menjamin bahwa besaran biaya yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan bersama dan sama sekali tidak mengandung unsur pemaksaan. Pihak sekolah juga telah berkomitmen untuk memfasilitasi siswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut karena kendala biaya dengan menyiapkan program pembelajaran alternatif.

“Kami memastikan seluruh proses, mulai dari persetujuan orang tua, penetapan biaya, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan, berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama kami murni untuk manfaat pendidikan siswa, bukan untuk membebani atau menimbulkan persoalan bagi orang tua. Persetujuan orang tua dan kesepakatan biaya adalah bagian krusial yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Wilayah IV Kabupaten Lampung Utara, Indarti, S.Sos., turut memberikan tanggapannya dengan nada santun. Indarti menyatakan bahwa pihak kedinasan pada dasarnya memperbolehkan SMKN 1 Kotabumi untuk menggelar Kunjungan Industri, asalkan seluruh prosedur administrasi dan perizinan dipatuhi.

“Kegiatan kunjungan industri diperbolehkan berdasarkan ketentuan surat edaran dinas pendidikan. Yang terpenting, pihak sekolah wajib menyelesaikan perizinan dengan pihak travel (biro perjalanan) serta menjalin kesepakatan resmi dengan semua pihak industri yang akan dikunjungi nanti. Seluruh berkas tersebut nantinya harus dilaporkan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung,” jelas Indarti.

Dengan adanya klarifikasi ini, pihak sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan berharap kekhawatiran serta miskomunikasi yang terjadi di kalangan wali murid dapat segera terurai, dan program edukasi siswa tetap berjalan dengan kondusif.

(Sony/tim)

LAMPUNG UTARA, (HD) – Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung melakukan kunjungan ke Polres Lampung Utara dalam rangka penilaian pelayanan publik, Kamis (8/10/2026).

Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap sejumlah unit pelayanan serta wawancara dengan personel yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Lampung Utara mulai pukul 13.30 WIB hingga 17.30 WIB tersebut menyasar sejumlah unit pelayanan, di antaranya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pengaduan masyarakat pada Siwas, serta Bagian Perencanaan (Bagren).

Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, menyampaikan bahwa kegiatan penilaian ini menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kepolisian.

“Kami menyambut baik kunjungan Tim Ombudsman RI Perwakilan Lampung dalam rangka penilaian pelayanan publik di Polres Lampung Utara. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mengevaluasi pelaksanaan pelayanan, mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar IPTU Herawati.

Dalam pelaksanaannya, Tim Ombudsman RI yang terdiri dari Ahmad Saleh David Faranto, S.H., M.H., Alfero Septiawan, S.H., M.H., dan Adi Sunardi, S.T., melakukan pemeriksaan pelayanan publik serta wawancara terhadap personel dari masing-masing unit terkait.

Kegiatan tersebut turut didampingi oleh tim dari Itwasda Polda Lampung yang terdiri dari KOMPOL Sahril Paison, S.H., M.H., IPTU Nurman, S.H., IPDA Fredy Saputra, S.H., M.H., dan BRIGPOL Fajar Ari Prasetyo, S.H.

Sejumlah personel Polres Lampung Utara terlibat dalam kegiatan tersebut, antara lain Kasiwas dan Kasubsi Dumas Siwas, personel SPKT, operator pelayanan publik, personel Sat Intelkam, Pamapta A, Bamin Bagren, serta petugas pelayanan SKCK.

Lebih lanjut, IPTU Herawati menegaskan bahwa Polres Lampung Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan.

“Harapan kami, melalui kegiatan penilaian ini, kualitas pelayanan publik di Polres Lampung Utara semakin baik. Kami juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan agar pelayanan kepolisian semakin mudah diakses, responsif, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tambahnya.

Polres Lampung Utara berharap upaya evaluasi ini dapat semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan yang prima dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Rizky A Sony)

LAMPUNG UTARA – Dugaan pemaksaan program kunjungan industri ke luar daerah melanda Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan yang mengagendakan perjalanan ke Jakarta, Bandung, hingga Yogyakarta ini menuai keluhan hebat dari para orang tua murid lantaran dipatok dengan biaya fantastis sebesar Rp2,4 juta per siswa.

Program ini dinilai kontradiktif dengan kebijakan pemerintah daerah. Pasalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung telah mengeluarkan larangan sementara terkait kegiatan serupa melalui Surat Edaran Nomor 420/1642/V.01/DP.1/2025. Aturan tersebut diterbitkan guna menekan beban biaya orang tua sekaligus meminimalisir risiko keselamatan siswa di jalan raya.

Di ungkapkan Salah satu keluarga dari wali murid, Candra Guna, S.H Sekaligus LBH Rakyat Merdeka mengungkapkan bahwa biaya tersebut sangat memberatkan kondisi ekonomi keluarganya. Ironisnya, meski situasi sulit ini telah disampaikan langsung kepada pihak sekolah, Kepala SMKN 1 Kotabumi dilaporkan tetap bersikeras agar seluruh siswa wajib mengikuti agenda tersebut.

“Saya sangat tidak setuju dengan adanya program sekolah yang harus keluar kota Lampung. Kami dari pihak orang tua sudah bilang tidak ada uang untuk biaya sebesar itu. Tapi kepala sekolah tetap memaksa dan bilang ini wajib ikut,” ujar Candra kepada awak media, Jumat (9/10/2026).

Dampak dari pemaksaan ini tidak hanya menekan psikologis orang tua, tetapi juga berimbas langsung pada para murid. Sejumlah siswa dilaporkan mendapat teguran keras hingga dimarahi oleh pihak sekolah hanya karena belum mampu melunasi biaya atau berani menyatakan keberatan.

“Anak-anak di sekolah juga dimarahi,” tambah Candra dengan nada kecewa.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMKN 1 Kotabumi, Sri Indrayanti, maupun pihak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung masih bungkam dan belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik serta urgensi dari kegiatan berbayar tersebut. Tim awak media dilaporkan masih berupaya mendatangi lokasi sekolah di kawasan Stadion untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut.

(Tim)

LAMPUNG UTARA (HD) — Pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2026 di SD Negeri 1 Pekurun Udik, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara, menuai sorotan publik. Proyek fisik bernilai Rp 822.275.654 yang bersumber dari APBN Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) tersebut diduga diwarnai praktik penggelembungan anggaran (markup) serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis di lapangan.(09/10/2026)

Berdasarkan data yang dihimpun, sekolah bertipe NPSN 10803348 ini menerima alokasi bantuan pemerintah untuk perbaikan dan peningkatan sarana-prasarana fisik. Namun, penelusuran warga dan sejumlah pihak menemukan indikasi pengerjaan yang tidak mencerminkan besaran anggaran senilai ratusan juta rupiah tersebut.

Dalam penelusuran di lokasi pengerjaan pembangunan ruang UKS, terungkap sejumlah kejanggalan teknis maupun administratif:

Hendri, salah seorang pekerja tukang, mengungkapkan penggunaan besi struktur Cor tiang menggunakan ukuran 8 mm dan 6 mm dengan jarak sengkang/kolom sekitar 30 cm, yang dinilai tidak lazim untuk pengerjaan konstruksi standar.

Pengerjaan fisik diduga kuat diborongkan kepada pihak ketiga, bukan dikelola secara swakelola sesuai prinsip Bantuan Bantuan Pemerintah. Pekerja mengaku diupah harian sebesar Rp 150 ribu untuk tukang dan Rp 120 ribu untuk kernet oleh seorang pemborong bernama Sudirman.

Pada pengerjaan bagian atap dan plafon, pekerja bernama Wawan menyebutkan borongan pengerjaan sistem meteran (Rp 25 ribu/meter) diatur oleh seseorang bernama Jupi.

Jupi yang mengatur borongan pengerjaan diduga memiliki hubungan kekeluargaan sebagai suami dari Kepala Sekolah SDN 1 Pekurun Udik, Ice.

Munculnya temuan spesifikasi fisik yang minim serta dugaan pengerjaan yang diborongkan ke pihak keluarga Kepala Sekolah ini memicu keresahan warga lokal. Masyarakat mendesak Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) Lampung Utara untuk segera melakukan evaluasi teknis serta audit investigatif.

Diduga tidak ada pengawasan dari dinas pendidikan kabupaten Lampung Utara dan pengawas konsultan super visi.

Pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan anggaran APBN tepat guna dan menjamin kualitas fasilitas belajar bagi para siswa di SD Negeri 1 Pekurun Udik.

Hingga berita ini terbitkan belum dapat hubungi kepala sekolah namun kami berupaya mendapatkan kelarifikasi resmi kepala sekolah.

(Tim/Red)

LAMPUNG UTARA,,(HD) – Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kotabumi, Media Sari Putri, S.Pd., M.M., secara resmi menyampaikan hak jawab dan koreksi terkait pemberitaan di salah satu media online mengenai dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 4 juta di lingkungan sekolahnya.

Dalam klarifikasinya yang disampaikan pada Rabu (30/9), Kepala Sekolah menegaskan bahwa persoalan tersebut saat ini sudah diselesaikan dengan baik. Demi mencari kebenaran dan meluruskan informasi yang beredar, pihak sekolah juga telah memanggil semua pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Jadi setelah di panggil semua pihak yang berkaitan Dengan adanya dugaan pungli di sekolah SMAN 1 kotabumi,  dari informasi  yang beredar di media sosial itu informasi Tidak Benar atau hanya miskomunikasi pihak terkait saja. Ucapnya .

“Semuanya sudah clear (selesai). Segala pihak sudah kami panggil karena kami ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari persoalan ini,” ujar Media Sari Putri.

Lebih lanjut, Media Sari Putri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para insan pers. Menurutnya, pemberitaan tersebut menjadi masukan penting bagi sekolah untuk mengidentifikasi adanya miskomunikasi atau salah paham yang sempat terjadi.

Pascakejadian ini, pihak manajemen sekolah berkomitmen untuk melakukan evaluasi internal. SMAN 1 Kotabumi berjanji akan memperketat pengawasan, baik di sektor administrasi maupun dalam proses pelaksanaan pendidikan.

“Kami pihak sekolah SMAN 1 Kotabumi akan lebih memaksimalkan pengawasan, baik dalam bidang administrasi ataupun pendidikan di sekolah ke depannya,” pungkasnya.

(Tim)